cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 1,031 Documents
Aspek Aspek Hukum Perdata Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat Aidil Falaq Adiyaksa; Arsy Nur Bagus Sandy; Muhammad Ridho; Muhammad Zharfan; Reky Pratama Saputra; Farahdinny Siswajanth
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1627

Abstract

Penyaluran kredit oleh perbankan kepada masyarakat merupakan kegiatan strategis yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, namun dalam praktiknya menghadirkan kompleksitas hukum yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum perdata dalam proses penyaluran kredit, termasuk keabsahan perjanjian, prinsip kehati-hatian, keberadaan jaminan, serta penyelesaian sengketa akibat wanprestasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik terkait praktik perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan perjanjian standar cenderung menempatkan debitur pada posisi yang tidak seimbang, sehingga menimbulkan potensi ketidakadilan hukum. Selain itu, implementasi prinsip kehati-hatian dan validitas jaminan belum sepenuhnya konsisten, yang memperbesar risiko kredit bermasalah. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya penguatan regulasi perjanjian kredit dan peningkatan literasi hukum nasabah guna mewujudkan hubungan kreditur-debitur yang adil dan seimbang dalam kerangka hukum perdata Indonesia
Implikasi Perbedaan Kewarganegaraan dalam Perkawinan Campuran terhadap Status Hukum Anak dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional Bayu Deni Harensyah; Firman Rahmat Hidayat; Lucky Dafira Nugroho
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1635

Abstract

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) menimbulkan implikasi hukum yang kompleks terhadap status kewarganegaraan dan hak waris anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran serta pengaruh perbedaan kewarganegaraan orang tua terhadap hak waris anak dalam perspektif hukum perdata internasional dan nasional Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan nasional dan konvensi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat dasar hukum yang mengakomodasi kewarganegaraan ganda terbatas dan perlindungan terhadap hak waris, masih ditemukan tantangan administratif dan konflik yurisdiksi, khususnya dalam hal pengakuan status anak dan pembatasan hak kepemilikan bagi warga negara asing. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi hukum nasional dan internasional untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran lintas negara
Pengaruh Paparan Konten Kekerasan di Instagram Terhadap Perilaku Tawuran Remaja di Jakarta Selatan Bagas Herlambang; Fathya Ummu Rezkya; Muhammad Zaky
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1645

Abstract

Instagram menjadi salah satu media sosial yang banyak digunakan khususnya oleh remaja. Instagram mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku remaja termasuk dalam hal kekerasan dan kenakalan remaja seperti tawuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh konten kekerasan di Instagram terhadap perilaku tawuran remaja di Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah dua remaja yang berdomisili Jakarta Selatan dan aktif menggunakan Instagram serta pernah terlibat dalam tawuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten kekerasan yang sering muncul di Instagram dapat mempengaruhi emosi dan meningkatkan agresivitas seorang remaja. Konten kekerasan yang kerap muncul dapat membentuk persepsi remaja  bahwa kekerasan adalah suatu hal yang normal, bahkan keren dan membanggakan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah lemahnya hubungan dengan keluarga. Kurangnya perhatian dari kedua orang tua mengakibatkan seorang remaja rentan mencari validitas dari lingkungan luar. Temuan ini didukung oleh teori Asosiasi Diferensial yang membahas mengenai tindakan kriminal yang dapat dipelajari dari orang lain
Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan Tanah dan Bangunan Pada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI Fatika Karmila; Asmak Ul Hosnah; Herli Antoni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1646

Abstract

Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pengrusakan tanah dan bangunan menjadi alternatif penting untuk mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan restorative justice oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI, dengan fokus pada mekanisme penyelesaian, efektivitas pendekatan, serta kendala dan faktor pendukung implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka terhadap regulasi, dokumen hukum, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 telah memberikan dasar normatif, pelaksanaan di lapangan masih terkendala oleh minimnya kapasitas aparat, ketidakpastian regulasi teknis, serta resistensi budaya hukum masyarakat. Namun, restorative justice terbukti efektif dalam menyelesaikan perkara dengan cepat, efisien, dan memulihkan hubungan sosial antar pihak. Implikasinya, pendekatan ini layak diintegrasikan secara sistematis dalam sistem peradilan pidana nasional melalui peningkatan pelatihan, kolaborasi lintas lembaga, dan reformulasi kebijakan yang berorientasi pada keadilan substantif
Analisis Syarat Sah Perjanjian Dalam Skema Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Ditinjau Dari Kuhperdata Sabrina Adelia Febriyanti; Zelika Siti Rahma; Florentia Febyandani Titu; Muhammad Husein Alhadiy; Nandang Kusnadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1647

Abstract

Skema Multi Level Marketing (MLM) menjadi salah satu model bisnis yang berkembang pesat di tengah transformasi ekonomi digital. Namun di balik pertumbuhannya, terdapat persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait keabsahan kontrak yang digunakan. Banyak perjanjian MLM disusun secara sepihak oleh perusahaan dengan klausul baku yang tidak transparan, sehingga menimbulkan ketimpangan kontraktual dan kerugian bagi pihak yang lebih lemah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian dalam skema MLM berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata serta mengevaluasi potensi pelanggaran terhadap asas keadilan dalam hubungan perikatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kontrak MLM tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian secara substansial, khususnya pada unsur kesepakatan, objek, dan causa yang halal. Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum, serta mekanisme pengawasan yang adil untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang menyimpang
Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Suami Terhadap Status Perkawinan Dan Hak Waris Prilia Ayuningtyas; Prahasti Suyaman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1648

Abstract

Pembatalan perkawinan pasca kematian suami menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap status perkawinan dan hak waris, terutama ketika perkawinan kedua dilakukan tanpa izin istri pertama maupun pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pembatalan perkawinan setelah kematian suami terhadap status hukum perkawinan dan hak waris dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus Putusan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Smi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan oleh pengadilan setelah kematian salah satu pihak menyebabkan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal. Akibatnya, pihak istri kedua kehilangan hak-haknya, termasuk hak waris, karena tidak memiliki dasar hukum yang sah. Implikasi dari putusan ini menegaskan pentingnya prosedur hukum dalam menjaga keabsahan hak-hak keperdataan dalam lembaga perkawinan.
Efektivitas Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak Qorry Kharisma Sari; Heni Siswanto; Yusdiyanto; Sepriyadi Adhan S
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1649

Abstract

Visum et repertum merupakan alat bukti surat yang memiliki kedudukan penting dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan terhadap anak, terutama ketika pelaku berasal dari lingkungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan visum et repertum sebagai alat bukti dalam perkara penganiayaan anak, mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan dokter forensik, penyidik, dan keluarga korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural visum et repertum telah diatur dengan baik, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala seperti keterlambatan SPV, keterbatasan dokter ahli forensik, pembiayaan yang dibebankan kepada korban, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Temuan ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga hukum, rumah sakit, dan keluarga serta peran negara dalam menjamin akses visum, pendampingan hukum, dan pemulihan menyeluruh bagi korban kekerasan anak
Pandangan Guru Terhadap Penggunaan Problem Based Learning Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MI Al Hikmah Bareng Jombang Kholifatun Nikmah; Evita Widiyati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1650

Abstract

Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi guru terhadap penerapan model Problem Based Learning (PBL) dalam mata pelajaran Akidah Akhlak, mengidentifikasi kendala implementasi, serta menganalisis dampaknya terhadap proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di MI Al Hikmah Bareng Jombang. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap guru kelas III, kepala madrasah, dan peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki persepsi positif terhadap PBL karena mampu meningkatkan keaktifan, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan pelatihan, sarana, dan waktu pembelajaran, PBL memberikan dampak signifikan dalam memperkuat pemahaman nilai akidah dan akhlak secara kontekstual. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PBL layak untuk diperluas dalam pembelajaran normatif di MI guna membentuk karakter peserta didik secara lebih bermakna
Pergeseran Paradigma Perlindungan Korban dalam Perbuatan Melawan Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Prancis Selvia Budi Yeni; Aula Mumtaz Nabila; Faizal El Mubarok; M. Sultan Abbas; Doli Ridho Parlindungan Nst
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1652

Abstract

Perbuatan melawan hukum merupakan fondasi utama dalam sistem hukum perdata yang memberikan dasar perlindungan terhadap korban yang mengalami kerugian akibat tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan prinsip perbuatan melawan hukum serta penerapan asas restitutio in integrum dalam sistem hukum Indonesia dan Prancis. Dengan pendekatan yuridis normatif dan metode perbandingan hukum, penelitian ini menggunakan data dari peraturan, yurisprudensi, serta literatur akademik untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa sistem hukum Prancis lebih adaptif dan progresif dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban, termasuk ganti rugi non-material, dibandingkan sistem hukum Indonesia yang masih normatif dan terbatas pada kompensasi materiel. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya reformasi hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam menguatkan asas restitutio in integrum dan memperluas ruang perlindungan terhadap hak-hak sipil korban perbuatan melawan hukum
Analisis Yurisprudensi Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Studi Putusan Nomor 2568/PDT.G/2020/PA Medan Anggi Egi Anggraini; Sukiati; Mhd Yadi Harahap
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1657

Abstract

Sengketa hak asuh anak pasca perceraian merupakan isu hukum yang kompleks karena menyangkut kelayakan orang tua dalam memberikan pengasuhan terbaik sesuai prinsip kepentingan terbaik anak. Dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, hadhanah diberikan kepada pihak yang mampu secara lahir dan batin, namun dapat dicabut jika tidak lagi memenuhi syarat.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn terkait pencabutan hak asuh dari ibu kepada ayah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor pernikahan ulang ibu, kesibukan sebagai PNS, dan pengasuhan yang lebih banyak dilakukan oleh pihak ketiga sebagai dasar pencabutan hak hadhanah. Putusan ini sejalan dengan doktrin fikih, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional. Implikasinya, perlu adanya penguatan pendekatan child-centered dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya melalui asesmen psikologis dan partisipasi anak.

Page 30 of 104 | Total Record : 1031