cover
Contact Name
Muhammad Rifqi Nur Wachid Adi Pratama
Contact Email
emailku.rifqi@gmail.com
Phone
+6287819993212
Journal Mail Official
mediaakademikpublisher@gmail.com
Editorial Address
JL.Tanjung Dusun Sono Sidokerto RT.01 RW.04, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur (61252).
Location
Kab. sidoarjo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Media Akademik (JMA)
ISSN : -     EISSN : 30315220     DOI : https://doi.org/10.62281/jma
Jurnal Media Akademik (JMA) merupakan platform publikasi jurnal atau hasil karya suatu penelitian orisinil atau tinjauan pustaka yang ditulis oleh dosen, mahasiswa maupun masyarakat umum. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya: Hukum, Manajemen, Ekonomi, Ekonomi Syariah, Akuntansi, Kewirausahaan, Keagamaan, Bisnis, Budaya, Ilmu Sosial Humaniora, Ilmu Komunikasi, Sastra, Bahasa, Pertanian, Kedokteran, Keperawatan, Peternakan, Perikanan, Politik, Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Ilmu Teknik, Sistem Informasi, Teknik Elektro, Informatika, Desain Komunikasi Visual, dan Seni.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,405 Documents
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH DAPUR MENJADI PUPUK ORGANIK CAIR DI PEKON KEJADIAN, KABUPATEN TANGGAMUS Arif Setiajaya; Yola Fatrisia; Putritara Safitri; Syafira Dwi Maydina; Indah Putri Solihah; Tri Wulandari; Ibram Edo Wijaya; Ahmad Reza Safety; Bagus Tri Puspito; Delvina Oktaria; Laras Sati; Falin Rizal Efendi; Muhammad Sahrul Sidik; Algino Satifa; Aldi Osa Fernanda; Muhammad Aqsol Bayhaqy; Hayati Firdaus; Desti Nuraini
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/8ppp3m33

Abstract

Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan oleh petani untuk keperluan pertanian dapat merusak ekosistem dan kesuburan tanah. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif untuk mengembangkan pupuk yang lebih ramah lingkungan, termasuk pupuk organik. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengajarkan masyarakat Desa Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, mengenai cara mengubah limbah dapur menjadi pupuk organik cair (POC). Sosialisasi dan praktik pembuatan POC menggunakan bahan utama seperti sisa buah, sayuran, dan sampah dapur lainnya dengan bantuan mikroba bermanfaat (EM4) sebagai starter fermentasi merupakan salah satu teknik yang diterapkan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat antusias berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan dan mampu memahami secara mandiri tahapan pembuatan POC. Diharapkan masyarakat dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dengan mengolah sampah rumah tangga menjadi bahan yang bermanfaat bagi pertanian. Selain itu, kegiatan ini juga membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah organik secara berkelanjutan.
STATUS HUKUM EMBRIO BEKU DALAM PERJANJIAN SIMPAN: TINJAUAN HUKUM PERDATA SAAT TERJADI PERCERAIAN Ni Putu Kencana Dewi; Ida Bagus Yoga Raditya
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/7y4d2x50

Abstract

Penelitian ini membahas status hukum anak hasil program bayi tabung serta regulasi pengelolaan embrio beku di Indonesia dalam perspektif hukum positif, etika, dan perlindungan hak anak. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Perkawinan belum secara eksplisit mengatur status anak hasil teknologi reproduksi berbantu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung dengan menggunakan sperma dari suami tetap diakui sebagai anak yang sah baik secara hukum maupun biologis, asalkan dilahirkan dalam hubungan pernikahan yang diakui secara resmi (sah). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mulai mengakomodasi praktik ini, dengan membatasi penggunaan sperma dan ovum hanya dari pasangan sah, serta embrio hanya boleh ditanamkan di rahim istri. Selain itu, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur bahwa embrio yang tidak segera ditanamkan harus disimpan, namun tidak dapat digunakan jika pasangan bercerai atau salah satu meninggal, serta melarang penggunaan rahim pengganti (surrogate mother). Dalam kondisi perceraian, keberadaan perjanjian hukum sebelum menjalani program fertilisasi in vitro (IVF) menjadi sangat penting untuk menghindari sengketa. Jika tidak ada perjanjian, maka pengadilan akan menentukan nasib embrio berdasarkan prinsip keadilan, hak reproduksi, dan perlindungan embrio sebagai calon manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pembaharuan dan penyempurnaan regulasi untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi reproduksi serta menjamin kepastian hukum bagi anak, pasangan, dan tenaga medis yang terlibat.
IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN BANK SAMPAH UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS LINGKUNGANSTUDI KASUS DI KELURAHAN PEGIRIAN, SURABAYA Ajeng dewi tasyami; Iqlima Zasmine Winandhita; Nurul Diniati; Nailatus Sa’adah; Virro El Esya Faradisa; Ali Hasan Siswanto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/9yp78x72

Abstract

Pengelolaan sampah di perkotaan masih menjadi tantangan serius, termasuk di Kota Surabaya yang menghasilkan sekitar 1.500 ton sampah per hari. Minimnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan kurangnya pengelolaan berbasis komunitas memperburuk situasi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi masyarakat Kelurahan Pegirian dalam membentuk Bank Sampah Artero sebagai sarana edukasi lingkungan dan pemberdayaan ekonomi. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), yang menekankan partisipasi aktif masyarakat sejak tahap identifikasi masalah hingga implementasi solusi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui observasi lingkungan, diskusi kelompok terarah (FGD), sosialisasi, pelatihan teknis pengolahan sampah, hingga pembentukan kepengurusan bank sampah dan legalitas kelembagaan. Hasil pengabdian menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi, terbentuknya Bank Sampah Artero dengan struktur pengurus yang jelas, serta diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Kelurahan sebagai dasar legalitas. Meskipun terdapat kendala seperti partisipasi warga yang belum merata, keterbatasan sarana, dan kemampuan administrasi pengurus yang masih rendah, solusi berupa sosialisasi berulang, pelatihan tambahan, serta dukungan mitra mampu menjaga keberlanjutan program. Artikel ini menyimpulkan bahwa pendekatan PAR efektif dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat dan memperkuat kelembagaan sosial, sehingga bank sampah dapat menjadi model pemberdayaan berbasis lingkungan yang berkelanjutan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR FINANCIAL TECHNOLOGY BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Ni Made Ayu Putri Suwandewi1; Dewa Ayu Dian Sawitri
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/wy59rq45

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk serta efektivitas perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penyelenggaraan layanan Financial Technology (FinTech) berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Fokus penelitian diarahkan pada norma-norma hukum yang mengatur penyelenggaraan FinTech, perlindungan terhadap pihak pemberi pinjaman (kreditur), serta tanggung jawab hukum penyelenggara platform digital. Hasil studi menunjukkan bahwa secara normatif, hukum positif di Indonesia telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi kreditur melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun, dalam praktiknya, perlindungan terhadap kreditur masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan terhadap platform ilegal, rendahnya literasi hukum pengguna, dan belum adanya aturan spesifik mengenai tanggung jawab penyelenggara terhadap risiko gagal bayar. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan serta penguatan mekanisme perlindungan hukum agar kepastian dan keadilan bagi kreditur FinTech dapat lebih terjamin dalam kerangka hukum positif Indonesia.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENGATURAN HUKUM POSITIF TERKAIT PELAKU JUDI ONLINE Aulia Naomi Mariana; A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/xwh2j089

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplor serta mengkaji lebih dalam mengenai hukum positif di Indonesia mengenai judi konvensional dan juga judi online, serta pertanggungjawaban pidana terhadap pengelola, pelaku, dan juga penyebar judi online. Dalam artikel ini menjelaskan mengenai aturan yang terdapat di Indonesia yang mengatur mengenai judi online serta sanksi pidana yang berlaku bagi mereka yang terlibat dalam dunia judi online. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan faktual dan pendekatan analisis konsep hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Hasil penelitian yang didapatkan adalah hukum positif di Indonesia sudah mengatur dengan baik mengenai sanksi yang diberikan bagi pelaku judi online, serta antara pengelola, pelaku, dan juga penyebar terdapat hukuman yang berbeda tergantung pada klasifikasi perbuatan mereka, namun terkait dengan pengaturan hukum positif yang mengatur mengenai judi online perlu dilakukan pembaharuan dan pembaharuan tersebut merupakan aturan yang benar-benar mengatur mengenai judi online sehingga dapat memperkuat penegakkan hukum di Indonesia terkait dengan judi online.
PEMANFAATAN LIDAH BUAYA SEBAGAI BAHAN ALAMI SABUN CUCI TANGAN RAMAH LINGKUNGAN Aditya Fiqih Nugraha; Saskia Nabila Zahra; Nove Fitrianto; Afiqoh Akmalia Fahmi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/f1gn1x68

Abstract

Pemanfaatan lidah buaya (Aloe vera) sebagai bahan alami dalam pembuatan sabun cuci tangan ramah lingkungan dilakukan melalui proses saponifikasi minyak kelapa dengan KOH, kemudian ditambahkan ekstrak dari lidah buaya (Aloe vera), aquades, stearic acid, BHA, Na CMC, cooling essence, glycerine, dan essential oil lavender. Sabun cair yang dihasilkan selanjutnya diuji berdasarkan syarat mutu sesuai SNI 2558:2017 yang meliputi uji organoleptik, pH, asam lemak bebas, dan bahan yang tidak larut dalam etanol. Hasil uji tersebut menunjukkan sabun berbentuk cairan homogen, beraroma lavender, dan berwarna coklat muda. Nilai pH sabun sebesar 8,16, kadar asam lemak bebas 0,034, serta bahan yang tidak larut dalam etanol sebesar 0,28. Seluruh hasil uji berada dalam batas syarat mutu SNI, sehingga sabun cuci tangan lidah buaya yang dihasilkan memenuhi standar kualitas, aman digunakan, serta berpotensi menjadi alternatif sabun cair alami yang ramah lingkungan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM DALAM SENGKETA HAK MEREK FRANCHISE (WARALABA) DI INDONESIA Putu Prita Aira Paramasthi; Made Aditya Pramana Putra
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/3yj9ka49

Abstract

Franchise merupakan suatu bentuk perjanjian lisensi yang menciptakan hubungan berkelanjutan antara franchisor (pihak atau perusahaan yang memiliki hak atas suatu merek dagang, sistem bisnis, dan produk atau jasa) selaku pemilik hak dan mitra sebagai penerima hak. Dalam mekanisme ini, franchisor memberikan hak eksklusif kepada mitra untuk menggunakan merek dagang, nama usaha, dukungan teknis, pelatihan, peralatan, sistem manajemen, hingga penyediaan lokasi usaha. Di Indonesia, waralaba berkembang pesat, terutama dalam bentuk franchise format bisnis, yaitu model di mana mitra menjalankan kegiatan penjualan barang atau jasa berdasarkan sistem yang telah dirancang secara baku oleh franchisor. Permasalahan yang kerap muncul dalam praktik waralaba biasanya berkaitan dengan aspek pengendalian mutu serta pemutusan hubungan perjanjian. Penyelesaian sengketa waralaba dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi diwujudkan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang dilaksanakan oleh lembaga resmi, termasuk BANI, BASYARNAS, BAM HKI, BAPMI, BPSK, serta BAKTI. Adapun jalur litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan.
ANALISIS STRUKTURAL DAN APRESIASI PENDEKATAN MORAL DALAM CERPEN “BEDAK PINOKIO” KARYA HERUMAWAN P A. Mawaddah Salzabilah; Zahroh Salsabila Basir; Abdurrahman
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/6qf8e703

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan nilai-nilai moral dalam cerpen “Bedak Pinokio” karya Herumawan P.A. melalui pendekatan struktural dan apresiasi moral. Cerpen ini dipilih karena mengandung kritik sosial terhadap fenomena kebohongan dan kepalsuan moral yang marak dalam kehidupan masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis struktural untuk mengkaji unsur intrinsik seperti tema, tokoh, penokohan, latar, dan amanat. Data diperoleh melalui pembacaan intensif dan pencatatan terhadap bagian-bagian teks yang relevan, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “Bedak Pinokio” menampilkan tema tentang krisis kejujuran manusia modern yang terjebak dalam kepalsuan sosial. Tokoh utama digambarkan sebagai simbol manusia yang gagal menjaga integritas moral di tengah godaan ambisi dan ketenaran. Latar dan suasana memperkuat gambaran masyarakat yang hidup dalam ilusi kebenaran, sedangkan amanatnya menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab moral dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, karya ini bukan hanya menjadi cerminan realitas sosial, tetapi juga sarana refleksi etis bagi pembaca untuk menilai kembali nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan.
STUDI KASUS NEGARA BERKEMBANG DALAM PERBANDINGAN PENDIDIKAN Dilla Novita Sani; Siti Nurlailasari Agustina; Winda Purnama Sari Purba; Irfan Fauzi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/8czyzr98

Abstract

Penelitian ini menganalisis sistem pendidikan di tiga negara berkembang, Indonesia, Malaysia, dan India dengan tujuan mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta faktor penentu mutu dan pemerataan pendidikan. Metode kualitatif dengan studi pustaka digunakan untuk menelaah buku, artikel ilmiah, laporan kebijakan, dan data sekunder relevan. Temuan menunjukkan bahwa ketiga negara menempatkan pendidikan sebagai pilar pembangunan nasional, tetapi mengimplementasikan kebijakan dan praktik berbeda: Indonesia menekankan kebijakan Merdeka Belajar serta penguatan karakter; Malaysia mengadopsi kurikulum terintegrasi yang konstruktivistik dan didukung pembiayaan publik; India memprioritaskan perluasan akses dan peningkatan mutu di tengah tantangan kepadatan penduduk serta kesenjangan sosial-ekonomi. Analisis menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan bergantung pada kualitas tenaga pendidik, konsistensi kebijakan, serta relevansi kurikulum terhadap kebutuhan zaman. Rekomendasi penelitian mendorong sinergi antarpemangku kepentingan, penguatan kapasitas guru, dan adopsi kebijakan berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan inklusif, adaptif, serta berkeadilan. Studi ini memberikan rujukan kebijakan praktis dan ide-ide implementatif yang dapat diadaptasi oleh pengambil keputusan lintas sektor pendidikan secara nasional dan regional.
MEDIASI DALAM SENGKETA KEBOCORAN REKAM MEDIS PASIEN LAYANAN TELEMEDECINE Ni Putu Sindy Indradewi Pradnyandari Putri K.; Made Cinthya Puspita Shara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/be4s4w72

Abstract

Tujuan studi ini adalah mencari tahu dan menganalisis perihal mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa kebocoran rekam pasien layanan telemedecine. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia secara kritis dan sistematis. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Permenkes Rekam Medis tidak mencantumkan sanksi apabila terjadi pelanggaran terkait keamanan dan perlindungan data rekam medis elektronik pasien, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya dan berpotensi merugikan pasien. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga tidak dapat secara komprehensif memberikan perlindungan terhadap rekam medis layanan telemedicine, sehingga telah ditemukan adanya kekosongan norma mengenai sanksi yang tegas bagi pihak yang melakukan pelanggaran rekam medis pasien dalam layanan telemedecine. Artikel ini juga membahas mengenai penyelesaian sengketa alternatif sebagai solusi dari sengketa kebocoran rekam medis pasien layanan telemedecine serta menguraikan tahapan-tahapan mediasi secara sistematis sebagai metode penyelesaian sengketa yang bersifat efisien, fleksibel, dan mengedepankan asas win-win solution bagi para pihak yang bersengketa.

Filter by Year

2023 2026