cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,464 Documents
 338   339   340   341   342 
Perbudakan Anak Dibawah Umur Untuk Dijadikan Pengemis Di Pinggir Jalan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak I Kadek Ari Putra; Made Mahendra Putra; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6997

Abstract

Anak-anak tidak boleh menjadi sasaran tidak manusiawi serta perilaku menyimpang. Namun kenyataannya, di Indonesia anak yang di eksploitasi sudah menjadi permasalahan yang serius. Studi ini membahas bagaimana membingkai permasalahan, menjelaskan bagaimana undang-undang mengatur penggunaan budak di bawah umur untuk mengemis, dan bagaimana UU melindungi anak di bawah umur yang digunakan untuk mengemis. Standar, metode penelitian hukum hukum (Regulatory Approach), karena aspek yang akan diteliti adalah berbagai peraturan hukum yang menjadi objek dan topik sentral penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan mengemis di bawah umur ada dan diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 11/2013/TT-BLDTBXH. Pasal 4 Tahun 1979 menjelaskan bahwa hak atas pengasuhan, kesejahteraan, bimbingan dan bimbingan dengan kasih sayang merupakan hak anak, karena erat kaitannya dengan tumbuh kembang anak yang di asuh dalam suatu keluarga yang sehat dan baik. Selain itu, perlindungan hukum terhadap pengemis di bawah umur yang diatur dalam UU Perlindungan Anak Nomor 1.35 Tahun 2014 dikombinasikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 dapat mencakup pelayanan kesehatan ekonomi yang lengkap dengan latar belakang sosial dan pendidikan
Kerangka Hukum Cipta Kerja dan UMKM serta Kebijakan Perempuan dalam Kewirausahaan Perempuan untuk Pengelolaan Kesejahteraan Keluarga Rahayu Mardikaningsih; Dini Rachmawati; Niken Putri Setyawan Raharjo; Zuyinna Nurin Al Aufaq; Dimas Eko Prasetyo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7006

Abstract

Penelitian ini mengkaji keterkaitan normatif antara tiga instrumen hukum Indonesia: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan kualitatif, analisis ini mengonstruksi kerangka teoretis yang menunjukkan bagaimana regulasi-regulasi tersebut membentuk sebuah ekosistem yang berlapis. UU Cipta Kerja menyederhanakan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), sehingga mengurangi beban administratif bagi perempuan. UU UMKM menyediakan bantuan pengembangan usaha yang berkelanjutan dan menjamin akses ke pasar pengadaan publik. Sementara itu, kebijakan responsif gender dari Kementerian memastikan bahwa keuntungan ekonomi dapat ditransformasikan menjadi peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pelatihan literasi keuangan, inkubasi berbasis digital yang fleksibel, dan advokasi akses perbankan yang inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi di antara ketiga instrumen hukum tersebut mentransformasi kewirausahaan perempuan dari yang semula sekadar mekanisme bertahan hidup di sektor informal menjadi pilar hukum yang diakui untuk ketahanan ekonomi domestik. Tanpa adanya integrasi dari lapisan-lapisan ini, perempuan tetap rentan terhadap eksploitasi dan siklus kemiskinan. Implikasi kebijakan dari penelitian ini mencakup perlunya sebuah executive dashboard yang menghubungkan data perizinan, partisipasi pelatihan, dan akses kredit. Penelitian empiris di masa depan sebaiknya mengukur kontribusi sinergi regulasi ini terhadap stabilitas pendapatan rumah tangga dan capaian nutrisi anak.
Urgensi Kontrak Tertulis dalam Perlindungan Hukum Pekerja Paruh Waktu melalui Platform Digital Hana Fauziyah; Temmy Fittriah Alfiany
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7008

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi kontrak tertulis dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja paruh waktu yang bekerja melalui platform digital di Indonesia. Pesatnya perkembangan platform digital telah melahirkan bentuk hubungan kerja fleksibel yang di satu sisi membuka peluang ekonomi, namun di sisi lain mengekspos pekerja pada kerentanan hukum yang serius akibat tidak adanya perjanjian kerja tertulis yang memadai. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan  pendekatan konseptual, penelitian ini menganalisis kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku  meliputi Pasal 1320 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dan Undang-Undang ITE dengan praktik hubungan kerja di platform digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak tertulis sangat urgen ditinjau dari tiga dimensi hukum, yaitu kepastian hukum (rechtszekerheid), keadilan hukum (gerechtigheid), dan kemanfaatan hukum (doelmatigheid). Tantangan implementasinya meliputi ketidakjelasan klasifikasi status pekerja platform, lemahnya mekanisme pengawasan ketenagakerjaan di ruang digital, dan rendahnya literasi hukum pekerja paruh waktu. Penelitian ini merekomendasikan penerbitan regulasi sektoral yang mengatur klasifikasi pekerja platform, penyediaan template kontrak kerja digital yang terstandarisasi, serta insentif regulasi untuk mendorong platform menerapkan kontrak tertulis sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab.  
Politik Hukum RUU Perampasan Aset Korupsi: Studi Komparatif Non-Convention Based Asset Forfeiture Indonesia dan Amerika Serikat Primerta Putri Hapsari; Ali Masyhar; Cahya Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7009

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian negara secara masif. Sistem pemulihan aset di Indonesia yang masih bergantung pada mekanisme conviction-based forfeiture dinilai tidak memadai dalam menghadapi kompleksitas kejahatan ekonomi modern, sebagaimana tercermin dalam kasus Harvey Moeis di mana uang pengganti yang ditetapkan hanya 0,14 persen dari total kerugian negara. Penelitian ini bertujuan mengkaji politik hukum pidana Indonesia dalam kerangka RUU Perampasan Aset dan membandingkannya dengan sistem Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture di Amerika Serikat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tiga kelemahan struktural, yakni kekosongan substansi hukum, fragmentasi kewenangan kelembagaan, dan budaya hukum yang berorientasi pada pemidanaan badan. Dibandingkan dengan Amerika Serikat yang telah menerapkan mekanisme civil forfeiture melalui gugatan in rem berdasarkan Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) 2000, Indonesia masih tertinggal dalam efektivitas pemulihan aset. Penelitian ini merekomendasikan pengesahan RUU Perampasan Aset dengan adopsi mekanisme NCB model hybrid, penguatan kapasitas kelembagaan KPK, PPATK, dan Kejaksaan Agung, serta pengembangan mekanisme Mutual Legal Assistance yang lebih proaktif.
Peran Mediasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kontrak Komersial Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Indonesia Adelia Anggaraini; Maura Rahmatusyifa Adzani; Yulia Kusuma Wardani; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7010

Abstract

Meningkatnya volume sengketa kontrak komersial di Indonesia seiring pesatnya aktivitas bisnis nasional dan lintas batas mendorong kebutuhan mendesak terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan adptif dibandingkan jalur litigasi konvensional. Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (APS) menawarkan pendekatan yang fleksibel, rahasia, dan berorientasi pada kepentingan bersama para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) kedudukan hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa kontrak komersial di luar pengadilan dalam sistem hukum Indonesia; (2) perbandingan mediasi dengan litigasi dan arbitrase dari aspek efisiensi, kerahasiaan, dan kepastian hukum; serta (3) efektivitas penerapan mediasi komersial berdasarkan regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki landasan hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, didukung oleh infrastruktur kelembagaan berupa BANI, PMN, dan lembaga mediasi lainnya. Namun, tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan masih sangat rendah, hanya berkisar 3-5 persen dari total perkara, yang disebabkan oleh lemahnya itikad baik para pihak, keterbatasan mediator bersertifikat di bidang komersial, serta belum diratifikasinya Singapore Convention on Mediation. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan rekomendasi konkret berupa penguatan regulasi mediasi komersial, percepatan ratifikasi Singapore Convention, dan peningkatan kapasitas mediator nasional sebagai langkah strategis membangun ekosistem penyelesaian sengketa komersial yang kompetitif di Indonesia.
Fungsi Penalaran Hukum dan Penemuan Hukum dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Alberto Paskah Tarigan; Abdul Rahman Maulana Siregar; Ismaidar; Leonard; Yoshep Ferdinand Sitompul
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7013

Abstract

Penelitian ini membahas fungsi penalaran hukum dan penemuan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh perkembangan masyarakat yang semakin kompleks sehingga sering menimbulkan persoalan hukum yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi tersebut, hakim dituntut untuk tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga melakukan penalaran hukum dan penemuan hukum guna mencapai keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori-teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran hukum berfungsi sebagai dasar bagi hakim dalam menghubungkan fakta hukum dengan norma hukum melalui proses interpretasi dan argumentasi hukum secara logis dan sistematis. Sementara itu, penemuan hukum berfungsi untuk mengatasi kekosongan dan ketidakjelasan hukum melalui interpretasi dan konstruksi hukum sehingga tercipta kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, penalaran hukum dan penemuan hukum memiliki peranan penting dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan di Indonesia.
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Maskapai Lion Air Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan (Delay) Berulang Eka Nurhidayati; Hanung Widjangkoro
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7014

Abstract

Tingginya frekuensi keterlambatan (delay) penerbangan pada maskapai Lion Air yang sering kali merugikan konsumen secara materiil maupun imateriil. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kerangka yuridis tanggung jawab maskapai berdasarkan integrasi UU Perlindungan Konsumen (UUPK) dan regulasi penerbangan, serta mengevaluasi hambatan implementasi ganti ruginya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, maskapai memikul tanggung jawab mutlak (strict liability) sesuai Pasal 19 UUPK dan wajib memberikan kompensasi teknis berdasarkan PM No. 89 Tahun 2015. Namun, dalam pembahasannya ditemukan bahwa implementasi di lapangan masih terhambat oleh asimetri informasi dan prosedur klaim yang rumit. Kesimpulannya, perlindungan konsumen belum optimal karena lemahnya transparansi maskapai dan kendala eksekusi pada jalur penyelesaian sengketa. Disarankan agar pemerintah meningkatkan pengawasan administratif dan maskapai menyederhanakan birokrasi klaim guna menjamin kepastian hak penumpang
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia Arsita Dhiba Nabila Bibi; Hanung Widjangkoro
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7015

Abstract

Sengketa konsumen merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktiknya, ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha sering menyebabkan konsumen mengalami kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia serta bagaimana efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk penyelesaian sengketa konsumen serta mengevaluasi peran BPSK sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi, dengan BPSK sebagai lembaga utama dalam penyelesaian sengketa secara cepat, murah, dan sederhana. Namun, efektivitas BPSK masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kewenangan dan tumpang tindih dengan lembaga lain. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan guna menjamin perlindungan konsumen secara optimal
Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Barang Tidak Sesuai Deskripsi di Marketplace Karlina Lestari; Hanung Widjangkoro
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7016

Abstract

Perkembangan marketplace sebagai bagian dari ekonomi digital telah membawa kemudahan dalam aktivitas jual beli, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya terkait barang yang tidak sesuai dengan deskripsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian barang, serta mengkaji tanggung jawab penjual dan marketplace dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, konsumen telah memperoleh perlindungan melalui regulasi yang menjamin hak atas informasi yang benar serta hak untuk mendapatkan ganti rugi. Penjual memiliki tanggung jawab utama atas barang yang diperjualbelikan, sementara marketplace memiliki tanggung jawab dalam menyediakan sistem yang aman dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran hukum konsumen dan lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha. Diperlukan sinergi antara pemerintah, marketplace, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum konsumen di era digital
Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Sukabumi Dalam Memenuhi Kebutuhan Ketersediaan Psikiatri Terhadap Layanan Kesehatan Jiwa Bermutu Siti Nukhbatu; Ujuh Juhana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7017

Abstract

Ketersediaan tenaga medis psikiatri yang memenuhi standar ideal merupakan komponen penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan mental yang berkualitas, aman dan terjangkau. Namun, permasalahan nasional terkait kelangkaan tenaga medis psikiatri menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan tingkat kesehatan mental tertinggi, termasuk di Kota Sukabumi yang masih menghadapi keterbatasan ketersediaan psikiater di tengah meningkatnya prevalensi gangguan kesehatan mental. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana peran dan tanggung jawab hukum Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dalam memenuhi kebutuhan ketersediaan SDM kesehatan yaitu psikiater berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan hukum normatif empiris dengan metode kualitatif. Data yang diperoleh adalah hasil wawancara dengan kepala SDM kesehatan dan kepala pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan psikiater di Kota Sukabumi masih kurang dari standar ideal yang ditetapkan dan Dinas Kesehatan merupakan bagian dari perangkat daerah yang memiliki hubungan hukum fungsional dengan fasilitas kesehatan sehingga hanya berperan dan bertanggung jawab atas fungsi perencanaan,  pembinaan dan pengawasan, evaluasi secara umum.

Page 340 of 347 | Total Record : 3464

 338   339   340   341   342 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue