cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 662 Documents
 5   6   7   8   9 
Pandangan Hukum terhadap Pengelolaan Investasi melalui Wakaf: Analisis terhadap Badan Wakaf Indonesia (BWI) Daveran shekam selwin; Muhammad Rakasyah Pratama; Mahipal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.978

Abstract

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam penguatan sektor keuangan dan pemberdayaan umat. Perkembangan praktik wakaf tidak lagi terbatas pada bentuk tradisional semata, tetapi telah merambah ke arah wakaf produktif melalui investasi. Dalam konteks ini, Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara profesional dan sesuai syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum syariah terhadap praktik pengelolaan investasi melalui wakaf yang dilakukan oleh BWI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan menelaah regulasi positif seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, serta prinsip- prinsip syariah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model investasi wakaf yang diterapkan oleh BWI, seperti wakaf tunai yang diinvestasikan melalui instrumen syariah, secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam menjaga keberlangsungan harta wakaf dan menyalurkan manfaatnya secara optimal. Namun demikian, diperlukan penguatan aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan agar pengelolaan wakaf produktif ini dapat semakin dipercaya dan berkelanjutan
Analisis Distribusi Warisan Berdasarkan Gender Dalam Hukum Islam: Telaah Atas Prinsip Keadilan Dan Ekonomi Syari’ah Chandra Bismo Saputra; Maulidina Fikal Nugraha; Javier Nixon Oktorifa Ramadhan; Muhammad Farhan Ardabilly; Geofandy Laksono jati; Mahipal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.981

Abstract

Distribusi warisan dalam hukum Islam secara normatif menetapkan perbedaan pembagian antara laki-laki dan perempuan, yang secara umum memberikan bagian lebih besar kepada laki-laki. Ketentuan ini kerap menimbulkan pertanyaan terkait keadilan, khususnya dalam konteks sosial dan ekonomi modern yang menjunjung kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi warisan berdasarkan gender dalam hukum Islam melalui pendekatan keadilan sosial dan ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan terhadap pemikiran para ulama serta teori-teori keadilan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan warisan dalam Islam tidak dapat dipahami secara tekstual semata, melainkan harus dilihat secara komprehensif dalam kerangka tanggung jawab ekonomi, struktur keluarga, dan prinsip keadilan distributif. Dalam kerangka ekonomi syariah, distribusi tersebut mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, bukan semata-mata bentuk ketidaksetaraan. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum waris Islam bersifat kontekstual dan memiliki landasan filosofis yang mendalam. Penelitian ini merekomendasikan reinterpretasi normatif terhadap ayat waris dengan mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi masa kini, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar syariah
Kajian Kriminologi Batasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kasus Pembunuhan Begal: Perspektif Hak Membela Diri di Indonesia Nathanael Pratama Rezky; Aji Wibowo; Edo Saputra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.983

Abstract

Pembelaan terpaksa (noodwer) ialah tindakan melawan hukum dalam upaya membela diri ketika harta benda, properti, atau kehormatan orang lain diancam. Dalam situasi yang mendesak, tindakan ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali apa dan bagaimana batasan yang sudah ditentukan oleh undang-undang maupun pandangan/doktrin tentang pembelaan terpaksa. Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan metode yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pembelaan terpaksa yang dilakukan seseorang dapat menjadi alasan penghapus pidana, tetapi harus tetap memenuhi syarat dan batasan yang telah ditentukan. Batasan-batasan itu antara lain: (1) perbuatan yang diperbuat terpaksa harus dilakukan untuk mempertahankan diri, (2) pembelaan harus dilakukan jika ada serangan terhadap badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain. (3) harus ada serangan yang melawan hak dan/atau mengancam keselamatan diri. Hak membela diri yang terkandung dengan pembelaan terpaksa ini terkait dengan amanat Pasal 28A UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya. Lalu di Pasal 49 KUHP diberi penjelasan secara rinci tentang tidak dipidananya seseorang yang melakukan pembelaan diri/pembelaan terpaksa dengan memenuhi syarat dan batasan yang telah ditentukan. Syarat dan batasan yang telah ditentukan tersebut harus dibuktikan kemudian. Jika didapati bahwa syarat dan batasan tersebut tidak dipenuhi, maka alasan penghapusan pidana tidak dapat diperoleh, dan bisa berbanding terbalik dengan memperoleh hukuman yang diberikan majelis hakim.
Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online di Era Digital: Studi Kasus Cyber crime di Indonesia Army Handayani; Nurlaelah; Sufyan Hidayat; David Nugraha Saputra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.984

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mendorong pergeseran bentuk kejahatan dari konvensional ke dunia maya, salah satunya adalah transformasi perjudian konvensional menjadi judi online. Judi online  menjadi ancaman serius dalam kategori kejahatan siber (cyber crime) karena bersifat lintas batas, anonim, dan sulit dilacak. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang melarang perjudian, penegakan hukum terhadap praktik judi online  masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks hukum acara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap judi online  di Indonesia, mengidentifikasi hambatan teknis dan yuridis yang dihadapi, serta merumuskan strategi penguatan penegakan hukum. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji aspek regulasi, pembuktian, yurisdiksi, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Hasil analisis menunjukkan adanya kelemahan dalam kerangka hukum acara pidana yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas kejahatan siber, keterbatasan kapasitas forensik digital, serta lemahnya koordinasi dan kerja sama internasional. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum acara pidana, peningkatan kapasitas teknis, standardisasi prosedur bukti elektronik, serta penguatan kerja sama lintas negara untuk memperkuat pemberantasan judi online  di Indonesia.
Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Moderat Melalui Budaya Lokal di Desa Talang Suko Lailatul Afiyah; Mohammad Makinuddin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.991

Abstract

Fenomena antar warga yang tidak rukun antara kaum lintas agama telah terjadi dibeberapa daerah, sedangkan pada Desa Talang suko masyarakatnya bisa saling berdampingan hal ini menjadikan dasar untuk mengambil judul Internalisasi Pendidikan Islam moderat melalui budaya lokal di Desa Talang suko. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Proses Internalisasi pendidikan islam moderat melalui budaya lokal di Desa Talang suko. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, informan penelitian adalah Masyarakat muslim, Non muslim dan Pemerintahan daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara, teknik analisa data berupa kondensasi data dan Penyajian data. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses Internalisasi pendidikan Islam moderat melalui budaya lokal terjadi dalam 3 tahapan yakni; tahapan pertama adalah transformasi nilai, proses ini terlihat pada saat doa bersama dan gotong royong, tahap kedua adalah transaksi nilai, proses ini terlihat saat adanya pengajian atau diskusi yang lainnya. tahapan ketiga adalah transinternalisasi, Proses ini terlihat saat warga muslim dapat berdampingan dan saling tolong menolong dengan kaum non muslim. Sehingga dengan adanya internalisasi pendidikan islam moderat melalui budaya lokal dapat mencetak masyarakat yang harmonis.
Doktrin Fiduciary Duty: Peranannya sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas oleh Direksi Prakasa, Aufa Wira; Sudarwanto, Albertus Sentot
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.993

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara analitis mengenai konsep dasar dari doktrin fiduciary duty dan peranannya sebagai pedoman pengurusan Perseroan Terbatas oleh Direksi. Lebih lanjut, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang berfokus pada ketentuan UU PT dan pendekatan konseptual (conceptual approach) seputar doktrin fiducary duty dan posisinya sebagai pedoman pengurusan Perseroan Terbatas. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa doktrin fiduciary duty terdiri atas tiga komponen penyusun, yakni: 1. bertindak berdasarkan kehati-hatian; 2. bertindak demi kepentingan dan tujuan Perseroan; dan 3. bertindak dengan itikad baik. Peranan doktrin fiduciary duty sebagai pedoman pengurusan Perseroan Terbatas terwujud dalam pelaksanaan kewajiban hukum bagi Direksi yang berlandaskan doktrin tersebut. Dengan demikian, Direksi perlu memperkuat penerapan doktrin fiduciary duty dengan cara melakukan pengurusan Perseroan Terbatas dengan itikad baik berdasarkan ketentuan dalam UU PT serta menjaga hubungan fidusia yang baik dengan para Pemegang Saham selaku stakeholder Perseroan.
Kedudukan Hukum Kontrak Baku Dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia Irene Puteri A. S. Sinaga; Felicia Jacinta Ivanka Anter; Vivi Anjelika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.994

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan posisi hukum kontrak baku dalam perlindungan konsumen di Indonesia, dan mengidentifikasi berbagai klausul yang berpotensi merugikan konsumen. Selain itu, penelitian ini berupaya mengevaluasi tingkat efektivitas Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam mengatur kontrak baku. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengandalkan kajian pustaka, termasuk analisis terhadap dokumen hukum, peraturan, dan literatur akademis yang relevan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun UUPK memberikan perlindungan yang signifikan melalui pelarangan terhadap klausul yang merugikan konsumen, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya pemahaman konsumen mengenai hak-hak mereka dan sulitnya memahami bahasa yang kompleks dalam kontrak. Di sisi lain, mekanisme penegakan hukum serta pengawasan terhadap pelaku usaha perlu diperkuat untuk memastikan implementasi yang lebih efektif. Penelitian ini menyarankan pentingnya program edukasi bagi konsumen serta peningkatan aksesibilitas terhadap lembaga penyelesaian sengketa, sehingga mampu menciptakan hubungan yang lebih adil antara pelaku usaha dan konsumen, sekaligus meningkatkan kepercayaan dalam transaksi.
Konstruksi Pemikiran Azyumardi Azra Pada Pendidikan Islam Pesantren Dalam Memberikan Kontribusi Perkembangan Islam Moderat Maulidatuzzahro'; Saeful Anam
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.997

Abstract

Pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pehamahaman agama umat islam. Azyumardi Azra salah satu intelektual muslim terkemuka yang menawarkan perspektif historis dan reformis terhadap system Pendidikan pesantren yang berintegrasi nilai-nilai tradisional dan semangat modernitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontruksi pemikiran Azyumardi Azra mengenai Pendidikan islam dalam konteks pesantren serta kontribusinya terhadap perkembangan islam moderat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan karya-karya Azyumardi Azra. Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa pemikiran Azyumardi Azra dapat mendorong transformasi pesantren menjadi lembaga yang adaptif, toleran, dan berorientasi pada nilai-nilai islam wasathiyah. kontruksi pemikiran Azyumardi Azra mengenai Pendidikan pesantren memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan islam moderat di Indonesia. Pesantren dalam pandangan Azymardi Azra, bukan hanya sebagai institusi tradisional yang memilihara warisan keislaman klasik, melainkan merupakan Lembaga dinamis yang memiliki potensi besar dalam mencetak generasi muslim yang inkluisif, toleran, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Fikarudin, Wildan; Ermania Widjajanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1010

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca diberlakukannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 sebagai respons terhadap permasalahan overkriminalisasi dan overcrowding di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Dengan kapasitas ideal lapas sekitar 140.000 orang yang dalam realitasnya dihuni lebih dari 265.000 narapidana, pendekatan restorative justice menawarkan alternatif penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi sosial dalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan terhadap sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan analisis data kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 terbukti efektif dalam mendorong sistem peradilan yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan dengan memperkuat peran jaksa sebagai fasilitator keadilan, memulihkan relasi sosial antara pelaku dan korban, serta mengurangi beban lembaga peradilan dan pemasyarakatan. Meskipun demikian, keberhasilan pendekatan ini masih dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung seperti pemahaman aparat, dukungan masyarakat, dan ketersediaan sarana prasarana, sementara tantangan struktural, kultural, dan teknis tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan perluasan sosialisasi publik sebagai langkah krusial agar restorative justice benar-benar dapat menjadi pendekatan utama dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Lingkungan Masyarakat Jennie Hermanata; Annisa Anggini Nasution; David Nugraha Saputra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1011

Abstract

Pelecehan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia yang masih marak terjadi di berbagai ruang, baik publik maupun privat, dan sering kali tidak memperoleh penanganan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual dalam perspektif hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikaji secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memuat ketentuan terkait kejahatan kesusilaan, namun penegakannya masih menghadapi kendala seperti bias gender, minimnya keberpihakan terhadap korban, dan kesulitan pembuktian. Meskipun telah ada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, implementasinya masih belum optimal dalam menjamin perlindungan dan pemulihan korban. Banyak korban enggan melapor karena takut, trauma, atau kurangnya dukungan sistemik. Selain itu, pemahaman masyarakat dan aparat hukum masih belum sensitif terhadap kompleksitas dimensi psikologis dan sosial dalam kasus pelecehan seksual. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pendekatan hukum yang adil, responsif gender, dan berbasis hak asasi manusia untuk menjamin keadilan dan pencegahan pelecehan seksual secara menyeluruh

Page 7 of 67 | Total Record : 662

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023