cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 47   48   49   50   51 
ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PENGHAPUSAN PERMOHONAN PATEN DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Putri, Dea Amanda; Triningsih, Anna
Lex Jurnalica Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i3.8697

Abstract

Penghapusan permohonan paten merupakan proses penting untuk memastikan hanya penemuan yang sah yang mendapatkan perlindungan paten. Penelitian ini membandingkan prosedur, mekanisme, dan dampak penghapusan permohonan paten di Indonesia dan Amerika Serikat. Di Indonesia, penghapusan permohonan paten umumnya melibatkan pemeriksaan administratif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), di mana pihak ketiga dapat mengajukan keberatan selama periode publikasi. Jika permohonan tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, permohonan dapat ditolak atau diterbitkan dengan penundaan. Sebaliknya, di Amerika Serikat, terdapat mekanisme yang lebih kompleks setelah paten diterbitkan, seperti Inter Partes Review (IPR), Post Grant Review (PGR), dan Ex Parte Reexamination, yang dikelola oleh USPTO dan Patent Trial and Appeal Board (PTAB). Proses ini memungkinkan pihak ketiga untuk menantang paten yang sudah diterbitkan berdasarkan prior art atau alasan hukum lainnya. Perbandingan ini menunjukkan perbedaan signifikan, dengan Indonesia yang mengandalkan prosedur administratif yang lebih sederhana, sementara Amerika Serikat menerapkan sistem peninjauan yang lebih terstruktur dan mendalam. Pemahaman terhadap perbedaan ini penting untuk pengembangan kebijakan paten yang lebih baik dan peningkatan keadilan serta efektivitas sistem kekayaan intelektual di kedua negara.
KEBIJAKAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI Wasahua, Idris
Lex Jurnalica Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i3.8685

Abstract

AbstractThis research aims to examine three aspects of criminal policy in cases of corruption committed by corporations, as regulated in Law No. 31 of 1999, as amended by Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes. These aspects are: First, criminal policy regarding acts of corruption that can be held accountable to corporations. Second, criminal policy concerning the system of corporate criminal liability in corruption cases. Third, criminal policy related to criminal sanctions that may be imposed on corruption offenses committed by corporations. This research uses normative juridical research methods.  This research produces the following conclusions: First, acts of corruption that can be committed and made accountable to corporations include all corruption offenses regulated in Chapter II of the Anti-Corruption Law, where the legal subject of the offense includes the element of "Any person." Second, the corporate criminal liability system in corruption offenses consists of fault-based liability, the Identification Theory, and the Vicarious Liability Theory. Third, the criminal sanctions that may be imposed for corruption offenses committed by corporations are as follows: for corporations, the principal penalty imposed is a fine, with the maximum penalty increased by one-third; for officers, the principal penalties include the death penalty, life imprisonment, fixed-term imprisonment, or fines as specified in each article on corruption offenses, as well as additional penalties as stipulated in Article 18, paragraph (1) of the Anti-Corruption Law.Keywords: criminal policy, criminal acts of corruption, corporations AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk meneliti tigas aspek kebijakan pidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (UU PTPK) yakni: Pertama, kebijakan pidana terkait tindak pidana korupsi  yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap korporasi. Kedua, kebijakan pidana terkait sistem pertanggungjawaban pidana korporasi  dalam tindak pidana korupsi. Ketiga, kebijakan pidana terkait sanksi pidana  yang dapat dijatuhkan terhadap  tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.  Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan berikut:  Pertama, tindak pidana korupsi yang dapat   dipertanggungjawabkan terhadap  korporasi adalah semua tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab II UU PTPK yang subyek hukum pelaku tindak pidananya memuat unsur “Setiap orang”.  Kedua, Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam  tindak pidana korupsi  terdiri dari  pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada  kesalahan (liability based on fault),   teori  Identification,  dan teori Vicarious Liability,   Ketiga, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap  tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi adalah terhadap korporasi dijatuhi pidana pokok berupa denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga), dan terhadap pengurus dijatuhi pidana pokok, baik pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara untuk waktu tertentu, pidana denda, yang  ketentuan tentang penjatuhannya sebagaimana disebutkan dalam setiap pasal pidana korupsi, serta  pidana tambahan yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU PTPK.Kata kunci : kebijakan pidana, tindak pidana korupsi, korporasi
KESEPAKATAN TIDAK TERTULIS PADA HUKUM PERIKATAN DAN HUKUM BISNIS Hapsari, Nia Puspita; Rambuni, Arraya Rambu; Syaharani, Regina Pinkan; Padaloka, Rocky Putra Maya
Lex Jurnalica Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i3.8673

Abstract

An unwritten agreement or oral agreement is an agreement made only based on theagreement of the parties orally without any written evidence. The legal implicationsof this unwritten agreement are an important concern in legal practice. Article1320 KUHPerdata stipulates that for the validity of an agreement four conditionsare required: agreement of the parties, capacity to make an obligation, a certainmatter, and a lawful cause. In addition, evidence by witnesses, testimony,confession, and oath. However, written evidence is not the only evidence that canbe used in proving an agreement. The court can also accept other valid evidence toprove the existence of an agreement, such as electronic evidence, testimony, andassumptions. Therefore, in legal practice, it is important to understand the legalimplications of unwritten agreements and the ways to prove them in court.Keywords: Implications, Unwritten Agreement, Business Law
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DENGAN STATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DI PT. SII CIKARANG Nurhayani, Nurhayani; Azis, Rizka Amelia; Hikmawati, Elok
Lex Jurnalica Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i3.8642

Abstract

AbstractThe increase in the use of PKWT workers is driven by the weak position of workers and high unemployment rates.  Workers have no other choice but to work with PKWT status even though the work agreed upon is actually permanent. Meanwhile, from the company side, the use of PKWT workers is considered more profitable because there are not so many rights that must be fulfilled for workers with PKWT status.  In practice, PKWT workers are usually given lower wages and facilities compared to workers with PKWTT status.  PT. SII, as a company engaged in the development and manufacture of electronic goods, also employs PKWT workers based on fulfilling certain order targets.  Protection of the welfare of PKWT workers at PT. SII Cikarang is in accordance with the Employment Law as regulated in the PKB.  Dispute resolution also prioritizes consensus deliberation through bipartite institutions. Keywords: Protection, PKWT Workers   AbstrakPeningkatan penggunaan pekerja PKWT seringkali didorong adanya posisi pekerja yang lemah dan tingkat pengangguran yang tinggi.  Pekerja tidak mempunyai pilihan lain selain bekerja dengan status PKWT meskipun pekerjaan yang diperjanjikan tersebut sebenarnya adalah bersifat tetap. Sementara dari sisi perusahaan, penggunaan pekerja PKWT dianggap lebih menguntungkan karena hak-hak yang harus dipenuhi bagi pekerja dengan status PKWT tidak begitu banyak.  Pada prakteknya pekerja PKWT biasanya diberikan upah dan fasilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja dengan status PKWTT.  PT. SII sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan dan pembuatan barang elektronik juga mempekerjakan pekerja PKWT yang didasarkan pada pemenuhan target pesanan tertentu.  Perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja PKWT di PT. SII Cikarang telah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam PKB.  Penyelesaian sengketa juga lebih mengutamakan musyawarah mufakat melalui lembagai bipartit. Kata Kunci: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Akta Kelahiran
STRATEGI KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT INDONESIA MELALUI PENDEKATAN EKONOMI BIRU UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Sari, Athina Kartika; Nurachmad, Much
Lex Jurnalica Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i3.8575

Abstract

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut, kebijakan ekspor pasir laut dibuka kembali. Kebijakan ekspor pasir laut sempat dihentikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kelautan, dan Perikanan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan SKB Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Nomor SKB.07/MEN/2/2002, dan Nomor 01/MENLH/2/2002 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Pemerintah saat ini menilai bahwa ekspor pasir laut berpotensi memperkuat identitas bangsa Indonesia sebagai negara maritim serta mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan. Namun apabila ekspor pasir tidak menggunakan metode yang tepat dalma pengelolaannya dapat menimbulkan berbagai masalah di berbagai bidang. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kesesuaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut dengan kebijakan ekonomi biru (2) Bagaimana strategi kebijakan ekspor pasir laut Indonesia untuk dapat menjadi penunjang sektor pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Kebijakan Pemerintah berkenaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut kurang selaras dengan konsep ekonomi biru karena dipertimbangkan lebih banyak kerugian yang ditimbulkan terutama dari segi lingkungan hidup dan masalah social, meskipun secara ekonomi berpotensi meningkatan perekonomian negara. Untuk itu, kebijakan juga perlu mempertimbangkan keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial sebagaimana diatur dalam Konvensi Perubahan Iklim (article 3 (4)); dan (2) Upaya konsep ekonomi biru dapat diterapkan dalam mengatasi kasus ini untuk mengintegrasikan pembangunan darat dan laut dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya dan lingkungan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Strategi kebijakan baru dalam menanggulangi dampak abrasi dapat memepertimbangkan soft solution melalui cara penanaman tumbuhan pelindung pantai (bakau, nipah dan pohon api-api) serta pengisian pasir (sand nourishment) serta strategi hard solution, yaitu melalui penggunaan struktur pelindung Pantai.Kata Kunci: Ekspor Pasir Laut, Kebijakan Ekonomi Biru, Pembangunan Berkelanjutan
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP HUKUM KONTRAK: TANTANGAN DAN PELUANG Indayatun, Ratna; Gufroni, Gufroni; Rohaya, Nizla; Yusuf, Burhanudin; Sinulingga, Dini Bahraini
Lex Jurnalica Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i3.8677

Abstract

Studi ini mengeksplorasi dampak transformatif teknologi pada hukum kontrak, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang disajikan oleh inovasi seperti kecerdasan buatan (AI), kontrak pintar, dan teknologi blockchain. Ketika lanskap hukum berkembang di era digital, asumsi tradisional tentang pembentukan kontrak, pelaksanaan, dan penegakan semakin ditantang. Makalah ini menyoroti bagaimana AI dapat meningkatkan efisiensi penyusunan kontrak dengan mengotomatiskan tugas rutin, menganalisis risiko, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa, sehingga memungkinkan profesional hukum untuk berkonsentrasi pada masalah yang lebih kompleks. Selain itu, penelitian ini membahas potensi kontrak pintar untuk merampingkan pelaksanaan kontrak melalui proses otomatis, mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan transparansi. Namun, ini juga mengatasi tantangan yang signifikan, termasuk kebutuhan sistem hukum untuk beradaptasi dengan teknologi baru, memastikan keamanan dan privasi, dan menetapkan peraturan yang jelas untuk mengatur penggunaan AI dalam konteks hukum. Studi ini menyimpulkan bahwa teknologi menawarkan manfaat besar untuk meningkatkan hukum kontrak, itu memerlukan penelitian dan pengembangan berkelanjutan untuk mengatasi implikasi etika dan hukum yang muncul. Dengan merangkul kemajuan teknologi ini, sistem hukum dapat menjadi lebih efisien, responsif, dan inklusif, pada akhirnya meningkatkan praktik hukum kontrak dalam lingkungan global.
Kebijakan Hukum Dalam Menangani Kasus Bullying Pada Pelanggaran Hak Azasi Manusia Di Lingkungan Sekolah Aziz, Hasnah; Hafidati, Putri
Lex Jurnalica Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i3.8720

Abstract

Abstract Looking at various news and several media, we can find out that bullying cases are still rampant, especially in the school environment and most of the victims are minors. This study aims to analyze human rights violation policies in handling bullying cases. Methods This research uses normative juridical methods. However, until now bullying is still considered a trivial thing, even though it needs special attention from related parties that bullying is a form of violation of Human Rights (HAM) that cannot be underestimated. Human rights themselves are various, including the right to a proper education. In order for human rights in Indonesia to run as they should, that's where a protection of human rights emerges, especially in the field of education. With the protection of human rights in the field of education, so that there are no violations of human rights in the field of education, such as the emergence of bullying incidents in schools, where the bullying incident has a very negative impact. Among the negative impacts of the bullying incident is that it can cause violence, both verbal and physical violence. Keywords: Human Rights, Education, Bullying  Abstrak. Melihat dari berbagai berita dan beberapa media kita dapat mengetahui bahwa kasus bullying masih marak terjadi terutama di lingkungan sekolah dan kebanyakan korban adalah anak dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk meganalisis kebijakan pe.langgaran Hak Asasi Manusia dalam pe.nanganan kasus Bullying. Me.tode. Pe.ne.litian ini me.nggunakan me.tode. yuridis normatif.  Namun, hingga saat ini bullying masih di anggap suatu hal yang se.pe.le.h, padahal pe.rlu pe.rhatian khusus dari pihak yang te.rkait bahwa bullying adalah be.ntuk tindakan pe.langgaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak bisa dianggap re.me.h. Hak asasi manusia se.ndiri be.rmacam-macam diantaranya  yaitu hak untuk me.mpe.role.h pe.ndidikan yang layak. Agar hak asasi manusia di Indone.sia dapat be.rjalan se.bagaimana me.stinya, maka dari situlah muncul suatu pe.rlindungan hak asasi manusia khususnya dibidang pe.ndidikan. De.ngan adanya pe.rlindungan hak asasi manusia dibidang pe.ndidikan ini  supaya tidak adanya pe.langgaran hak asasi manusia dibidang pe.ndidikan, se.pe.rti munculnya pe.ristiwa bullying yang ada di se.kolah, dimana pe.ristiwa bullying te.rse.but me.mbawa dampak yang sangat ne.gatif. Diantara dampak ne.gatif dari adanya pe.ristiwa bullying te.rse.but yaitu dapat me.munculkan adanya ke.ke.rasan, baik ke.ke.rasan se.cara ve.rbal maupun se.cara fisik.  Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Pe.ndidikan, Bullying
UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kasus Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021) Saraswati, Mardiana; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Lex Jurnalica Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i3.8686

Abstract

AbstractThe law protects individuals and legal entities in certain cases to challenge a judge's decision as a forum for parties who are dissatisfied with a judge's decision that is deemed not to fulfill a sense of justice. In civil cases, legal remedies include ordinary legal remedies and extraordinary legal remedies. Extraordinary legal remedies are made for decisions that have permanent legal force (incracht van gewijsde), including a judicial review (request civil). This study aims to answer the formulation of the problem by analyzing the Copyright Law as a positive law in providing intellectual property protection for songwriters in Indonesia, and how other legal remedies can be made against decisions in the first instance court that have permanent legal force in copyright infringement cases. This study analyzes the copyright infringement of the song "Lagi Syantik" where the creator took legal remedies (litigation) at the Commercial Court, Cassation at the Supreme Court, and the final legal remedy of Resubmission at the Supreme Court. The method used is the normative legal research method and statute approach based on Law No. 28/2014 concerning Copyright, where moral rights and economic rights can be maintained as the creator's rights through legal remedies.Keywords: Legal Remedies, Copyright Infringement, Copyright of Song AbstrakUndang-undang melindungi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai wadah bagi para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Dalam perkara perdata, upaya hukum meliputi upaya hukum biasa, dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa dilakukan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde), termasuk Peninjauan Kembali (request civil). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dengan menganalisis UUHC sebagai hukum positif dalam memberikan perlindungan kekayaan intelektual bagi Pencipta lagu di Indonesia, dan bagaimanakah upaya hukum lain dapat dilakukan terhadap putusan di pengadilan tingkat pertama yang telah inkracht dalam perkara pelanggaran Hak Cipta. Penelitian ini menganalisis pelanggaran Hak Cipta karya lagu “Lagi Syantik” dimana Pencipta menempuh upaya hukum (litigasi) di Pengadilan Niaga, Kasasi di Mahkamah Agung, dan upaya hukum terakhir Pengajuan Kembali di Mahkamah Agung. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan statute approach berdasarkan UU No 28/2014 tentang Hak Cipta, dimana hak moral dan hak ekonomi dapat dipertahankankan sebagai hak Pencipta melalui upaya hukum.Kata kunci: Upaya Hukum, Pelanggaran Hak Cipta, Hak Cipta Lagu 
PELUANG ORMAS KEAGAMAAN MENGELOLA TAMBANG DI INDONESIA PASCA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 Tandika, Fitria; Sadino, Sadino; Hidayat, Yusup
Lex Jurnalica Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i3.8605

Abstract

PP 25 Tahun 2024 merupakan babak baru dari aturan pelaksana izin pertambangan di Indonesia, khususnya terkait dengan pemberian peluang secara prioritas kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk terlibat pada bisnis pengelolaan tambang. Munculnya Peraturan Pemerintah ini menimbulkan adanya pertanyaan mendasar tentang rasionalitas dibaliknya jika melihat adanya potensi isu lingkungan yang signifikan dari sektor pertambangan serta adanya potensi disharmonisasi antar aturan hukum yang lebih tinggi statusnya. Dengan pendekatan yuridis normatif penelitian ini mengkaji konflik norma yang timbul melalui pendekatan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa penawaran area WIUPK  prioritas kepada Ormas agama tidak sejalan dengan Peraturan terkait Mineral dan Batubara sehingga substansi pengaturan pada PP 25 Tahun 2024 telah bertentangan dengan UU di atasnya dan peluang pemberian tambang secara prioritas kepada ormas memunculkan potensi tantangan yang dihadapi ormas, seperti biaya produksi dari pengelolaan tambang yang tinggi, dampak potensi kerusakan lingkungan akibat pengelolaan tambang, manfaat ekonomis yang diperoleh belum tentu sebanding dengan sumberdaya operasional yang dikeluarkan karena melibatkan kontraktor, potensi konflik dengan masyarakat adat, cadangan yang tersisa dari bekas tambang yang diberikan pemerintah dan jangka waktu penawaran WIUPK yang hanya lima tahun kemungkinan besar belum cukup untuk memperoleh hasil yang signifikan dalam pertambangan
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH BPN DI KABUPATEN TEMANGGUNG TERHADAP SERTIPIKAT TUMPANG TINDIH Azhari, Aristya Nadya; Wahida, Lia Nisa; Nurtanti, Eka Era; Triantono, Triantono
Lex Jurnalica Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i1.9101

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan; Pertama tentang faktor-faktor penyebab terbitnya tumpang tindih sertipikat tanah dan Kedua; tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa tumpang tindih tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah informasi Tumpang Tindih Hak Kepemilikan atas Tanah yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor terbitnya sertifikat tumpang tindih tanah; Pertama, terjadinya bencana alam yang menyebabkan pergeseran tanah, Kedua; pemilik hak atas tanah tidak mengetahui secara jelas letak atau batas-batas tanahnya, Ketiga; terjadinya ketidaktelitian ataupun kesalahan dalam menunjukkan letak tanah baik disengaja atau tidak sengaja, Keempat; belum terbentuk atau belum lengkapnya peta pendaftaran tanah. Proses penyelesaian sertifikat tumpang tindih tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung adalah Pertama, melalui langkah penanganan sengketa konflik dan penanganan sengketa perkara. Yang apabila Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dalam memfasilitasi untuk menempuh upaya mediasi gagal dan tidak mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, maka sengketa diselesaikan melalui diajukannya gugatan ke  Pengadilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Page 49 of 52 | Total Record : 519

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue