Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Jurnal Fundamental Universitas Muhammadiyah Bima ini merupakan bagian yang memuat standar dalam penulisan jurnal, Jurnal fundamental dapat dijadikan wadah menulis untuk terbitan berkala atau dua kali dalam satu Tahun, yaitu pada Bulan Januari-Juni dan Juli-Desember setiap tahunnya. Tidak saja dosen di Universitas Muhammadiyah Bima, tetapi Juga Dosen-Dosen di Perguruan Tinggi lainnya yang mempunyai hasil penelitian, analisis putusan maupun kajian ilmiah konseptual dari akademisi maupun praktisi dalam bidang hukum di seluruh Indonesia seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, dan Hukum Acara, Hukum Islam dan lainya. Aspirasi wawasan Regional, Nasional maupun Internasional terwadahi dalam karya orisinal yang mendasar namun memiliki unsur kebaruan dalam penulisan sehingga karya yang dihasilkan merupakan hasil penalaran sistematis, relevan dan memiliki kontribusi tinggi terhadap pembangunan ilmiah bidang hukum yang ditekuni.
Articles
118 Documents
<![CDATA[Implikasi Heremeneutika Filosofis Terhadap Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi ]]>
<![CDATA[Ahmad]]>;
<![CDATA[Fakhri Aldifha Kurnia]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v13i1.228
<![CDATA[Adanya kewenangan Judicial review Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang untuk menafsirkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hermeneutika filosofis terhadap kewenangan Judicial review Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil pembahasan, dalam pembacaan teks undang-undang selalu dibuat bersifat positivistik dan objektivisme oleh penafsir yang otoritatif, tanpa adanya prasangka hakim atau penafsir saat membaca teks undang-undang. Pandangan Hans-Georg Gadamer bahwa setiap pembacaan teks manapun, penafsir atau hakim selalu tidak pernah bersih dari tradisi dan sejarah kekiniannya (Wirkungesgeschilches) maka tidak ada pembacaan teks yang bersifat objektif dan bersih dari prasangka. Hermeneutik filosofis-nya Gadamer menunjukkan bahwa makna suatu teks tidak pernah selesai atau tertutup, selalu ada makna baru dalam interpretasi yang dilakukan oleh hakim atau penafsir, karena teks undang-undang sudah dalam horizonnya sendiri dan hakim juga sudah dalam horizonnya sendiri yang menurut Gadamer akan terjadi peleburan horizon teks undang-undang dengan horizon hakim atau penafsir, yang membuat interpretasi makna teks akan semakin meluas dalam melihat suatu makna di dalam teks inilah disebut Gadamer peleburan horizon-horizon Horizon Verschmelzung. Kata Kunci: Hermeneutika Filosofis, Judicial Review, Mahkamah Konstitusi]]>
<![CDATA[Legalitas Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
<![CDATA[Antari, Putu Eva Ditayani]]>;
<![CDATA[Adnyana, I Kadek Budiadinata Satriatama]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v13i1.229
<![CDATA[The trend of interfaith marriages is currently starting to be in demand in Indonesia. Data shows that until 2022 data on interfaith marriages totals 1425 brides. The presence of interfaith marriage polemics in society has resulted in the government through the Supreme Court issuing SEMA 2/2023 which prohibits the Court from accepting requests for interfaith marriages. Based on these problems, the author will examine the legality of interfaith marriages after the presence of SEMA 2/2023. Furthermore, in this study the authors raise the problem formulation 1. What is the basis for the publication of SEMA 2/2023? 2. How is the validity of interfaith marriages after the issuance of SEMA 2/2023? The purpose of this research namely. First, to find out the basis for the publication of SEMA 2/2023. Second, the validity of interfaith marriages after the issuance of SEMA 2/2023. In this study using the method of writing normative law, with several approaches such as the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach. The collection of legal materials in this study used a library study technique. While the method of analysis of legal materials carried out is a juridical analytical descriptive method.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Swasta Atas Tindakan Menghalang-Halangi Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Kerja Penyandang Disabilitas ]]>
<![CDATA[Putra, Komang Satria Wibawa]]>;
<![CDATA[Aviva Monica Candra Dewi]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Eviani Yuliantari]]>;
<![CDATA[I Nengah Dasi Astawa]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v13i1.232
<![CDATA[Tujuan dari ditulisnya artikel ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana perusahaan swasta atas tindakan menghalang-halangi pemenuhan hak tenaga kerja kerja penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode normatif serta analisis deskriptif yuridis. Berdasarkan hasil penelusuran menunjukkan bahwa belum adanya kejelasan aturan terhadap tindakan menghalang-halangi oleh perusahaan swasta dalam pemenuhan hak tenaga kerja penyandang disabilitas. Kemudian, pertanggungjawaban pidana perusahaan swasta dalam tindakan menghalang-halangi pemenuhan hak tenaga kerja penyadang disabilitas termasuk pertanggungjawaban korporasi karena subjek hukumnya perusahaan swasta adalah badan usaha yang berbadan hukum. Bentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan swasta adalah pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability. Oleh sebab itu, jika terbukti adanya kesalahan korporasi dalam hal ini perusahaan swasta terhadap pemenuhan hak tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 145 UU Penyandang Disabilitas, maka pengurus korporasi dapat bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.]]>
<![CDATA[Independensi Hakim dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi di Mahkamah Agung ]]>
<![CDATA[Zuhrah]]>;
<![CDATA[Adi Sulistiyono]]>;
<![CDATA[Ridwan]]>;
<![CDATA[Syamsuddin]]>;
<![CDATA[Iksan]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v13i1.236
<![CDATA[Artikel ini mengkaji tentang independensi hakim serta disparitas putusan hakim pada perkara kasus korupsi di lingkup Mahkamah Agung. Faktor Undang-Undang sangat substansial, di mana Undang-Undang merupakan acuan penetapan jenis dakwaan dan tuntutan bagi pelaku. Fakta hukum dan independensi hakim juga turut mempengaruhi terjadinya disparitas putusan dan disparitas putusan juga dijadikan landasan untuk mengukur apakah hakim telah independen atau belum dalam menetapkan sebuah putusan. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif atau library research (kepustakaan) dengan menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Kahakiman, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP dan putusan perkara korupsi yang mengalami disparitas sebagai bahan hukum primer dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai bahan hukum sekunder. Artikel ini dianalisis menggunakan teori kepastian hukum Hans Kelsen dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penulisan ini menemukan penyebab terjadinya disparitas putusan pada perkara tindak pidana korupsi, independensi hakim terhadap sejumlah putusan perkara korupsi, dan indikator independensi Hakim dalam Disparitas Putusan Korupsi. Kata Kunci: independensi hakim; disparitas; korupsi; mahkamah agung.]]>
<![CDATA[Regulasi Pariwisata Budaya Berbasis Industri Pencak Silat di Kota Madiun Jawa Timur ]]>
<![CDATA[Sigit Sapto Nugroho]]>;
<![CDATA[Anik Tri Haryani]]>;
<![CDATA[Taufiq Yuli Purnama]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v13i1.238
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah mengembangkan Potensi Perguruan Pencak silat di wilayah di Kota Madiun Propinsi Jawa Timur, memiliki kurang lebih 14 (empatbelas) perguruan pencak silat yang tersebar dan berkembang diseluruh kawasan ini dengan jumlah jutaan anggota yang awalnya sarat dengan konflik horizontal sudah saatnya sekarang dipandang sebagai potensi yang dinyakini layak untuk dikembangkan menjadi sebuah destinasi pariwisata budaya yang menjanjikan baik dari sisi pemberdayaan maupun dari sisi pengembangan ekonomi kreatif berbasis industri pencak silat.Metode Penelitian dilakukan dengan melakukan studi pustaka didukung penelitian lapangan, quisioner dan wawancara secara mendalam dengan informan kunci. Berdasarkan tahapan dalam penelitian tersebut akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif sehingga menghasilkan kesimpulan sesuai yang diharapkan. Penelitian ini mengasilkan konsep regulasi atau kebijakan. pengembangan pariwisata budaya Kota Madiun berbasis industri silat, antara lain pengembangan industri film, Panggung atraksi budaya, Pendidikan (museum), Pusat galeri seni dan UMKM, dan event budaya nasional maupun internasional. Kata Kunci: Pariwisata; Budaya; Industri; Pencak Silat.]]>
<![CDATA[Sinergitas Masyarakat dan Kepolisian Dalam Pencegahan Perang Sarung Di Bulan Suci ]]>
<![CDATA[Isnawan, Fuadi]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v13i1.239
<![CDATA[Fenomena kenakalan remaja merupakan ciri yang khas dalam fase remaja. Dalam fase tersebut banyak terjadi penyimpangan yang ada, yang dilakukan oleh remaja dalam usahanya untuk mencari jati dirinya. Penyimpangan ini bisa memiliki dua akibat yang bisa ditolerir dan yang tidak bisa ditolerir yaitu sudah bersifat tindak pidana. Salah satu penyimpangan dan kenakalan remaja yang dilakukan ialah perang sarung antar remaja. Jika dahulu dilakukan dengan cara yang baik dengan tujuan untuk hiburan semata Akan tetapi sekarang sudah banyak dilakukan karena emosi yang dilakukan dengan cara menantang salah satu kelompok terlebih dahulu. Dalam penelitian ini akan dikaji secara khusus mengenai Bagaimana peran masyarakat dan juga kepolisian dalam menangani fenomena perang sarung tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus untuk mengkaji rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai hal tersebut.]]>
<![CDATA[Kewenangan Majelis Adat Aceh Sebagai Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi ]]>
<![CDATA[Reza, T. Surya]]>;
<![CDATA[Husnul, Muhammad]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v13i1.240
<![CDATA[Salah satu lembaga adat yang berwenang mendamaikan (memediasikan) sengketa/perselisihan adat ini yaitu, Majelis Adat Aceh sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 huruf g Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tetang Lembaga Adat. Permasalahan dalam artikel ini melihat kewenangan Majelis Adat Aceh sebagai lembaga daerah dalam menjalankan kewenangan dalam penyelesaian sengketa adat. Metode penelitian yang digunakan yakni jenis yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual yang dikumpulkan melalui data primer berupa telaah kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, kewenangan Majelis Adat Aceh dalam penyelesaian sengketa/perselisihan dapat sangat membantu permasalahan adat yang ada dimasyarakat untuk diselesaiakan dengan dengan prinsip kekeluargaan secara mediasi, tidak ada norma khusus bagi Majelis Adat Aceh dalam melakukan mediasi, akan tetapi dapat dipahami dalam Pasal 4 huruf g Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 lembaga adat dapat mendamaikan sengketa adat yang mana Majelis Adat Aceh sendiri adalah lembaga adat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008.]]>
<![CDATA[Penataan Pengawasan DPR Terhadap Presiden dalam Rangka Penguatan Sistem Presidensial Indonesia ]]>
<![CDATA[Sihotang, Januari]]>;
<![CDATA[Berlian]]>;
<![CDATA[Permai Yudi]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v13i1.241
<![CDATA[The use of DPR oversight instruments such as the right to interrelate, questionnaires and express opinions is not always directly proportional to improving governance. The problem is, first, the monitoring instruments are often used as a means of exchanging political interests. In fact, this nation's energy has been very much depleted, both in terms of time and funds in the proposed monitoring instrument. Second, the implications of the implementation of the DPR's oversight function are no longer within the frame of checks and balances, but have turned into a kind of accountability forum and interfered with the President's prerogative. As a result, the practice of supervision within the frame of Indonesia's presidential system has led to the parliamentary system pendulum. This is indicated by the provision of Article 74 of Law Number 2 of 2018 which regulates that each party (including the President) must implement the DPR's recommendation. If the recommendation is not implemented by the President, then the Parliament can follow it up with the right of interpellation, questionnaire or expressing opinions. If those who do not implement the recommendation are officials within the scope of the Presidential institution, the President must impose sanctions on those concerned. This arrangement is considered to have interfered with the President's prerogative rights and is in conflict with the characteristics of Indonesia's presidential system. Therefore, it is time for DPR oversight to focus on the use of the legislative function and the budget function.]]>
<![CDATA[Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Terorisme Melalui Media Internet: Criminological Study of Terrorism Crimes Through Internet Media ]]>
<![CDATA[Mappaselleng, Nur Fadhillah]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v13i1.242
<![CDATA[Kajian kriminologis terhadap kejahatan terorisme melalui media internet menjadi perhatian penting dalam menghadapi ancaman terorisme modern. Kejahatan terorisme telah mengalami evolusi signifikan dengan penetrasi dan pemanfaatan media internet sebagai sarana untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyebarkan ideologi terorisme. Batasan dalam artikel ini adalah menganalisa faktor penyebab kejahatan terorisme melalui media internet, serta upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dalam media internet. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pertumbuhan cyberterorisme melalui media internet yang begitu pesat, dikarenakan faktor psikologis, sosiologis, ekonomi, dan sosial dan budaya. Perlu perhatian terhadap penanggulangan kejahatan terorisme, khususnya pada upaya penegakan hukum (Represif) dimana perangkat hukum di Indonesia telah tersedia.]]>
<![CDATA[Pengaruh Regulasi Hukum Terhadap Inovasi Produk dan Layanan Perusahaan: The Effect of Legal Regulation on Product and Service Innovation of Companies ]]>
<![CDATA[Anugrah, Dikha]]>;
<![CDATA[Lintang Dialog, Bias]]>;
<![CDATA[Akhmaddhian, Suwari]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v13i1.249
<![CDATA[Inovasi produk dan layanan merupakan kunci bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan bertahan dalam pasar yang dinamis. Regulasi hukum memainkan peran penting dalam mendorong atau menghambat inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh regulasi hukum terhadap inovasi produk dan layanan perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada 10 perusahaan di Indonesia yang memiliki tingkat inovasi tinggi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pemimpin perusahaan dan karyawan yang terlibat dalam proses inovasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik grounded theory untuk membangun teori yang menjelaskan bagaimana regulasi hukum mempengaruhi inovasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum memiliki pengaruh positif terhadap inovasi produk dan layanan perusahaan. Regulasi yang dirancang dengan baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan untuk berinovasi dengan memberikan kepastian hukum, meningkatkan akses ke sumber daya, dan mendorong kolaborasi. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang bagaimana regulasi hukum dapat digunakan untuk mendorong inovasi di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merancang regulasi hukum yang efektif untuk mendorong inovasi dan membantu perusahaan dalam beradaptasi dengan regulasi hukum yang baru untuk meningkatkan inovasi. Kata Kunci: Regulasi Hukum, Inovasi Produk dan Layanan, Perusahaan, Indonesia]]>
