cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sumardi Efendi
Contact Email
fanshurinstitute@gmail.com
Phone
+6285260083890
Journal Mail Official
fanshurinstitute@gmail.com
Editorial Address
Jl. Daud Dariah Komplek Perumahan Cinta Kasih Paya Peunaga Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat – Indonesia, Kode Pos 23687
Location
Kab. aceh barat,
Aceh
INDONESIA
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by FANSHUR INSTITUTE
ISSN : 30468949     EISSN : 30468957     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora merupakan Jurnal yang diterbitkan 3 (tiga) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari, Juni dan Oktober oleh FANSHUR INSTITUTE: Research and Knowledge Sharing in Aceh. Sebagai jurnal multidisiplin nasional yang mencakup berbagai isu dalam kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora, menerima tulisan hasil kajian dan penelitian dari para peneliti, dosen dan mahasiswa dalam bidang kajian meliputi: 1. Hukum, 2. Ekonomi, 3. Psikologi, 4. Komunikasi, 5. Seni dan Budaya, 6. Sosial dan Politik, 7. Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran konseptual dan hasil penelitian yang telah dicapai.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 54 Documents
 2   3   4   5   6 
Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perizinan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Kebebasan Beragama Tajmila, Tajmila; Syahwan, Akhmad; Aditya, Muhammad Dzikra Shandi; Rafi, Prayoga Abdul; Rahman, Muhammad; Muzakir, Yunus
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v2i2.263

Abstract

Kebebasan beragama merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 29 ayat (2). Salah satu manifestasi dari kebebasan tersebut adalah hak untuk mendirikan rumah ibadah. Namun, dalam prakteknya, pendirian rumah ibadah sering kali menemui hambatan administratif, khususnya bagi kelompok agama minoritas. Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan mekanisme perizinan yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, yang mensyaratkan dukungan masyarakat serta rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Ketentuan ini dalam praktiknya kerap menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam proses perizinan pendirian rumah ibadah, serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum pemerintah daerah apabila terjadi hambatan administratif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam perizinan rumah ibadah harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara, seperti asas kepastian hukum, non diskriminasi, dan akuntabilitas. Ketika pemerintah daerah lalai atau tidak menjalankan kewenangannya secara benar, maka dapat dikenakan tanggung jawab hukum administrasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap regulasi yang ada serta penguatan kapasitas institusi pemerintah daerah agar dapat menjamin terpenuhinya hak konstitusional atas kebebasan beragama secara adil dan merata.
Air Hujan Perspektif Al-Qur’an: Analisis Penafsiran Tafsir Ilmi Kemenag Riyadi, Ahmad Didi; Baihaqi, Muhammad Ahda; Jahrani, Jahrani; Ramadhan, Syahri; Mujahid, Ahmad
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v2i2.273

Abstract

Artikel ini membahas bagaimana isyarat ilmiah yang ada dalam penafsiran tafsir Ilmi kemenag yang berfokus pada kajian tentang Air Hujan perspektif Al-Qur’an. Artikel ini berusaha mengeksplorasi makna Air hujan bukan hanya dari segi spiritual tapi juga berdasarkan isyarat ilmiah yang terkandung dalam Al-Qur’an. Studi ini menjelaskan bagaimana tafsir Ilmi kemenag menafsirkan ayat berkaitan dengan Air hujan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman spritual dan ilmiah tentang Air hujan, serta memberikan gambaran bagaimana penafsiran kemenag terhadap air hujan.
Konflik Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Para Mufassir Arief, Muhammad
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v2i2.287

Abstract

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia sekaligus bentuk ibadah yang menyempurnakan keimanan. Namun, dalam praktiknya, pernikahan tidak lepas dari dinamika konflik antara suami dan istri yang dapat memengaruhi stabilitas rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran para mufassir, baik klasik maupun kontemporer, terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan konflik pernikahan serta solusi yang ditawarkan. Metode yang digunakan adalah tematik (maudhu’i) dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dalam pernikahan menurut para mufassir harus diselesaikan secara damai dan bijaksana. Peran hakam sebagai penengah sangat ditekankan dalam penyelesaian konflik. Quraish Shihab menambahkan bahwa apabila jalan damai tetap tidak tercapai meskipun melalui peran hakam, maka perceraian merupakan opsi damai yang dapat diambil. Diskusi ini menunjukkan pentingnya musyawarah, kesabaran, dan sikap saling memaafkan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Solusi yang ditawarkan para mufassir sangat relevan dalam membangun pernikahan yang harmonis dan berkeadilan.
Strategi Pengelolaan BUMG Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Gampong Sawang Ba’u Kamaruddin, Kamaruddin; Habibi, Khairul; Riyanti, Riyanti
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v2i2.288

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Gampong Sawang Ba’u, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Pembentukan BUMG di wilayah ini merupakan bagian dari upaya untuk menggali potensi ekonomi lokal serta menurunkan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Selatan terus mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2020, yang menunjukkan adanya potensi keberhasilan program-program ekonomi berbasis gampong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan BUMG di Gampong Sawang Ba’u dilaksanakan melalui empat tahapan manajerial, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Secara umum, pengelolaan BUMG telah berjalan secara transparan dan partisipatif, dengan pelibatan masyarakat dalam proses musyawarah dan pelaporan keuangan yang terbuka. Namun demikian, efektivitas BUMG dalam meningkatkan ekonomi masyarakat belum optimal, karena dampaknya masih terbatas pada sebagian pelaku usaha tertentu dan belum merata dirasakan oleh seluruh warga gampong
Analisis Semantik terhadap Ayat-Ayat Sosial dalam Tafsir Yunan Yusuf Riyadi, Ahmad Didi; Bashori, Bashori
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v2i3.332

Abstract

Tafsir merupakan salah satu bentuk usaha intelektual untuk memahami pesan-pesan Al-Qur’an, termasuk di dalamnya ayat-ayat sosial yang mengandung nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan solidaritas. Tafsir Yunan Yusuf sebagai salah satu tafsir kontemporer menampilkan pendekatan yang unik dalam menginterpretasi ayat-ayat sosial, terutama melalui gaya bahasa yang komunikatif dan penekanan pada konteks sosial masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara semantik makna dari ayat-ayat sosial dalam Tafsir Yunan Yusuf guna mengetahui bagaimana pemaknaan tersebut dikonstruksi dan relevansinya terhadap persoalan sosial saat ini. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana struktur dan makna semantik dari ayat-ayat sosial dalam Tafsir Yunan Yusuf serta bagaimana makna tersebut diinterpretasikan dalam konteks sosial kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis semantik, yaitu menganalisis makna kata dalam Al-Qur’an berdasarkan konteks kebahasaan dan sosialnya sebagaimana diuraikan oleh mufasir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tafsir Yunan Yusuf tidak hanya memuat pemaknaan literal atas teks, tetapi juga memberikan pemahaman yang kontekstual, humanis, dan progresif terhadap ayat-ayat sosial, sehingga mampu menjembatani nilai-nilai Al-Qur’an dengan tantangan masyarakat masa kini. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan semantik dalam Tafsir Yunan Yusuf memperkaya khazanah tafsir sosial dan memperkuat nilai-nilai kemasyarakatan yang terkandung dalam Al-Qur’an.
Media Massa dan Regulasi Penyiran: Studi Kritis atas Peran KPI Aceh dalam menjaga Nilai Lokal dan Syariat Islam Nova, Acik; Irma, Ade
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v2i3.337

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dalam mengatur dan mengawasi isi siaran media massa guna menjaga nilai-nilai lokal dan implementasi syariat Islam di wilayah Aceh. Sebagai daerah yang memiliki status otonomi khusus, Aceh menerapkan prinsip-prinsip syariat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam ranah penyiaran. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan kunci, penelitian ini menganalisis bagaimana KPI Aceh menjalankan fungsi pengawasan serta tantangan yang dihadapi dalam menghadapi arus globalisasi media dan dominasi konten nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPI Aceh memiliki komitmen untuk menjaga integritas budaya dan agama lokal melalui regulasi penyiaran, namun efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, dukungan teknis, serta lemahnya koordinasi lintas lembaga. Di sisi lain, terdapat kebutuhan mendesak untuk membangun kesadaran kolektif antara masyarakat, lembaga penyiaran, dan pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem media yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan karakteristik sosial-religius masyarakat Aceh. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan KPI Aceh serta peningkatan peran masyarakat sebagai mitra pengawasan untuk mewujudkan penyiaran yang berbasis nilai lokal dan syariat Islam secara lebih optimal.
Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Aspek Hukum Administrasi: Studi Kasus Pencemaran Limbah Paracetamol Di Jakarta Wijaya, Aditya Putu; Ramadhan, Farrel Arya; Wijaksana, Agatha Sebastian; Permana, Galih
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v2i3.338

Abstract

Pencemaran limbah paracetamol di perairan Jakarta menjadi sorotan penting dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya dalam aspek hukum administrasi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran limbah industri farmasi, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis, mengandalkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan hasil studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang cukup kuat, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan serius seperti lemahnya pengawasan, ketidakterpaduan antar lembaga, serta konflik kepentingan antara pemerintah dan pelaku industri. Pengelolaan limbah yang tidak memadai oleh industri farmasi telah menyebabkan kontaminasi signifikan terhadap ekosistem perairan, membahayakan makhluk hidup dan kesehatan manusia. Efektivitas sanksi administratif juga dipertanyakan karena masih terdapat celah hukum yang memungkinkan perusahaan untuk tetap beroperasi meskipun telah melanggar ketentuan. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan dengan teknologi, pemberlakuan sanksi yang lebih tegas, serta keterlibatan aktif masyarakat dan organisasi lingkungan. Selain itu, pendekatan preventif melalui edukasi publik dan insentif bagi industri yang patuh juga menjadi strategi penting. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum administrasi yang konsisten dan kolaboratif sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan pencemaran limbah farmasi dan menjaga keberlanjutan lingkungan perairan Jakarta
Ancaman Deforestasi Terhadap Keberhasilan Net Zero Emission 2060 Maulida, Najwa; Rhamadhani, Luthviatul Fitriya; Dwinar, Adelia; Dewi, Lorensia Ayu Kusuma
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v2i3.339

Abstract

Net Zero Emission (NZE) adalah suatu keadaan di mana jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke udara seimbang dengan jumlah yang diserap kembali oleh alam atau melalui teknologi. Indonesia telah menargetkan NZE pada tahun 2060 sebagai bagian dari komitmen global untuk mengatasi perubahan iklim sesuai dengan Perjanjian Paris. Akan tetapi, tingginya angka deforestasi menjadi tantangan utama dalam mencapai target tersebut. Penggundulan hutan mengurangi kemampuan penyerapan karbon alami dan juga meningkatkan emisi akibat perubahan penggunaan lahan dan pembakaran bahan organik. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara deforestasi dan pencapaian NZE 2060, serta menilai pelaksanaan kebijakan hukum lingkungan dalam mengatasi deforestasi. metode yang digunakan adalah kualitatif normatif melalui kajian pustaka mengenai beragam peraturan nasional dan internasional, dokumen lembaga, serta sumber akademik. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa meskipun Indonesia memiliki berbagai regulasi seperti UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 41 Tahun 1999, dan FoLU Net Sink 2030, penerapannya tetap belum maksimal. Tantangan utama meliputi lemahnya penegakan hukum, korupsi, konflik agraria dengan masyarakat lokal, serta tekanan ekonomi global terhadap komoditas seperti sawit dan kayu. Di samping itu, keberhasilan kebijakan juga sangat tergantung pada kapasitas institusi, dukungan dana, dan keterlibatan masyarakat. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa untuk mencapai NZE 2060, Indonesia perlu reformasi kebijakan lingkungan yang lebih tegas, penegakan hukum yang efisien, kerja sama antar sektor, serta dukungan internasional yang berkelanjutan dalam bentuk dana, teknologi, dan peningkatan kapasitas lokal.
Dikriminalisasi Penggelandangan Dalam KUHP Baru: Studi Perbandingan Dengan KUHP Lama Dan Implikasinya Terhadap Pendekatan Sosial Hukum Pidana Atika, Sri; Syamsuddin, Syamsuddin; Musmuliadin, Musmuliadin
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v2i3.340

Abstract

Ketentuan mengenai penggelandangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan pada tahun 2023 menimbulkan kontroversi dalam ranah hukum pidana, terutama terkait perlakuan negara terhadap kelompok rentan yang hidup dalam kondisi sosial dan ekonomi yang termarjinalkan. Pengaturan ini, yang masih mempertahankan sisa-sisa pendekatan represif warisan kolonial, mencerminkan bahwa orientasi kebijakan hukum pidana Indonesia belum sepenuhnya bergeser ke arah pendekatan yang lebih humanis dan berbasis hak asasi manusia. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis kriminalisasi terhadap penggelandangan dalam KUHP baru dengan membandingkannya terhadap ketentuan serupa dalam KUHP lama, dengan fokus pada perubahan redaksional, substansi hukum, dan implikasi kebijakan terhadap kelompok rentan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis isi (content analysis), yang memungkinkan penulis menggali secara sistematis transformasi rumusan norma serta menilai arah dan corak kebijakan hukum pidana Indonesia dalam mengatur isu sosial seperti penggelandangan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), serta literatur relevan yang membahas hak-hak kelompok marjinal dan paradigma modern dalam hukum pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP baru tetap mempertahankan semangat kriminalisasi terhadap penggelandangan, meskipun dalam bentuk redaksional yang lebih lunak dan tersamar; frasa-frasa yang digunakan telah diubah menjadi lebih netral secara linguistik, namun pada dasarnya masih memuat substansi pemidanaan atas keberadaan individu yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan hidup di ruang publik. Ketentuan ini berpotensi melanggengkan diskriminasi terhadap kelompok miskin, tunawisma, dan penggelandang, yang seharusnya diposisikan sebagai subjek perlindungan negara, bukan sebagai objek kontrol sosial, sehingga mengindikasikan bahwa KUHP baru belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan pendekatan hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan restoratif dan pendekatan sosial.
Penutupan TPA Degayu Kota Pekalongan: Prespektif  Regulasi Indonesia dengan Analisis Teori Roscoe Pound Nugroho, Muhammad Satriyo; Prayogo, Satrio Tegar Eka; Windoyoko, Hafidz Zaky
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v2i3.345

Abstract

Artikel ini membahas analisis teori dari Roscoe Pound mengenai hukum sebagai alat pengendali sosial pada penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Degayu di Kota Pekalongan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Penutupan TPA dilakukan setelah kondisi tempat tersebut mengalami kelebihan kapasitas dan masih menerapkan sistem pembuangan terbuka (open dumping) yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Namun demikian pada kenyatannya hal itu belum dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pekalongan secara maksimal. Kajian ini juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam menciptakan keserasian das sein dan das sollen dari suatu peraturan.

Page 5 of 6 | Total Record : 54

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 3 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 1 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3 (2024): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2 (2024): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1 (2024): CALL FOR PAPER