cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 1,031 Documents
Legalitas Digital di Era Global: Cyber Notary sebagai Pilar Baru Otentifikasi Dokumen Asing di Indonesia Rifka Riani Loleh; Mutia Cherawaty Thalib; Mellisa Towadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1732

Abstract

Perkembangan globalisasi dan digitalisasi telah mendorong kebutuhan akan sistem otentifikasi dokumen yang efisien, aman, dan diakui lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum, urgensi, tantangan, serta prospek implementasi Cyber Notary dalam sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, berdasarkan studi literatur dan analisis peraturan perundang-undangan seperti UU Jabatan Notaris dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia dasar hukum, implementasi Cyber Notary masih menghadapi berbagai kendala, termasuk tumpang tindih regulasi, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya literasi digital di kalangan notaris dan masyarakat. Namun demikian, prospek penguatannya sangat besar dalam mempercepat layanan hukum, meningkatkan kepercayaan terhadap legalitas dokumen asing, dan memperkuat posisi Indonesia dalam sistem hukum internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi, penguatan teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai langkah strategis menuju modernisasi kenotariatan digital di Indonesia.
Perlindungan Hukum Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Praktik Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Muhamad Shaufi .Y; Djoni Sumardi Gozali
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1733

Abstract

Jual beli tanah di bawah tangan merupakan praktik yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat Indonesia, terutama karena alasan efisiensi biaya dan kemudahan proses. Namun, praktik ini seringkali menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika tidak memenuhi asas terang dan tunai sebagaimana diatur dalam hukum adat maupun hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta resmi di hadapan PPAT serta menelaah prinsip kehati-hatian sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jual beli tanah berdasarkan hukum adat dinyatakan sah jika memenuhi asas terang dan tunai, namun ketidakterpenuhan salah satu unsur tersebut dapat menyebabkan batalnya perjanjian. Perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik tetap diakui, khususnya jika terdapat upaya konkret dan pengakuan sosial dalam proses transaksi. Prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting untuk mencegah potensi sengketa dan menjamin kepastian hukum dalam setiap tahapan jual beli tanah.
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dengan Sistem Penjualan Pra-Pembangunan (Pre-Selling Project) Properti Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Mairiska Alya Saraswati; Anang Shophan Tornado
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1734

Abstract

Penjualan properti dengan sistem pra-pembangunan telah menjadi praktik yang umum namun belum diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi hukum terhadap kewajiban penggunaan rekening bersama (escrow account) dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sistem pra-pembangunan dan menganalisis akibat hukum apabila mekanisme tersebut tidak diterapkan. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan teknik studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat ketentuan hukum positif yang secara tegas mewajibkan penggunaan escrow account dalam transaksi pra-pembangunan, sehingga dana konsumen tidak terlindungi secara maksimal apabila terjadi wanprestasi dari pihak pengembang. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya pembentukan regulasi bersifat imperatif terkait escrow account sebagai mekanisme perlindungan hukum preventif dalam kontrak jual beli properti, guna memperkuat posisi konsumen dan meningkatkan transparansi dalam industri properti nasional.
Internalisasi Tasawuf Falsafi Fana dan Wahdatul Wujud dalam Pendidikan Islam Ahmad, Nur Isra'
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1735

Abstract

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik yang utuh, tidak hanya secara kognitif tetapi juga secara spiritual dan moral. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual dan mendalam bagaimana dua prinsip utama dalam tasawuf falsafi, yakni fana dan wahdatul wujud, dapat diinternalisasikan dalam proses pendidikan Islam guna membentuk karakter peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang menganalisis 24 sumber jurnal nasional dan internasional yang relevan antara tahun 2019–2025, serta dilakukan analisis isi untuk menyusun argumentasi teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai fana dan wahdatul wujud dapat diintegrasikan secara efektif melalui tiga aspek utama: materi ajar Pendidikan Agama Islam, metode pembelajaran partisipatif dan reflektif, serta kegiatan ekstrakurikuler. Internalisasi konsep-konsep tasawuf ini mampu memperkuat kesadaran spiritual, menumbuhkan empati, dan membentuk integritas diri peserta didik. Temuan ini menunjukkan bahwa tasawuf falsafi berperan sebagai pendekatan transformatif dalam pendidikan Islam kontemporer yang berorientasi pada pembentukan insan kamil.
Dinamika Historis Penyebaran Islam di Nusantara: Kajian Teori, Jalur, dan Peran Tokoh Fitriani; Firdaus Nujula; Herviani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1736

Abstract

Penyebaran Islam di Nusantara merupakan proses historis yang berlangsung damai dan akulturatif melalui berbagai jalur seperti perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian lokal, dan dukungan politik dari penguasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teori asal-usul masuknya Islam ke Indonesia, mengidentifikasi jalur serta pola Islamisasi, dan menganalisis peran strategis pedagang, ulama, dan mubaligh dalam memperluas pengaruh Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa teori Gujarat, Mekah, Persia, dan Cina saling melengkapi dan menunjukkan bahwa proses Islamisasi bersifat multisentris dan tidak linier. Jalur perdagangan menjadi gerbang awal penyebaran Islam, disusul oleh pernikahan antarbudaya, pendirian lembaga pendidikan Islam, serta adaptasi budaya lokal yang efektif menyampaikan ajaran Islam tanpa menimbulkan konflik. Para tokoh Islam memainkan peran penting sebagai agen perubahan sosial, moral, dan spiritual dengan strategi dakwah yang kontekstual dan toleran. Temuan ini menguatkan bahwa Islam di Indonesia tumbuh sebagai agama yang inklusif, moderat, dan berakar kuat pada budaya lokal, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas dan peradaban bangsa.
Pengaruh Kompetensi Auditor, Independensi Auditor, Dan Tekanan Waktu Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Kota Bandung Novan Adi Prasetyo; Astrin Kusumawardani; Listri Herlina
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1737

Abstract

Kualitas audit merupakan faktor penting dalam menjamin keandalan laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi auditor, independensi auditor, dan tekanan waktu terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung. Pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-verifikatif digunakan, dengan penyebaran kuesioner kepada 30 auditor dari 37 KAP yang dipilih secara purposive. Analisis dilakukan melalui regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, baik secara parsial maupun simultan. Independensi auditor memiliki pengaruh paling dominan, disusul oleh kompetensi, sedangkan tekanan waktu meskipun signifikan, berpengaruh relatif lebih rendah. Nilai R² sebesar 0,845 menunjukkan bahwa 84,5% variasi dalam kualitas audit dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan kompetensi teknis, penegakan etika independensi, dan pengelolaan waktu audit yang proporsional demi menjaga mutu audit yang optimal
Perlindungan Hukum Pengungsi Musiman dalam Konteks Kelemahan Hukum Internasional dan Implikasinya bagi Keamanan Nasional Fanny Priscyllia; Ni Nyoman Putri Purnama Santhi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1738

Abstract

Perubahan iklim global telah memunculkan perpindahan musiman akibat degradasi lingkungan yang belum terlindungi secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan Konvensi Pengungsi 1951 dan urgensi pembentukan kerangka hukum baru dalam melindungi pengungsi musiman. Pendekatan hukum normatif digunakan dengan menganalisis instrumen hukum internasional dan nasional seperti Konvensi 1951, Protokol 1967, putusan Teitiota v. New Zealand, dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi pengungsi saat ini masih terbatas pada penganiayaan, sehingga pengungsi musiman berada dalam kekosongan hukum tanpa jaminan status, perlindungan sementara, dan prinsip non-refoulement. Di Indonesia, belum tersedia regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan bagi pengungsi akibat perubahan iklim, padahal negara ini berpotensi menjadi tujuan maupun transit. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kerangka hukum yang inklusif dan adaptif di tingkat internasional dan nasional untuk menjamin perlindungan hukum, mencegah krisis kemanusiaan, dan menjaga stabilitas keamanan negara.
Faktor Yang Mempengaruhi Penanganan Pemalsuan Data Pribadi Pada Pemilihan Umum Zulkifli Suratinoyo; Moh. Rusdiyanto Puluhulawa; Apripari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1740

Abstract

Pemalsuan data pribadi dalam pemilihan umum merupakan ancaman serius terhadap integritas demokrasi karena dapat mengganggu keabsahan hasil dan mencederai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan pemalsuan data pribadi, dengan fokus pada peran masyarakat, infrastruktur, dan kapasitas lembaga penegak hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik kualitatif, melalui wawancara dan studi dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan data terjadi secara berulang akibat kelemahan dalam sistem pengawasan, minimnya literasi hukum publik, ketidakterpaduan sistem verifikasi data, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Selain itu, tekanan politik, keterbatasan waktu penanganan, dan belum adanya sistem terpadu turut memperburuk situasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis, pengembangan sistem digital terintegrasi berbasis biometrik, peningkatan kompetensi pengawas, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu untuk menciptakan proses elektoral yang adil, jujur, dan terpercaya.
Perilaku Hazing Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan X Febrian, Adji; Rahayu, Mulyani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1742

Abstract

Hazing antar narapidana merupakan praktik kekerasan yang masih berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan meskipun bertentangan dengan prinsip pemasyarakatan modern yang berlandaskan HAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk dan dinamika perilaku hazing antar narapidana di Lapas X serta menganalisis struktur kekuasaan informal yang melatarbelakanginya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam dan observasi, serta dianalisis menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hazing terdiri dari praktik gaulan, pemukulan, pelecehan, dan pengucilan sosial yang membentuk kepatuhan narapidana terhadap hierarki kekuasaan tidak resmi di dalam Lapas. Sebagian narapidana memilih menerima praktik tersebut sebagai budaya (normalization), sementara yang lain menolak (resistance) dan mengalami kekerasan lebih lanjut. Penelitian ini menegaskan bahwa hazing berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial informal yang diperkuat oleh kondisi overcrowded dan lemahnya pengawasan, sehingga diperlukan reformasi kebijakan pemasyarakatan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.
Legalitas Bitcoin dan Teknologi Blockchain Dalam Sistem Keuangan Indonesia: Analisis Tatanan Hukum Siti Azijah Alisia; Barkatullah, Abdul Halim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1743

Abstract

Transformasi digital telah mempercepat perkembangan aset kripto dan teknologi blockchain di Indonesia, namun juga memunculkan tantangan hukum akibat disharmonisasi regulasi antarotoritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum Bitcoin dan blockchain dalam sistem keuangan Indonesia serta mengidentifikasi problematika normatif yang timbul dari tumpang tindih kewenangan antara Bank Indonesia dan OJK. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Bitcoin diakui sebagai komoditas dan aset keuangan digital oleh OJK, namun tetap dilarang sebagai alat pembayaran oleh BI. Regulasi terhadap teknologi blockchain juga berkembang melalui berbagai perangkat hukum seperti UU ITE, UU P2SK, dan POJK ITSK. Namun, disharmonisasi antarotoritas memicu ketidakpastian hukum, memperlemah perlindungan investor, dan membuka celah penyalahgunaan aset digital. Oleh karena itu, diperlukan perumusan lex specialis yang mampu menyatukan definisi, klasifikasi, dan mekanisme hukum aset digital, serta penguatan koordinasi lintas lembaga guna mendukung kepastian hukum dan inovasi keuangan digital secara berkelanjutan

Page 33 of 104 | Total Record : 1031