cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 1,031 Documents
Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Dan Profitabilitas Terhadap Kinerja Keuangan PT Hanjaya Mandala Sampoerna TBK Nur Rohmah, Tri; Iwan Budiherwanto; Fauzan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2191

Abstract

Kinerja keuangan perusahaan menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas pengelolaan sumber daya dan kemampuan mempertahankan stabilitas bisnis di tengah dinamika ekonomi global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas terhadap kinerja keuangan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi terhadap data laporan keuangan selama periode 2019 hingga 2023 yang meliputi variabel Current Ratio, Debt to Asset Ratio, dan Return on Assets sebagai indikator utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, sementara rasio solvabilitas dan profitabilitas berkontribusi secara bersama-sama terhadap tingkat stabilitas keuangan perusahaan. Penurunan berkelanjutan pada likuiditas dan profitabilitas menandakan perlunya strategi restrukturisasi manajemen aset agar efisiensi operasional dapat ditingkatkan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi manajemen perusahaan dalam merumuskan kebijakan keuangan yang efektif serta memperkuat fondasi stabilitas keuangan jangka panjang
Pendekatan Teoritis Dan Praktis Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Modern Harsono, Wiyono; Wisnu Aryo Dewanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2192

Abstract

Keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam sistem hukum modern yang menempatkan pemulihan relasi sosial dan tanggung jawab moral pelaku sebagai inti keadilan, bukan sekadar pembalasan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan teoritis dan praktik penerapan keadilan restoratif dalam kerangka hukum kontemporer dengan fokus pada transformasi nilai-nilai hukum menuju sistem yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan komparatif dengan menelaah teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta praktik penerapan di berbagai yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif memiliki efektivitas tinggi dalam menurunkan angka pengulangan kejahatan, meningkatkan kepuasan korban, dan memperkuat kohesi sosial. Implementasinya di Indonesia mulai berkembang melalui berbagai kebijakan nasional, namun masih menghadapi kendala struktural, budaya hukum retributif, dan ketidaksiapan kelembagaan. Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan restoratif perlu diintegrasikan secara sistematis dalam sistem hukum nasional melalui penguatan regulasi, kapasitas kelembagaan, dan kesadaran sosial, agar tercipta hukum yang substantif, partisipatif, dan berkeadilan bagi semua pihak
Kedudukan Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Hak Milik Yang Haknya Dilakukan Pembatalan Administratif Muhammad Maulana Yusuf; Erlina
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2193

Abstract

Perkembangan hukum pertanahan Indonesia terus mengalami dinamika seiring dengan kebutuhan akan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak keperdataan. Salah satu isu penting adalah lahirnya Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) atas tanah hak milik yang menimbulkan perbedaan tafsir antara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Perbedaan ini tidak hanya menciptakan ketidakjelasan tentang saat lahirnya hak, tetapi juga membuka peluang bagi kewenangan pembatalan administratif oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tanpa melalui mekanisme peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta pemberian HGB atau HP setelah pembatalan hak oleh pejabat tata usaha negara dan implikasinya terhadap perlindungan hak keperdataan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, dan doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi vertikal antara UUPA, KUHPerdata, dan PP Nomor 18 Tahun 2021 yang berdampak pada ketidakpastian hukum, potensi penyalahgunaan kewenangan, serta kerugian bagi pemegang hak
Pengaruh Moderasi Literasi Keuangan: Kecemasan Finansial Terhadap Perilaku Konsumtif Rumtutuly, Hansen Hein
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2195

Abstract

Perkembangan gaya hidup modern ditandai dengan meningkatnya konsumerisme, khususnya pada mahasiswa dan anak muda. Faktor psikologis berupa Kecemasan Keuangan melalui Literasi Keuangan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku konsumtif. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis peran Kecemasan Keuangan pada Perilaku Konsumtif, dengan Literasi Keuangan selaku variabel moderator. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif melalui metode survei dengan kuesioner, melibatkan 130 mahasiswa Universitas Pattimura yang menggunakan layanan dompet digital. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, sementara analisis data dilakukan menggunakan SEM-PLS guna melakukan pengujian hipotesis penelitian. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa kecemasan finansial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku konsumtif, artinya semakin tinggi kecemasan finansial, semakin rendah kecenderungan mahasiswa untuk berbelanja. Sebaliknya, literasi keuangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perilaku konsumtif, menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi keuangan, semakin besar potensi mahasiswa untuk mengonsumsi. Selain itu, hasil uji moderasi menunjukkan bahwa literasi keuangan memperkuat pengaruh kecemasan keuangan terhadap perilaku konsumtif
Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi di Ekonomi Indonesia Niswatu Filmadina; Tasya Monica; Fendy Setiawan; Firman Floranta Adonara
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2197

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi sistem transaksi dan hubungan hukum di Indonesia, terutama dalam praktik perjanjian yang kini banyak dilakukan secara elektronik melalui berbagai platform digital. Perubahan ini menuntut adaptasi hukum perjanjian yang semula berbasis konsep konvensional menjadi lebih responsif terhadap dinamika teknologi modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan hukum perjanjian di Indonesia dalam menghadapi era digitalisasi dengan fokus pada kesesuaian norma KUHPerdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta regulasi turunannya terhadap praktik kontrak elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kontrak elektronik telah diakui sah secara hukum, masih terdapat tantangan dalam implementasinya seperti perlindungan konsumen, keabsahan tanda tangan digital, serta penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum perjanjian agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, sehingga menciptakan ekosistem transaksi digital yang adil, pasti, dan berkelanjutan
Pengalaman Aktor-Aktor Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Karawang Aura Mustika Trinanda Putri; Hanny Purnamasari; Moch. Faizal Rizki
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2198

Abstract

Hak atas informasi dijamin secara konstitusional dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pemerintah Kabupaten Karawang merespons mandat tersebut dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pelaksana utama kebijakan keterbukaan informasi publik. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, serta rendahnya literasi informasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam pengalaman aktor-aktor pemerintah dalam mengelola keterbukaan informasi publik, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan strategi adaptif yang dijalankan dalam konteks lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naratif, melalui studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur terhadap lima partisipan kunci dari unsur PPID utama dan pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan keterbukaan informasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan internal, komitmen pelaksana, efektivitas komunikasi antarorganisasi, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika sosial-politik
Perlindungan Hukum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Mardawati; Anwar Budiman; Retno Kus Setyowati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2199

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam perseroan terbatas merupakan aspek fundamental dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan stabilitas ekonomi, terutama ketika direksi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan para pemegang saham. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham terhadap tindakan melawan hukum oleh direksi serta pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 80/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham dapat dilakukan secara preventif melalui pengaturan hukum dan mekanisme pengawasan internal, serta secara represif melalui pemeriksaan oleh pengadilan, gugatan perdata, maupun pelaporan pidana. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut didasarkan pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang seimbang.
Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Moral Pada Konten Media Kreator Era Digital Perspektif Undang - Undang Hak Cipta Luh Febby Liamitha; Kadek Julia Mahadewi; Kadek Januarsa Adi Sudharma; I Gede Agus Kurniawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2205

Abstract

Era digital telah membawa perubahan signifikan terhadap dinamika industri kreatif dengan menempatkan konten kreator sebagai aktor utama dalam produksi dan distribusi karya. Namun, kemudahan teknologi juga membuka ruang luas bagi pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya hak moral yang melekat secara abadi pada pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak moral yang dialami konten kreator dalam media digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui telaah dokumen hukum, literatur ilmiah, serta analisis kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak moral terjadi dalam dua bentuk utama, yaitu pelanggaran hak atribusi berupa pengunggahan ulang tanpa penyebutan nama pencipta dan pelanggaran hak integritas melalui modifikasi, distorsi, atau penggunaan karya dalam konteks yang merendahkan. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran digital, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem hukum yang melindungi martabat kreator di ruang digital.
Implementasi Kebijakan Keadilan Restoratif yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Timur sebagai Upaya Penanggulangan Overcrowded Wanda Azizah Ainur Rizqi; Irvan Sebastian Iskandar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2206

Abstract

Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan menjadi salah satu permasalahan serius yang berdampak pada efektivitas pembinaan narapidana. Salah satu solusi yang dikedepankan adalah penerapan kebijakan restorative justice, yang bertujuan menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini merumuskan masalah: bagaimana implementasi kebijakan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur sebagai upaya penanggulangan overcrowded. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif telah berjalan melalui mekanisme diversi, mediasi penal, dan musyawarah yang difasilitasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa. Namun, pelaksanaannya masih terkendala pada aspek komunikasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang kompleks. Kesimpulannya, keadilan restoratif memiliki potensi signifikan dalam mengurangi overcrowding, tetapi memerlukan penguatan koordinasi, sosialisasi, dan dukungan regulasi agar dapat diimplementasikan secara optimal
Peran Stakeholder Dalam Penanganan Narapidana Gangguan Jiwa Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang Regina Novita Melanie; Naniek Pangestuti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2220

Abstract

Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa lembaga pemasyarakatan di Indonesia sering menghadapi keterbatasan dalam menangani narapidana dengan gangguan jiwa akibat minimnya sumber daya medis, fasilitas pendukung, dan koordinasi antarinstansi. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius bagi pemenuhan hak dasar dan kesejahteraan psikologis warga binaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran para stakeholder dalam penanganan narapidana gangguan jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang serta mengevaluasi efektivitas kerja sama lintas sektor dalam mewujudkan layanan kesehatan jiwa yang berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kalapas, Kasi Binadik, tenaga kesehatan, dan rumah sakit jiwa memiliki peran strategis dalam proses rehabilitasi, meskipun keterbatasan SDM, sarana, dan dukungan keluarga masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dan kebijakan yang berpihak pada hak kesehatan mental narapidana agar tujuan pemasyarakatan yang humanis, inklusif, dan berkeadilan dapat tercapai secara optimal

Page 63 of 104 | Total Record : 1031