cover
Contact Name
Arif Fiandi
Contact Email
intelekcendikiawannusantara@gmail.com
Phone
+6285274823488
Journal Mail Official
ariffiandi03@gmail.com
Editorial Address
Jorong Nyiur, AGAM, Sumatera Barat
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara
ISSN : -     EISSN : 30464560     DOI : -
Core Subject : Education,
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara (JICN) adalah Jurnal Multi Disiplin Semua Bidang Ilmu sebuah publikasi yang melayani sebagai wadah bagi penelitian interdisipliner dan kolaboratif di berbagai bidang ilmu. Jurnal ini memperoleh keunggulan dengan mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu sosial, hukum, pertanian, pendidikan, ekonomi, manajemen, sejarah, komputer, kesehatan, sains alam, ilmu sosial, bahasa, humaniora, dan ilmu lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,569 Documents
Hubungan antara Ilmu Kedokteran Forensik dengan Proses Pembuktian Perkara Pidana Henny Setiawan; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembuktian merupakan salah satu tahapan terpenting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Dalam perkembangannya, pembuktian tidak hanya mengandalkan keterangan saksi dan alat bukti konvensional, tetapi juga didukung oleh ilmu pengetahuan, salah satunya ilmu kedokteran forensik. Ilmu kedokteran forensik membantu aparat penegak hukum mengungkap fakta-fakta hukum melalui pemeriksaan medis terhadap korban, tersangka, maupun barang bukti biologis. Hasil pemeriksaan tersebut, seperti Visum et Repertum dan keterangan ahli, memiliki nilai penting dalam mendukung proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara ilmu kedokteran forensik dengan proses pembuktian perkara pidana serta mengkaji kedudukan hasil pemeriksaan forensik sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ilmu kedokteran forensik memiliki hubungan yang erat dengan proses pembuktian perkara pidana karena mampu memberikan bukti ilmiah yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kaidah Fiqih tentang Pakaian dan Etika Pergaulan dalam Mewujudkan Budaya Islami di Lembaga Pendidikan Aisyah Aisyah; Sultan Haerun; Nurul Ilmi; Abdul Fattah
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan mengkaji implementasi kaidah fiqih mengenai pakaian dan etika pergaulan dalam lembaga pendidikan berdasarkan perspektif hukum Islam. Lembaga pendidikan memiliki peran strategis tidak hanya dalam mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik, tetapi juga membentuk karakter melalui internalisasi nilai-nilai Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai literatur klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan fiqih, pendidikan Islam, dan etika Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa aturan berpakaian dan etika pergaulan dalam Islam berkaitan erat dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah), terutama dalam menjaga agama, kehormatan, moralitas, dan kemaslahatan sosial. Implementasinya di lembaga pendidikan dapat diwujudkan melalui kebijakan berpakaian yang sesuai syariat, pembiasaan komunikasi santun, keteladanan pendidik, serta penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam. Di era globalisasi, tantangan budaya digital menuntut lembaga pendidikan untuk tidak hanya menegakkan aturan formal, tetapi juga membangun kesadaran peserta didik terhadap makna filosofis di balik aturan tersebut. Dengan demikian, penerapan kaidah fiqih mengenai pakaian dan etika pergaulan berkontribusi dalam mewujudkan budaya pendidikan yang religius, disiplin, dan berakhlak mulia.
Sejarah Awal Pembaharuan Dalam Islam Rukaeni Rukaeni; Saat Bin Abi Wakas; Sultan Haerun; Tri Asriani; Bahaking Rama
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini membahas sejarah awal pembaharuan (tajdid) dalam Islam dengan menitikberatkan pada kondisi umat Islam sebelum lahirnya gerakan pembaharuan. Pembahasan difokuskan pada empat aspek utama, yaitu kondisi sosial keagamaan, sosial politik dan pemerintahan, sosial ekonomi, serta hubungan internasional yang menjadi latar belakang munculnya gerakan tajdid. Penulisan makalah bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam serta menjelaskan urgensi pembaharuan sebagai upaya membangkitkan kembali kejayaan peradaban Islam. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kemunduran umat Islam dipengaruhi oleh faktor internal, seperti menguatnya budaya taklid, melemahnya tradisi ijtihad, rendahnya kualitas kepemimpinan, fragmentasi politik, dan menurunnya produktivitas ekonomi, serta faktor eksternal berupa kolonialisme Barat yang memperlemah kedaulatan politik, ekonomi, pendidikan, dan hubungan internasional dunia Islam. Kondisi tersebut mendorong lahirnya gerakan pembaharuan yang menekankan pemurnian ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, pembukaan kembali pintu ijtihad, reformasi pendidikan, penguatan persatuan umat, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, pembaharuan dalam Islam merupakan respons terhadap tantangan zaman sekaligus ikhtiar untuk mengembalikan dinamika peradaban Islam agar mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip ajaran Islam.
Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Mutiara Khairani Ummah; Azzahratul Hasanah; Wahyuni Fadila Putri; Dinda Yolanda Putri
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan terhadap motivasi belajar mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Manajemen, dengan sampel sebanyak 49 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan aplikasi SmartPLS 4 melalui pengujian outer model, inner model, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Pengujian hipotesis menunjukkan nilai Original Sample sebesar 0,743, nilai T-Statistics sebesar 8,293, dan nilai P-Values sebesar 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa. Selain itu, nilai R-Square sebesar 0,551 menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan mampu menjelaskan 55,1% variasi motivasi belajar mahasiswa, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Dengan demikian, semakin baik kemampuan mahasiswa dalam mengelola keuangan, maka semakin tinggi pula motivasi belajar yang dimiliki.
Dasar Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Dunia Islam: Kajian Konseptual dan Urgensinya Nur Aida; Sulhikmah Sulhikmah; Mujairil Mujairil; Sandi Ibnu Syam; Rusli Malli; Bahaking Rama
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islam diturunkan sebagai petunjuk universal yang dituntut mampu berdialog dengan setiap zaman, namun sejarah peradaban Islam mencatat kemunduran setelah masa keemasan abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, ditandai dengan taqlid yang kaku dan anggapan tertutupnya pintu ijtihad. Penelitian ini mengkaji kerancuan pemahaman yang meluas antara pembaharuan Islam yang sah (tajdid/islah/tathwir) dengan perubahan menyimpang yang mengubah pokok akidah. Dengan metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif, sumber primer berupa Al-Qur'an dan Hadis serta sumber sekunder berupa karya ulama klasik dan kontemporer dianalisis secara deskriptif melalui analisis isi tematik meliputi definisi, konsep dasar, latar belakang historis, dan urgensi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembaharuan dalam Islam bukanlah mengubah ketentuan syariat yang mutlak, melainkan memurnikan pemahaman agama dari unsur yang tidak berdasar, mengembangkan metode penerapan syariah sesuai konteks zaman, serta membuka kembali ruang ijtihad kolektif untuk masalah baru, dengan tetap menjaga akidah, rukun Islam, dan ijma' ulama sebagai batas mutlaknya. Gerakan ini didorong oleh faktor internal berupa kekakuan pemikiran dan terhentinya ijtihad, serta faktor eksternal berupa kolonialisme dan tantangan kemajuan peradaban Barat, dan dipelopori tokoh seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Rida. Pembaharuan ini tetap mendesak dilakukan untuk menjawab tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembalikan martabat umat Islam, meluruskan pemahaman kaku yang memicu ekstremisme, serta mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Bagaimana Kedudukan Dokter Forensik dalam Proses Penyidikan Suatu Tindak Pidana? Industrial Indra Gunawan; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kedudukan dokter forensik dalam proses penyidikan tindak pidana memiliki peranan yang sangat penting sebagai pihak yang memberikan keterangan ahli berdasarkan ilmu kedokteran forensik untuk membantu aparat penegak hukum mengungkap suatu peristiwa pidana secara objektif dan ilmiah. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, keberadaan dokter forensik menjadi salah satu unsur penting dalam proses pembuktian, terutama pada tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka berat, kekerasan seksual, maupun tindak pidana lainnya yang memerlukan pemeriksaan medis. Hasil pemeriksaan dokter forensik yang dituangkan dalam bentuk Visum et Repertum merupakan alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, dokter forensik juga dapat memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan guna menjelaskan hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dokter forensik dalam proses penyidikan tindak pidana, mengetahui dasar hukum yang mengatur peran dokter forensik, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter forensik berkedudukan sebagai ahli yang independen dan tidak memihak dalam proses penyidikan. Perannya tidak hanya sebatas melakukan pemeriksaan terhadap korban atau jenazah, tetapi juga memberikan analisis ilmiah yang menjadi dasar bagi penyidik dalam menentukan adanya unsur tindak pidana, penyebab kematian, waktu kematian, mekanisme luka, hingga identifikasi korban. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah dokter forensik di beberapa daerah, minimnya fasilitas laboratorium forensik, serta kurang optimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan tenaga medis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar fungsi dokter forensik dalam proses penyidikan dapat berjalan secara efektif sehingga mendukung terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan penegakan hukum yang berlandaskan bukti ilmiah
Menjawab Tantangan Pendidikan Islam Melalui Pendekatan Kaidah Fiqih M. Ridhwan Hamzah; Sulhikmah Sulhikmah
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan Islam di abad ke-21 menghadapi ujian mendasar: pemisahan tajam antara ilmu agama dan ilmu umum, pola pembelajaran yang kaku, pergeseran standar moral, serta kesenjangan antara teori yang diajarkan dengan realitas kehidupan bermasyarakat. Di tengah kompleksitas tersebut, kaidah fiqih yang dirumuskan para ulama dari dalil Al-Qur’an dan Hadis hadir sebagai kerangka kerja metodologis yang luwes namun tetap berpegang teguh pada prinsip syariat. Tulisan ini bertujuan menjabarkan hakikat keterkaitan antara pendidikan Islam dan kaidah fiqih, memetakan tantangan masa kini, serta menyusun model penerapan kaidah fiqih dalam sistem pendidikan. Melalui kajian kepustakaan dengan analisis deskriptif-kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa kaidah seperti al-umuru bi maqasidiha (segala perkara dinilai dari tujuannya), la dharara wa la dhirara (tidak boleh menimbulkan kerusakan), al-‘adah muhakkamah (kebiasaan umum dijadikan pegangan hukum), serta prinsip kemudahan dan keseimbangan mampu menjadi landasan menyusun kurikulum yang terpadu, cara mengajar yang manusiawi, serta penguatan karakter yang selaras dengan perkembangan zaman. Penerapan kaidah fiqih bukanlah upaya mengubah ajaran agama, melainkan mengembalikan pendidikan Islam pada hakikatnya: mewujudkan kesejahteraan manusia sesuai tujuan utama syariat (maqashid syariah).
Peran Metodologi Penelitian dalam Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Muammar Khaddafi; Sahrul Hamdi; Pipi Aulia; hairunnisa hairunnisa; ita afriani
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Analisis laporan keuangan merupakan salah satu proses penting dalam menilai kondisi keuangan, kinerja, serta prospek suatu perusahaan. Hasil analisis yang akurat sangat dipengaruhi oleh penggunaan metodologi penelitian yang tepat. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peran metodologi penelitian dalam mendukung proses analisis laporan keuangan perusahaan serta menunjukkan pentingnya pemilihan metode penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji berbagai buku, jurnal ilmiah, dan sumber referensi yang berkaitan dengan metodologi penelitian dan analisis laporan keuangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis, serta interpretasi hasil penelitian sehingga menghasilkan informasi yang valid, reliabel, dan objektif. Penerapan metodologi penelitian yang sistematis memungkinkan peneliti mengidentifikasi kondisi keuangan perusahaan melalui analisis rasio keuangan, analisis tren, analisis horizontal dan vertikal, serta berbagai teknik analisis lainnya. Selain itu, metodologi penelitian juga berperan dalam meminimalkan kesalahan pengambilan kesimpulan dan meningkatkan kualitas rekomendasi yang diberikan kepada pihak manajemen, investor, kreditur, maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, metodologi penelitian menjadi landasan utama dalam menghasilkan analisis laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi maupun strategi bisnis.
Urgensi Pengaturan Keterlibatan Ahli Forensik Dalam Olah Tempat Kejadian Perkara Sebagai Upaya Penguatan Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Wihelmus Asal Brahi Kamis; Rinsan Maratur Hutapea; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong transformasi sistem pembuktian pidana dari pendekatan konvensional menuju pemanfaatan scientific evidence sebagai instrumen utama dalam mengungkap kebenaran materiil. Dalam konteks tersebut, keterlibatan ahli forensik pada tahap olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) menjadi faktor yang menentukan kualitas identifikasi, pengamanan, dan preservasi barang bukti sejak awal penyidikan. Kendati demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur secara tegas mengenai kewajiban, ruang lingkup, maupun mekanisme pelibatan ahli forensik dalam pelaksanaan olah TKP. Kekosongan pengaturan tersebut menyebabkan pemanfaatan ilmu forensik masih bergantung pada diskresi penyidik, sehingga berpotensi menimbulkan kontaminasi, kerusakan, atau hilangnya nilai pembuktian barang bukti ilmiah yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas proses pembuktian pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai keterlibatan ahli forensik dalam olah Tempat Kejadian Perkara, mengidentifikasi kelemahan pengaturan yang berlaku, serta merumuskan konsep pengaturan yang ideal sebagai upaya memperkuat sistem pembuktian pidana di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai keterlibatan ahli forensik dalam hukum acara pidana masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan fungsi ahli forensik sebagai bagian dari pelaksanaan olah TKP. KUHAP hanya memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli tanpa menetapkan parameter mengenai waktu pelibatan, klasifikasi perkara, standar penanganan barang bukti, maupun mekanisme chain of custody. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum terjaminnya integritas scientific evidence sejak tahap awal penyidikan. Penelitian ini menawarkan konsep pembaruan hukum berupa pengaturan kewajiban pelibatan ahli forensik pada tindak pidana tertentu yang memerlukan pembuktian ilmiah, pembentukan standar olah TKP berbasis ilmu forensik, penguatan prinsip chain of custody, pengaturan mekanisme koordinasi antara penyidik dan ahli forensik, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan barang bukti. Reformulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembuktian, memperkuat pencapaian kebenaran materiil, serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih objektif, akuntabel, dan berkeadilan.
Peran Visum Et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayan: Analisis Kasus Penganiayan terhadap Anak (Kasus Nizam Sukabumi) Fifi Defianti; Muhammad Naufal Fawwazen P; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak memerlukan metode pembuktian yang tepat untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan hasil berupa luka atau kematian. Penelitian ini menganalisis kedudukan serta fungsi Visum et Repertum (VeR) sebagai alat bukti sah dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan anak, dengan studi fokus pada kasus penganiayaan Nizam di Sukabumi. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, penelitian ini menelaah bagaimana temuan medikolegal dikorelasikan dengan unsur-unsur delik pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Visum et Repertum (VeR) bertindak sebagai alat bukti surat sekaligus keterangan ahli yang menjadikan bukti fisik (corpus delicti) yang rentan untuk berubah. Dalam kasus Nizam Sukabumi, analisis terhadap rekam medis forensik pada Visum et Repertum (VeR)  khususnya mengenai variasi tingkat penyembuhan luka serta trauma pada organ dalam, menjadi alat yang sangat penting untuk membuktikan adanya pola kekerasan yang berulang (syndrome penganiyaan anak), mematahkan alibi kecelakaan dari pelaku, serta memastikan keterkaitan antara tindakan fisik dan kematian korban. Eksistensi Visum et Repertum (VeR)  memberikan dasar yang objektif bagi hakim dalam membangun keyakinan (pembuktian negatif) guna memberikan sanksi pidana yang adil.