cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 48   49   50   51   52 
KEDUDUKAN PERATURAN OJK DALAM MENGATUR PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BPR DAN BPRS Kurniawan, I Gede Hartadi; Judge, Zulfikar; Muliawan, Anatomi
Lex Jurnalica Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i1.9154

Abstract

AbstractBank Perekonomian Rakyat is a type of Bank needed by Micro and Small and Medium Enterprises for business development for small and medium communities. Bank Perekonomian Rakyat is located throughout the Republic of Indonesia with private ownership or under the local government, which in private ownership, of course follows the provisions for establishing a Limited Liability Company in carrying out business activities, both in establishing a business, arranging management, mergers or consolidations to closing the business entity. A Limited Liability Company business entity has an absolute decision from the General Meeting of Shareholders in determining anything in carrying out company activities including in terms of consolidation or mergers, especially for the Bank Perekonomian Rakyat and Bank Perekonomian Syariah industries, which also mostly have the status of a Limited Liability Company Legal Entity. The issuance of Financial Services Authority Regulation number 7 of 2024 concerning Bank Perekonomian Rakyat and Bank Perekonomian Syariah also regulates the consolidation or merger of Bank Perekonomian Rakyat including forced consolidation relating to the provisions for ownership of controlling shareholders who have the status of controlling shareholders in more than 1 Bank Perekonomian Rakyat and are required to consolidate the Bank Perekonomian Rakyat Business Entity from 2 or more Business Entities to one Business Entity. This is not in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which stipulates that decisions on consolidation or merger of Business Entities are the authority of the General Meeting of Shareholders. Keywords: consolidation, Bank Perekonomian Rakyat, Limited Liability Companies AbstrakBank Perekonomian Rakyat adalah jenis Bank yang dibutuhkan oleh Usaha Mikro dan Kecil Menengah untuk pengembangan usaha bagi masyarakat kecil dan menengah. Bank Perekonomian Rakyat berlokasi di seluruh penjuru Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kepemilikan swasta atau dibawah pemerintah daerah , yang pada kepemilikan swasta, tentunya mengikuti ketentuan pendirian Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan usaha, baik dalam pendirian usaha, pengaturan kepengurusan, merger atau konsolidasi hingga penutupan badan usaha. Sebuah badan usaha Perseroan Terbatas mempunyai keputusan mutlak dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam menentukan hal apapun dalam menjalankan kegiatan perusahaan termasuk dalam hal konsolidasi atau merger khususnya bagi industri Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang juga mayoritas mempunyai status Badan Hukum Perseroan Terbatas. Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 7 tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah juga mengatur tentang konsolidasi atau merger Bank Perekonomian Rakyat termasuk tentang konsolidasi paksa berkaitan dengan ketentuan kepemilikan pemegang saham pengendali yang mempunyai status pemegeng saham pengendali di lebih dari 1 Bank Perekonomian Rakyat dan diwajibkan untuk mengkonsolidasikan Badan Usaha Bank Perekonomian Rakyat dari 2 atau lebih Badan Usaha ke satu Badan Usaha . Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang Undang nomor 40 .tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa keputusan konsolidasi atau merger Badan Usaha merupakan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham Kata kunci : konsolidasi , Bank Perekonomian Rakyat, Perseroan Terbatas 
EKSPLORASI METODE PENELITIAN DENGAN PENDEKATAN NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA Wiraguna, sidi
Lex Jurnalica Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i1.8801

Abstract

AbstrakPenelitian ini berangkat dari kebutuhan yang terus meningkat akan metode penelitian hukum yang efektif dan efisien di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menganalisis penerapan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum, termasuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, serta memberikan panduan praktis bagi peneliti hukum untuk memilih dan mengimplementasikan metode yang paling sesuai. Ruang lingkup penelitian meliputi studi mendalam tentang berbagai metode penelitian hukum di Indonesia, dengan fokus khusus pada pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memanfaatkan sumber hukum sekunder, seperti literatur hukum, jurnal, buku, dan dokumen hukum lainnya. Selain itu, analisis kualitatif diterapkan untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari setiap pendekatan. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan normatif unggul dalam memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur, namun memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika sosial dan empiris di masyarakat. Sebaliknya, pendekatan empiris mampu memberikan data langsung dari lapangan dan menawarkan wawasan mendalam tentang praktik hukum yang nyata, meskipun sering kali menghadapi tantangan terkait validitas dan reliabilitas data. Dari hasil tersebut, disarankan bahwa kombinasi kedua pendekatan dapat menjadi solusi optimal untuk meningkatkan kualitas penelitian hukum di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan pemanfaatan keunggulan masing-masing metode sekaligus meminimalkan kelemahannya. Penelitian ini juga memberikan panduan praktis bagi para peneliti hukum untuk menentukan metode yang sesuai dengan tujuan dan konteks penelitian mereka. Kesimpulannya, pendekatan normatif dan empiris, bila digabungkan, dapat menghasilkan penelitian hukum yang lebih komprehensif dan berkualitas.Kata kunci: Empiris; Penelitian hukum; Pendekatan normatif; Yuridis; Indonesia. 
TINJAUAN YURIDIS PENIPUAN TRANSAKSI PEMBELIAN HANPHONE MELALUI INSTAGRAM DAN WHATSAPP Hapsari, Nia Puspita
Lex Jurnalica Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i1.8998

Abstract

The lack of public social media awareness via Instagram and WhatsApp they are still tempted by discounts or promotions for buying and selling cellphones. In the Criminal KHU Law Number 82 of 2012 Electronic Systems, Transactions and Criminal Crimes Against Cyber Crime perpetrators. The research analyzes legal protection against fraudulent purchases when buying and selling cell phones via Instagram and WhatsApp. Researchers used the method from field research and normative juridical, data obtained by interviewing victims/consumers, library materials, statutory regulations, and normative empirical juridical. The expected results of the methods for reporting buying and selling fraud via social media and victims regulated by Law No.31 of 2014 on consumer witness/victims protection. The conclusion is that legal officials, especially the police, will investigate more deeply the perpetrators of the crime of buying and selling cell phone fraud, and to what extent the perpetrators of the fraud were caught and imprisoned.
KLAIM ROYALTI LAGU DAN/ATAU MUSIK PENCIPTA DAN HAK TERKAIT DI PLATFORM YOUTUBE SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK KEADILAN Dewi, Rien Uthami; Triningsih, Anna
Lex Jurnalica Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i1.9078

Abstract

AbstrakRoyalty claims for the use of copyright of songs and/or musics of Creators and Related Rights by users on digital platforms are very important as a form of fulfillment of the right to justice for Creators and Related Rights who have economic rights besides moral rights. Protection of songs and/or musics have been regulated by law in Indonesia, in regulation of Copyright Number 28 of 2014, and regulation related to royalties in Government Regulation Number 56 of 2021 on Management of Copyright Royalties for Songs and/or Music. However, in the context of platforms that are providers of song services in digital form (digital service providers), or those based on user generated content (UGC) such as YouTube, the existing regulations are inadequate so that more specific regulatory updates and adjustments are needed because the tendency of existing digital platforms to have different provisions from regulations in Indonesia. It can be said that there is a legal vacuum regarding the accountability of digital service providers who allow the broadcast of songs or masters unlawfully. Especially if the provider as the provider of the song and/or music service has entity the holding company outside Indonesia. There is a rejection or rebuttal that will be submitted if a dispute/problem occurs regarding music content. For example, a digital service provider will state that it is not obligated to compensate for content uploaded by user generated content, but is limited to deleting content that is disputed and proven to be done unlawfully. Regarding royalty claims, YouTube will respond that YouTube does the same thing as it does with other countries, namely by entering into legal relations with legal subjects in the form of private legal entities, based on confidentiality agreements. The losses experienced by Creators and Related Rights Owners as an artist in the creative arts economy are not small, even though if royalties are managed with good governance and users who utilize song and/or music are subject realize to their obligations to pay royalties, it will have a potential impact on the income of the country where the song was created. The government is expected to be able to look ahead and carry out what must be done as the legal adage says "gouverner c'est prevoi", although "the law is always struggling to catch up with the changing times" (het recht hinkt achter de feiten aan). This research uses a normative legal method that will make a significant contribution to understanding the need for more specific legal improvements related to the protection of Copyright for songs and/or musics of Creators and Related Rights on digital platforms. This will to support and to prevent things that could harm rights owners so that a sense of justice is fulfilled.Keyword : Justice rights, claim royalty song and music, creator and related rights, platform youtubeAbstrakKlaim royalti atas pemanfaatan karya cipta lagu dan/atau musik milik Pencipta dan Hak Terkait oleh pengguna di platform digital adalah sangat penting sebagai bentuk pemenuhan hak keadilan bagi Pencipta dan Hak Terkait yang memiliki hak ekonomi selain memiliki hak moral. Perlindungan atas karya cipta lagu dan/atau musik ini telah ada ketentuan perundang-undangannya di Indonesia yaitu di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan aturan terkait royalti di Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Namun, dalam konteks platform yang merupakan penyedia layanan lagu dalam bentuk digital (digital service provider), atau yang berbasis user generated content (UGC) seperti YouTube, aturan yang ada belum memadai sehingga perlu pembaruan dan penyesuaian regulasi yang lebih spesifik karena kecenderungan platform digital yang ada mempunyai ketentuan aturan yang berbeda dari peraturan di Indonesia. Bisa dikatakan ada kekosongan hukum mengenai pertanggungjawaban oleh digital service provider yang mengizinkan penayangan lagu-lagu atau master secara melawan hukum. Apalagi bila provider sebagai penyedia layanan lagu dan/atau musik tersebut mempunyai entitas perusahaan induk di luar Indonesia. Ada penolakan atau bantahan yang akan disampaikan apabila terjadi sengketa/permasalahan terkait konten musik. Misalnya digital service provider akan menyatakan tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian atas konten yang diunggah oleh user generate content, tapi terbatas pada penghapusan konten yang dipermasalahkan dan terbukti dilakukan secara melawan hukum. Perihal klaim royalti, YouTube akan menjawab bahwa YouTube melakukan hal yang sama dilakukannya dengan negara-negara lain yaitu dengan melakukan hubungan hukum dengan subyek hukum berbentuk badan hukum privat, berdasarkan perjanjian kerahasiaan. Kerugian yang dialami Pencipta dan Pemilik Hak Terkait selaku pelaku ekonomi kreatif seni tidak sedikit, padahal apabila royalti diurus dengan tata kelola yang baik dan pengguna yang memanfaatkan karya cipta lagu dan/atau musik tunduk dengan kewajibannya membayar royalti, maka akan berdampak potensi terhadap pendapatan negara di mana lagu tersebut diciptakan. Pemerintah diharapkan bisa melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan sebagaimana adagieum hukum mengatakan “gouverner c’est prevoi”, walaupun “hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman” (het recht hinkt achter de feiten aan). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kebutuhan untuk penyempurnaan hukum yang lebih spesifik terkait perlindungan Hak Cipta lagu dan/atau musik Pencipta dan Hak Terkait di platform digital. Hal ini akan mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap hal yang dapat merugikan pemilik hak sehingga terpenuhi rasa keadilan.Kata Kunci: Hak keadilan, klaim royalti lagu dan musik, pencipta dan hak terkait, platform YouTube
KONSINYASI GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERKAIT ADANYA SENGKETA KEPEMILIKAN Kustiani, Larasati; Slamet, Sri Redjeki; Olivia, Fitria; Arianto, Henry
Lex Jurnalica Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i1.9058

Abstract

AbstractLand acquisition is a government action to obtain land for various development purposes by providing compensation, which is deposited in the District Court. This research examines the disbursement of compensation consignment for land acquisition in the event of land ownership disputes and the legal protection for landowners in the presence of ownership disputes over the consigned compensation.  the method of normative legal research through document studies on land acquisition for public interest and analyzed qualitatively.  In the event of a land ownership dispute, for the disbursement of compensation consignment, the disputing parties must file a lawsuit to determine who is entitled to receive the compensation or through a settlement effort with mediation. The entitled party must receive legal protection, which includes preventive protection. The government must ensure land ownership affected by land acquisition before the establishment of the normative field and ensure that the disputing parties comply with the court's decision as the basis for the disbursement of the consignment. As for repressive protection, the consignment cannot be disbursed without a court ruling that determines the entitled party to the land. Keywords: consignment, land acquisition, ownership dispute
KONKRETISASI JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF SHARIA : TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA PADA OLSHOP Hartati, Sawitri Yuli; Harahap, Roosdiana; Ramadhani, Dina Aulia
Lex Jurnalica Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i1.9116

Abstract

Kegiatan melalui media elektronik atau biasa disebut dengan e-commerce, memunculkan beberapa aplikasi berjenis marketplace yang digunakan sebagai media jual beli online, salah satunya yaitu adanya media sosial yang melakukan kegiatan layaknya sebuah marketplace yang melakukan kegiatan jual beli pada platform bernama TikTok. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui TikTok sebagai media sosial yang melakukan kegiatan perdagangan secara elektronik (e-commerce) serta bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam kegiatan jual beli online pada media sosial TikTok sebagai sarana perdagangan dalam media elektronik (e-commerce), yaitu media sosial yang melakukan kegiatan perdagangan seperti aplikasi marketplace. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian ini berkaitan dengan regulasi yang terdapat dalam bidang perdagangan Republik Indonesia, yang bertujuan agar sistem perdagangan di Indonesia agar lebih teratur berdasarkan regulasi yang ada.Kata kunci: Jual Beli, Aplikasi,, transaksi elektronik.
PEMENUHAN HAK PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS OLEH PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) JAKARTA UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS Larasati, Dinda Kania; Liany, Lusy
Lex Jurnalica Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i1.9080

Abstract

AbstractPersons with disabilities have the same educational rights as others as explained in Law No. 8 of 2016 concerning persons with disabilities. State-owned enterprises and private companies are required to realize the rights of workers for persons with disabilities, especially at PT Pelindo North Jakarta. The problem formulations of these legal events are; How is the fulfillment of the rights of workers with disabilities based on Law Number 8 of 2016? and How is the Implementation of PT Pelindo in fulfilling the rights of workers with disabilities based on Law Number 8 of 2016?. This research method uses the Normative Empirical research type in conducting this research, as well as combining it with the relevant positive law and the implementation of PT Pelindo in applying these norms. The results of this study conclude that, first, the fulfillment of persons with disabilities must be carried out for companies both BUMN and private, where the rights of workers with disabilities are listed in article 53 of Law Number 8 of 2016, in which BUMN companies are required to employ at least 2% of workers with disabilities from the total workforce and 1% for private companies, second, PT Pelindo has fulfilled all the rights of workers with disabilities and carried out its obligations by hiring workers with disabilities with a percentage of 3% of all PT Pelindo employees. Keywords: Rights, Workers, Disability.AbstrakPenyandang disabilitas memiliki hak pendidikan yang sama dengan yang lain sebagaimana diterangkan pada Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. BUMN maupun perusahaan swasta diwajibkan untuk merealisasikan hak pekerja untuk Penyandang Disabilitas khususnya pada PT. Pelindo Jakarta Utara. Adapun yang menjadi rumusan masalah dari peristiwa hukum tersebut adalah; Bagaimana pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016? dan Bagaimana Implementasi PT. Pelindo dalam pemenuhan hak pekerja Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016?. Metode penelitian ini mengggunakan jenis penelitian Normatif Empiris Dalam melakukan penelitian ini, serta memadankannya dengan hukum positif yang relevan serta implementasi PT Pelindo dalam menerapkan norma tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa , pertama, dalam pemenuhan Penyandang Disabilitas harus dilakukan bagi para perusahaan baik BUMN maupun Swasta, yang mana hak pekerja disabilitas tercantum dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal yang mana perusahaan BUMN wajib mempekerjakan minimal 2% pekerja Penyandang Disabilitas dari total keselurusan pekerja dan 1% untuk Swasta, kedua,  PT. Pelindo telah memenuhi seluruh hak pekerja Penyandang Disabilitas dan melaksanakan kewajibanya dengan mempekerjakan pekerja disabilitas dengan presentase 3% dari seluruh karyawan PT. Pelindo. Kata Kunci : Hak, Pekerja, Disabilitas.
Kondotel dalam Perspektif Hukum Rumah Susun: Analisis Konflik Kepentingan dan Pengelolaan Bersama Sani, Rijal Ibnu; Suartini, Suartini
Lex Jurnalica Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i1.9077

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konflik kepentingan yang muncul akibat dualisme pengelolaan hotel dan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun serta menganalisis implikasi hukum dan dampak praktis dari kekosongan regulasi di Indonesia. Kondotel, yang merupakan perpaduan antara kondominium dan hotel, menimbulkan sejumlah persoalan karena belum diatur secara spesifik dalam kerangka Hukum Rumah Susun. Ketidakjelasan regulasi ini berpotensi memicu benturan kepentingan antara pemilik unit yang berorientasi pada pemeliharaan fasilitas bersama dan pihak pengelola hotel yang mengutamakan aspek bisnis. Pendekatan penelitian yuridis normatif digunakan dengan memadukan studi pustaka dan analisis dokumen perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme pengelolaan menciptakan ketidakseimbangan dalam hak penggunaan area bersama, pengalokasian parkir, serta pemanfaatan fasilitas umum. Di sisi lain, ketiadaan aturan spesifik tentang kondotel berdampak pada potensi perselisihan yang sulit diselesaikan karena masing-masing pihak memiliki kepentingan berbeda. Temuan ini menegaskan perlunya pembaharuan regulasi untuk memberikan kepastian hukum, mengakomodasi kepentingan bisnis, dan tetap menjaga fungsi hunian yang layak bagi pemilik. Dengan demikian, pengelolaan kondotel dapat dilakukan secara harmonis melalui sinergi antara pihak hotel dan P3SRS. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan kondotel yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Kesimpulannya, pemenuhan hak-hak pemilik kondominium dan tamu hotel dapat diseimbangkan jika pemerintah menerbitkan regulasi kondotel yang mengatur kewajiban manajemen profesional serta kewenangan P3SRS dalam merumuskan kebijakan internal. Langkah ini mencegah potensi kerugian.
EFEKTIFITAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA SISTEM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM KONTEKS TEORI KEADILAN Ramadhan, Muhammad; Ariyanti, Dwi Oktafia
Lex Jurnalica Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i1.9052

Abstract

AbstrakTindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh tidak sembarang orang, perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang orang yang memiliki kecerdasan, Sehingga banyak sekali para pelaku tindak pidana korupsi dapat dengan lihai menutupi perbuatannya, yang pada akhirnya aparat penegka hukum kesulitan dalam mecari alat bukti yang dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karna itu dengan model pembalikan beban pembuktian diharapkan dapat menjerat para pelaku tindak pidana korupsi yang dengan lihai menyimpan bukti bukti kejahatannya. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini berbicara mengenai penerapan beban pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai bentuk perluasan dari hukum formil dan keefektifitasan beban pembuktian terbalik.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Kesimpulan dalam penelitian ini berisikan: pertama sistem pembuktian pada sistem peradilan pidana dalam peyelesaian tindak pidana korupsi yang ada menggunakan metode pembalikan beban pembuktian yang dilakukan terdakwa dalam upaya pembuktian asal usul hartanya. Kedua ke-efektifitasan pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi dipandang dari sudut pandang negara sebagai korban maka pembalikan beban pembuktian dirasa sangat efektif sebagai upaya dalam membuktikan atas kejanggalan dari asal usul harta benda yang dimiliki terdakwa Kata kunci : Pembalikan Beban Pembuktian; tindak pidana korupsi; sistem peradilan pidana
KAJIAN MALPRAKTIK DITINJAU DARI KETIDAKTERSEDIANNYA FASILITAS PENANGULANGAN HIV DI RUMAH SAKIT BERDASARKAN KUHP DAN HUKUM KESEHATAN SERTA PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP MALPRAKTIK Lisasih, Nin Yasmine; Wasahua, Idris
Lex Jurnalica Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i2.9706

Abstract

AbstrackThis research aims to examine malpractice in terms of the unavailability of HIV treatment facilities based on the Criminal Code, Law Number 44 of 2009, Law Number 36 of 2009, Minister of Health Regulation No. 21 of 2013 and Minister of Health Regulation No. 12 of 2020 and who is responsible if malpractice occurs in the hospital. The results of the research indicate that the unavailability of HIV treatment tools in hospitals can be called malpractice because based on the Indonesian Minister of Health Regulation Number 21 of 2013 concerning HIV and AIDS Prevention Article 41 number (4) states that every hospital of at least class C must be able to diagnose, treat and care for RSUD according to the provisions in the referral system. The result of the unavailability of HIV treatment facilities resulted in the death of the baby in this case because the baby's mother had to wait to be referred to the Regional General Hospital which took 10 hours and 15 minutes so that the baby died in the womb because it did not receive proper treatment. Apart from that, regarding responsibility, the one that contributed the most to the criminal act in this case was Kartika Husada Hospital because that hospital did not have HIV treatment facilities.Keywords: malpractice, HIV, responsibility AbstrakPenelitian ini berujuan untuk mengkaji tentang malpraktik ditinjau dari ketidaktersediannya fasilitas penganggulangan HIV berdasarkan KUHP, UU Nomor 44 Tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2009, Permenkes No. 21 Tahun 2013 dan Permenkes No 12 Tahun 2020 serta siapa yang bertanggung jawab jika terjadi malpraktik di rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktersediannya alat penanggulangan HIV pada rumah sakit dapat disebut sebagai malpraktik karena berdasarkan Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Pasal 41 angka (4) menyebutkan bahwa setiap rumah sakit sekurang-kurangnya kelas C wajib mampu mendiagnosis, melakukan pengobatan dan perawatan ODHA sesuai ketentuan dalam system rujukan. Akibat dari tidak tersedianya fasilitas penanggulangan HIV mengakibatkan meninggalnya bayi dalam kasus ini karena Ibu sang bayi harus menunggu dirujuk ke RSUD yang mana memakan waktu 10 jam 15 menit sehingga bayi meninggal dalam kandungan karena tidak mendapat penanganan yang benar. Selain itu mengenai tanggung jawab, yang berkontribusi paling besar dalam tindak pidana di perkara ini adaalh RS Kartika Husada karena di rumah sakit itulah tidak terdapat fasilitas penanggulangan HIV.Kata Kunci : malpraktek, HIV, tanggung jawab

Page 50 of 52 | Total Record : 519

 48   49   50   51   52 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue