cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 26   27   28   29   30 
Penyelidikan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Pinjman Online Ilegal Yogie Pramana Lubis
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1606

Abstract

Maraknya praktik pinjaman online ilegal di Indonesia telah menimbulkan dampak signifikan terhadap perlindungan data pribadi dan rasa aman masyarakat. Pelaku pinjol ilegal kerap memanfaatkan celah regulasi dan teknologi untuk melakukan penagihan yang bersifat intimidatif serta penyebaran data tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana oleh Polres Serdang Bedagai dalam menangani kasus pinjol ilegal, khususnya dalam proses penyelidikan dan tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang memadukan data dari wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum seperti KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Perlindungan Data Pribadi telah diterapkan, penegakan hukum di lapangan masih menghadapi hambatan teknis dan yuridis, termasuk rendahnya pelaporan korban, keterbatasan teknologi forensik digital, serta tantangan yurisdiksi lintas negara. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas penyidik, peningkatan literasi digital masyarakat, serta sinergi lintas lembaga sebagai langkah strategis dalam pemberantasan kejahatan digital pinjol ilegal
Rekonstruksi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kolusi Dan Nepotisme Berdasarkan UU KKN Hakim Said, Balarama Sakti; Wicaksono, Demas Brian; Soetijono, Irwan Kurniawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1583

Abstract

Kolusi dan nepotisme merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang memiliki dampak sistemik terhadap integritas birokrasi dan kepercayaan publik. Meskipun Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 telah mengatur sanksi pidana dalam Pasal 21 dan 22, implementasinya belum efektif karena ketiadaan lembaga penegak hukum khusus, tidak adanya yurisprudensi, dan belum tersedianya standar pembuktian yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan kedua pasal tersebut serta menawarkan model rekonstruksi sistem pemidanaan yang lebih aplikatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dianalisis secara kualitatif dan deduktif melalui pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Pasal 21 dan 22 masih bersifat simbolis akibat kekosongan kelembagaan dan ketidakpastian norma. Implikasinya, diperlukan reformasi kelembagaan melalui pembentukan otoritas penegak khusus, harmonisasi peraturan dengan UU Tipikor dan UU ASN, serta penyusunan pedoman pembuktian agar norma hukum tidak sekadar menjadi teks normatif, tetapi juga dapat dioperasionalkan dalam sistem peradilan pidana
Penerapan Prinsip Good Faith dan Fair Dealing dalam Hukum Kontrak Nasional dan Internasional: Membangun Kepercayaan dan Kepastian Hukum Bisnis Global Amara Thalia; Bima Janggo Bintoro; Gerrald Jovan Esfandiary; Muhammad Rizal Aji Bahtiar; Nandang Kusnadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1611

Abstract

Prinsip itikad baik (good faith) dan perlakuan adil (fair dealing) merupakan fondasi etis dan yuridis dalam sistem hukum kontrak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan kedua prinsip tersebut membentuk kepercayaan dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis lintas negara, serta mengidentifikasi tantangan harmonisasi antara norma hukum nasional dan standar internasional. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta instrumen internasional seperti Prinsip UNIDROIT dan CISG, dengan metode analisis kualitatif deduktif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip tersebut telah diakui dalam KUHPerdata dan sistem hukum internasional, masih terdapat perbedaan interpretasi yang signifikan dalam praktik, khususnya di Indonesia. Harmonisasi norma menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas kontrak digital dan global. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman serta penyesuaian regulatif terhadap prinsip ini diperlukan agar tercipta sistem kontrak yang adil, transparan, dan adaptif terhadap tantangan global
Praktik Impulse Buying Terhadap Pembelian Fashion Melalui Shopee Oleh Generasi Z Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Indriyani, Frisca; Asi Islami, Trinah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1612

Abstract

Fenomena pembelian impulsif (impulse buying) di kalangan Generasi Z, khususnya mahasiswa, menjadi perhatian dalam kajian perilaku konsumsi digital yang dipengaruhi oleh promosi agresif dan kemudahan akses e-commerce seperti Shopee. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik impulse buying dalam pembelian fashion oleh mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Hasyim Asy’ari melalui platform Shopee, serta mengkaji kesesuaian perilaku tersebut dengan prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik observasi, wawancara, penyebaran angket, dan dokumentasi. Data dianalisis secara induktif dan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa kerap terpapar penawaran seperti diskon, voucher belanja, dan gratis ongkos kirim, sebagian besar dari mereka tetap berorientasi pada kebutuhan, merencanakan pembelian dengan matang, dan menolak pembelian impulsif. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah, perilaku konsumsi tersebut dinilai sesuai dengan prinsip keseimbangan, kesadaran, dan keadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat literasi konsumsi etis di kalangan mahasiswa berbasis nilai-nilai Islam
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Give Away Melalui Media Sosial di Kota Tanjungbalai Muhammad Dwi Fahri Lubis; Hj. Mahzaniar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1622

Abstract

Maraknya kasus penipuan online dengan modus giveaway di media sosial menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang mengkhawatirkan dan mengancam keamanan digital masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan tersebut di Kota Tanjungbalai serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan KUHP dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara terhadap masyarakat, pelaku, dan aparat kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku bertanggung jawab secara pidana karena memenuhi unsur kesengajaan, perbuatan melawan hukum, dan tidak adanya alasan pemaaf. Faktor ekonomi, rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan, serta persepsi rendahnya risiko hukum turut memperparah kondisi ini. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menanggulangi penipuan digital melalui edukasi, peningkatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi untuk sistem pelaporan yang lebih efektif.
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Perdata Rahayu Sitorus; Anwar Sadat
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1623

Abstract

Pengangkatan anak dalam masyarakat Indonesia menimbulkan persoalan hukum terkait hak waris yang belum sepenuhnya dipahami secara adil dan seragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak angkat dalam pembagian warisan berdasarkan sistem hukum waris Islam dan perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan studi empiris melalui wawancara terhadap informan di Kecamatan Medan Denai. Data dianalisis secara kualitatif untuk menelusuri kesesuaian antara norma hukum dan praktik pewarisan anak angkat di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak angkat tidak termasuk ahli waris, kecuali melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta warisan. Sebaliknya, dalam hukum perdata, anak angkat dipersamakan kedudukannya dengan anak kandung jika proses pengangkatan sah secara hukum. Di lapangan, ditemukan bahwa mayoritas pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur hukum resmi, yang menyebabkan kerentanan dalam hak waris. Banyak keluarga menyelesaikan pembagian warisan melalui musyawarah, namun tidak sedikit pula yang berujung konflik karena ketidaktahuan hukum. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan kenyataan sosial
Restorotive Justice Pencurian di Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Bandar Klippa Bima Trianto Wibowo; Hj. Mahzaniar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1625

Abstract

Pencurian buah kelapa sawit merupakan tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan perkebunan dan menimbulkan kerugian ekonomi serta keresahan sosial. Penegakan hukum terhadap kasus ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama ketika pencurian dianggap ringan sesuai Perma No. 2 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Bandar Klippa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif-analitis, menggabungkan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak perusahaan, aparat desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan lingkungan sosial menjadi pendorong utama pencurian. Upaya penyelesaian dilakukan melalui tahapan pelaporan, mediasi, dan penyusunan perjanjian damai dengan pendekatan restorative justice. Pendekatan ini terbukti mampu menekan residivisme, memulihkan hubungan sosial, dan menciptakan keadilan berkelanjutan di wilayah perkebunan. Implikasi dari penelitian ini mendorong optimalisasi penerapan restorative justice sebagai model penyelesaian konflik sosial-ekonomi berbasis kearifan lokal
Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Etika Medis: Analisis Normatif dan Sosio-Legal Aripin; Asti Nurul Puspita; Sofia Zuhro Zein Pulungan; Sabna Anggraini; Ainur Rahma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1358

Abstract

Aborsi menjadi isu multidimensi yang sensitif dalam masyarakat, karena menyentuh aspek hukum pidana Islam, kedokteran, serta dinamika sosial dan moral. Kompleksitas ini semakin mengemuka di tengah maraknya praktik aborsi ilegal dan polemik mengenai batasan kebolehan aborsi dalam konteks syariat dan peraturan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aborsi dari perspektif hukum pidana Islam dan medis, dengan menelusuri dalil-dalil normatif, ijtihad ulama, serta klasifikasi medis dan ketentuan hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka terhadap kitab-kitab fiqih, jurnal hukum dan kesehatan, serta peraturan perundang-undangan. Hasil menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, aborsi pada usia kehamilan di bawah 120 hari masih menjadi ruang ijtihad dengan perbedaan pendapat ulama, sementara setelah 120 hari mayoritas mengharamkan kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam jiwa ibu. Dalam perspektif medis, aborsi diklasifikasikan menjadi spontan, terapeutik, dan provokatif, dengan hanya satu di antaranya yang secara etis dan legal diperbolehkan. Sementara hukum positif Indonesia melalui UU No. 36 Tahun 2009 dan PP No. 61 Tahun 2014 mengatur pembolehan aborsi dengan syarat ketat, terutama karena indikasi medis atau kehamilan akibat perkosaan.
Analisis Yuridis Terhadap Laporan Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Militer Setelah Terjadi Perceraian Sukarto; Booedi Prasetyo; Tri Agus Suswanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1525

Abstract

Kasus penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer setelah perceraian menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan hukum pelapor dan batas waktu pelaporan dalam delik aduan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis keabsahan laporan tindak pidana penelantaran rumah tangga oleh mantan istri terhadap prajurit aktif TNI pascaperceraian, dengan fokus pada legal standing pelapor dan prinsip kedaluwarsa berdasarkan ketentuan UU PKDRT dan KUHP. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 85-K/PM.II-08/AD/II/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan yang diajukan oleh mantan istri tidak sah secara hukum karena pelapor tidak lagi memiliki kedudukan sebagai anggota rumah tangga, serta laporan telah melewati batas waktu enam bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 KUHP. Akibatnya, penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Temuan ini menegaskan pentingnya ketelitian penyidik militer dalam menilai syarat formil dan memperkuat urgensi reformasi internal sistem penyidikan
Analisis Yuridis Penanganan Barang Bukti Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Pembelian Helicopter AW 101) Budiman; Tetty Melina Lubi; Anis Retnowati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1553

Abstract

Penanganan barang bukti dalam perkara koneksitas tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur sipil dan militer menimbulkan tantangan hukum dan administratif yang kompleks, terutama ketika barang bukti tersebut berupa alat utama sistem persenjataan (alutsista) bernilai tinggi seperti helikopter AW-101. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis, prosedural, dan kelembagaan dalam penanganan barang bukti yang berujung pada kerugian negara dalam kasus pengadaan helikopter AW-101 oleh TNI AU. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap undang-undang, dokumen resmi, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam prosedur penyitaan, pengamanan, dan penyerahan barang bukti, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, yang berdampak pada penurunan nilai ekonomis aset dan membebani keuangan negara. Temuan ini menegaskan pentingnya penegakan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian dalam pengelolaan barang bukti korupsi agar tidak memperbesar kerugian negara dan dapat mendukung efektivitas pemulihan aset melalui jalur hukum

Page 28 of 104 | Total Record : 1031

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023