cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rifqi Nur Wachid Adi Pratama
Contact Email
emailku.rifqi@gmail.com
Phone
+6287819993212
Journal Mail Official
mediaakademikpublisher@gmail.com
Editorial Address
JL.Tanjung Dusun Sono Sidokerto RT.01 RW.04, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur (61252).
Location
Kab. sidoarjo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Media Akademik (JMA)
Published by PT. MEDIA AKADEMIK PUBLISHER
ISSN : -     EISSN : 30315220     DOI : https://doi.org/10.62281/jma
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Media Akademik (JMA) merupakan platform publikasi jurnal atau hasil karya suatu penelitian orisinil atau tinjauan pustaka yang ditulis oleh dosen, mahasiswa maupun masyarakat umum. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya: Hukum, Manajemen, Ekonomi, Ekonomi Syariah, Akuntansi, Kewirausahaan, Keagamaan, Bisnis, Budaya, Ilmu Sosial Humaniora, Ilmu Komunikasi, Sastra, Bahasa, Pertanian, Kedokteran, Keperawatan, Peternakan, Perikanan, Politik, Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Ilmu Teknik, Sistem Informasi, Teknik Elektro, Informatika, Desain Komunikasi Visual, dan Seni.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,405 Documents
 149   150   151   152   153 
ANALISIS KEGUNAAN, KEMUDAHAN, KEPERCAYAAN, DAN FITUR TERHADAP MINAT PENGGUNAAN SEABANK PADA GENERASI Z BANDAR LAMPUNG Puput Eka Lestari; Hanif; Yulistia Devi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/eat0vf30

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong layanan perbankan beralih ke sistem bank digital yang semakin diminati masyarakat, terutama oleh generasi Z. Minat dalam menggunakan layanan bank digital dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk perilaku mereka dalam bertransaksi. SeaBank menjadi salah satu bank digital populer yang hadir di kalangan masyarakat yang menawarkan kemudahaan dalam melakukam aktivitas perbankan. Namun, di balik banyaknya jumlah pengguna, muncul fenomena peningkatan laporan pengaduan dari nasabah, yang tercatat pada laporan tahunan dan tersebar di berbagai mediasosial serta website berita. Berdasarkan kondisi tersebut,  penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh dari persepsi kegunaan, kemudahan, kepercayaan dan fitur terhadap minat penggunaan SeaBank. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan responden generasi z yang berdomisili di Bandar Lampung, dengan jumlah populasi 296.828 jiwa. Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin yang menghasilkan 100 responden, dan teknik pengambilan dengan cara purposive sampling. ata primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, sedangkan data sekunder dari literatur dan jurnal terkait. Teknik pengumpulan data yaitu kuisoner dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, regresi linear berganda dan uji hipotesis penelitian dengan bantuan software SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, kemudahan, kepercayaan, dan fitur secara parsial maupun simultan berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan SeaBank dengan nilai Adjusted R Square 0,468. Variabel kegunaan menjadi faktor paling dominan, diikuti kemudahan, kepercayaan, dan fitur. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas aplikasi, keamanan, dan inovasi fitur agar tidak hanya menarik minat awal, tetapi juga mampu mempertahankan penggunaan SeaBank secara berkelanjutan.
PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI NOMINEE BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UUPA Putu Kanya Prajna Maharani; Anak Agung Angga Primantari
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/wq5yx917

Abstract

Tujuan kajian ini yakni untuk mengkaji peraturan terkait praktik perjanjian nominee dalam penguasaan hak milik atas tanah Warga Negara Asing di Indonesia berdasarkan ketentuan positif Indonesia. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif untuk mengidentifikasi bagaimana keabsahan hak milik tanah berdasarkan nominee dan menelaah akibat hukum penguasaan hak milik atas tanah oleh Warga Negara Asing. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa perjanjian pinjam nama oleh Warga Negara Asing dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat sebab yang halal dan tidak sejalan dengan ketentuan UUPA. Akibat hukum yang timbul dari hal itu, perjanjian dikatakan batal demi hukum. Hak milik tanah kembali menjadi milik negara. Maka, perjanjian nominee hak milik tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) tidak memiliki kekuatan hukum dan berimplikasi hilangnya kepemilikan atas tanah tersebut. Praktik nominee dianggap sebagai bentuk penyelundupan hukum (rechtsontduiking) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam prinsip kedaulatan negara atas tanah. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi tanah yang melibatkan pihak asing, termasuk penguatan peran notaris dan pejabat pertanahan dalam melakukan verifikasi identitas serta asal-usul subjek hukum yang berhak atas tanah. Selain itu, pembentukan regulasi turunan yang secara eksplisit melarang dan memberikan sanksi terhadap praktik nominee di bidang pertanahan menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan hukum. Dengan demikian, penguasaan hak milik atas tanah oleh Warga Negara Asing melalui nominee berdasarkan KUHPerdata dan UUPA tidak memiliki dasar hukum yang sah serta berimplikasi pada hilangnya hak kepemilikan atas tanah tersebut.
PENYALAHGUNAAN PASAL PELINDUNG KELUARGA KERAJAAN THAILAND YANG MENCIDERAI HAK ASASI MANUSIA MASYARAKAT Virginia Dillys Kurniawan; I Gede Perdana Yoga
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/5dyjmp07

Abstract

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengkaji penyalahgunaan pasal pelindung keluarga kerajaan, ditinjau dari hak asasi manusia internasional, norma, dan budaya. Penelitian ini secara spesifik menganalisis implementasi undang-undang Lese Majeste di Thailand yang mengatur perlindungan terhadap institusi monarki dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi serta hak-hak fundamental warga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan perundang-undangan internasional melalui kajian komparatif terhadap standar hak asasi manusia universal yang diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Data dalam penelitian ini diperoleh dari analisis literatur secara komprehensif, termasuk putusan pengadilan, laporan organisasi hak asasi manusia internasional, dan dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya undang-undang pelindung keluarga kerajaan Thailand telah menciderai hak asasi manusia, hak sosial, dan hak politik masyarakat dari perspektif hukum internasional. Penelitian menemukan ketidaksesuaian antara praktik penerapan pasal Lese Majeste dengan prinsip proporsionalitas dan legitimasi dalam pembatasan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR.
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA MALPRAKTIK MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN Ni Kadek Dwina Cipta Dewi; Anak Agung Angga Primantari
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/am9hgf23

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai praktik medis dan perjanjian yang terjadi dalam lingkup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta menganalisis pertanggungjawaban perdata atas malpraktik medis berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan internal yang berfokus pada norma-norma hukum sebagai objek utama kajian. Hasil studi menunjukkan bahwa malpraktik medis merupakan bentuk praktik kedokteran yang buruk, yakni ketika tenaga medis melakukan tindakan yang menyimpang dari standar pelayanan kedokteran. Malpraktik dapat berupa kelalaian atau kesalahan dalam penggunaan keterampilan dan ilmu kedokteran untuk mengobati pasien. Pertanggungjawaban perdata timbul apabila terdapat wanprestasi dalam perjanjian terapeutik atau perbuatan melawan hukum yang merugikan pasien. Dalam hal ini, pasien memiliki beban pembuktian terhadap adanya kesalahan dokter dalam memberikan pelayanan medis sesuai dengan prinsip hukum perdata yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas oleh tenaga medis agar terhindar dari risiko tuntutan hukum. Pemerintah diharapkan memperkuat sistem pengawasan dan mekanisme penyelesaian sengketa medis agar perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis dapat terlaksana secara seimbang. Dengan demikian, regulasi dalam Undang-Undang Kesehatan dapat menjadi dasar hukum yang efektif dalam mewujudkan praktik medis yang aman, etis, dan bertanggung jawab.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Sinta Wulansari; Anak Agung Angga Primantari
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/20j4d932

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji secara spesifik mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, mulai dari langkah-langkah perlindungan secara preventif maupun represif terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi dalam transaksi digital. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Jika terjadi konflik antara konsumen dan pelaku usaha, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (YLKI), Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan negeri sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya peningkatan literasi digital konsumen agar mampu memahami hak dan kewajibannya dalam transaksi daring, serta perlunya pengawasan aktif dari pemerintah untuk mencegah praktik curang atau penyalahgunaan data pribadi dalam perdagangan elektronik. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif demi menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkeadilan.
ANALISIS DISTRIBUSI PENDAPATAN PETANI KELAPA SAWIT POLA SWADAYA DI KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANG HARI Kevin Laffran Simanjutak; Saidin Nainggolan; Ira Wahyuni
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/f90n1n54

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pendapatan serta distribusi pendapatan petani kelapa sawit pola swadaya di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu sentra perkebunan kelapa sawit dengan luas areal dan jumlah petani yang cukup besar. Penelitian dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2024 dengan menggunakan data primer dari petani responden serta data sekunder dari instansi terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif melalui perhitungan pendapatan rumah tangga dan pengukuran distribusi pendapatan dengan menggunakan indeks Gini yang kemudian dipertegas dengan kurva Lorenz. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan yang dikelola oleh petani adalah 3,6 hektar dengan total produksi sebesar 56.707 kilogram tandan buah segar per tahun. Tingkat pendapatan rumah tangga petani berada pada kategori tinggi dan didominasi oleh pendapatan dari usahatani kelapa sawit, sementara kontribusi dari usaha luar sawit dan kegiatan non-pertanian relatif lebih kecil. Analisis distribusi pendapatan memperlihatkan bahwa nilai indeks Gini untuk pendapatan usahatani kelapa sawit adalah 0,26, sedangkan nilai indeks Gini untuk total keseluruhan pendapatan rumah tangga mencapai 0,31. Kedua nilai tersebut menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah dan diperkuat dengan hasil kurva Lorenz yang mendekati garis diagonal, sehingga distribusi pendapatan antarpetani relatif merata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usahatani kelapa sawit pola swadaya berperan sebagai sumber utama pendapatan rumah tangga dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan petani di Kecamatan Mersam, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi pedesaan dan pengurangan ketimpangan pendapatan di sektor perkebunan.
JAMINAN HALAL DAN ETIKA PEMASARAN KOSMETIK BERBASIS VEGAN-RUELTY FREE: DILEMA KONSUMEN MUSLIM GLOBAL Puput Purnamasari; Zumrotis Sholihah; Raudlatus Solihin; Muhammad Ersya Faraby
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/6xht2y13

Abstract

Industri kosmetik global menunjukkan peningkatan permintaan produk halal, yang dipengaruhi oleh kesadaran konsumen Muslim terhadap prinsip halal dan praktik pemasaran yang etis. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai label resmi, tetapi juga sebagai simbol kepercayaan yang memberikan rasa aman dan keyakinan spiritual. Tren kosmetik vegan dan cruelty-free menambah lapisan kompleksitas dalam pemasaran, karena mengaitkan produk dengan isu keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hewan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami persepsi konsumen Muslim global terhadap jaminan halal dan klaim etis pada produk kosmetik. Hasil penelitian mengungkapkan adanya dilema dalam pengambilan keputusan, di mana sebagian konsumen menekankan kehalalan sebagai prioritas utama, sementara generasi muda cenderung mengintegrasikan standar halal dengan nilai etis. Faktor harga, daya beli, dan transparansi produsen terbukti menjadi penentu utama dalam membangun kepercayaan konsumen. Temuan ini menegaskan bahwa pemaknaan halal modern melampaui kepatuhan syariah, mencakup aspek kesehatan, lingkungan, dan keadilan sosial. Integrasi antara sertifikasi halal dan klaim etis menjadi strategi kunci untuk meningkatkan loyalitas konsumen Muslim global sekaligus mendorong praktik industri kosmetik yang lebih berkelanjutan.
KEWENANGAN PELAKU USAHA DIBAWAH UMUR DALAM PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA: KAJIAN KECAKAPAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA I Gusti Ayu Vhira Indra Sasmita; Putu Devi Yustisia Utami
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/0kbr8d20

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana hukum Perdata di Indonesia  mengatur kecakapan hukum seseorang dalam menjalankan suatu perbuatan hukum serta wewenang pelaku usaha di bawah umur dalam mendaftar Nomor Induk Berusaha (NIB) secara individu pada sistem Online Single Submission (OSS). Metode penelitian pada studi ini berjenis yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil yang ditemukan memperlihatkan bahwasanya seseorang dikatakan telah cakap hukum merupakan seseorang yang telah dianggap dewasa, yakni berusia genap 21 tahun atau telah kawin. Sebaliknya sesuai dengan peraturan KUHperdata pada Pasal 1330 menunjukkan orang belum dewasa, berada pada pengampuan, atau wanita yang bersuami tidak cakap hukum dalam menjalankan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, pelaku usaha di bawah umur tidak berwenang mendaftarkan nomor induk tersebut secara individu pada sistem OSS dikarenakan tidak memenuhi syarat subjektif kecakapan hukum. Anak di bawah umur hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui perwalian atau dengan izin orang tua/wali. Namun, sistem OSS saat ini belum secara eksplisit membatasi usia pendaftar maupun melakukan verifikasi umur, sehingga tidak ada larangan langsung bagi anak di bawah umur untuk mendaftar NIB secara mandiri.
PERSEPSI TERHADAP GENDER DAN DETRANSISI: ANTARA NORMA YANG BERLAKU DAN UPAYA UNTUK DIAKUI Meisya Nur Hafiza; M. Bariq Taqiy; Dini Hutagalung; Dwi Puspita Sari; Muhammad Ridwan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/1jnvg921

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika persepsi masyarakat terhadap gender dan fenomena detransisi pada norma sosial di Indonesia. Gender dipahami bukan sekadar perbedaan biologis, melainkan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan agama. Perkembangan wacana identitas transgender memperlihatkan adanya tantangan berupa stigma, diskriminasi, serta keterbatasan akses terhadap pengakuan hukum dan layanan kesehatan. Fenomena detransisi, yakni kembalinya individu ke identitas gender semula setelah melakukan transisi, menjadi isu yang semakin kompleks karena kerap dipahami secara keliru sebagai penolakan terhadap identitas diri, padahal sebagian besar terjadi akibat tekanan eksternal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat masih didominasi norma tradisional yang menekankan peran gender kaku, meskipun terdapat pergeseran pandangan yang lebih inklusif di kalangan generasi muda dan kelompok berpendidikan tinggi. Dampak psikologis yang dialami meliputi rasa bersalah, depresi, dan isolasi sosial, sementara strategi pengakuan identitas dilakukan melalui adaptasi, negosiasi, maupun resistensi di ruang privat maupun publik, termasuk media digital. Penelitian ini menegaskan bahwa fenomena detransisi merefleksikan ketegangan antara norma sosial konservatif dan perjuangan individu untuk diakui. Implikasinya adalah perlunya pendidikan publik, kebijakan inklusif, layanan kesehatan yang responsif, serta perubahan narasi media untuk membangun wacana gender yang lebih adil dan humanis di Indonesia.
PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Imanuel Putra Hasiholan Nainggolan; I Dewa Gede Dana Sugama
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v72bbh69

Abstract

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk dapat mengetahui berkenaan dengan penerapan dan pengaturan asas praduga tak bersalah dalam penyelesaian perkara pidana dan menjawab permasalahan yang dihadapi tersangka dalam memperoleh hak pada proses peradilan pidana. Adapun metode yang dipergunakan di kajian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dan melalui pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan temuan dari kajian ini memperlihatkan bahwasanya pengimplementasian dari asas praduga tak bersalah di Indonesia masih belum secara keseluruhan diterapkan dengan baik, sebab belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur hak-hak yang tersangka miliki pada proses perkara pidana, dikarenakan KUHAP sendiri hanya menegaskannya dalam penjelasan umumnya saja serta pengaturan lainnya diatur pada UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lebih lanjut, pada praktik penerapan asas ini ditemukannya berbagai permasalahan yang mengarah pada ketidakadilan atas hak yang tersangka miliki pada proses peradilan pidana, dan hanya menitikberatkan kepada kepentingan di satu pihak saja yaitu aparat penegak hukum, sehingga untuk dapat mewujudkan keseimbangan antara hak dari tersangka dan aparat penegak hukum perlu adanya suatu aturan yang jelas untuk dapat mengatur kedudukan dari antara keduanya serta agar tercapainya tujuan hukum.

Page 151 of 341 | Total Record : 3405

 149   150   151   152   153 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September Vol. 3 No. 8 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Agustus Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli Vol. 3 No. 6 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni Vol. 3 No. 5 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei Vol. 3 No. 4 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi April Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret Vol. 3 No. 2 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari Vol. 3 No. 1 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari Vol. 2 No. 12 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember Vol. 2 No. 11 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November Vol. 2 No. 10 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober Vol. 2 No. 9 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September Vol. 2 No. 8 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Agustus Vol. 2 No. 7 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli Vol. 2 No. 6 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni Vol. 2 No. 5 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei Vol. 2 No. 4 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi April Vol. 2 No. 3 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret Vol. 2 No. 2 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari Vol. 1 No. 1 (2023): JURNAL MEDIA AKADEMIK More Issue