cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Citizen Research and Development
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30482933     EISSN : 30482941     DOI : https://doi.org/10.57235
JCRD Journal of Citizen Research and Development dengan nomor ISSN terdaftar 3048-2933 (Cetak - Print) dan 3048-2941 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JCRD Journal of Citizen Research and Development bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Ekonomi, Bisnis, Akuntansi, Keuangan 2. Sosial, Budaya, Hukum, Pemerintahan, Politik, Pertahanan Keamanan 3. Pendidikan, Pembelajaran, Penelitian Tindakan Kelas 4. Teknologi, Teknik, Transportasi 5. Kesehatan, Kedokteran, Farmasi 6. Arsitektur, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan JCRD Journal of Citizen Research and Development diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Mei dan November
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 365 Documents
Struktur dan Makna: Kajian Strukturalisme pada Legenda Goa Liang Namuap Harahap, Rosmawaty; Wulandari, Arum Citra; Habibi, Cut Salsabila Murki; Nabila, Marisa Astri; Saragih, Honey Syahida Br
Journal of Citizen Research and Development Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v2i1.4624

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan makna dari legenda "Goa Liang Namuap" menggunakan pendekatan strukturalisme. Legenda ini, yang berasal dari Desa Parapat di Kabupaten Padang Lawas, tidak hanya menyajikan kisah yang menarik tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Melalui analisis elemen naratif seperti karakter, plot, dan setting, serta simbolisme yang terkandung dalam cerita, penelitian ini mengungkap bagaimana elemen-elemen tersebut saling berinteraksi untuk membentuk makna keseluruhan. Hasil analisis menunjukkan bahwa gua dalam legenda berfungsi sebagai simbol batas antara dunia nyata dan gaib, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan supernatural. Selain itu, legenda ini juga memperkuat identitas budaya lokal dan menyampaikan pesan moral tentang tanggung jawab serta konsekuensi dari tindakan individu. Dengan demikian, kajian ini menegaskan pentingnya memahami struktur naratif dalam menggali makna yang lebih dalam dari warisan budaya yang ada.
Mengembangkan Kematangan Karir Remaja melalui Bimbingan Karir Berbasis Keterampilan Hidup Akbar, Muhammad Rizaldi; Subhan, Mhd; Yuliharti, Yuliharti
Journal of Citizen Research and Development Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v2i1.5059

Abstract

Masa remaja adalah fase krusial dalam perkembangan individu yang menandai peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Pada fase ini, remaja menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah kesiapan dalam menentukan arah karir. Kebutuhan untuk merencanakan masa depan, termasuk dalam memilih jalur pendidikan yang akan menentukan jenis pekerjaan, sering kali menimbulkan kebingungan bagi remaja. Agar remaja dapat mengatasi tantangan ini, mereka membutuhkan pendampingan yang berkesinambungan dari tenaga profesional, seperti konselor, yang memberikan layanan bimbingan dan konseling. Pendampingan ini harus relevan dengan tuntutan masa kini, terutama dengan adanya kurikulum berbasis keterampilan hidup (life skills) yang penting bagi pengembangan diri remaja. Bimbingan karir berbasis keterampilan hidup ini diharapkan dapat membantu remaja mencapai kematangan dalam memilih karir yang tepat.
Analisis Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM di Sumstera Utara Ginting, Della Aulia Br; Gaol, Ira Natalanta Lumban; Sayyidina, Sayyidina
Journal of Citizen Research and Development Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v2i1.4741

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumatera Utara dan kontribusinya terhadap perekonomian lokal. Dengan menggunakan metode analisis data deskriptif analitis dan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai literatur terindeks yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Sumatera Utara memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan, didukung oleh sektor-sektor seperti pertanian, perdagangan, industri kreatif, dan pariwisata. Meskipun demikian, UMKM menghadapi tantangan besar, termasuk inflasi, kenaikan harga bahan baku, dan masalah rantai pasokan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan daya saing UMKM, yang diharapkan dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, pengembangan UMKM menjadi elemen kunci dalam kebijakan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedesaan.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Menghadapi Kesalahan Transfer Dana (Studi Kasus Kesalahan Transfer Dana Nasabah Indah Harini oleh Bank BRI KCK) Sari, Emmanuela Komala
Journal of Citizen Research and Development Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v2i1.4614

Abstract

Kasus salah transfer menjadi perdebatan yang hangat dibahas, berhubung dengan kemajuan teknologi yang terus meningkat dan semakin canggih. Penelitian ini dibuat guna mengetahui peraturan hukum yang berlaku bagi nasabah maupun pihak bank atas kasus kesalahan transfer. Pada kasus ini pihak nasabah yang menerima kesalahan transfer dana telah menunjukkan itikad baiknya untuk melapor namun pihak bank justru melaporkan nasabah yang membuat masalah ini terbawa ke pengadilan. Tidak ada Mens Rea yang dapat membuktikan bahwa Indah melakukan perbuatan seperti pada Pasal 85 UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Pihak nasabah yang dirugikan berhak mendapat perlindungan konsumen sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bank wajib memberikan pertanggung jawaban terhadap nasabah yang telah dirugikannya berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana bahwa Bank telah melakukan kesalahan maka wajib terhadap bank tersebut untuk menanggung kekeliruan tersebut dan memberikan kompensasi kepada pihak penerima.
Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kepercayaan Investor pada Saham ITMG Periode 2016-2023 Shofi, Zuhaida Risqi Maya; Nisa, Yasinta Khoirun; Amaroh, Siti
Journal of Citizen Research and Development Vol 1, No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v1i1.2788

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran singkat kepada para investor saham dan calon investor saham agar dapat mengaplikasikan cara mengkaji hasil kinerja keuangan pada saham ITMG periode 2016 – 2023. Penelitian ini juga ditujukan kepada para investor dan calon investor tentang sikap yang seharusnya diambil ketika membeli saham perusahaan yang didasarkan dengan kasus korupsi pada perusahaan timah. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling dengan sampel penelitian 32 menggunakan metode data sekunder (time series) untuk mendapatkan data dari saham ITMG. Penelitian ini berfokus dalam menelaah kinerja keuangan yang menggunakan perhitungan likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas untuk melihat kepercayaan investor yang di dapat melalui indeks harga saham ITMG. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan beberapa uji asumsi klasik. Hasil pengujian hipotesis (uji t) menghasilkan bahwa variabel likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan investor. Variabel solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan investor. Variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan investor. Sedangkan secara simultan (uji f)ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kepercayaan investor.
Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E-Commerce Shopee Dalam Sistem Cash on Delivery (Studi Kasus di Reach Official) Nanda Rahmadani; Lukmanul Hakim
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.7945

Abstract

Sistem Cash On Delivery (COD) di Shopee memberikan kemudahan bagi konsumen namun menimbulkan permasalahan bagi pelaku usaha seperti Reach Official berupa penolakan barang tanpa alasan jelas, penggantian isi paket saat retur, dan kerugian biaya pengiriman. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam transaksi COD serta upaya penyelesaian masalah antara pelaku usaha dan konsumen. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan teknik wawancara terhadap empat narasumber (perwakilan Shopee Express, pemilik Reach Official, dan dua konsumen) serta studi kepustakaan, yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum diberikan melalui sistem asuransi transaksi, mekanisme video unboxing sebagai alat bukti, jaminan pembayaran meskipun barang ditolak tanpa alasan sah, dan sanksi penarikan otomatis saldo ShopeePay. Upaya penyelesaian masalah dilakukan secara bertingkat melalui komunikasi langsung, pembuktian dokumentasi, mediasi platform, dan kompensasi asuransi. Namun, pelaku usaha masih menanggung beban biaya operasional dan mengalami keterlambatan pencairan dana, sehingga diperlukan perbaikan berupa kompensasi biaya operasional, percepatan pencairan dana, dan peningkatan edukasi konsumen.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kesusilaan yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks) Vivin Aninda Sumalong; Yotham Th Timbonga; Gracesy Prisela Christy
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8010

Abstract

Tindak pidana kesusilaan yang disiarkan secara langsung melalui media sosial merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya bertentangan dengan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga melanggar batas-batas hukum pidana serta ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan menyebarkan, menyiarkan, atau membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan melalui media sosial dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dinilai telah memenuhi unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana kesusilaan yang disebarluaskan melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks serta untuk memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kesusilaan yang disebarluaskan melalui media sosial berdasarkan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus hukum, yang dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang diteliti, kemudian diuraikan secara deskriptif analitis guna memperoleh data yang tepat, relevan, sistematis, dan terstruktur untuk menjawab permasalahan penelitian secara menyeluruh dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana kesusilaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks telah dilakukan secara tepat, cermat, dan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, yakni dengan mengajukan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana kesusilaan tersebut telah dilakukan secara benar, objektif, dan proporsional dalam rangka penegakan hukum, dengan mendasarkan pada alat bukti yang sah, barang bukti yang diajukan di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang terungkap secara jelas dan meyakinkan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, sehingga majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan tersebut mencerminkan kepastian hukum.
Analisis Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Tuntutan Jaksa dan Hakim Pada Tindak Pidana Narkotika Asriel Tandirerung; Poppy Andilolo; Gracesy Prisela Christy
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8016

Abstract

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2022 menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 1,95% dari jumlah penduduk atau sekitar 3,6 juta orang, sehingga menandakan kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana berat, namun dalam praktiknya sering muncul disparitas antara tuntutan jaksa dan putusan hakim. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara asas dalam penegakan hukum pidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis efektivitas penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bdg; dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus, melalui kajian terhadap norma hukum, doktrin, serta putusan pengadilan sebagai sumber data. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan keadilan substantif dan kepastian hukum dengan mempertimbangkan bukti objektif, latar belakang terdakwa, serta aspek kemanusiaan. Jaksa lebih menekankan pada aspek pencegahan dan efek jera, sedangkan hakim menekankan proporsionalitas pidana dan rasa keadilan. Disparitas antara tuntutan jaksa dan putusan hakim mencerminkan dinamika penegakan hukum, sekaligus menegaskan perlunya harmonisasi antara tuntutan dan putusan, peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta penguatan aspek rehabilitasi dalam penanganan tindak pidana narkotika.
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Secara Berlanjut Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks) Aron Syukur; Agus Salim; Gracesy Prisela Christy
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8017

Abstract

Kemajuan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi dan komunikasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, namun di sisi lain juga menimbulkan potensi terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hukum, salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Perbuatan tersebut tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang luas, sehingga menuntut adanya penegakan hukum yang adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku  serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik yang disebarluaskan melalui media sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik yang disebarluaskan melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks, serta untuk memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Mks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus hukum, di mana data dianalisis dan diuraikan secara deskriptif guna memperoleh hasil yang tepat dan relevan dalam menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selanjutnya, analisis terhadap pertimbangan hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian, pidana yang dijatuhkan dinilai belum sebanding dengan perbuatan terdakwa karena dampak pencemaran nama baik melalui media sosial bersifat luas dan berkelanjutan (multiplier effect). Hukuman yang relatif ringan belum menimbulkan efek jera serta belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sehingga diperlukan pemidanaan yang lebih tegas terhadap tindak pidana di ruang digital.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital M Zacky Hasbana
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8029

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya berbagai aplikasi digital yang memudahkan aktivitas masyarakat, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya tindak pidana penipuan. Penipuan melalui aplikasi digital semakin marak dan menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang efektif guna menjamin hak-hak korban serta memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan digital telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, serta peraturan terkait lainnya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat hambatan seperti keterbatasan penegakan hukum, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kesulitan pelacakan pelaku kejahatan siber. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban.