cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sungging Ramadhan
Contact Email
jpmanfatama@gmail.com
Phone
+6285877746548
Journal Mail Official
jpmanfatama@gmail.com
Editorial Address
Perum. Griya Kencana Blok 2i No.68 Mojosarirejo Driyorejo Gresik Jawa Timur
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Published by CV SWA Anugrah
ISSN : -     EISSN : 30310369     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan adalah Jurnal Hukum yang terbit tiap bulan dalam setahun. Jurnal ini menerima naskah tenang hasil penelitian maupun kajian literatur tentang mengangkat dan menyajikan beberapa isu hukum yang kontekstual dengan kehidupan berbangsa saat ini. Pertama, isu tentang Pancasila sebagai falsafah negara dan konsepsi negara hukum yang khas ala Indonesia. Tulisan ini berargumen bahwa negara hukum Indonesia yang bertumpu pada Pancasila sebagai falsafah negara bangsa merupakan visi negara. Negara hukum dalam konsepsi bangsa Indonesia adalah negara hukum dengan dijiwai oleh Pancasila dalam fungsinya sebagai falsafah negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,426 Documents
 72   73   74   75   76 
IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH PADA BISNIS WARALABA AYAM GORENG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI PADA D’BESTO PT. SETYA KULINER MANDIRI, JAKARTA SELATAN) Afifah, Fitri; Aminulloh, Ali; Maulana, Rizal
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i1.6662

Abstract

This research discusses the application of the syirkah contract in the d'BestO franchise business, a local brand operating in the fast food industry. The objective of this study is to analyze the implementation of the syirkah contract within the franchise business model and assess its compliance with Islamic economic law principles. The research adopts a qualitative approach, utilizing field research. The data collection methods employed include interviews and direct observations with parties involved in the d'BestO business operations. The results indicate that the implementation of the contract in the d'BestO franchise encompasses two main elements: 1) A partnership based on the syirkah mudharabah contract, where investors only contribute funds while d'BestO fully manages business operations; and 2) Self-management, where partners only purchase and use the rights to d'BestO's brand and business system. The application of the syirkah contract in the d'BestO franchise is found to be in accordance with Islamic economic law principles, particularly in terms of transparency and clarity of transactions. Keywords: syirkah contract, franchise, Islamic economic law, d’BestO
DYNAMICS OF TRADEMARK LAW: A REVIEW OF THE CASE OF INTER IKEA SYSTEM B.V. VS. PT RATANIA KHATULISTIWA IN DECISION NO. 264 K/PDT.SUS-HKI/2015 Pambudi, Amanda Devina Cellia; Prastyanti, Rina Arum
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i1.6666

Abstract

Trademark can be interpreted as a naming or thing that can be used as a mention in a product. Trademark is included in one of the scope of Intellectual Property Rights. Intellectual Property Rights that can provide protection and legal certainty against a trademark. Without legal protection, the trademark will be very easy to imitate so as to cause harm to one party. This research focuses on the decision of the Supreme Court No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 which filed a trademark dispute between Inter IKEA System B.V. and PT Ratania Khatulistiwa. The two parties involved are the owner of the IKEA brand and the applicant for the IKEA brand. The purpose of this study is to analyze the judge's decision and the elements contained therein as well as outline the lawsuit application filed by the plaintiff. This research is made using the normative juridical method with secondary materials as the main material used. In the case between PT Ratania Khatulistiwa against Inter IKEA System B.V. both seek the brand "IKEA" as the brand they want to have.
PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA Shaqira Nazwa Assyifa
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i1.6677

Abstract

Hukum lingkungan di Indonesia sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, yang berarti kita berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa merugikan generasi yang akan datang. Inti dari hukum lingkungan adalah pengelolaan sumber daya alam secara bijak, yang mencakup upaya untuk menjaga keanekaragaman hayati dan melindungi ekosistem. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi dasar hukum yang utama dalam melindungi dan mengelola lingkungan, dengan sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi mereka yang melanggar aturan ini. Undang-undang ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan, sehingga semua orang bisa terlibat. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk memahami lebih dalam bagaimana hukum lingkungan dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya hukum lingkungan dan memberikan panduan untuk kebijakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.
LEGAL PROTECTION OF ADOPTED CHILDREN BETWEEN COUNTRIES IN THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL CIVIL LAW Cindy Atika Zulaeka; Rina Arum Prastyanti
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i1.6685

Abstract

Inter-state child adoption is a complex global phenomenon with various legal and social aspects. This research aims to provide an in-depth analysis of the international civil law framework governing international child adoption, with a focus on the legal protection of adopted children. This research employs a normative legal research method to comprehensively examine various relevant national and international laws, regulations, and legal theories developed in this field and to analyze the legal protection of interstate child adoptions from an international civil law perspective. This review takes a closer look at the legal protection of intercountry child adoptions under international civil law. The focus is on analyzing the vulnerability of children in the context of international adoption and the international community's efforts to protect their rights. The review is conducted through an analysis of relevant national and international laws as well as relevant legal literature.
EKSISTENSI BUSINESS JUDGEMENT RULE TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARYAWAN AKIBAT PENETAPAN DISKON PEMBELIAN EMAS ANTAM SECARA SEPIHAK Dhamara Kusuma Swastika Ratri; Destina Balqis Anggiyanti; Risyan Putri Maharani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i2.6692

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab direksi atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan dalam konteks Undang-Undang Perseroan Terbatas dan penerapan prinsip Business Judgement Rule(BJR). Fokus kajian terletak pada kasus PT Aneka Tambang (Antam) serta gugatan yang terkait dengan kebijakan diskon sepihak dalam penjualan emas, yang berdampak pada konsekuensi hukum bagi direksi. Prinsip BJR memberikan perlindungan kepada direksi dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif, memanfaatkan data sekunder dari literatur hukum, undang-undang, serta putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip BJR dalam kasus PT Antam belum sepenuhnya diakomodasi oleh pengadilan, yang justru membebankan tanggung jawab penuh kepada direksi atas tindakan sepihak yang dilakukan oleh karyawan. Hal ini menimbulkan diskusi terkait keadilan dan kepastian hukum bagi direksi yang telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perusahaan. Diharapkan agar pengadilan mempertimbangkan penerapan prinsip BJR dalam kasus serupa guna melindungi direksi serta memperkuat pengawasan internal demi mencegah potensi kerugian bagi perusahaan.
URGENSI PEMERIKSAAN KEUANGAN SUATU ORGANISASI SERTA LEMBAGA OLEH AUDITOR SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI Hanna Stephanie
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i2.6700

Abstract

Kasus korupsi bisa kita temui di mana saja dan kapan saja, manusia melakukan tindak korupsi untuk memenuhi keuntungan dirinya sendiri dan tidak akan pernah puas dengan apa yang telah dicapai. Korupsi banyak terjadi di berbagai tempat yakni di bidang bisnis maupun non bisnis baik swasta maupun negri, yang memiliki potensi sangat besar untuk melakukan tindak pidana korupsi karena berurusan dengan uang dan kerjasama antar sesama. Situasi yang terjadi saat ini, banyak para pelaku bisnis dan non bisnis mengalami distorsi dalam kinerja mereka, yang pada akhirnya menimbulkan turunnya etos kerja dan kerugian bagi sebuah instalasi. Pencegahan yang dapat dilakukan oleh lembaga baik bisnis maupun non bisnis yakni melakukan tindak Audit atau pemeriksaan laporan keuangan untuk memastikan informasi yang disajikan sesuai dengan laporan yang ditulis. Melalui audit laporan keuangan bisa diperiksa catatan keuangannya, jikalau ada manipulasi pun maka tugas auditlah yang mengungkap. Namun pada akhirnya efektivitas audit dalam meminimalkan korupsi memiliki ketergantungan pada integritas si auditor, independensi proses audit, dan tindak lanjut atas temuan audit. Apabila temuan audit tidak ditindaklanjuti atau dibiarkan begitu saja maka dampaknya terhadap pencegahan korupsi bisa berkurang.
PENERAPAN ASAS MORALITAS BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Rahma Puspa Nursyaumi; Siti Khodijah Lubis; Widelia Andiani Nadiffa; Deden Najmudin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i2.6703

Abstract

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur jelas berbeda dengan penjatuhan pidana yang diberikan terhadap orang dewasa. Dikarenakan anak merupakan penerus bangsa yang mana kepentingan masa depannya harus benar-benar di perhatikan. Meskipun pemberian sanksi pidana terhadap anak meimiliki perbedaan, hal ini tidak menjadi alasan anak dapat terbebas sepenuhnya dari sanksi. Dalam hukum positif, tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 sampai dengan 367 KUHP, sedangkan dalam hukum islam, pencurian disebutkan sebagai sariqoh. Dan hukuman yang diberikan adalah potong tangan. Maka dari itu hal ini sangatlah menarik untuk dilakukan penelitian khususnya mengenai anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas moralitas dalam pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam proses penelitian melibatkan sumber-sumber perpustakaan seperti undang-undang khusus, temuan penelitian dan buku-buku. Hasil penelitian menunjukan bahwa penahanan seorang anak menurut SPPA dapat dilakukan apabila anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 (tujuh) tahun atau lebih, sedangkan menurut hukum pidana Islam seorang anak wajib dibebankan pertanggungjawaban pidana jika ia sudah berusia 18 tahun. Salah satu bentuk penerapan asas moralitas pada anak di bawah taun adalah dengan memberikan diversi kepada anak pelaku kejahatan.
MEMBANGUN KELURAHAN BERINTEGRITAS DENGAN STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI YANG EFEKTIF Lorensya Tabita Sitorus
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i2.6709

Abstract

Membangun daerah yang bersih merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Strategi antikorupsi yang efektif di tingkat bawah dapat mencakup beberapa pendekatan, seperti penguatan peraturan, peningkatan keterlibatan masyarakat, dan pendidikan antikorupsi. Dengan melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pengambilan keputusan serta penerapan teknologi informasi untuk transparansi anggaran, risiko korupsi dapat diminimalkan. Pelatihan dan peningkatan kesadaran mengenai nilai-nilai integritas juga penting untuk memperkuat kesadaran kolektif. Melalui upaya kolaboratif ini, bawahan tidak hanya dapat mengurangi korupsi tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan.Metode pembelajaran ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis selain membentuk karakter, mengembangkan nilai-nilai moral dan melatih keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi korupsi.Dengan fokus pada sumber dan dampak utama korupsi, pendidikan ini mendorong masyarakat untuk menjadi bagian dari perubahan.
PEMBUKTIAN ILMIAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI: PERAN ILMU FORENSIK DALAM PENEGAKAN HUKUM Rakhbir Singh; Handar Subhandi Bakhtiar
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i2.6721

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, dan sering kali menyulitkan proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran ilmu forensik dalam pembuktian ilmiah terhadap kasus korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis kualitatif terhadap studi kasus serta wawancara dengan ahli forensik dan penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknik-teknik forensik, seperti analisis data keuangan, pemeriksaan dokumen, dan pengumpulan bukti digital, dapat meningkatkan akurasi dan objektivitas dalam proses penyidikan. Selain itu, kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan ahli forensik terbukti efektif dalam mengungkap fakta-fakta yang sulit teridentifikasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi ilmu forensik dalam penegakan hukum tidak hanya memperkuat pembuktian dalam kasus korupsi tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan kapasitas SDM dan memanfaatkan teknologi modern untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.
ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN IZIN USAHA PT INVESTREE OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DEMI MEWUJUDKAN INTEGRITAS INDUSTRI JASA KEUANGAN Dhamara Kusuma Swastika Ratri; Destina Balqis Anggiyanti
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i2.6722

Abstract

Perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia, khususnya dalam layanan peer-to-peer lending (P2PL), menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan total pinjaman mencapai Rp22,6 triliun pada Desember 2018. Meski sektor ini terus berkembang, pencabutan izin usaha PT Investree oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sorotan utama. Pencabutan ini terjadi akibat pelanggaran terhadap ketentuan ekuitas minimum dan masalah gagal bayar, yang menyebabkan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada lender. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pencabutan izin usaha PT Investree melalui pendekatan yuridis normatif dan mengkaji dasar hukum serta dampak dari tindakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ketat diperlukan untuk menjaga stabilitas industri jasa keuangan dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis.

Page 74 of 143 | Total Record : 1426

 72   73   74   75   76 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 12 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 11 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 10 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 9 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 8 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 7 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 6 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 5 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 4 (2004): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan More Issue