cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rohani
Contact Email
prodiilmuhukum46@gmail.com
Phone
+6282185454102
Journal Mail Official
Prodiilmuhukum46@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gajah Mada. No. 34 Kotabaru, Bandar Lampung 35121
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Keadilan
Published by Universitas Tulang Bawang
ISSN : 18584314     EISSN : 26231867     DOI : https://doi.org/10.37090/keadilan.v22i2
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang dipublikasikan di Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum meliputi berbagai topik, diantaranya : - Hukum Pidana - Hukum Perdata - Hukum Ekonomi dan bisnis - HKI - Hukum Administrasi Negara - Hukum Internasional - Hukum Tata Negara - Hukum Lingkungan - Hukum Kesehatan - Hukum Ketenagakerjaan - Hukum Adat - Hukum Islam
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 198 Documents
 16   17   18   19   20 
PERTANGGUNGJAWABAN FINANSIAL PIHAK KETIGAPENERIMA ALIRAN DANA KORUPSI: ANALISIS MEKANISMEASSET RECOVERY PASCA PUTUSAN PENGADILANBERKEKUATAN HUKUM TETAP Afifah Tasya Miladya; Iza Rumesten; Nashriana
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/aqjpnd44

Abstract

Penelitian ini mengkaji problematika pertanggungjawaban finansial pihak ketiga yang terbuktimenerima aliran dana hasil tindak pidana korupsi namun tidak berstatus sebagai terdakwa. Faktahukum menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan di Palembang, terdapat kesenjanganantara total kerugian keuangan negara dengan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepadaterpidana. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan,konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme uang pengganti berdasarkanPasal 18 UU Tipikor belum mampu menjangkau pihak ketiga penerima manfaat. Jaksa eksekutormenempuh jalur non-pidana melalui restorative justice dan jalur pidana melalui pengembanganperkara. Formulasi kebijakan ke depan perlu memperluas subjek pertanggungjawaban dengan prinsipfollow the benefit guna mengoptimalkan asset recovery secara menyeluruh.Kata Kunci: Asset Recovery; Jaksa Eksekutor; Kerugian Keuangan Negara; Pihak Ketiga; TindakPidana Korupsi. Kata Kunci: Asset Recovery, Jaksa Eksekutor, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi.
ANTINOMI POLITIK PARISIPASI PUBLIK DALAM FAST TRACK LEGISLATION Rachmad Indrawan Sidiq; Herdiansyah Hamzah; Poppilea Erwinta
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/ra9v5d20

Abstract

Fast track legislation (FTL) merupakan salah satu mekanisme lembaga legisatif yakni DPR dalam membentuk undang-undang secara kilat yang dilakukan dengan mempersingkat waktu atau melangkahi tahapan pembentukan undang-undang. FTL merupakan sebuah mekanisme yang belum diatur di dalam undang-undang namun kerap digunakan dalam pembentukan undang-undang dalam beberapa tahun terakhir seperti UU TNI, UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Nusantara, UU Mahkamah Konstitusi, dan KUHP. Penerapan mekanisme FTL secara tidak langsung menimbulkan antinomi sekaligus perdebatan konstitusional antara mewujudkan kepastian hukum atau partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis antinomi FTL yang terdapat dalam pembentukan Undang-Undang serta implikasi FTL terhadap partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis. Hasil penelitian dan pembahasan; pertama, penerapan FTL melahirkan antinomi dalam proses legislasi karena pembentukan Undang-Undang cenderung mengutamakan kepastian hukum melalui percepatan waktu pembahasan, sementara partisipasi publik sebagai hak konstitusional masyarakat tidak terpenuhi secara optimal. Kedua, penerapan FTL berimplikasi terhadap menurunnya kualitas undang-undang dan legitimasi proses legislasi sebagai akibat dari tereduksinya ruang deliberasi mayarakat dan partisipasi publik yang bermakna. Kata Kunci: Antinomi, Fast Track Legislation, Partisipasi Publik
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGIRIMAN BARANG: TINJAUAN ATAS JANJI LAYANAN GARANSI TEPAT WAKTU PADA SHOPEE EXPRESS Febri Shollihatul Lailah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/q29aq641

Abstract

Pesatnya pertumbuhan e-commerce mendorong penyedia jasa ekspedisi seperti Shopee Express untuk menawarkan janji layanan "Garansi Tepat Waktu" sebagai strategi daya saing. Namun, dalam praktiknya, keterlambatan pengiriman masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas keterlambatan pengiriman dan mengevaluasi implementasi tanggung jawab Shopee Express ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data penelitian bersumber dari data sekunder berupa literatur hukum dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pekerja Shopee Express untuk menggali kendala operasional nyata di lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa janji "Garansi Tepat Waktu" merupakan bagian dari kontrak elektronik yang mengikat pelaku usaha. Meskipun Shopee Express menyediakan kompensasi berupa voucher terhadap keterlambatan, hal tersebut belum sepenuhnya memenuhi hak ganti rugi konsumen secara adil sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK jika kerugian yang diderita bersifat material. Berdasarkan keterangan salah satu pekerja, keterlambatan sering kali disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap klausula baku dalam syarat dan ketentuan layanan perlu ditingkatkan agar janji pemasaran tidak sekadar menjadi marketing gimmick, melainkan bentuk kepastian hukum bagi konsumen. Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Pengiriman, Janji, Tepat Waktu.
IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA PEKANBARU Audi Liyana; Mukhlis R; Ferawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/rg9rw751

Abstract

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak anak yang memerlukan perlindungan hukum secara optimal. Meskipun Pasal 7 ayat (2) Undang-UndangNomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telahmenegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan delik biasa yang tetap dapatdiproses meskipun terjadi pencabutan laporan, dalam praktiknya masih ditemukan perkarayang tidak dilanjutkan akibat adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Penelitianini bertujuan untuk menganalisis kendala implementasi penyidikan tindak pidana kekerasanseksual terhadap anak di Kota Pekanbaru serta merumuskan upaya optimalisasinya dalamrangka mewujudkan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Penelitian inimenggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperolehmelalui wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa kendala penyidikan berasal dari faktor penegak hukum, sarana,dan kebudayaan. Hambatan tersebut meliputi adanya penghentian penyidikan akibatpencabutan laporan, belum optimalnya penerapan UU TPKS sebagai lex specialis, keterbatasanjumlah dan kompetensi penyidik dalam menangani korban anak, serta kuatnya stigmamasyarakat yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib keluarga. Kebaruan penelitian initerletak pada analisis penghentian penyidikan akibat pencabutan laporan dalam perkara TPKSterhadap anak yang secara normatif tetap harus diproses. Upaya optimalisasi dapat dilakukanmelalui penguatan komitmen penyidik, optimalisasi penerapan UU TPKS, peningkatankapasitas penyidik, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat. Langkah tersebutdiharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berorientasi padakepentingan terbaik bagi anak.Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS 
PERAN LEMBAGA ADAT SUKU PADOE DALAM PENYELESAIAN DELIK ADAT DI KECAMATAN MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA Putri Rewlin Guampe; Manga Patila; Aifan
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/w2h44892

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran lembaga adat serta hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian delik adat di Desa Lanumor, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat suku Padoe berperan dalam penyelesaian delik adat melalui penerimaan laporan, musyawarah adat, pemberian sanksi adat, serta pengawasan pelaksanaan sanksi. Penyelesaian dilakukan dengan mengutamakan keadilan, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Faktor penghambatnya yaitu beberapa masyarakat tidak melaksanakan sanksi adat sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan kurangnya kerja sama masyarakat untuk memenuhi peringatan atau panggilan untuk segera melaksanakan kewajibannya (sanksi adat). Tantangannya adalah adanya sikap masyarakat (mopeuru-uru gau) yaitu sikap yang memandang enteng, meremehkan, atau tidak menghormati aturan adat yang ditandai dengan adanya pelanggaran adat yang dilakukan oleh orang yang sama dan jenis pelanggaran yang sama.Untuk mengatasinya, lembaga adat melakukan musyawarah lanjutan, pemberian teguran, dan pendekatan kekeluargaan guna menjaga nilai adat, keharmonisan, dan ketertiban masyarakat adat Padoe. Kata Kunci: Penyelesaian Delik Adat, Peran Lembaga Adat, Suku Padoe  
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK STUDI KASUS PADA POLDA SULAWESI TENGAH Dewi Nur Janah; Nurhayati Mardin; Fidyah Faramita Utami
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/xb6r4e61

Abstract

Penelitian ini menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada Ditressiber Polda Sulawesi Tengah serta apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian Ditressiber Polda Sulawesi Tengah dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan mengkaji atau menganalisa data yang berupa data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Bentuk perlindungan hukum bagi korban terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial secara umum ada dua yaitu bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Sedangkan bentuk perlindungan hukum dari pihak Kepolisian Ditressiber Polda Sulawesi Tengah bahwa tidak ada bentuk perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik melalui media sosial namun perlindungan hukum bersifat situasional, karena kepolisian hanya menjalani mekanisme penanganan perkaranya. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Ditressiber Polda Sulawesi Tengah adalah terkendala pada mekanisme proses penanganan perkaranya karena ketika pelakunya merupakan Anggota Legislatif membutuhkan Perizinan Khusus yaitu izin dari Presiden. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan tidak meyebarkan informasi yang dapat merugikan atau mencemarkan nama baik orang lain terciptanya ruang digital yang aman dan bertanggung jawab. Kata Kunci: Kejahatan Siber, Perlindungan Hukum, Pencamaran Nama Baik
HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UMUM OLEH PERUSAHAAN GALIAN C DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PALU Denan Aditya; Nurhayati Mardin; Titie Yustisia Lestari
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/7d7qd063

Abstract

Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam penindakan pelanggaran hukum di wilayah Kota Palu. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mencapai kepastian hukum serta memastikan aturan berjalan efektif dan ditaati oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penegakan hukum terhadap penggunaan jalan umum oleh perusahaan galian C berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji norma hukum yang berlaku serta fakta di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di wilayah hukum Polresta Palu belum berjalan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan di lapangan, lemahnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya kesadaran dan tanggung jawab perusahaan terhadap kewajiban perbaikan jalan dan kepatuhan terhadap aturan. Upaya penegakan hukum dilakukan melalui langkah preventif berupa sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan oleh Dinas ESDM dan kepolisian, serta langkah represif berupa penindakan pelanggaran seperti pemberian sanksi tilang. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antar instansi dan perusahaan.  Kata Kunci: Galian C, Penegakan Hukum, Penggunaan Jalan Umum, Polresta Palu.
KERUGIAN DALAM DELIK PENIPUAN ATAS KLAIM PALSU PRODUK PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK Dedi Saputra; Appe Hutauruk; Mardiman Sane
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/fg24gf10

Abstract

Perkembangan perdagangan elektronik telah meningkatkan kemudahan transaksi sekaligus memunculkan praktik penipuan melalui klaim palsu atas produk yang diperdagangkan secara daring. Ketidaksesuaian antara informasi yang ditampilkan dengan barang yang diterima menimbulkan persoalan hukum terkait pemenuhan unsur kerugian dalam delik penipuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan unsur actus reus dalam penipuan akibat klaim palsu pada produk online, mengkaji konstruksi kerugian sebagai unsur delik penipuan serta mengevaluasi efektivitas regulasi hukum Indonesia melalui perbandingan dengan Jepang. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara semi-terstruktur terhadap korban penipuan belanja daring yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur actus reus sebagaimana diatur dalam Pasal 492 dan Pasal 493 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa kerugian materiil tetapi juga hilangnya manfaat ekonomi dan peluang usaha akibat ketidaksesuaian produk. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang memadai, efektivitasnya masih terbatas karena rendahnya kepastian penegakan hukum dan mekanisme pelaporan yang belum optimal. Penguatan implementasi regulasi diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen dan menciptakan efek jera terhadap pelaku penipuan dalam transaksi elektronik.   Kata Kunci: Delik Penipuan, Kerugian, Klaim Palsu, Perdagangan Elektronik, Perlindungan Konsumen  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS CARD TRAPPING PADA NASABAH BNI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Muliani; Muhammad Ikbal; Adiguna Kharismawan
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/x9ct0b05

Abstract

Perkembangan  teknologi  perbankan  yang  pesat,  khususnya  penggunaan  mesin  ATM,  telah  memunculkan  kejahatan  card  trapping,  yakni  modus  penipuan  di  mana  pelaku  memasang  alat  jebakan  pada  slot  kartu  mesin  ATM  untuk  menahan  kartu  nasabah  dan  menguras  saldo  rekeningnya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach),  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach),  dan  pendekatan  kasus  (case  approach).  Bahan  hukum  yang  digunakan  meliputi  bahan  hukum  primer  berupa  KUHPerdata,  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  POJK  No.  6/POJK.07/2022,  dan  PBI  No.  7/52/PBI/2009,  serta  bahan  hukum  sekunder  berupa  literatur,  jurnal,  dan  hasil  penelitian  terdahulu. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  korban  card  trapping  bersifat  preventif  dan  represif,  berlandaskan  pada  Pasal  1365  dan  Pasal  1367  KUHPerdata  yang  mewajibkan  bank  bertanggung  jawab  atas  kerugian  akibat  kelalaian  pengamanan  mesin  ATM,  serta  diperkuat  oleh  UU  Perlindungan  Konsumen,  POJK,  dan  regulasi  Bank  Indonesia.  Dalam  Putusan  Nomor  149/Pdt.G/2021/PN  Dps,  Majelis  Hakim  menjatuhkan  putusan  "mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebagian"  dengan  pertimbangan  bahwa  Bank  BNI  terbukti  melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum  karena  seluruh  unsur  Pasal  1365  KUHPerdata  terpenuhi,  yakni  adanya  perbuatan,  sifat  melawan  hukum,  unsur  kesalahan  berupa  kelalaian,  kerugian  nyata,  dan  hubungan  kausalitas.  Pertimbangan  hakim  juga  didasarkan  pada  doktrin  vicarious  liability  melalui  Pasal  1367  KUHPerdata,  yang  membebankan  tanggung  jawab  bank  atas  mesin  ATM  sebagai  fasilitas  di  bawah  pengawasannya.  Putusan  ini  menjadi  yurisprudensi  penting  dalam  memperkuat  posisi  hukum  nasabah  sebagai  konsumen  jasa  perbankan.   Kata Kunci: Card Trapping, Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Konsumen 
ANALISIS HUKUM PERJANJIAN SEWA PENGELOLAAN SAWAH BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DI  DESA BALINGGI JATI Kanisius Putu Handika; Sitti Fatimah Maddusila; Rahmia Rachman
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/yh61wq93

Abstract

Pelaksanaan perjanjian sewa pengelolaan sawah di Desa Balinggi Jati umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian sewa pengelolaan sawah di Desa Balinggi Jati. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa pengelolaan sawah yang dibuat secara lisan tetap sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun belum memberikan kepastian hukum yang optimal karena tidak adanya bukti tertulis mengenai hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu sewa, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis penerapan asas kepastian hukum terhadap praktik sewa pengelolaan sawah berbasis hukum adat dan kebiasaan masyarakat di Desa Balinggi Jati. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk menerapkan perjanjian tertulis guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Kata Kunci: Kepastian hukum, perlindungan hukum, sewa menyewa, pengelolaan sawah

Page 18 of 20 | Total Record : 198

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24 No 3 (2026): Keadilan Vol 24 No 2 (2026): Keadilan Vol 24 No 1 (2026): Keadilan Vol 23 No 3 (2025): Keadilan Vol 23 No 2 (2025): Keadilan Vol 23 No 1 (2025): Keadilan Vol 22 No 3 (2024): Keadilan Vol 22 No 2 (2024): Keadilan Vol 22 No 1 (2024): Keadilan Vol 21 No 2 (2023): Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Keadilan Vol 20 No 2 (2022): Keadilan Vol 20 No 1 (2022): Keadilan Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 1 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 2 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 1 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 2 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 1 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang More Issue