cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 662 Documents
 6   7   8   9   10 
Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Penguatan Literasi Digital pada Generasi Milenial Silvina Waroh; Amelia Putri; Gusmaneli
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1012

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara hidup dan pola pikir generasi milenial secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan literasi digital yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam bagi generasi milenial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur yang mengeksplorasi berbagai sumber ilmiah dan relevan. Data dianalisis secara deskriptif untuk membangun pemahaman mendalam terkait konsep literasi digital Islami. Hasil menunjukkan bahwa literasi digital tidak hanya sebatas keterampilan teknis, tetapi juga menyangkut aspek etika, tanggung jawab, dan nilai-nilai moral yang sejalan dengan ajaran Islam. Faktor utama yang mempengaruhi literasi digital meliputi keterampilan fungsional, komunikasi, berpikir kritis, dan pendekatan pembelajaran yang relevan. Strategi penguatan literasi digital berbasis pendidikan Islam mencakup integrasi nilai dalam pembelajaran, pelatihan guru, serta pengembangan kurikulum yang adaptif. Kesimpulan literasi digital berbasis nilai-nilai Islam mampu membentuk generasi milenial yang cakap teknologi sekaligus berkarakter
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ery Setyanegara; Agus
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1018

Abstract

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong penggunaan media sosial secara masif, namun di sisi lain meningkatkan risiko kejahatan siber, termasuk pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial serta mengidentifikasi kendala dalam penegakannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penerapan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 telah memadai, namun belum diimplementasikan secara optimal. Putusan di Pengadilan Negeri Kotabumi memperlihatkan ketidakkonsistenan antar aparat penegak hukum dan lemahnya koordinasi dalam proses peradilan. Penafsiran terhadap unsur penghinaan juga tidak seragam, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Selain itu, terbatasnya pemahaman terhadap teknologi digital di kalangan aparat menjadi faktor penghambat tersendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pencemaran nama baik di media sosial memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi aparat, dan edukasi hukum yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Tinjauan Komperehensif Penerapan Collaborative Policing Dalam Penanganan Konflik Sosial di Indonesia Kyflan Ahmad Syukur; Surya Nita; Chairul Muriman Setyabudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1028

Abstract

Indonesia sebagai negara multikultural menghadapi tantangan dalam menjaga harmoni sosial akibat perbedaan etnis, agama, dan kepentingan yang kerap memicu konflik sosial. Oleh karena itu, penerapan collaborative policing menjadi pendekatan yang relevan untuk menangani konflik melalui kemitraan antara kepolisian dan masyarakat guna menciptakan stabilitas sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui penerapan collaborative policing dalam penanganan konflik sosial di Indonesia; 2) Mengetahui faktor penghambat penerapan collaborative policing dalam menangani konflik sosial di Indonesia; dan 3) Mengetahui rekomendasi strategis peningkatan penerapan collaborative policing dalam penanganan konflik sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan collaborative policing terbukti efektif dalam meredam konflik sosial di Indonesia seperti dalam penanganan konflik SARA di Desa Mareje, Lombok Barat serta konflik komunal antara warga Papua dan Yogyakarta melalui pendekatan partisipatif yang mengutamakan mediasi, komunikasi terbuka, dan keterlibatan masyarakat. Strategi ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat rekonsiliasi serta membangun mekanisme penyelesaian yang lebih inklusif dan berkelanjutan; 2) Faktor penghambat collaborative policing dalam menangani konflik sosial di Indonesia meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya pelatihan aparat dalam pendekatan kolaboratif; dan 3) Peningkatan efektivitas collaborative policing dalam menangani konflik sosial di Indonesia memerlukan kebijakan yang jelas, pelatihan berkelanjutan bagi aparat dan masyarakat, serta penguatan infrastruktur dan teknologi pendukung.
Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Lampung Utara Alpasah; Dwiono, Sugeng
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1029

Abstract

Desentralisasi pemerintahan pasca-reformasi menempatkan desa sebagai entitas otonom yang memiliki kewenangan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan kepala desa dalam aspek tersebut serta menelaah dinamika hubungan fungsional dengan camat dalam konteks regulasi nasional dan praktik lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan kombinasi studi normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus di Desa Cempaka, Kabupaten Lampung Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kepala desa memiliki dasar hukum kuat dalam menjalankan otoritas administratifnya, kewenangan tersebut dibatasi oleh keharusan memperoleh rekomendasi tertulis dari camat yang dalam praktiknya bersifat mengikat. Situasi ini menciptakan ketegangan antara prinsip otonomi dan pengawasan, serta membuka ruang bagi intervensi birokratis dan konflik kewenangan. Studi lapangan mengungkap bahwa penundaan atau penolakan rekomendasi camat berdampak pada stagnasi pelayanan publik, kekosongan jabatan perangkat desa, dan turunnya efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Prosedur seleksi dan pemberhentian yang idealnya menjamin integritas perangkat desa juga kerap dipolitisasi, melemahkan semangat profesionalisme dan transparansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penataan ulang relasi kewenangan antara kepala desa dan camat melalui revisi regulasi yang menempatkan rekomendasi camat sebagai instrumen non-mengikat sangat diperlukan untuk memperkuat pemerintahan desa yang demokratis, efektif, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.
Strategi Akuisisi Saham MD Entertaiment Pada Net TV Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Razaqa Dhafin; Nadia Tuljanah; Rezki Mulya; Humam Putra; Elisatris Gultom
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1030

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam konteks akuisisi perusahaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan peraturan terkait lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam akuisisi perseroan terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta praktik hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak appraisal memberikan pemegang saham minoritas hak untuk menjual saham mereka dengan harga wajar apabila mereka tidak menyetujui keputusan akuisisi. Namun, masih terdapat ketidakjelasan mengenai kriteria harga wajar yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, terutama ketika pemegang saham mayoritas memegang kendali dalam keputusan. Selain itu, peraturan pasar modal dan prinsip Good Corporate Governance (GCG) memberikan tambahan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Meskipun demikian, tantangan tetap ada terkait dengan penerapan hak-hak tersebut secara efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam akuisisi perusahaan perlu diperkuat dengan penetapan kriteria yang lebih jelas mengenai harga wajar serta penerapan prinsip GCG yang lebih konsisten.
Dari Pelanggar Menjadi Pelajar: Reorientasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Ayu Permatasari, Selvi; Syifa Nur Aini; Ummi Sholihatin Nabila; Saputra, David Nughraha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1032

Abstract

Perlindungan terhadap anak di Indonesia telah mendapatkan pengakuan konstitusional, namun dalam praktiknya masih dihadapkan pada tantangan serius, terutama ketika anak berhadapan dengan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem perlindungan hukum bagi anak dalam konteks peradilan pidana serta menelaah efektivitas penerapan diversi dan reorientasi perlakuan terhadap anak sebagai subjek didik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap UU No. 11 Tahun 2012 dan yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak telah mengalami pergeseran paradigma menuju pendekatan keadilan restoratif, di mana diversi menjadi mekanisme utama untuk menghindarkan anak dari sistem pemasyarakatan. Namun, implementasinya belum merata karena terbatasnya pemahaman aparat, kurangnya sarana pembinaan di LPKA, serta stigma sosial terhadap anak pelaku pidana. Keluarga dan lingkungan sosial terbukti menjadi faktor dominan dalam membentuk moral dan perilaku anak, sementara peran kepolisian melalui fungsi Bina Mitra Masyarakat (BINMAS) sangat penting dalam pencegahan dan edukasi hukum. Studi kasus menunjukkan bahwa keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh kerja sama antara aparat hukum, masyarakat, dan keluarga dalam menciptakan pendekatan hukum yang humanis dan partisipatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana harus dilandasi oleh kolaborasi lintas sektor dan penguatan kapasitas kelembagaan guna mewujudkan keadilan yang mendidik, melindungi, dan berorientasi pada masa depan anak.
Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pagar Laut di Kabupaten Tangerang dari Persepktif Hukum Progresif Fikarudin, Wildan; Ade Darajat Martadikusuma; Sandy Yudha Pratama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1035

Abstract

Praktik pemasangan pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang telah memunculkan persoalan hukum yang kompleks, karena menandakan adanya upaya privatisasi ruang laut yang semestinya menjadi milik publik. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada terbatasnya akses masyarakat pesisir terhadap laut, tetapi juga mencerminkan krisis keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam konteks hukum kelautan dan perlindungan hak masyarakat tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis praktik pemasangan pagar laut serta mengidentifikasi implikasi hukumnya terhadap para pihak yang terlibat, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dampaknya terhadap masyarakat pesisir. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan deskriptif-analitis yang didukung oleh teori hukum progresif, penelitian ini menemukan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila, serta menunjukkan lemahnya implementasi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Ditemukan pula bahwa lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, serta penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat menjadi faktor utama suburnya praktik ilegal ini. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi kebijakan yang tegas, transparan, dan partisipatif, guna memastikan bahwa ruang laut tetap menjadi milik bersama yang dikelola untuk kemakmuran rakyat serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat pesisir secara adil dan berkelanjutan.
Eskalasi Konflik Agraria Muara Kencana: Implikasi Penegakan Hukum dan Pertikaian Yuridis Tahun 2025 Ade Darajat Martadikusuma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1038

Abstract

Konflik sosial yang bermula dari sengketa agraria antara komunitas lokal dan entitas korporasi kerap memicu intervensi aparat penegak hukum yang berdampak yuridis berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik sosial serta respons hukum dalam kasus fiktif Muara Kencana 2025. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus imajinatif, data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap 25 literatur yang relevan, dipilih berdasarkan keterkaitan tematik dan validitas akademiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria dapat dengan cepat berubah menjadi pertarungan legal multidimensi ketika pendekatan keamanan lebih dikedepankan dibanding dialog dan mediasi. Ketimpangan akses terhadap ruang hidup, penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat, serta kriminalisasi terhadap komunitas yang memprotes ketidakadilan memperparah polarisasi konflik. Kajian ini juga menemukan adanya pertarungan narasi antara legalitas formal dan hak-hak komunitas dalam sistem hukum nasional. Kesimpulannya, penyelesaian konflik sumber daya alam menuntut reformasi tata kelola, pengakuan terhadap pluralisme hukum, serta peningkatan profesionalisme aparat dalam menjunjung prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia.
Perbandingan Sistem Hukum Tentang Narkotika Negara Filipina dan Negara Indonesia Ade Darajat Martadikusuma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1039

Abstract

Filipina dan Indonesia sama-sama menghadapi ancaman narkotika, namun dengan pendekatan berbeda. Filipina menggunakan metode represif dan menghukum keras, khususnya lewat kebijakan kontroversial "war on drugs" yang dipimpin Duterte, termasuk eksekusi di luar hukum. Sebaliknya, Indonesia menggabungkan pendekatan hukuman dan rehabilitasi, dengan perlindungan hukum bagi pengguna yang kooperatif. Penelitian ini menganalisis perbandingan sistem hukum narkotika di Filipina dan Indonesia dengan fokus pada kebijakan terhadap sabu, menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif melalui studi kasus dan analisis dokumen hukum. Studi ini menelaah penegakan hukum, perlakuan terhadap pengguna dan pengedar, serta pendekatan rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan konvergensi pada aspek regulasi dan sanksi, namun perbedaan mencolok dalam implementasi, khususnya pada pendekatan represif Filipina versus pendekatan hukum dan rehabilitatif Indonesia. Studi kasus Mary Jane Veloso memperlihatkan ketegangan transnasional antara sistem hukum kedua negara. Teori konvergensi dan securitization digunakan untuk menjelaskan bagaimana tekanan domestik dan global membentuk narasi hukum narkotika sebagai respons terhadap ancaman sabu yang diposisikan sebagai musuh negara.
Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas; Studi Pada Kepolisian Resor Kabupaten Garut Wildan Fikarudin; Listyowati Sumanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1047

Abstract

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia, khususnya di Kabupaten Garut, menandai pentingnya pendekatan penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, terutama terhadap kasus yang terjadi karena kelalaian tanpa niat jahat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polres Garut, serta mengevaluasi mekanisme, faktor pendukung dan penghambat, serta efektivitas pendekatan tersebut dalam praktik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan analisis terhadap 30 literatur, serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis data dilakukan secara kualitatif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Garut berhasil menerapkan restorative justice melalui tahapan identifikasi kasus, mediasi, penyusunan kesepakatan damai, hingga pengawasan pelaksanaan, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat. Pendekatan ini terbukti efektif dalam memulihkan kerugian korban, mengurangi beban sistem peradilan, dan mencegah stigmatisasi pelaku. Namun, tantangan seperti ketidaksiapan emosional korban, keterbatasan kapasitas penyidik sebagai fasilitator, dan belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif masih perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, sosialisasi publik, serta pengembangan model kontekstual sebagai strategi mendukung keberlanjutan implementasi restorative justice di tingkat lokal dan nasional

Page 8 of 67 | Total Record : 662

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023