cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 30   31   32   33   34 
Pengaruh Penggunaan Media Papan Gambar Terhadap Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Siswa MIN 1 Jombang Lathifatul Hariroh; Vian Hanes Andreastya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1690

Abstract

Penguasaan kosakata bahasa Arab merupakan elemen penting dalam mendukung pemahaman siswa terhadap ajaran Islam. Namun, proses pembelajaran di banyak madrasah masih bersifat konvensional tanpa pemanfaatan media yang inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penggunaan media papan gambar terhadap peningkatan penguasaan kosakata bahasa Arab siswa kelas IV MIN 1 Jombang. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain quasi experimental dan melibatkan 15 siswa sebagai sampel yang dipilih secara acak. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan tes pretest-posttest, kemudian dianalisis dengan statistik deskriptif dan uji Wilcoxon. Hasil menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata dari 75 (pretest) menjadi 89 (posttest), dengan signifikansi 0,003 (< 0,05), yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Kesimpulannya, media papan gambar efektif dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab dan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran alternatif yang praktis dan menarik.
Upaya Perlindungan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Yusmedi Yusuf; Muhammad Rizqi Fadhlillah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1697

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah menjadi isu kritis dalam hubungan industrial di Indonesia. Praktik PHK sepihak yang tidak diimbangi dengan pemberian hak normatif seperti pesangon, jaminan sosial, dan pengangkatan sebagai pekerja tetap menunjukkan lemahnya perlindungan hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja PKWT yang mengalami PHK, dengan menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi regulasi terkait PKWT belum menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pekerja. Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya justru memperbesar ketimpangan relasi kerja. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang responsif dan efektif sangat diperlukan untuk mencegah eksploitasi tenaga kerja dan menjaga keadilan dalam hubungan kerja
Revitalisasi Esensi Hukum Perkawinan Islam: (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sebagai Analisis Kritis Terhadap Praktik Nikah Daud Oleh Otoritas Agama) Nanda Siti Hardiyanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1702

Abstract

Fenomena "Nikah Dawud", yaitu praktik pernikahan tanpa wali dan saksi serta dilakukan secara diam-diam tanpa legalitas formal, menjadi perhatian serius dalam konteks hukum perkawinan Islam. Praktik ini seringkali dilakukan oleh oknum otoritas agama dengan dalih mengikuti mazhab Imam Dawud Az-Zhahiri, meskipun pendapat tersebut masih diperdebatkan keabsahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hakim pengadilan agama terhadap praktik nikah Dawud dan menilai urgensi revitalisasi esensi hukum perkawinan Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap hakim agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa nikah Dawud merupakan bentuk penyimpangan dari hukum perkawinan Islam karena mengabaikan syarat sahnya pernikahan, yakni wali dan saksi. Pandangan hakim menegaskan bahwa pernikahan semacam ini tidak mencerminkan nilai ubudiyah dan berpotensi merugikan perempuan secara hukum maupun sosial. Revitalisasi hukum perkawinan Islam diperlukan guna mengembalikan pemahaman masyarakat terhadap makna sejati pernikahan, melindungi perempuan dari praktik manipulatif, serta memastikan legalitas dan kemaslahatan dalam institusi keluarga
Etika Profesi Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Era Digital Melalui Perspektif Integritas Tanggung Jawab Dan Independensi Profesi Muhammad Abil Anam; Muhammad Bahrul Ulum Mubarok; Aini Salisul Fitria; Risma Aminatul Lailiyah; Wahidullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1707

Abstract

Transformasi digital telah membawa dampak signifikan terhadap dunia hukum, khususnya dalam konteks etika profesi. Digitalisasi menuntut profesi hukum untuk tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga menafsirkan ulang nilai-nilai dasar etika seperti integritas, tanggung jawab, dan independensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika etika profesi hukum dalam menghadapi tantangan era digital dengan fokus pada tiga pilar utama tersebut. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, yang menganalisis sepuluh artikel ilmiah dan berbagai dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi menimbulkan berbagai tantangan etis baru, termasuk pelanggaran privasi data, bias algoritmik, dan penyalahgunaan media sosial oleh praktisi hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa pembaruan kode etik, peningkatan literasi digital, dan reformasi pengawasan etik sangat diperlukan. Penelitian ini merekomendasikan integrasi nilai-nilai etis ke dalam praktik hukum berbasis teknologi guna menjaga profesionalisme dan legitimasi hukum di era digital
Hazing Fisik sebagai Mekanisme Kekuasaan dalam Orientasi Tahanan Baru di Rutan Negara ‘X’” Muhammad Alfi Maulana Ammas; Mulyani Rahayu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1719

Abstract

Praktik hazing fisik terhadap tahanan baru merupakan bentuk kekerasan yang masih mengakar dalam sistem pemasyarakatan Indonesia dan sering dianggap sebagai bagian dari mekanisme pengendalian sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk hazing fisik serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya di Rumah Tahanan Negara ‘X’. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan 16 narapidana dan 5 petugas, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hazing dijalankan secara sistematis melalui ritual kolektif, hukuman fisik langsung, dan simbolisasi visual yang bertujuan menanamkan kepatuhan dan relasi kuasa. Faktor yang melanggengkan praktik ini antara lain adalah kebutuhan petugas akan pengakuan wibawa, tradisi kekerasan yang diturunkan, serta minimnya pelatihan mengenai disiplin humanis. Implikasi dari temuan ini menunjukkan urgensi reformasi struktural dan kultural dalam institusi pemasyarakatan untuk menciptakan proses pembinaan yang lebih manusiawi dan profesional.
Perlindungan Konsumen bagi Pengguna Layanan Grab terhadap Jaminan Kenyamanan dan Keselamatan ( Studi di Kota Kupang) Uba Wohon , Ernesta; Putri Minami, Gabriela; Krisanto Amaral, Ricardo; Mone, Alexadros; Claudio Xaverius Oematan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1720

Abstract

Transformasi digital dalam sektor transportasi telah mendorong kemunculan layanan transportasi online seperti Grab yang menawarkan kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas mobilitas masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai permasalahan terkait perlindungan konsumen, khususnya dalam aspek kenyamanan dan keselamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna layanan Grab di Kota Kupang serta mengidentifikasi tantangan yang menghambat penerapannya secara optimal. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi, serta analisis kualitatif terhadap regulasi dan temuan lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Grab telah menyediakan fitur perlindungan seperti verifikasi pengemudi, asuransi, serta kanal pengaduan, masih terdapat hambatan berupa rendahnya literasi digital pengguna, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara penyedia layanan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membentuk sistem perlindungan konsumen yang adil, efektif, dan berkelanjutan dalam layanan transportasi online.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin di Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto Kau, Paramita; Waode Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1722

Abstract

Penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto merupakan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan dan ketertiban hukum. Aktivitas ilegal ini tidak hanya menyebabkan kerusakan ekologis yang signifikan, tetapi juga mencerminkan lemahnya penegakan hukum akibat keterbatasan geografis, sumber daya, dan ketergantungan ekonomi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku PETI di wilayah tersebut serta mengidentifikasi hambatan struktural dan sosial yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik kualitatif melalui wawancara terhadap aparat penegak hukum dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih terbatas karena faktor geografis, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan dominasi aktor intelektual dalam jaringan ilegal. Selain itu, kemiskinan dan kurangnya alternatif pekerjaan menjadi pendorong utama partisipasi masyarakat dalam PETI. Penanganan yang efektif membutuhkan sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat mengurangi praktik PETI dan meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat
Legalitas NFT (Non-Fungible Token) dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Pakaya, Fahrul
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1723

Abstract

Perkembangan teknologi digital berbasis blockchain telah memperkenalkan Non-Fungible Token (NFT) sebagai bentuk baru aset digital yang unik dan tidak dapat dipertukarkan. Di Indonesia, kemunculan NFT menghadirkan tantangan hukum baru, khususnya terkait legalitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas NFT dalam konteks sengketa HKI serta mengidentifikasi kesenjangan regulasi dalam sistem hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya regulasi spesifik mengenai NFT di Indonesia menyebabkan kebingungan hukum terkait hak cipta, hak kepemilikan token, serta perlindungan terhadap karya digital yang diperjualbelikan dalam bentuk NFT. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya pembentukan regulasi yang komprehensif agar tercipta kepastian hukum, perlindungan terhadap pencipta, kolektor, investor, dan kepatuhan terhadap prinsip HKI dalam ekosistem NFT nasional.
Pengaruh Hukum Ketenagakerjaan Dalam Mengurangi Risiko Kecelakaan Akibat Kelelahan Dan Jam Kerja Pengemudi : Studi PT Indah Jaya Transport Dwi Triani, Luwes; Husna, Aqila; Fauziah Wardan A, Alfah; Umala sari, Putri; Rian Setyawan, Muhammad; Hadji, Kuswan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1729

Abstract

Kelelahan kerja pengemudi bus merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas yang berdampak pada keselamatan dan produktivitas kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan hukum ketenagakerjaan dalam mengurangi risiko kecelakaan akibat kelelahan dan pola jam kerja tidak sehat, dengan studi kasus pada PT Indah Jaya Transport. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen perusahaan terkait kebijakan keselamatan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Indah Jaya Transport telah menerapkan berbagai kebijakan internal yang selaras dengan prinsip hukum ketenagakerjaan, seperti kewajiban istirahat, sistem dua pengemudi, dan mekanisme pengawasan antarkru dan pemandu. Meskipun belum memiliki sistem pencatatan formal dan pelatihan berkala, perusahaan berhasil menciptakan lingkungan kerja yang memprioritaskan keselamatan pengemudi. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen strategis dalam membangun sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan.
Ambivalensi Putusan Hakim: Tantangan dalam Upaya Hukum dan Penegakan Hukum Pilkades di Indonesia Nur Valin Ismail; Fence M. Wantu; Abdul Hamid Tome
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1731

Abstract

Penegakan hukum dalam sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat ambivalensi putusan hakim pada tingkat pertama. Ketidakjelasan, ketidaktegasan, dan inkonsistensi dalam putusan berdampak pada ketidakpastian hukum, terhambatnya keadilan substantif, serta melemahnya legitimasi pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab ambivalensi putusan hakim, dampaknya terhadap efektivitas upaya hukum lanjutan, serta merumuskan solusi sistemik untuk memperkuat regulasi dan kelembagaan hukum di tingkat lokal. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, data dikaji secara kualitatif terhadap norma hukum positif, asas-asas pemerintahan yang baik, dan praktik peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambivalensi putusan dipicu oleh kekaburan norma, tumpang tindih kewenangan, lemahnya argumentasi hakim, serta tekanan sosial-politik. Implikasinya, diperlukan reformasi regulasi, pembentukan lembaga penyelesaian sengketa yang independen, penguatan kapasitas hakim dan aparat desa, serta pendidikan hukum masyarakat agar tercipta sistem demokrasi desa yang adil dan akuntabel

Page 32 of 104 | Total Record : 1031

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023