cover
Contact Name
Muhammad Rifqi Nur Wachid Adi Pratama
Contact Email
emailku.rifqi@gmail.com
Phone
+6287819993212
Journal Mail Official
mediaakademikpublisher@gmail.com
Editorial Address
JL.Tanjung Dusun Sono Sidokerto RT.01 RW.04, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur (61252).
Location
Kab. sidoarjo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Media Akademik (JMA)
ISSN : -     EISSN : 30315220     DOI : https://doi.org/10.62281/jma
Jurnal Media Akademik (JMA) merupakan platform publikasi jurnal atau hasil karya suatu penelitian orisinil atau tinjauan pustaka yang ditulis oleh dosen, mahasiswa maupun masyarakat umum. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya: Hukum, Manajemen, Ekonomi, Ekonomi Syariah, Akuntansi, Kewirausahaan, Keagamaan, Bisnis, Budaya, Ilmu Sosial Humaniora, Ilmu Komunikasi, Sastra, Bahasa, Pertanian, Kedokteran, Keperawatan, Peternakan, Perikanan, Politik, Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Ilmu Teknik, Sistem Informasi, Teknik Elektro, Informatika, Desain Komunikasi Visual, dan Seni.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,405 Documents
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TERMS AND CONDITIONS PADA PLATFORM DIGITAL SEBAGAI BENTUK KONTRAK ELEKTRONIK Ivana Clarissa Nadine Sipasulta; Made Aditya Pramana Putra
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/1mwv6089

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum Terms and Conditions (syarat dan ketentuan) pada platform digital sebagai bentuk kontrak elektronik dalam perspektif hukum positif Indonesia serta menelaah akibat hukum dari kelalaian pengguna dalam memahami dan menyetujuinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal Terms and Conditions diakui sah sebagai kontrak elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Namun, dari segi substansi, keberlakuannya bergantung pada pemenuhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Penyusunan sepihak, kompleksitas bahasa, serta ketiadaan ruang negosiasi sering kali mencederai asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik, sehingga validitas hukumnya tidak bersifat mutlak. Akibat hukum dari kelalaian pengguna dalam memahami isi Terms and Conditions bukan menjadikan perjanjian batal demi hukum, tetapi dapat dibatalkan. Kondisi ini menempatkan pengguna pada posisi lemah sehingga diperlukan kebijakan baru untuk mewajibkan penyusunan klausul yang sederhana, transparan, dan adil bagi kedua belah pihak.
PENGARUH IMPLEMENTASI SOCIAL MEDIA MARKETING TERHADAP KINERJA PEMASARAN YANG DIMODERASI OLEH PREFERENSI KONSUMEN Floria Ananda; Musnaini; Idham Khalik
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/qq73sv46

Abstract

Social media menjadi sarana utama perusahaan dalam membangun interaksi dengan konsumen. Pemanfaatan strategi ini penting karena persaingan bisnis semakin ketat, sementara preferensi konsumen yang dinamis juga dapat memengaruhi keberhasilan strategi pemasaran digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan social media marketing terhadap kinerja pemasaran dengan mempertimbangkan preferensi konsumen sebagai variabel moderasi pada PT. Cipta Lebah Berkah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survei melalui distribusi kuesioner kepada konsumen PT. Cipta Lebah Berkah. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM) guna menilai hubungan antarvariabel serta peran moderasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa social media marketing memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran. Di samping itu, preferensi konsumen juga terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja pemasaran. Namun, preferensi konsumen tidak berperan signifikan sebagai variabel moderasi dalam hubungan social media marketing dengan kinerja pemasaran. Temuan ini menegaskan pentingnya bagi perusahaan untuk terus mengoptimalkan strategi social media marketing melalui penyusunan konten yang relevan, konsistensi interaksi, dan penguatan citra merek. Di sisi lain, meskipun tidak berperan sebagai moderator, preferensi konsumen tetap menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam merancang strategi pemasaran guna meningkatkan daya saing perusahaan.
KONSEP DAN URGENSI EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM Dewi Fuji Astutik; Rusdiana Navlia
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/sjmh1j40

Abstract

Evaluasi program pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Evaluasi tidak hanya digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik, tetapi juga mencakup seluruh proses yang terjadi di lembaga pendidikan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yaitu dengan menganalisis berbagai buku, artikel, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi memiliki peran yang sangat penting. Bagi guru, evaluasi bisa menjadi acuan untuk menilai apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah tepat. Bagi siswa, evaluasi memberi gambaran tentang kemampuan, kemajuan, dan semangat untuk belajar lebih baik. Orang tua juga bisa menggunakan evaluasi untuk mengendalikan perkembangan anak. Sementara itu, bagi lembaga pendidikan, evaluasi membantu program berjalan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Dalam pendidikan Islam, evaluasi juga berperan untuk menjaga keseimbangan antara pencapaian akademik dengan pengembangan akhlak dan penguatan nilai-nilai spiritual. Oleh karena itu, evaluasi bukan hanya sekedar tugas administratif semata, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas pendidikan Islam dan mempersiapkan generasi yang berilmu, berkarakter, serta siap menghadapi perubahan zaman.
REKONSTRUKSI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN I Putu Gede Untung Sanjaya Putra; Diah Ratna Sari Hariyanto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/5wsc0x10

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat miskin berdasarkan asas equality before the law dalam mewujudkan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa asas equality before the law memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga tidak mampu. Asas ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Jaminan yang serupa juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengatur bahwa bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mewajibkan para advokat untuk memberikan layanan hukum tanpa biaya kepada masyarakat miskin sebagai wujud tanggung jawab profesional dan moral. Dengan demikian, penyelenggaraan bantuan hukum menjadi instrumen penting dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
IMPLEMENTASI PEMBIASAAN SHOLAT DHUHA PADA PEMBENTUKAN KARAKTER RELIGIUS SISWA MIN II JOMBANG Fifin Nur Khasanah; Imam Muslih
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/82qvba63

Abstract

Sholat merupakan tangga menuju Tuhan bagi orang-orang yang beriman, karena tidak ada amalan yang lebih diridhoi bagi seorang mukmin kecuali beribadah dengan perasaan cinta dan keterasingan kepada Yang Maha Kuasa. Dalam proses pembentukan karakter religius pada diri siswa, yang paling berperan penting adalah, guru yang ada didalam lingkungan sekolah tidak hanya itu saja tetapi juga dengan kebiasaan- kebiasaan yang ada di sekolah, salah satunya adalah kebiasaan sholat Dhuha. Dengan demikian peneliti mengambil fokus penelitian yaitu (1) Bagaimana pembiasaan shalat dhuha di MIN II Jombang? (2) Bagaimana karakter siswa MIN II Jombang? Bagaimana implementasi pembiasaan sholat dhuha dalam membentuk karakter siswa di MIN II Jombang? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus, dimana penelitian ini merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengeksplorasi area tertentu, mengumpulkan data, dan menghasilkan ide pembiasaan sholat Dhuha yang ada di MIN II Jombang dilakukan setiap hari dari bawah sampai kelas atas dengan jadwal yang berbeda, dimana pelaksanaan pembiasaan sholat Dhuha kelas bawah pada pergantian sela- sela jam pelajaran dan juga didampingi guru sedangkan kelas atas dilakukan pada jam istirahat tanpa guru. Karaketr religius pada siswa mulai terbentuk seperti karena adanya pembiasaan sholat Dhuha, siswa mulai terbiasa melaksanakan sholat dhuha tanpa disuruh ketika sudah memasuki waktu sholat Dhuha mereka langsung melakunya dengan sendiri, bukan hanya itu  tetapi siswa juga memiliki rasa peduli  terhadap diri sendiri dan terhada orang lain Adapun implementasi pembentukan karakter religius pada siswa melalui kegiatan shalat Dhuha di MIN II Jombang yaitu: (1) Patuh dalam menjalankan ajaran agama (Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa) meliputi: mengucap salam, membaca do‟a sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, melaksanakan sholat (2) Berakhlak mulia, meliputi: sopan, santun, jujur, dan tidak sombong, saling membantu antar sesama, dan berperilaku sesuai norma.
DISKRESI JAKSA DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM Joghinanda Raihan Febrianto; I Dewa Gede Dana Sugama
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/g1f6ss61

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis diskresi jaksa dalam penanganan perkara pidana, dengan focus pada dialektika antara asas kemanfaatan dan kepastian hukum. Diskresi jaksa merupakan kewenangan penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) konseptual (conceptual approach), dan analitis (analytical approach) untuk mengkaji bagaimana jaksa menyeimbangkan kedua asas tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kemanfaatan mendorong jaksa untuk mempertimbangkan dampak sosial dan rehabilitative, seperti dalam kasus diversi pada anak, sementara asas kepastian hukum menuntut konsistensi dan akuntabilitas. Ketegangan antara kedua asas ini Adalah inti dari tantangan dalam praktik kerja jaksa. Penggunaan diskresi yang tidak seimbang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sementara kekakuan tanpa kemanfaatan dapat mengabaikan keadilan substantif. Maka dalam penelitian ini, terdapat hasil analisis dimana keseimbangan harmonis antara kemanfaatan dan kepastian hukum adalah kunci untuk menciptakan penegakan hukum yang adil dan responsif. Untuk mencapai keseimbangan ini, diperlukan penguatan kapastias jaksa melalui pelatihan, standardisasi pedoman yang lebih transparan, serta optimalisasi mekanisme dari pengawasan kinerja baik secara internal dan eksternal. Kejaksaan dapat mengadopsi pendekatan holistic yang tidak hanya berpegang pada teks hukum akan tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif.
PENANGGULANGAN dan PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU, PLATFORM, dan PENONTON PEMBAJAKAN FILM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Yosafat Gabriel Sirait; Dewa Ayu Dian Sawitri
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/e5016227

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanggulangan dan pertanggungjawaban hukum dalam rantai distribusi pembajakan film di Indonesia, meliputi pelaku, penyedia platform, dan penonton. Pembajakan film sebagai bentuk dari tidak menghargai sebuah karya yang sudah dibuat sehingga menimbulkan kerugian besar bagi industri film nasional. Dalam konteks ini, penanggulangan dan pertanggungjawaban hukum dalam rantai distribusi pembajakan film, meliputi pelaku, penyedia platform, dan juga penonton menjadi topik penting dan perlu dipahami secara lebih mendalam. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan tujuan dalam rangka mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku, KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Teknik untuk mengumpulkan data yang dipergunakan ialah studi kepustakaan, data yang didapat dari beragam sumber tertulis seperti aturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel hukum. Hasil penelitian mengindikasikan bahwasanya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan cara eksplisit dan tegas mengatur bentuk pertanggungjawaban pelaku, penyedia platform, dan penonton dalam pembajakan film, akan tetapi pembajakan film masih sering terjadi.
ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN BERKELANJUTAN DI JATI SAMPURNA KOTA BEKASI Teguh Santosa
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/c9938d74

Abstract

Perluasan kawasan perkotaan di wilayah penyangga metropolitan meningkatkan tekanan terhadap penggunaan lahan dan daya dukung lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika spasial dan merumuskan strategi pembangunan perumahan berkelanjutan di Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, yang berfungsi sebagai kawasan hunian transisi berbatasan langsung dengan Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif sekunder dari dokumen spasial dan demografis Bappeda Kota Bekasi. Teknik analisis meliputi proyeksi penggunaan lahan, analisis daya dukung lahan, dan analisis SWOT untuk menentukan arah strategi pembangunan perumahan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas lahan terbangun meningkat dari 66,96% pada tahun 2010 menjadi 76,18% pada tahun 2030, sedangkan lahan tidak terbangun menurun menjadi 23,82% dengan sisa lahan cadangan hanya 74,41 hektar. Temuan ini menegaskan urgensi penerapan konsep hunian vertikal yang didukung tata kelola ruang terpadu dan kolaborasi lintas sektor. Strategi integratif yang diusulkan menekankan pentingnya penerapan konsep kota kompak dan perencanaan partisipatif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat di wilayah penyangga Ibu Kota.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT HUKUM PERDATA DALAM PENGGUNA TRANSPORTASI DARING Anne Joyce Lauren Sirumapea; Dewa Ayu Dian Sawitri
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/rhx6dy65

Abstract

Fenomena disrupsi teknologi informasi kini telah mendorong perkembangan transportasi daring sebagai bagian dari sharing economy di masyarakat urban modern. Di balik manfaat yang ditawarkan, layanan ini menyimpan kerentanan yang cukup serius terkait perlindungan data pribadi digital pengguna. Informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, hingga geolokasi dapat diakses oleh aplikator maupun driver, dan dapat berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan di luar layanan transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi digital pengguna transportasi daring di Indonesia serta menilai tanggung jawab pihak aplikator maupun pihak ketiga dalam konteks perlindungan privasi. Dengan menggunakan pendekatan normatif terhadap peraturan yang berlaku, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum masih lemah akibat kekosongan regulasi, klausula baku yang merugikan konsumen, serta penyimpanan data di luar yurisdiksi Indonesia yang sulit diawasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dibutuhkan regulasi khusus dan mekanisme hukum yang lebih komprehensif agar hak privasi digital pengguna transportasi daring dapat terlindungi secara efektif dalam era digital saat ini.
SERTIFIKAT GANDA DALAM SENGKETA TANAH: TINJAUAN HUKUM VALIDITAS SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM SISTEM PERTANAHAN NASIONAL Gerald Alvaro Gwaine Purba; Anak Agung Angga Primantari
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/av4z6d71

Abstract

Sengketa pertanahan di Indonesia masih sering muncul, salah satunya akibat terbitnya sertifikat ganda yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan kelemahan sistem administrasi pertanahan nasional, terutama dalam hal validasi data fisik dan yuridis, serta membuka peluang kesalahan administratif maupun penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap validitas sertifikat hak milik dalam kasus sertifikat ganda serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, didukung studi kepustakaan terhadap regulasi, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa validitas sertifikat hak milik tidak hanya bergantung pada dokumen formal, melainkan juga pada keabsahan alas hak, prosedur penerbitan, serta penguasaan fisik tanah. Dalam penyelesaian sengketa, Kantor Pertanahan berperan melalui klarifikasi, mediasi, dan tindak lanjut putusan pengadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya digitalisasi data, peningkatan integritas aparatur, serta partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya sertifikat ganda. Implikasinya, diperlukan reformasi administrasi pertanahan yang lebih transparan dan akuntabel guna menjamin kepastian hukum dan mencegah konflik agraria di masa mendatang.

Filter by Year

2023 2026