cover
Contact Name
Kerisman Halawa
Contact Email
ojs.usmindonesia19@gmail.com
Phone
+6285297738787
Journal Mail Official
ojs.usmindonesia19@gmail.com
Editorial Address
ojs.usmindonesia19@gmail.com
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal ABDIMAS MUTIARA
ISSN : 27227758     EISSN : 27227758     DOI : -
Jurnal ABDIMAS MUTIARA diterbitkan oleh Program Studi : Sistem Informasi Fakutas Sains dan Teknologi Informasi Universitas Sari Mutiara Indonesia di Medan sebagai media untuk menyalurkan pemahaman tentang asfek - asfek multidisiplin ilmu bidang Teknologi, Kesehatan dan Sosial berupa hasil pengabdian kepada masyarakat. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret dan September. Redaksi menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain dari dosen, peneliti, mahasiswa maupun praktisi dengan ketentuan penulisan seperti tercantum pada halaman belakang (petunjuk untuk penulis). Naskah yang masuk akan dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,017 Documents
PENYULUHAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS KEHILANGAN BARANG PADA SAAT DI PARKIRAN PADA PENGGUNA JASA PARKIR DI KELURAHAN AUR Purba, Parlindungan; Rolando Marpaung; Yohanes Arman Andani Sarumaha; Putri Angelina Sadawa
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 3 No. 1 (2022): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (In Press)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring berkembangnya waktu dan juga diiringi perkembangan zaman kendaraan baik roda dua maupun empat merupakan hal yang hampir pasti dimiliki oleh setiap orang. Penggunaan jasa parkir telah menjadi hal yang umum dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kota-kota besar yang menghadapi masalah parkir yang semakin sulit. Saat ini, banyak orang mengandalkan tempat parkir yang disediakan oleh pelaku usaha parkir untuk memarkirkan kendaraan pribadi mereka. Namun, dalam beberapa kasus, sering terjadi kehilangan barang di dalam kendaraan yang diparkirkan, seperti laptop, gadget, atau barang berharga lainnya. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kehilangan Barang Pada Saat di Parkiran Pada Pengguna Jasa Parkir. tujun Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Untuk mengetahui Apa saja kendala dalam tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang diparkiran pada pengguna jasa parkir. Analisis data yang di gunakan dalam penulisan ini adalah analisis normatif empirispetugas parkir di Kelurahan Aur medan, menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan atau helm di area parkir. Hal ini disebabkan oleh klausula yang tertera pada tiket parkir yang menyatakan bahwa segala kehilangan atau kerusakan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan. Namun, jika pencurian kendaraan atau helm terjadi di hadapan petugas parkir, mereka akan bertanggung jawab untuk mengejar pelaku pencurian.Saran penulis untuk pelaku usaha parkir yaitu: pengelola parkir tidak diizinkan mencantumkan klausula baku yang melepaskan tanggung jawab atau mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen parkir.
Penyuluhan Hukum Tentang Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 76e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Polrestabes Medan Hutagalung, Maltus; Micael Jerico Damanik; Zeno Eruno Zalukhu; Restika Ndruru
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Penyuluhan hukum tentang peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pelanggaran pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Polrestabes Medan. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya peran kepolisian untuk memberikan hukuman pidana pelanggaran bagi korban yang mengalami kekerasan. Dalam hal pemberian perlindungan anak yang terkena kekerasan, alangkah lebih baiknya diperlukan perlindungan kepada anak-anak yang telah mengalami kekerasan tersebut. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pelanggaran kepada anak-anak secara baik dan benar. Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami peran kepolisian dalam hal memberi perlindungan kepada anak-anak yang mengalami kekerasan agar tercapai kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hukum diwilayah hukum Polrestabes Medan.
Penerapan Hukum Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Hutang Piutang Berdasarkan Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/Pn.Stb) Purba, Parlindungan; Dikki Saputra Saragih; Deslin Sinaga; Edo Van Houten Sidabuke
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Hutang Piutang Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Pengadilan Negeri Stabat. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya peran penegak hukum memberikan keadilan kepada terdakwa yang telah melakukan penipuan kepada orang lain. Dalam hal menindak perbuatan yang tidak benar tersebut, haruslah dibuktikan dengan apa yang ia lakukan kepada korban secara baik dan benar. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami peran penegak hukum untuk membuktikan perbuatan tindak pidana penipuan hutang piutang secara jelas. Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam peran penegak hukum seperti kepolisian kepada masyarakat kurang mampu agar tercapai kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hukum dalam Pengadilan Negeri Stabat.
Penyuluhan Hukum Tentang Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Di PKK Kelurahan Dwikora Marpaung, Rolando; Anderson Siringo-ringo; Sherhan; Elfrida Elisabeth Pane; Efendi Simanjuntak
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2020 pasal 14 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan yang sah dan/atau peraturan perundang- undangan yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan bersifat final”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan hak asuh anak pasca perceraian. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam putusan mengenai hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik individu, kondisi suatu gejala atau kelompok tertentu atau untuk mengetahui sebaran suatu gejala atau untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyara Kesimpulan Penetapan hak asuh anak akibat perceraian menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, bagi anak yang belum dewasa atau berusia di bawah 12 (dua belas) tahun merupakan hak ibu. Sementara bagi anak yang sudah dewasa, anak berhak memilih antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuh anaknya. mencakup tujuan PKM (pengabdian kepada masyarakat), metode PKM, hasil PKM, dan kesimpulan dari pengabdian secara singkat dan jelas. Jumlah kata yang ditetapkan dalam penulisan abstrak tidak lebih dari 200 kata. Abstrak juga memuat kata kunci yang relevan dengan istilah yang umum diakui yang terkandung dalam artikel tersebut.
Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Kasus Penggelapan Barang pada Pemuda-Pemudi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Medan Siringo-ringo, Anderson; Rolando Marpaung; Muzwar Irawan
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyuluhan hukum mengenai penggelapan barang di kalangan pemuda-pemudi, khususnya di dalam organisasi GMKI Cabang Medan, sangat penting untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya tindak pidana yang merugikan banyak pihak. Pemahaman yang baik tentang hukum akan membantu anggota untuk selalu bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas serta kejujuran dalam setiap tindakan. Dengan melakukan upaya pencegahan yang tepat, diharapkan organisasi GMKI dapat terhindar dari praktik-praktik yang merugikan dan semakin memperkuat kepercayaan di antara anggotanya. Penyuluhan hukum yang rutin dan berkelanjutan akan sangat efektif dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari tindak pidana.
Edukasi Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Mesjid Al-Iklasiyah Sherhan, Sherhan; Muzwar Irawan; Jelita Purnama Sari Telaumbanua; Pretty Grace Harita
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap korban cabul yang mana korbannya adalah anak di bawah umur, dan untuk mengetahui, menganalisis penerapan hukum pembuktian terhadap pelaku tindak pidana cabul terhadap anak dibawah umur metode yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini ialah analisis deskriptif kualitatif dimana penulis menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi dari berbagai data berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang terjadi dilapangan. Untuk penegak hukum, penting untuk menentukan apakah seseorang bisa dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, meskipun ada kesalahan atau tidak. Pengabdian Kepada Masyarakat ini menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum lebih sering menggunakan bukti petunjuk dalam proses pembuktian. Bukti petunjuk tidak bisa digunakan sebagai alat bukti, tapi hanya bisa menjadi pendukung bagi alat bukti lainnya. Hakim mengandalkan keterangan saksi korban dalam kasus ini, namun saksi korban dianggap belum ahli dalam bidang hukum. Namun hakim seharusnya mempertimbangkan bukti-bukti yang ada serta mengikuti hati nuraninya ketika memberikan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Edukasi Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Pada Masyarakat Kelurahan Cinta Damai Irawan, Muzwar; Togar Sahat Manaek Sijabat; Trisna Fitriani Lase; Yulius Gulo
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Edukasi Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Pada Masyarakat Kelurahan Cinta Damai. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya peran penegakan hukum memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal pidana pembunuhan disertai kekerasan. Dalam hal perbuatan pidana pembunuhan yang dimana dilakukan dengan kekerasan secara Bersama-sama mengakibatkan banyaknya korban terhadap perbuatan tersebut. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami perbuatan tindak pidana pembunuhan yang sudah terjadi. Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam peran penegak hukum dalam hal memberikan rasa jera kepada pelaku terhadap perbuatan pembunuhan yang disertai kekerasan dikelurahan Cinta Damai agar tidak banyaknya korban.
Penyuluhan Hukum Tentang Peran Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Tindak Pidana di Kelurahan Labuhan Deli Sijabat, Togar Sahat Manaek; Anderson Siringo-ringo; Dameyanti Simamora; Salim Febriaman Zega
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyuluhan hukum yang efektif mengenai bantuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Kelurahan Labuhan Deli tentang hak-hak mereka dalam menghadapi tindak pidana. Melalui edukasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses yang adil terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi mereka, serta meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga bantuan hukum, pemerintah, tokoh masyarakat, dan aparat hukum, Kelurahan Labuhan Deli dapat menjadi contoh yang baik dalam penerapan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan pemberian bantuan hukum yang efektif bagi seluruh warganya.
Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Simanjuntak, Marihot; Rolando Marpaung; Wini Putri Lase; Iman Selvia Lase
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana memerlukan perhatian khusus dan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi fisik dan mental mereka. Di Polrestabes Medan, implementasi prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas telah berjalan dengan beberapa kendala, namun masih banyak ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pelatihan petugas dan peningkatan fasilitas yang ramah disabilitas. Penting bagi sistem peradilan Indonesia untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam proses hukum dan mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendampingan hukum, pemeriksaan medis yang mendalam, serta pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi adalah langkah-langkah penting untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif bagi semua pihak, termasuk penyandang disabilitas.
Penyuluhan Hukum Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Warga Jemaat HKBP Pagaran Nauli Medan Hutagalung, Maltus; Dikki Saputra Saragih; Michael Nobel Vebrianus Laia; Olivia Grasiana
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana adalah bagian integral dari sistem hukum yang adil dan berperikemanusiaan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, saksi dan korban diberikan hak perlindungan yang harus dipenuhi oleh negara dan lembaga terkait. Bagi warga jemaat HKBP Pagaran Nauli Medan, penyuluhan hukum yang efektif tentang hak-hak mereka sebagai saksi atau korban tindak pidana sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan perlindungan yang tersedia. Melalui pendekatan yang tepat dan kerja sama dengan berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi saksi dan korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum tanpa rasa takut atau terancam. Penyuluhan hukum yang berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat akan memperkuat peran serta jemaat dalam mewujudkan keadilan di lingkungan mereka.

Page 83 of 102 | Total Record : 1017