cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sumardi Efendi
Contact Email
fanshurinstitute@gmail.com
Phone
+6285260083890
Journal Mail Official
fanshurinstitute@gmail.com
Editorial Address
Jl. Daud Dariah Komplek Perumahan Cinta Kasih Paya Peunaga Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat – Indonesia, Kode Pos 23687
Location
Kab. aceh barat,
Aceh
INDONESIA
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by FANSHUR INSTITUTE
ISSN : 30468949     EISSN : 30468957     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora merupakan Jurnal yang diterbitkan 3 (tiga) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari, Juni dan Oktober oleh FANSHUR INSTITUTE: Research and Knowledge Sharing in Aceh. Sebagai jurnal multidisiplin nasional yang mencakup berbagai isu dalam kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora, menerima tulisan hasil kajian dan penelitian dari para peneliti, dosen dan mahasiswa dalam bidang kajian meliputi: 1. Hukum, 2. Ekonomi, 3. Psikologi, 4. Komunikasi, 5. Seni dan Budaya, 6. Sosial dan Politik, 7. Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran konseptual dan hasil penelitian yang telah dicapai.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 69 Documents
 3   4   5   6   7 
Hubungan Tingkat Kecemasan Dengan Tingkat Kesepian Pada Remaja: Studi Kasus Di SMP Nusantara Plus Anidya, Vinca; Kusmawati, Ati
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v3i1.418

Abstract

Masalah kesehatan mental remaja seperti kecemasan dan kesepian menjadi isu signifikan yang kerap luput dari perhatian, padahal keduanya berpotensi mengganggu perkembangan psikososial remaja, termasuk dalam konteks pendidikan formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat kecemasan dengan tingkat kesepian pada remaja siswa kelas VIII di SMP Nusantara Plus, Kota Tangerang Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Sampel berjumlah 114 responden yang dipilih dari populasi 160 siswa menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan adalah Zung Self-Rating Anxiety Scale (SAS) untuk mengukur kecemasan dan UCLA Loneliness Scale untuk mengukur kesepian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar remaja di SMP Nusantara Plus memiliki tingkat kecemasan sedang, dengan jumlah sebanyak 55 responden (48,2%). Hal ini menunjukkan bahwa kecemasan masih tergolong pada tingkat yang ringan bagi mayoritas remaja dalam konteks penelitian ini. Serta mayoritas responden juga mengalami tingkat kesepian sedang, yaitu sebanyak 50 responden (43,9%). Hasil analisis data korelasi Spearman menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara tingkat kecemasan dan kesepian dengan nilai koefisien korelasi sebesar ρ = 0.814 dan signifikansi p = 0.000 (p < 0.05), yang berarti semakin tinggi tingkat kecemasan, maka semakin tinggi pula tingkat kesepian yang dirasakan remaja. Penelitian ini menegaskan pentingnya deteksi dini dan intervensi kesehatan mental di lingkungan sekolah guna meningkatkan kesejahteraan psikososial remaja.
Analisis Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Bagi Pengembangan Kapasitas Mahasiswa FISIP USU Tahun 2023-2024 Ginting, Gatri Janiti Kosagi Br; Thamrin, Husni
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v3i1.431

Abstract

Program Magang dan Studi Independen Bersertfikan merupakan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka percepatan persiapan kerja untuk mahasiswa di seluruh Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapasitas mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) melalui Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) pada tahun ajaran 2023-2024. Program MSIB merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri melalui pengalaman belajar di luar kelas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MSIB secara penting meningkatkan soft skill mahasiswa, termasuk keterampilan komunikasi, kerja sama tim, dan kepemimpinan. Selain itu, keterlibatan dalam program ini juga membantu mahasiswa membangun jaringan profesional dan memahami dinamika dunia kerja. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa program MSIB berkontribusi positif terhadap kesiapan mahasiswa dalam menghadapi tantangan di dunia kerja, serta meningkatkan kualitas lulusan yang lebih kompetitif di pasar kerja.
Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan melalui Etika Kerja Islami dan Kepuasan Kerja pada Bank Aceh Syariah Rizqy, Irhas; Ibrahim, Azharsyah; Syahputra, Hendra
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v3i1.433

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam pengaruh dari Budaya Organisasi  terhadap Kinerja melalui Etika Kerja Islami dan Kepuasan Kerja Islami sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunaan metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dengan membagikan kuesioner dengan menggunakan instrumen angket yang disebarkan kepada karyawan PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Utama dengan sampel sebanyak 110 orang. Metode analisis yang digunakan adalah analisis SEM-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja; (2) budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika kerja islami; (3) budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja; (4) etika kerja islami berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja; (5) kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (6) budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja melalui etika kerja islami; (7) budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja melalui kepuasan kerja pada PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Utama.
Trasnformasi Digital Pendaftaran Tanah sebagai Langkah Strategis Mewujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Febriyanti, Nasab Sabrina; Insanidya, Safira Embun; Khamsa, Utami Okta; Firliana, Salsabila; Fikri, Muhammad Adymas Hikal
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v3i1.443

Abstract

Digitalisasi pendaftaran tanah di Indonesia merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum hak atas tanah di tengah kompleksitas sejarah pertanahan, keberagaman rezim hak, serta masih banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar. Transformasi ini mencakup penerapan sertipikat elektronik, digitalisasi buku tanah dan surat ukur, pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG), peta kadaster digital, registri elektronik, serta layanan pertanahan berbasis daring. Modernisasi ini bertujuan menciptakan administrasi pertanahan yang lebih akurat, transparan, aman, dan mudah diakses. Digitalisasi mampu meningkatkan kualitas data melalui penyimpanan terpusat, autentikasi dokumen menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan jejak audit digital yang mencegah manipulasi. Integrasi SIG memperjelas batas bidang tanah secara spasial sehingga mampu meminimalkan tumpang tindih klaim yang selama ini menjadi sumber utama sengketa. Namun, implementasi digitalisasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketimpangan infrastruktur, kerusakan dan ketidakteraturan dokumen lama, ancaman keamanan siber, belum harmonisnya regulasi mengenai kekuatan pembuktian sertipikat elektronik, serta keterbatasan literasi digital masyarakat dan aparatur. Tantangan sosial misalnya keberadaan hak adat, kepemilikan informal, dan batas fisik lahan yang belum pasti juga memerlukan pendekatan partisipatif dan mekanisme verifikasi lapangan. Agar digitalisasi benar-benar meningkatkan kepastian hukum, diperlukan kerangka kebijakan terpadu yang mencakup harmonisasi regulasi, peningkatan infrastruktur, penguatan keamanan data, peningkatan kapasitas SDM, serta penyediaan layanan hibrida. Dengan tata kelola yang baik, digitalisasi pendaftaran tanah berpotensi besar menciptakan sistem pertanahan yang modern, transparan, dan mampu menjamin kepastian hak atas tanah secara berkelanjutan.
Analisis Yuridis Acara Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Putusan Nomor 124/G/2025/PTUN.JKT Studi Kasus KPU Lombok Timur vs KPU RI Daniera, Keisha; R, Yoana Ikhlas Zahra; Foessy, Frilla Erita
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v3i1.455

Abstract

Negara hukum erat kaitannya dengan konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah paham yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara untuk tujuan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan warga negara di mana pemilihan umum yang luber-jurdil menjadi wujud nyata kedaulatan rakyat dan legitimasi kekuasaan yang sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 124/G/2025/PTUN.JKT terkait pelantikan anggota KPU Lombok Timur yang masih tercatat di partai, dengan menelaah literatur hukum dan data sekunder. Putusan ini mengabulkan gugatan Zainul Muttaqin yang membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 245 Tahun 2025 tentang pemberhentian tetap anggota KPU Kabupaten Lombok Timur karena proses pemeriksaan etik DKPP dan tindak lanjut KPU dinilai tidak memenuhi standar prosedur yang seharusnya. Analisis kewenangan lembaga negara menunjukkan bahwa KPU memiliki peran administratif, DKPP menjalankan fungsi etik, dan PTUN berfungsi sebagai pengawas legalitas keputusan administratif, di mana KPU tidak boleh hanya menerima putusan DKPP tanpa memastikan prosedur administrasi negara yang benar. Pengadilan menemukan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), meliputi asas legalitas, kepastian hukum, keadilan dan proporsionalitas, kecermatan, serta asas audi et alteram partem karena tidak memberikan ruang pembelaan yang memadai dan pemeriksaan yang tidak lengkap. Putusan ini menegaskan bahwa kewenangan lembaga penyelenggara pemilu harus dilaksanakan secara terintegrasi sesuai peraturan yang berlaku dengan menerapkan AAUPB sebagai dasar pertimbangan hukum, serta memperkuat peran PTUN sebagai pengawas keabsahan keputusan administratif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak bagi penyelenggara pemilu.
Kompetensi Absolut Dari Sudut Pandang PTUN Terhadap Putusan No.9/G/2023/PTUN.SMD Handoko, Bimo Putra; Setiawan, Budi; Yusron, Rify Noval; Ghalbi, Seven Octo
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v3i1.456

Abstract

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang berpotensi melanggar hak-hak warga negara. Penelitian ini membahas kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan menganalisis Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.SMD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Kompetensi absolut PTUN didasarkan pada kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang objeknya berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan merupakan tindakan hukum administrasi negara yang menjadi kewenangan PTUN untuk menguji legalitas dan prosedur penerbitannya, bukan mengenai sengketa kepemilikan tanah yang menjadi ranah Peradilan Umum. Dalam Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.SMD, Majelis Hakim membatalkan empat Sertifikat Hak Guna Bangunan karena terbukti penerbitan sertipikat tersebut melanggar prosedur administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 31 PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 36 serta Pasal 73, 74, dan 134 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 terkait ketidaksesuaian data fisik dan tidak dilakukannya pengukuran ulang pada pemisahan bidang tanah. Penelitian ini menemukan bahwa kompetensi absolut PTUN mencakup pengujian terhadap keabsahan penerbitan sertipikat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, dengan fokus pada aspek legalitas prosedural dan substansial, sehingga PTUN berfungsi tidak hanya sebagai penguji formalitas tetapi juga sebagai penjaga legalitas tindakan pemerintah dalam mewujudkan prinsip negara hukum.
Emansipasi Perempuan Bali di Tengah Cengkeraman Adat Patriarki: Analisis Feminisme Putri, Prajna Widya; Kamala, Luh De Ayu Bunga
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v3i1.469

Abstract

Isu kesetaraan gender masih menjadi persoalan yang relevan untuk dikaji, khususnya dalam konteks masyarakat yang memiliki sistem adat patriarkal yang kuat seperti di Bali. Dalam beberapa dekade terakhir, perempuan Bali menunjukkan peningkatan partisipasi di bidang pendidikan, ekonomi, dan ruang publik sebagai bagian dari proses emansipasi. Namun demikian, kemajuan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan dalam struktur adat yang masih berlandaskan sistem patrilineal serta konsep purusha dan pradana, yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan gender yang dialami perempuan Bali dalam struktur adat patriarki serta mengkaji fenomena tersebut melalui perspektif feminisme. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Data dianalisis menggunakan analisis konten dan analisis deskriptif untuk memahami pola ketimpangan gender dan relasi kuasa yang bekerja dalam masyarakat Bali. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun perempuan Bali telah berdaya di ranah modern, sistem adat patriarki masih membatasi akses perempuan terhadap hak waris, pengambilan keputusan adat, dan pengakuan atas kontribusi ekonomi, khususnya kerja domestik. Melalui perspektif feminisme liberal, radikal, dan Marxis, penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan gender di Bali bersifat struktural dan dilegitimasi oleh nilai budaya serta sistem sosial yang mengakar. Meskipun demikian, kajian ini juga menunjukkan adanya praktik resistensi dan negosiasi yang dilakukan perempuan Bali melalui kesadaran kritis, aktivisme, dan solidaritas sosial. Dengan demikian, emansipasi perempuan Bali merupakan proses dinamis yang terus berlangsung di tengah tarik-menarik antara modernitas dan kekuatan adat patriarki.
Model Power-Sharing Swiss: Kajian Pemerintahan dan Hukum Konstitusi terhadap Representasi Multietnis dan Linguistik Ristala, Harky; Iqbal, Firdaus Muhamad
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v3i1.471

Abstract

Swiss merupakan salah satu contoh paling menonjol dari negara multietnis dan multilinguistik yang berhasil menjaga stabilitas politik melalui model power-sharing yang terinstitusionalisasi secara kuat dalam kerangka hukum konstitusional dan praktik pemerintahan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana interaksi antara desain hukum konstitusi, federalisme linguistik, prinsip kolegialitas, serta mekanisme demokrasi langsung membentuk sistem pembagian kekuasaan yang inklusif dalam pemerintahan Swiss, khususnya pada tingkat Dewan Federal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif dengan studi kepustakaan melalui analisis dokumen hukum, konstitusi, literatur akademik, dan sumber kebijakan resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan empat bahasa nasional, larangan diskriminasi berbasis bahasa, serta prinsip subsidiaritas menciptakan fondasi hukum yang menjamin kesetaraan antar komunitas linguistik. Prinsip kolegialitas dan penerapan magic formula dalam Dewan Federal berfungsi sebagai mekanisme konsosiasional yang mencegah dominasi mayoritas dan menjaga keseimbangan representasi politik. Efektivitas model ini diperkuat oleh demokrasi langsung dan kewajiban evaluasi kebijakan sebagaimana diatur dalam Konstitusi Swiss. Lebih jauh, sistem konsensus Swiss terbukti mampu mengintegrasikan kelompok minoritas linguistik, termasuk komunitas penutur bahasa Romansh, ke dalam struktur politik dan hukum negara secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa power-sharing di Swiss bukan sekadar praktik politik, melainkan fondasi hukum institusional yang relevan sebagai rujukan bagi negara multikultural lainnya.
Catcalling dan Humor Seksis sebagai Bentuk Kekerasan Simbolik Pada Perempuan di Ruang Publik Saraswati, Ni Kadek Anggie Shreepadma; Maheswari, Ni Putu Radharani Angelina; Dewi, Ni Komang Yuliani Satriya
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v3i1.476

Abstract

Catcalling dan humor seksis masih sering dipersepsikan sebagai candaan atau bentuk interaksi sosial yang wajar, meskipun berbagai temuan menunjukkan bahwa praktik tersebut menimbulkan dampak serius terhadap rasa aman dan kondisi psikologis perempuan di ruang publik. Normalisasi terhadap pelecehan verbal dan simbolik ini mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kekerasan simbolik, sehingga penting untuk dikaji secara kritis, terutama di tengah meningkatnya perhatian terhadap kekerasan berbasis gender dan perluasan definisi kekerasan seksual dalam regulasi nasional. Penelitian ini memiliki keistimewaan dengan mengintegrasikan konsep kekerasan simbolik. Dalam kerangka pemikiran Pierre Bourdieu, fenomena seperti catcalling dan humor seksis dapat dianalisis sebagai praktik simbolik yang bekerja secara halus melalui bahasa, habitus, dan relasi kuasa yang telah terlegitimasi secara sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research) melalui telaah sistematis terhadap buku dan artikel jurnal ilmiah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis catcalling dan humor seksis sebagai bentuk kekerasan simbolik terhadap perempuan di ruang publik serta mengkaji dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik tersebut berperan dalam mereproduksi ketimpangan gender secara halus dan berulang, sehingga penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kritis masyarakat, memperkaya kajian sosiologis dan gender, serta menjadi dasar bagi upaya edukasi dan perumusan kebijakan publik guna menciptakan ruang publik yang lebih aman dan setara bagi perempuan.

Page 7 of 7 | Total Record : 69

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 1 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 1 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3 (2024): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2 (2024): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1 (2024): CALL FOR PAPER