cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 550 Documents
 3   4   5   6   7 
Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kesultanan Deli Agnes Sitanggang; Eunike Br Simanjuntak; Gelora Rehliasta Sembiring; Hera Septiana Siahaan; Relly Tamba; Ramsul Nababan
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i3.78

Abstract

Abstract Agrarian law is the totality of legal norms, both written and unwritten, which regulate legal relations between legal subjects in the agrarian sector. Agrarian law is actually a group of various legal fields, each of which regulates control rights over natural resources, namely land law, water law, mining law, fisheries law and control law over energy and elements of the universe. In Law Number 1 of 1960 concerning Agrarian Principles, land is defined as the surface of the earth. However, in reality there are still many individuals who take advantage of conditions where law enforcement is weak, resulting in an increase in the number of land disputes. The method used is a qualitative method using a descriptive approach and data analysis techniques namely data reduction, data display and data verification. The research results show that the lack of transparency in terms of land control and ownership is caused by limited data and information on land control and ownership, as well as the lack of transparent information available in the community which is one of the causes of land disputes. This causes the concentration of control and ownership of land in terms of area in rural areas and/or number of plots of land in urban areas, only in a small part of society. Keywords: Agrarian law, land disputes, Deli Sultanate   Abstrak Hukum agraria merupakan keseluruhan norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam bidang agraria. Hukum agraria sebenarnya adalah sekelompok dari berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya alam yakni hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan dan hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur alam semesta. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Tanah didefinisikan sebagai permukaan bumi. Namun kenyataannya masih banyak oknum yang memanfaatkan kondisi dimana adanya kelemahan penegak hukum sehingga terjadilah peningkatan pada sejumlah sengketa tanah.Metode yang digunakan ialah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif dan teknik analisis data ialah reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian ialah kurangnya transparansi dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah disebabkan oleh terbatasnya data dan informasi penguasaan dan pemilikan tanah, serta kurang transparannya informasi yang tersedia di masyarakat merupakan salah satu penyebab timbulnya sengketa-sengketa tanah. Hal ini menyebabkan terkonsentrasi nya penguasasan dan pemilikan tanah dalam hal luasan di pedesaan dan/atau jumlah bidang tanah di perkotaan, hanya pada sebagian kecil masyarakat. Kata Kunci: Hukum agraria, sengketa tanah, kesultanan deli
Dampak Perubahan Teknologi Komunikasi Terhadap Peningkatan Kejahatan Sosial: Studi Kasus Penggunaan Media Sosial Di Era Digital Viona Francesca Purba; Rouli Br Lumban Batu; Reh Bungana Beru Perangin-Angin; Maulana Ibrahim
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i3.79

Abstract

Abstract This research delves into the impact of crimes on social media and the legal efforts that can be undertaken within the context of the Electronic Information and Transactions Law. Issues encompass the dissemination of fake news, online harassment, and digital identity theft, causing growing concern among the public. The research aims to analyze the relevance of Article 27 Paragraph (3), Article 28, and Article 29 of the ITE Law in addressing these crimes. The research employs a normative analysis approach to the existing laws and a literature review on the legal developments of social media. The findings reveal that the articles in the ITE Law provide a relevant legal foundation but give rise to controversies regarding their interpretation. The conclusion emphasizes the necessity of balancing law enforcement and the protection of individual rights, along with the impetus for a legislative revision that is more adaptive to the dynamics of social media. Keywords: Technology, Crime, Social Media Abstrak Penelitian ini mendalami dampak kejahatan di media sosial dan upaya hukum yang dapat diambil dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan mencakup penyebaran berita palsu, pelecehan online, dan pencurian identitas digital yang semakin meresahkan masyarakat. Tujuan penelitian adalah menganalisis relevansi Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE dalam menanggapi kejahatan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan analisis normatif terhadap undang-undang yang berlaku dan studi literatur terkait perkembangan hukum media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal-pasal UU ITE memberikan landasan hukum yang relevan namun memunculkan kontroversi terkait interpretasinya. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi individu, serta dorongan untuk melakukan revisi undang-undang yang lebih adaptif terhadap dinamika media sosial. Kata Kunci: Teknologi, Kejahatan, Media Sosial
Formulasi Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Lestari Lumban Batu; Zoan Gaharu Perangin-Angin; Maulana Ibrahim; Reh Bungana Br Perangin-Angin
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i3.80

Abstract

Abstract Corruption is an act carried out with the intention of obtaining profit which is contrary toofficial duties and other facts "is a legal act or belief of a person that violates the law and is full of 'mistakes', by using an advantage for oneself or for oneself”. others as opposed to duties and other facts. Corruption is rampant among people who occupy positions in Indonesia.Basedon thebackground above, itcan beseenthat theproblem ortopic discussed is regarding the legal formulation of criminal acts of corruption in Indonesia. This research uses library research methods, data is taken from supporting journals and articles. Keywords: Indonesia, corruption, Formulation Abstrak Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan tugas kedinasan dan fakta-fakta lain “merupakan suatu perbuatan wewenang atau kepercayaan seseorang yang melanggar hukum dan penuh ‘kesalahan’, dengan mempergunakan suatu keuntungan untuk diri sendiri atau untuk diri sendiri”. yang lain sebagai lawan dari tugas dan fakta lainnya. Korupsi marak dilakukan oleh orang orang yang menduduki sebuah jabatan di negara Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas dapat dilihat bahwa masalah ataupun topik yang dibahas adalah mengenai bagaimana formulasi hukum tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan, data-data diambil dari jurnal-jurnal dan artikel yang mendukung. KataKunci: Indonesia, Korupsi, Formulasi
Aspek Hukum dan Efek Psikososial Hak Waris Pada Anak Angkat Febriana; Hera Septiana Siahaan; Salsabila Balqis Siregar; Stevan Oktureja Pasaribu; Sri Hadiningrum
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i3.82

Abstract

Abstract Inheritance law is an integral part of the legal system that governs the transfer of rights and ownership of a person's assets after their death. Adopted children, who have been legally accepted by their adoptive parents, are involved in this complex dynamic. In many jurisdictions, the inheritance rights of adopted children can vary depending on the applicable laws. The purpose of this research is to determine the position and legal aspects of inheritance for adopted children according to Islamic law. The research method used is a qualitative descriptive method with a literature review approach, which is employed to trace and gather relevant information and data from various books, journal articles, and online media related to the Legal Aspects and Psychosocial Effects of Inheritance Rights on Adopted Children. The data sources used are secondary. Unlike the distribution of inheritance to biological children or heirs, the inheritance rights of adopted children granted through a mandatory will must be executed first. Article 175 of the Compilation of Islamic Law regulates the obligations of heirs to the deceased, one of which is to fulfill all the wishes of the deceased. Keywords: Adopted Children, Inheritance Rights, Islamic law Abstrak Hukum waris merupakan bagian penting dari sistem hukum yang mengatur transfer hak dan kepemilikan atas harta benda seseorang setelah meninggal dunia. Anak angkat, yang telah diterima secara hukum oleh orang tua angkatnya, terlibat dalam dinamika kompleks ini. Dalam banyak yurisdiksi, hak waris anak angkat dapat bervariasi tergantung pada undang-undang yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan aspek hukum waris pada anak angkat menurut hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitataif dengan pendekatan studi pustaka, yang digunakan untuk menelusuri dan mengumpulkan informasi dan data yang relevan dari berbagai buku, artikel jurnal dan media internet yang berkenaan dengan Aspek Hukum Dan Efek Psikososial Hak Waris Pada Anak Angkat. Sumber data yang digunakan yaitu sekunder. Tidak seperti pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris, hak waris anak angkat yang diberikan melalui wasiat wajibah harus dilaksanakan terlebih dahulu. Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban ahli waris terhadap pewaris, salah satunya adalah memenuhi semua wasiat pewaris. Kata Kunci: Anak Angkat, Hak Waris, Hukum Islam
Perlindungan Anak dalam Keluarga Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam Ayu Rusnita; Sri Susanti Simanjuntak; Yusna Elfrida Br Tambunan; Dian Wahyu Harmoni Sembiring; Sri Hadiningrum
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i3.83

Abstract

Abstract The research uses library research sources.The data is obtained from document materials in a normative way, namely interpreting what is countained in law books, as well as existing documents in legislation (Statute Approach). After the data is collected, the data analyzed using qualitative-normative techniques with discussion deductive which discusses child protection in polygamous families in terms of Islamic law. Child protection in polygamous families is viewed from Islamic Law (KHI) and its practive still needs to be improved.Even though the KHI regulates the protection of children in polygamous families, in reality there are still many children who experience violence, discrimination and neglect in polygamous families. For the rights of children who face challenges. In polygamous families, it is hoped that these efforts can produce more optimal child protection designs in polygamous families, so that children can grow develop optimally. Keywords: protection, children, polygamy Abstrak Penelitian ini menggunakan sumber penelitian kepustakaan (library research), data diperoleh dari bahan dokumen dengan cara normatif, yaitu menafsirkan apa yang tertera dalam buku-buku hukum, serta dokumen-dokumen yang ada dalam peraturan perundang-undangan (Statute Approach). Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif-normatif dengan pembahasan secara deduktif yang membahas tentang perlindungan anak dalam keluarga poligami ditinjau dari hukum Islam. Perlindungan anak dalam keluarga poligami ditinjau dari Hukum Islam (KHI) dalam praktiknya masih perlu ditingkatkan, meskipun KHI telah mengatur tentang perlindungan anak dalam keluarga poligami, namun pada kenyataannya masih banyak anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran dalam keluarga poligami. Untuk hak-hak anak yang menghadapi tantangan. Dalam keluarga poligami, diharapkan upaya-upaya tersebut dapat menghasilkan desain perlindungan anak yang lebih optimal dalam keluarga poligami, sehingga anak dapat tumbuh kembang secara optimal. Kata kunci: perlindungan, anak, poligami
Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama Waralaba dengan Mitra Usaha Es Teh Anak Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Norhayati
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i3.87

Abstract

Abstract A franchise agreement is an agreement between the Franchisor and the Franchisee which gives the Franchisee the right to run a business using intellectual property rights, inventions, or characteristics of the Franchisor's business with certain compensation and conditions determined by the Franchisor. In this research, the focus is the evaluation of the Anak Negeri Ice Tea franchise agreement from the perspective of positive law and Islamic law. This research applies prescriptive normative legal methods in analyzing law as the object of research. Data was collected through library research, and the analysis was qualitative descriptive using a deductive approach based on relevant concepts or theories. The results of the research reveal several things: First, according to the positive law of the Civil Code, the Anak Negeri Ice Tea franchise business agreement faces deficiencies in the contents of the contract because it does not regulate sanctions for franchisees (franchise recipients) who violate it. This deficiency raises questions about the legal validity of the agreement. Second, the franchisee's actions in reselling the Es Teh Anak Negeri trademark could be considered a form of monopoly or a violation of unfair business competition law according to the Trade Code. Third, the actions of the Es Teh Anak Negeri franchisee in duplicating intellectual property rights by reselling the trademarks that have been purchased can be considered an unfair act or a form of injustice. Keywords: Agreement, Franchise, Positive Law, Islamic Law Abstrak Perjanjian waralaba (franchise) adalah kesepakatan antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang memberi Penerima Waralaba hak untuk menjalankan bisnis menggunakan hak kekayaan intelektual, penemuan, atau ciri khas usaha Pemberi Waralaba dengan imbalan tertentu dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah evaluasi perjanjian waralaba Es Teh Anak Negeri dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif dalam menganalisis hukum sebagai objek penelitiannya. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), dan analisisnya bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif berdasarkan konsep atau teori yang relevan. Hasil penelitian mengungkap beberapa hal: Pertama, menurut hukum positif KUHPerdata, perjanjian bisnis waralaba Es Teh Anak Negeri menghadapi kekurangan dalam isi kontrak karena tidak mengatur sanksi bagi franchisee (penerima waralaba) yang melanggar. Kekurangan ini memunculkan pertanyaan akan keabsahan hukum perjanjian tersebut. Kedua, tindakan franchisee yang menjual kembali merek dagang Es Teh Anak Negeri dapat dianggap sebagai bentuk monopoli atau pelanggaran hukum persaingan usaha yang tidak sehat menurut KUHDagang. Ketiga, tindakan franchisee Es Teh Anak Negeri yang menggandakan hak kekayaan intelektual dengan menjual kembali merek dagang yang telah dibeli dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak adil atau sebagai bentuk kezaliman. Kata Kunci: Pejanjian, Waralaba, Hukum Positif, Hukum Islam
Kedudukan Hukum Waris Anak zina Di Indonesia Misbahuddin; Gusti Muzainah; Wahidah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i3.88

Abstract

Abstract That human life has a limited time. If you have reached the end of life with the arrival of death, in unusual circumstances, where when a person dies, and he has children born outside of legal marriage or adultery. - In this case Islamic Law, Civil Code data, Marriage Law and as well customary law has significant differences. This difference stems from the differences in each legal system in viewing sex relations outside of marriage, whether it can be classified as adultery or not, and the position of adultery children as children in the family. Natural child,-The type of this research is normative with library research. The results of this study indicate that adultery children will obtain civil rights against their biological father if they receive a termaq (confession) from their biological father as adjusted by Ibnu Taimiah and this has been accommodated in the Civil Code and Customary Law and in line with Constitutional Court Decision Number 46 /PUU-VIII/2010. Keywords: Inheritance of adulteress, Pluralism of Inheritance Law Abstrak Bahwa kehidupan manusia memiliki keterbatasan waktu. Apabila telah sampai pada batas akhir kehidupan dengan datangnya kematian, dalam keadaan tidak biasa, dimana ketika seseorang meninggal dunia, dan dia memiliki anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau anak zina.- Dalam hal ini Hukum Islam, Kuhperdata , UU Perkawina serta hukum adat memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini bertitik tolak dari perbedaan masing‐ masing sistem hukum dalam memandang hubungan seks di luar nikah, apakah dapat dikategorikan sebagai suatu perzinahan atau tidak,dan mendudukan anak zina sebagi anak dalam keluarga, Adanya perbedaan mengenai hal ini sangat lah jelas menimbulkan perbedaan implikasi hukum untuk selanjutnya terhadap kewarisan anak zina,- Jenis penelitian ini adalah Normatif dengan penelitian kepustakaan (library research), Dalam penelitian ini penulis menggali kedudukan hukum waris anak zina baik yang terdapat dalam hukum Islam, hukum postif dan hukum adat,- Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya anak zina akan memperoleh hak keperdataan terhadap ayah bilogisnya apabila mendapatkan Istilahaq ( Pengakuan ) dari ayah biologisnya sebagaimana yang diungkapkan kan oleh Ibnu Taimiah dan hal tersebut ternyata sudah diakomodir dalam KUH Perdata dan Hukum adat serta selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kata Kunci :Waris anak zina, Pluralisme Hukum Waris
Hak Waris Bagi Anak Angkat Ditinjau dalam Aspek Hukum Islam Agnes Sitanggang; Dedek Harianto; Loficha Metesa Br Ginting; Syuratty Astuti Rahayu Manalu
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i3.89

Abstract

Abstract The provisions of child adoption are specified in Islamic Law. The law states that child adoption is permissible as long as it is in the best interests of the adopted child. However, issues or problems arise with the adoption of children associated with inheritance issues. In Islamic law, the status of adopted children cannot be equated with biological children so that they cannot receive inheritance from their adoptive parents. However, the adopted child is entitled to a will from his adoptive parents provided that it cannot be more than one-third of the assets of the adoptive parents. The type of research is a qualitative research method of literature study. The method used is library research, data collection by searching for sources and reconstructing from various sources such as books, journals, and existing research. The result is that qualitative research is carried out with a research design whose findings are not obtained through statistical procedures or in the form of counts, but aims to reveal phenomena in a holistic-contextual manner by collecting data from natural settings and utilizing researchers as key instruments. The conclusion is that according to Islamic law, adopted children can remain as legitimate children based on court decisions by not breaking the relationship of nasab with or blood with their biological parents because the principle of child adoption according to the compilation of Islamic law is a manifestation of faith which manifests in the form of maintaining other people's children as children in the form of childcare by maintaining all the needs and needs of the child's life. Keywords: inheritance rights, Adopted Child, Islamic Law Abstrak Ketentuan Pengangkatan anak sudah ditentukan di dalam Hukum Islam. Dimana perangkat hukum tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah sesuatu yang diperbolehkan selama demi kepentingan terbaik bagi anak angkat. Akan tetapi muncul persoalan atau masalah terhadap pengangkatan anak yang dikaitkan dengan persoalan waris. Dalam hukum Islam status anak angkat itu tidak dapat disamakan dengan anak kandung sehingga tidak dapat menerima harta warisan dari orang tua angkatnya. Meskipun demikian, anak angkat tersebut berhak mendapatkan wasiat dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga harta kekayaan orang tua angkat.. Adapun jenis penelitian ini metode penelitian kualitatif studi pustaka. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research),pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Hasilnya bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan desain penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan, melainkan bertujuan mengungkapkan fenomena secara holistik-kontekstual dengan pengumpulan data dari latar/ setting alamiah dan memanfaatkan peneliti sebagai instrument kunci. Adapun Kesimpulan yaitu Menurut hukum Islam, anak angkat bisa tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan cara tidak memutuskan hubungan nasab dengan atau darah dengan orang tua kandungnya ini dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut kompilasi hukum Islam merupakan manifestasi keimanan yang mana mewujudkan dalam bentuk memelihara anak orang lain sebagai anak dalam bentuk pengasuhan anak dengan memelihara segala keperluan dan kebutuhan hidup dari anak tersebut. Kata Kunci: hak waris, Anak Angkat, Hukum Islam
Menyelami Kebaikan Hati: Pentingnya Zakat dalam Merangkul Keadilan Sosial dalam Islam Puji Chairunisa; Fretty Luciana Gurning; Dies L Tobing; Syuratty Astuti Rahayu Manalu
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i3.91

Abstract

AbstractThis study focuses on the role of zakat in promoting social justice in Islamic societies. The research analyzes the theological, philanthropic, and economic aspects of zakat to understand how it contributes to community empowerment and poverty alleviation. The theological study explores how zakat reflects Islamic teachings on benevolence and generosity. The philanthropic analysis emphasizes zakat as a means of providing social services and creating positive social change. The economic aspect examines how zakat affects wealth distribution and aims to identify mechanisms that alleviate poverty. By taking a multidimensional approach, the study aims to provide a comprehensive understanding of zakat's contribution to building a just and equitable society. Ultimately, this research can offer insight into addressing social and economic inequalities within Muslim communities.Keywords: Zakat, Islamic Law, Distribution AbstrakPenelitian ini berfokus pada peran zakat dalam mempromosikan keadilan sosial dalam masyarakat Islam. Penelitian ini menganalisis aspek teologis, filantropis, dan ekonomi dari zakat untuk memahami bagaimana zakat berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Studi teologis mengeksplorasi bagaimana zakat mencerminkan ajaran Islam tentang kebajikan dan kedermawanan. Analisis filantropis menekankan zakat sebagai sarana untuk menyediakan layanan sosial dan menciptakan perubahan sosial yang positif. Aspek ekonomi mengkaji bagaimana zakat mempengaruhi distribusi kekayaan dan bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme yang dapat mengentaskan kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan multidimensi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi zakat dalam membangun masyarakat yang adil dan merata. Pada akhirnya, penelitian ini dapat memberikan masukan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat Muslim. Kata Kunci: Zakat, Hukum Islam, Distribusi
Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Pemerintah Kota Medan dengan Masyarakat Taman Cadika Medan Stevanie Febiola Tampubolon; Rose Venerius Sirait; Frans Togu Sihombing; Linton Naibaho; Riomas Meliana Lumban Siantar; Abigael Siallagan; Ramsul Nababan
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i3.92

Abstract

Abstract Land is the part of the earth's surface that includes the body of the earth beneath it and that which is under water, including sea water. Land can also be interpreted as a limited area and is an object of land law. The type used in this research is a qualitative method. Qualitative research is research that produces and processes descriptive data, such as interview transcriptions, field notes, drawings, photos, video recordings and so on. The results of the legal research stated that Medan Cadika Park officially belongs to the Provincial Government. It can be seen that all development in the Park area was made by the Medan City Government and MSMEs in the Park asked permission from the Medan Provincial Government. Keywords: Land, garden, water, sea Abstrak Tanah adalah bagian permukaan bumi yang meliputi tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air, termasuk air laut. Tanah juga dapat diartikan sebagai suatu bidang yang terbatas dan merupakan objek hukum pertanahan. Jenis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain sebagainya. Hasil Penelitian hasil hukum menyatakan bahhwa Taman Cadika Medan resmi milik Pemprovsu dapat di lihat dari semua pembangunan di dalam kawasan Taman di buat oleh Pemkot Medan dan UMKM yang berada di Taman meminta izin kepada Pempovsu Medan. Kata Kunci: Tanah, taman, air, laut

Page 5 of 55 | Total Record : 550

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue