cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 32   33   34   35   36 
Reorientasi Hukum Pembangunan Untuk Penguatan Ketahanan Sosial Dan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan Indonesia–Timor Leste (Studi Kasus Motaain) Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri; Theofila Tasya Oeleu; Klaudius Rivaldo Jabu; Yohanes Arman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1744

Abstract

Wilayah perbatasan memiliki posisi strategis dalam mencerminkan kehadiran negara dan pelayanan publik hingga ke daerah terluar. Namun, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain masih menunjukkan ketimpangan antara kemegahan fisik dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembangunan PLBN Motaain dalam meningkatkan ketahanan sosial dan keamanan masyarakat perbatasan, mengevaluasi keterbatasan infrastruktur dasar, serta meninjau relevansi teori hukum pembangunan dalam mengatasi ketimpangan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa PLBN lebih berfungsi sebagai simbol negara daripada instrumen pemberdayaan masyarakat. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi berdampak serius terhadap kualitas hidup dan loyalitas masyarakat terhadap negara. Reorientasi hukum pembangunan yang mengintegrasikan dimensi fisik dan sosial secara simultan menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan
Analisis Dampak Sosial Ekonomi Sengketa Perbatasan Naktuka pada Masyarakat Adat Amfoang dan Ambenu Sonia Klara Seke; Melani Anastasia Wijono; I Gusti Bagus Kevin Brahmantara; Fransiskus Albertus Papu; Yohanes Arman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1746

Abstract

Sengketa batas wilayah Naktuka antara Indonesia dan Timor Leste mencerminkan kompleksitas warisan kolonial yang belum tuntas dan kegagalan diplomasi formal dalam menyelesaikan konflik berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa forum Joint Border Committee (JBC) belum berhasil menyelesaikan status Naktuka sebagai segmen perbatasan yang belum terpecahkan serta mengkaji dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan analisis konten terhadap dokumen resmi, laporan organisasi internasional, dan artikel ilmiah terkini. Hasil menunjukkan bahwa pendekatan teknokratis yang digunakan negara mengabaikan aspek partisipatif dan budaya lokal, sehingga memperkuat resistensi masyarakat adat. Konflik ini berdampak pada degradasi lingkungan, ketidakjelasan status kewarganegaraan, dan kerentanan ekonomi rumah tangga, terutama bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan diplomasi berbasis komunitas yang mengakui hak-hak historis masyarakat adat dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan perbatasan
Mekanisme Pendataan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Pakaya, Putri Agustin; Thalib , Tety; Katili , Andi Yusuf
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1747

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang terus menjadi tantangan besar dalam pembangunan sosial di Indonesia, sehingga mendorong pemerintah untuk meluncurkan berbagai program bantuan, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pendataan PKH di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan fokus pada proses pengumpulan data, verifikasi, dan pembaruan data penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendataan PKH di wilayah tersebut belum berjalan optimal, ditandai dengan lemahnya pelibatan masyarakat dalam pelaporan perubahan data, rendahnya integrasi sistem informasi, serta kurangnya efektivitas koordinasi antara pendamping dan pemangku kebijakan lokal. Temuan ini mengindikasikan perlunya perbaikan sistemik melalui peningkatan kapasitas SDM, pembaruan sistem berbasis digital, dan evaluasi rutin untuk memastikan penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat, adil, dan berkelanjutan.
Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Anak Syukri Saleh; Maryani; Robiatul Adawiyah; Ana Andriyani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1748

Abstract

Perceraian membawa dampak signifikan terhadap kehidupan anak, khususnya terkait hak asuh (hadhanah) yang sering menjadi polemik hukum dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak asuh anak pasca perceraian dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional, serta sejauh mana pendekatan psikologi perkembangan telah diintegrasikan dalam praktik pengambilan keputusan hadhanah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan, yang melibatkan analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam, perundang-undangan nasional, serta literatur psikologi anak. Hasil menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum nasional menempatkan prinsip kemaslahatan anak sebagai dasar utama dalam penetapan hak hadhanah. Namun, tantangan implementatif masih ditemukan, seperti lemahnya pengawasan pasca putusan, minimnya asesmen psikologis, dan rendahnya kesadaran hukum para pihak. Implikasinya, diperlukan pendekatan multidisipliner dan kolaboratif yang mengintegrasikan hukum dan psikologi agar perlindungan hak anak dapat berjalan secara holistik dan berkelanjutan.
Konstruksi Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja: Studi Perubahan Peran Gender dan Perilaku Hukum di Masyarakat Dewinta Asokawati; Agan Sutanto; Zain Arfin Utama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1749

Abstract

Pemutusan hubungan kerja secara massal pada tahun 2025 menyebabkan gelombang krisis sosial-ekonomi dan pergeseran struktural dalam kehidupan keluarga di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum terhadap PHK massal serta dampaknya terhadap perubahan peran gender dan perilaku hukum masyarakat. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan, penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan regulasi, lemahnya pengawasan pemerintah, serta ketidaktepatan mekanisme kompensasi menjadi faktor utama timbulnya ketidakpastian hukum bagi pekerja. Dampak PHK terhadap keluarga sangat kompleks, termasuk perubahan peran istri menjadi pencari nafkah utama, serta tekanan psikologis yang dialami suami akibat kehilangan pekerjaan. Stigma sosial terhadap suami yang tidak bekerja juga menyebabkan perubahan perilaku hukum dalam masyarakat. Diperlukan reformasi hukum yang lebih responsif terhadap aspek keadilan gender dan perlindungan sosial. Temuan ini menegaskan urgensi rekonstruksi hukum yang tidak hanya mengedepankan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan realitas sosial ekonomi keluarga pasca PHK massal.
Kontestasi Hak Anak dan Kewajiban Ayah: Analisis Yuridis Pasca Perceraian akibat Murtad Rostuti Gau; Nur Mohamad Kasim; Sri Nanang Meiske Kamba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1750

Abstract

Perceraian akibat murtad menjadi fenomena yang kompleks dalam sistem hukum keluarga Indonesia karena tidak hanya menyangkut aspek yuridis, tetapi juga berdampak signifikan pada psikologis dan sosial anak. Meskipun secara normatif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang terkait menegaskan kewajiban ayah untuk tetap menafkahi anak meskipun telah murtad, implementasi di pengadilan masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kontestasi hak anak dan kewajiban ayah pasca perceraian akibat murtad dengan fokus pada praktik di Pengadilan Agama Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya penegasan amar putusan terhadap kewajiban ayah, kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi, serta dampak sosial dan psikologis yang dialami anak. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya reformasi hukum, harmonisasi regulasi, dan pendekatan peradilan yang humanis agar perlindungan hak anak benar-benar terwujud tanpa diskriminasi agama orang tua.
Dampak Hukum Dan Sosial Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap Pekerja di Indonesia Azizar Aryarindra I.S.; Dhevanda Ashar Evrast Avrizal; Herdandi Bagus Anand P.; Nuzula Fatwa, Geulys; Raaffina Putri, Almaas; Hadji, Kuswan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1753

Abstract

Pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak menjadi isu penting dalam hukum ketenagakerjaan yang berdampak luas secara hukum, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hukum PHK sepihak, dampaknya terhadap pekerja dan masyarakat, serta efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mendasarkan analisis pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, dan PP Nomor 35 Tahun 2021, serta didukung data sekunder dari jurnal ilmiah dan dokumen resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa PHK sepihak sering dilakukan tanpa prosedur sah, mengakibatkan ketimpangan relasi kerja, kerentanan ekonomi pekerja, dan ketidakstabilan sosial. Mekanisme penyelesaian sengketa seperti bipartit, mediasi, hingga pengadilan hubungan industrial belum sepenuhnya efektif karena lemahnya kesadaran hukum dan akses keadilan. Oleh karena itu, negara perlu hadir melalui reformasi kebijakan, penguatan peran pengawas ketenagakerjaan, dan pemberdayaan hukum bagi pekerja agar perlindungan hukum menjadi nyata dan berkeadilan.
Pengembangan Model Learning Cycle 5E Berbasis Meaningful Learning dalam Meningkatkan Kemampuan Kognitif Peserta Didik Nurfadhilah, Nurfadhilah; Darmansyah, Darmansyah; Hidayati, Hidayati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1756

Abstract

Transformasi pendidikan menuntut inovasi dalam pemilihan model pembelajaran yang tidak hanya teknis, tetapi juga mampu menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya secara kontekstual. Model pembelajaran yang digunakan di kelas selama ini belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan peserta didik sehingga berdampak pada rendahnya pencapaian KKM dan kurangnya keterlibatan aktif siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model Learning Cycle 5E berbasis meaningful learning guna meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis kebutuhan yang terdiri dari lima tahap: front-end analysis, learner analysis, task analysis, concept analysis, dan specifying instructional objectives. Data dikumpulkan melalui wawancara dan angket terbuka kepada pendidik dan peserta didik di SMP Negeri 1 Padang Panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran yang dikembangkan dapat mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik secara lebih aktif, reflektif, dan aplikatif. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan model pembelajaran berbasis meaningful learning efektif dalam membentuk kemampuan berpikir kritis serta mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran secara holistik
Minimnya Perspektif Gender dalam RUU KUHAP: Analisis terhadap Dikriminalisasi Perempuan dalam Hukum Acara Pidana Apitta Fitria Rahmawati; Yuris Tri Naili
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1758

Abstract

Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagai bagian dari agenda reformasi hukum di Indonesia semestinya tidak hanya menjamin prosedur hukum yang adil secara formal, tetapi juga harus responsif terhadap realitas ketimpangan sosial yang dialami kelompok rentan, khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam ketentuan RUU KUHAP, menelaah kegagalan pendekatan hukum formalistik dalam mengakomodasi pengalaman perempuan sebagai korban maupun tersangka, serta menawarkan rekonstruksi norma hukum acara pidana berdasarkan Feminist Legal Theory dan teori keadilan substantif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kritis, ditemukan bahwa RUU KUHAP masih menyisakan bias struktural dan tidak memberikan perlindungan memadai bagi perempuan dalam proses peradilan pidana. Ketentuan hukum yang bersifat netral secara tekstual justru menciptakan ketidakadilan substantif, terutama dalam hal penahanan, pembuktian, dan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi norma hukum acara pidana yang mengintegrasikan pendekatan berbasis gender dan interseksionalitas demi terwujudnya sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan.
Implikasi Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jasa: Studi Kasus pada Pengurus CV Azhar Mandiri Perkasa Athiyyah Safirazkiya Yusuf; Mutia Cherawaty Talib; Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1766

Abstract

Fenomena wanprestasi dalam perjanjian jasa menjadi persoalan serius dalam dunia bisnis yang mengancam kepercayaan konsumen dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh pengurus Commanditaire Vennootschap (CV), khususnya pada kasus CV Azhar Mandiri Perkasa, serta mengkaji tanggung jawab hukum dan strategi penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yang memadukan kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta fakta hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus CV memiliki tanggung jawab penuh secara hukum atas pelaksanaan perjanjian jasa. Kegagalan memenuhi prestasi mengakibatkan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, hingga potensi gugatan terhadap harta pribadi pengurus. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme pengurus, dokumentasi kontrak yang lengkap, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa secara preventif dan humanis guna menjaga stabilitas hukum dan kepercayaan dalam praktik bisnis

Page 34 of 104 | Total Record : 1031

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023