cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 27   28   29   30   31 
Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer Alfiyana Fitri Hana; Agustinus Purnomo Hadi; Ira Wayuni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1556

Abstract

Penerapan hukum pidana terhadap prajurit militer yang melakukan tindak pidana umum masih menimbulkan perdebatan, terutama ketika hakim lebih memilih menggunakan KUHP daripada KUHPM yang secara normatif merupakan lex specialis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 363 KUHP terhadap prajurit aktif TNI AU dalam perkara pencurian, dengan fokus pada konsistensi sistem peradilan militer dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim yang menggunakan Pasal 363 KUHP serta menjatuhkan pidana bersyarat tidak sejalan dengan prinsip lex specialis dan menimbulkan ketimpangan antara fakta hukum dan sanksi yang dijatuhkan. Tindakan ini berpotensi melemahkan disiplin militer dan kredibilitas sistem peradilan militer itu sendiri. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya konsistensi dalam penerapan hukum militer serta penguatan pemahaman yudisial terhadap asas-asas hukum pidana khusus dalam kerangka negara hukum Indonesia.
Penerapan Pidana Terhadap Militer Dalam Masa Persiapan Pensiun Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I: Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/2022 Siregar, Nobel Patar; Agustinus Purnomo Hadi; Nanik Tulak
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1557

Abstract

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang membatasi penjatuhan pemecatan terhadap prajurit militer yang memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP), termasuk bagi pelaku tindak pidana berat seperti penyalahgunaan narkotika, telah menimbulkan kontroversi hukum yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yudisial dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IV/2022, khususnya terhadap tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pemecatan terhadap prajurit aktif yang terbukti menyalahgunakan narkotika golongan I. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen dan analisis deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SEMA bertujuan melindungi prajurit menjelang pensiun, implementasinya justru menciptakan ketimpangan hukum, menurunkan efek jera, serta berpotensi melemahkan integritas dan kedisiplinan militer. Ketidakharmonisan antara substansi hukum dan budaya hukum militer berisiko membentuk preseden permisif terhadap pelanggaran berat
Analisis Yuridis Implementasi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI Akmal; Hasni; Khairil Anwar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1560

Abstract

Pengelolaan Rumah Negara Golongan II di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Permenhan Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 7 secara tegas mengatur bahwa rumah dinas hanya dapat dihuni oleh prajurit atau pegawai negeri aktif, namun fakta di lapangan menunjukkan rumah tersebut masih ditempati oleh purnawirawan, warakawuri, dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan institusi pertahanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi regulasi tersebut serta hambatan yuridis dan administratif yang terjadi di wilayah Kodam V/Brawijaya, khususnya di Kota Malang. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya penegakan regulasi, pengaruh kebijakan internal seperti Surat Telegram Mabesad, serta belum adanya instrumen hukum yang efektif untuk menertibkan penghuni ilegal. Implikasinya adalah terganggunya hak hunian prajurit aktif, menurunnya efisiensi pengelolaan aset negara, dan munculnya konflik sosial horizontal
Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Bawahan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama: Studi Kasus Putusan Nomor: 31-K/PM.III-16/AD/III/2021 Handayani, Fany Dwi; Heru Cahyono; Anis Retnowati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1561

Abstract

Kasus penganiayaan berat oleh atasan terhadap bawahan dalam institusi militer merupakan pelanggaran serius terhadap hukum pidana militer dan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota TNI dalam kasus Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 31-K/PM.III-16/AD/III/2021. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis data kualitatif berdasarkan studi pustaka dan dokumen putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban hingga mengakibatkan kematian, dan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan dua puluh hari. Meskipun hukum telah diterapkan sesuai ketentuan, penelitian ini menyoroti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan militer. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya reformasi hukum militer, perlindungan hak korban, serta penguatan etika dan disiplin militer guna menjamin supremasi hukum dan keadilan institusional
Penerapan Delik Pembantuan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Militer Tarigan, Debby Edwin; Marwan Suliandi; Ani Maryani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1563

Abstract

Penyalahgunaan narkotika oleh anggota militer merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap norma hukum dan etika kedinasan, serta mencederai integritas institusi militer. Dalam praktiknya, beberapa prajurit yang memberikan dukungan aktif terhadap pelaku utama justru hanya dijerat dengan pasal pelengkap yang tidak mencerminkan peran nyata dalam kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan delik pembantuan dalam tindak pidana narkotika oleh prajurit TNI berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K/PM I-02/AD/III/2022. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa secara aktif memberikan bantuan berupa tempat tinggal, informasi, dan logistik kepada pelaku utama, yang secara yuridis memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 56 ke-2 KUHP. Namun, karena terdakwa hanya didakwa dengan Pasal 131 UU Narkotika, hakim tidak memiliki ruang hukum untuk menerapkan pasal yang lebih tepat. Implikasi dari ketidaktepatan ini adalah munculnya disparitas pemidanaan antara pelaku sipil dan militer serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan militer.
Klaim Kumulatif Atas Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Studi Hukum Acara Perdata di Indonesia Elfa Awalnia Moenek; Florentia Febyandani Titu; Sabrina Adelia Febriyanti; Zelika Siti Rahma; Muhammad Husein; Farahdinny Siswajanthy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1600

Abstract

Kumulasi gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan isu yang kompleks dalam hukum acara perdata Indonesia. Keduanya memiliki dasar yuridis, unsur, dan mekanisme pembuktian yang berbeda, namun dalam praktiknya sering kali digabungkan dalam satu surat gugatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas kumulasi gugatan tersebut dan memahami pertimbangan hakim dalam menolaknya berdasarkan prinsip hukum acara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kumulasi gugatan dapat diterima apabila terdapat hubungan erat antara dua dasar hukum dan posita-petitum dijabarkan secara jelas, namun ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan mencerminkan belum adanya kepastian hukum yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi norma hukum acara dan peningkatan literasi hukum untuk menjamin tertib beracara serta keadilan dalam proses peradilan perdata
Kedudukan dan Penilaian Hakim terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Bachsin, Alzasyah; Hafiz Fathi Huga Ekoputro; Haykal Ikram Arya Ranggana; Javier Nixon Oktorifa Ramadhan; Muhammad Sultan Fadhillah; Farahdinny Siswajanthy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1601

Abstract

Transformasi digital dalam sistem peradilan perdata telah menghadirkan tantangan sekaligus peluang, terutama dalam penggunaan alat bukti elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta penilaian hakim terhadap keabsahan dan kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara perdata di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun alat bukti elektronik telah memperoleh pengakuan hukum melalui UU ITE, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan yuridis, seperti ketidaksamaan standar penilaian, keterbatasan pemahaman teknis hakim, serta disparitas putusan antarperkara serupa. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi acara perdata yang responsif terhadap perkembangan teknologi, serta penguatan kapasitas hakim dan infrastruktur peradilan berbasis digital sebagai upaya menuju sistem pembuktian yang lebih adil, adaptif, dan kredibel
Dinamika Hukum Islam Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Yuyun Alwania Walude; Kurniati; Musyfikah Ilyas
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1602

Abstract

Hukum Islam memiliki karakter dinamis yang memungkinkan untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum Islam dan kontribusinya terhadap pembentukan regulasi nasional yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis isi terhadap dokumen hukum, regulasi, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam berperan signifikan sebagai sumber nilai dan norma dalam sistem hukum nasional, terutama dalam bidang keluarga, ekonomi syariah, dan peradilan agama. Meskipun demikian, integrasi hukum Islam menghadapi tantangan struktural, politik, dan sosial, seperti pluralisme hukum dan perbedaan interpretasi. Oleh karena itu, pendekatan moderat dan dialogis diperlukan untuk memastikan hukum Islam tetap relevan, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern Indonesia
Peran Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan di Graha Tahfidz BUQ Minhajuth Thullab Way Jepara Novi Indriani; Nur Indah Sari; Damanhuri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1613

Abstract

Pondok pesantren memiliki peran strategis dalam melestarikan tradisi tahfidz Al-Qur’an dan membentuk generasi muslim yang berkarakter Qur’ani. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pondok Pesantren Graha Tahfidz BUQ Minhajuth Thullab dalam meningkatkan kualitas hafalan santri serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi di lingkungan pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembinaan yang mencakup program Bittuqo, metode setoran berjenjang, manajemen waktu disiplin, serta motivasi spiritual dan sosial terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hafalan santri. Lingkungan religius, keterlibatan ustadzah yang kompeten, dan evaluasi berkala menjadi faktor kunci pendukung. Sementara itu, kesulitan tajwid, tekanan mental saat setoran, dan rutinitas yang monoton menjadi tantangan yang diatasi melalui pendekatan pembinaan holistik dan manusiawi. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi aspek spiritual, pedagogis, dan psikologis dalam menciptakan ekosistem tahfidz yang berkelanjutan dan berkualitas
Perlindungan Hukum Terhadap Ciri Khas Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Hafizah Novianti; Hayun Halimatul Umah; Hurun Sajidah Al Mumtazah; Lilih Ilah Solihah; Linda Solihat
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1615

Abstract

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan bagian dari pengetahuan tradisional yang diwariskan secara komunal dan lisan oleh masyarakat adat Indonesia. Namun, karakteristik tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum hak cipta yang bersifat individual dan berbasis prinsip orisinalitas serta bentuk fisik karya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap EBT berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan teknik analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap EBT masih menghadapi hambatan serius berupa ketidaksesuaian norma, kekosongan peraturan pelaksana, serta lemahnya pengakuan hukum terhadap hak kolektif komunitas adat. Implikasinya, dibutuhkan reformulasi sistem hukum yang lebih adaptif terhadap karakteristik EBT serta penguatan kolaborasi antara negara dan komunitas adat untuk memastikan keberlanjutan dan perlindungan budaya bangsa.

Page 29 of 104 | Total Record : 1031

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023