cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 48   49   50   51   52 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENOLAKAN PASIEN DI INSTALASI GAWAT DARURAT: ANALISIS BERDASARKAN UU KESEHATAN, UU PRAKTIK KEDOKTERAN, DAN PERATURAN RUMAH SAKIT Azis, Rizka Amelia; Susetio, Wasis; Dwinanto, Rafi Rajendra
Lex Jurnalica Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i2.9671

Abstract

ABSTRACTThe refusal of patients in Emergency Departments (EDs) remains a critical issue within Indonesia’s healthcare system. .  Patients still refuse emergency treatment, even though hospitals and doctors are required to do it by laws such the Hospital Law, the Medical Practice Law, and the Health Law.  Utilizing a normative approach and case study analysis, this paper seeks to examine the legal culpability linked to such refusals. Findings reveal that refusals lacking objective medical grounds violate patients' rights to healthcare, contravene human rights principles and consumer protection standards, and may result in criminal, civil, and administrative legal consequences. The study recommends enhancing legal education for both the public and health professionals, and reinforcing regulatory oversight and sanctions for violations. In doing so, emergency healthcare services can operate more equitably and accountably, ensuring better protection of patients’ rights. Keywords: patient refusal, emergency department, legal liability, right to health, medical discretion.  ABSTRAK Di Indonesia, masalah utama dalam sistem layanan kesehatan adalah pasien yang menolak perawatan di unit gawat darurat. Sejumlah undang-undang dan peraturan, termasuk yang berkaitan dengan rumah sakit dan tenaga medis, mewajibkan mereka untuk memberikan bantuan pada saat terjadi keadaan darurat medis, pasien masih sering menolak perawatan. Dengan menggunakan metodologi normatif dan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji siapa yang bertanggung jawab secara hukum ketika pasien unit gawat darurat menolak perawatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan tanpa dasar medis objektif melanggar hak pasien atas pelayanan kesehatan, bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan konsumen, serta dapat menimbulkan implikasi hukum pidana, perdata, dan administratif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan, serta penguatan mekanisme pengawasan dan sanksi hukum terhadap pelanggaran. Dengan demikian, sistem pelayanan kesehatan darurat dapat berjalan lebih adil, akuntabel, dan menjamin perlindungan maksimal terhadap hak-hak pasien. Kata kunci: penolakan pasien, IGD, pertanggungjawaban hukum, hak atas kesehatan, diskresi medis. 
DJP ONLINE SEBAGAI IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Handayani, Eka Rizdky; Nurmala, Salma Ayu
Lex Jurnalica Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i2.9587

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip Good Governance telah terpenuhi dalam pelayanan DJP Online sebagai Pelayanan Publik yang baik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, serta apa saja manfaat dan kendala yang ditemukan dalam implementasi DJP Online. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif, data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen, kemudian ditulis secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Upaya pemerintah dalam peningkatan mutu layanan publik, salah satunya dengan digitalisasi berbagai sektor pelayanan publik, tidak terkecuali dalam pelayanan perpajakan melalui sistem DJP Online. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa DJP Online telah memenuhi prinsip-prinsip Good Governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, responsivitas, efektif dan efisien. Namun demikian, beberapa kekurangan dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya dapat mengurangi kemanfaatan dan optimalisasi penggunaan DJP Online bagi masyarakat (Wajib Pajak). Hal ini dapat diantisipasi dengan sosialisasi akan pentingnya kesadaran pelaporan pajak dan/atau pemahaman fitur-fitur didalam DJP Online, peningkatan performa sistem DJP Online, hingga penambahan fitur dasar yang memudahkan masyarakat untuk memperbaharui data pribadi secara mandiri melalui DJP Online.
STATUS HUBUNGAN HUKUM OJEK DARING DENGAN PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI DI ERA GIG ECONOMY DITINJAU DARI PERMENHUB NOMOR 12 TAHUN 2019 Akbar, Sachril; Hikmawati, Elok; Nurhayani, Nurhayani
Lex Jurnalica Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i2.9500

Abstract

ABSTRACTThis research focuses on an in-depth analysis of the unique legal relationship between online motorcycle taxi drivers and transportation service providers in the context of the gig economy. In the increasingly dominant digital era, app-based business models have revolutionized the way we work, including in the transportation sector. Ministerial Regulation Number 12 of 2019 serves as a relevant legal basis for examining this employment relationship, particularly regarding the employment status of drivers. The aim of this research is to determine how the legal status of online motorcycle taxi drivers compares between Ministerial Regulation Number 12 of 2019 and Law Number 13 of 2003 on Manpower and how legal protection is provided for the status of online motorcycle taxi drivers in carrying out cooperative work relationships with application companies. This research uses a normative juridical method (Legal Research) with a conceptual approach because there are no existing legal rules for the problems faced. Using a qualitative approach, it is hoped that the complex dynamics occurring in digital platforms can be revealed, ranging from daily work mechanisms to their impact on the welfare of drivers. The results of the research show that Ministerial Regulation No. 12 of 2019 offers high flexibility but provides insufficient legal protection for online motorcycle taxi drivers, while the Manpower Law provides stronger protection but is less flexible to technological developments. Legal protection for online motorcycle taxi drivers is still complex and many drivers feel unprotected despite the existence of Ministerial Regulation No. 12/2019. A fair solution requires cooperation between the government, companies, labor unions, and academicsKeywords: Legal relationship; Online motorcycle taxi drivers; Transportation service companies; Gig economy; partners. ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai hubungan hukum yang unik antara pengemudi ojek daring dan perusahaan penyedia jasa transportasi dalam konteks ekonomi gig. Dalam era digital yang kian mendominasi, model bisnis berbasis aplikasi telah merevolusi cara kita bekerja, termasuk dalam sektor transportasi. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 menjadi landasan hukum yang relevan untuk mengkaji hubungan kerja ini, khususnya dalam hal status kepegawaian pengemudi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbandingan status hubungan hukum ojek daring antara Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019 dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap status pengemudi ojek daring dalam pelaksanaan hubungan kerja sama dengan perusahaan aplikasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (Legal Research) dengan menggunakan pendekatan konseptual karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, diharapkan dapat terungkap dinamika kompleks yang terjadi dalam platform digital, mulai dari mekanisme kerja sehari-hari, hingga pengaruhnya terhadap kesejahteraan pengemudi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Permenhub No.12 Tahun 2019 menawarkan fleksibilitas tinggi namun kurang memberikan perlindungan hukum bagi pengemudi ojek daring, sementara UU Ketenagakerjaan memberikan perlindungan lebih kuat tetapi kurang fleksibel terhadap perkembangan teknologi. Perlindungan hukum untuk pengemudi ojek daring masih kompleks dan banyak pengemudi merasa tidak terlindungi meskipun ada Permenhub No. 12/2019. Solusi yang adil memerlukan kerja sama antara pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan akademisi. Kata Kunci : Hubungan hukum; Pengemudi ojek daring; Perusahaan jasa transportasi; Gig economy; mitra.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN AMNESTI DAN ABOLISI PRESIDEN DALAM KASUS HASTO KRISTIYANTO DAN TOM LEMBONG Syaidi, Ridwan
Lex Jurnalica Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i2.9847

Abstract

AbstrakPenelitian ini menganalisis implementasi kewenangan amnesti dan abolisi Presiden dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap dan abolisi kepada eks Mendag Tom Lembong yang divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Kewenangan ini didasarkan pada Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 yang memberikan prerogatif kepada presiden untuk mengampuni dengan pertimbangan DPR dan nasihat Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural telah memenuhi persyaratan formal, implementasi amnesti dan abolisi ini menimbulkan persoalan mengenai batasan konstitusional dan implikasi politik hukum. Konsep "kepentingan negara" sebagai dasar pemberian amnesti memerlukan interpretasi yang lebih objektif untuk menghindari subjektivitas politik. Implikasi yang ditimbulkan meliputi potensi pelemahan independensi peradilan, erosion supremasi hukum, dan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian merekomendasikan perlunya kriteria objektif kepentingan negara, penguatan mekanisme checks and balances, pembatasan jenis tindak pidana yang dapat diampuni, dan peningkatan transparansi untuk memastikan implementasi yang berkeadilan dan sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis.Kata kunci : Amnesti Dan Abolisi, Kewenangan Konstitusional, Politik Hukum AbstractThis research analyzes the implementation of presidential amnesty and abolition powers in the cases of Hasto Kristiyanto and Tom Lembong using a normative-juridical approach. President Prabowo Subianto granted amnesty to PDIP Secretary-General Hasto Kristiyanto, who was sentenced to 3.5 years imprisonment for bribery, and abolition to former Trade Minister Tom Lembong, who was sentenced to 4.5 years imprisonment for sugar import corruption. This authority is based on Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution and Emergency Law No. 11 of 1954, which grants presidential prerogative to pardon with DPR considerations and Supreme Court advice. Research findings indicate that while procedurally meeting formal requirements, the implementation of amnesty and abolition raises concerns regarding constitutional limitations and legal-political implications. The concept of "state interest" as the basis for granting amnesty requires more objective interpretation to avoid political subjectivity. The implications include potential weakening of judicial independence, erosion of rule of law supremacy, and decreased public trust in Indonesia's criminal justice system. The research recommends the need for objective state interest criteria, strengthening checks and balances mechanisms, limiting types of crimes eligible for pardon, and increasing transparency to ensure just implementation aligned with democratic rule of law principles.Key words: Amnesty And Abolition, Constitutional Authority, Legal Politics
ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA ANTARA FOOD VLOGGER VS. TOKO ROTI CLAIRMONT MELALUI MEDIA DIGITAL Ardyansyah, Ardyansyah; Olivia, Fitria
Lex Jurnalica Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i2.9846

Abstract

AbstrakUlasan yang di berikan oleh seorang food vlogger di media sosial yang ada, saat ini bisa memiliki kekuatan yang besar, jika food vlogger tersebut mempunyai banyak followernya, sehingga bisa memberikan efek yang positif dan negative. Ulasan yang baik bisa membuat sebuah penjual makanan ramai, sementara ulasan buruk bisa menimbulkan kerugian besar. Penelitian ini membahas sengketa hukum yang bisa muncul akibat dari sebuah ulasan digital, dengan mengambil contoh kasus antara food vlogger Codeblu versus Toko roti Clairmont yang berkembang menjadi sengketa timbal balik. Tujuan penelitian ini adalah untuk megkaji unsur “perbuatan melawan hukum” dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan pada konten review kuliner yang dipublikasikan di media sosial atau platform daring dan kedudukan dan batasan kebebasan berpendapat seorang food reviewer di ruang publik apabila dinilai merugikan reputasi suatu perusahaan, dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu mengkaji peraturan hukum yang ada yiatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik  Hasilnya menunjukkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum dapat diterapkan pada konten review kuliner yang dipublikasikan di media sosial dengan memenuhi  empat unsur kumulatif: Perbuatan (act), Bersifat melawan hukum (onrechtmatige daad), Kerugian (schade), Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (causal verband). Kedudukan food reviewer berada dalam keseimbangan antara hak berekspresi dan kewajiban untuk tidak merugikan pihak lain secara melawan hukum. Reviewer berhak memberikan kritik atau penilaian, tetapi harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan dengan itikad baik, dan tidak mengandung unsur penghinaan atau fitnah. Apabila review mengandung informasi yang tidak benar atau menyerang reputasi tanpa dasar yang sah, maka tindakan tersebut dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kewajiban ganti rugi baik kerugian finansial (materiil) maupun rusaknya nama baik (imateriil), bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Kata Kunci:  Perbuatan Melawan Hukum, Pencemaran Nama Baik, Media Digital AbstractReviews provided by a food vlogger on social media can currently have significant influence, especially if the vlogger has a large number of followers, thereby generating both positive and negative impacts. A good review can attract many customers to a food vendor, while a bad review can cause substantial losses. This study discusses legal disputes that may arise from digital reviews, using as a case study the conflict between food vlogger Codeblu and Clairmont Bakery, which developed into a reciprocal dispute. The purpose of this research is to examine whether the element of *“unlawful act”* in Article 1365 of the Indonesian Civil Code can be applied to culinary review content published on social media or online platforms, and to analyze the position and limits of freedom of expression for a food reviewer in public spaces when such expression is deemed harmful to a company’s reputation, from the perspective of Indonesian civil law. This research employs a normative method, reviewing relevant legal provisions such as the Indonesian Civil Code and the Law on Electronic Information and Transactions. The results show that an *unlawful act* can be applied to culinary review content published on social media if it fulfills four cumulative elements: (1) an act (*act*), (2) the act is unlawful (*onrechtmatige daad*), (3) damages (*schade*), and (4) a causal link between the act and the damages (*causal verband*). The position of a food reviewer lies in the balance between the right to express opinions and the obligation not to unlawfully harm others. Reviewers have the right to provide criticism or evaluations, but these must be based on verifiable facts, delivered in good faith, and free from elements of insult or defamation. If a review contains false information or attacks a reputation without legitimate grounds, such action may fulfill the elements of an unlawful act and give rise to liability for compensation—both financial (material) losses and damage to reputation (immaterial)—for either party involved in the dispute. Keywords: Unlawful Act, Defamation, Digital Media
DI BALIK KONVERSI SERTIFIKAT KE QR CODE: KELEMAHAN VALIDASI ELEKTRONIK DALAM PENDAFTARAN HAK MILIK TANAH DAN BANGUNAN Wardhani, Dwi Kusumo; Wiraguna, Sidi Ahyar
Lex Jurnalica Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i2.9705

Abstract

Percepatan konversi sertifikat fisik ke kode respons cepat (QR code) oleh ATR/BPN sejak 2022 bertujuan menekan biaya, mempersingkat waktu, dan menurunkan pemalsuan. Sistem validasi elektronik yang menjadi penentu sahnya pencatatan nyatanya tidak mendeteksi sertifikat ganda, inkonsistensi data spasial, maupun perubahan status hukum lahan. Kelemahan ini memicu sengketa kepemilikan. Penelitian bertujuan mengidentifikasi kelemahan prosedur validasi elektronik dan merumuskan model penyempurnaan berbasis kepastian hukum. Ruang lingkupnya meliputi prosedur konversi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi periode 2022–2024. Metode yuridis normatif digunakan melalui analisis peraturan, tiga putusan pengadilan terkait, wawancara dengan 12 pejabat ATR/BPN, 6 notaris, 8 pengguna layanan, serta 215 dokumen konversi. Sistem validasi hanya mencocokkan teks tanpa verifikasi ulang spasial. Integrasi real-time antara Basis Data Pertanahan Nasional, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan belum terbangun, sehingga status tanah tertinggal. Konversi tanpa pemeriksaan fisik menyebabkan sertifikat atas lahan yang telah dialihfungsikan tetap aktif. Setidaknya 34 sengketa tercatat karena ketidaksesuaian QR code dengan kondisi lapangan. Operator tidak berwenang membatalkan konversi ketika ditemukan kejanggalan. Kelemahan mendasar terletak pada ketiadaan standar integrasi lintas sektoral dan absennya validasi lapangan. Model penyempurnaan mencakup validasi spasial otomatis berbasis citra satelit, kewajiban pemutakhiran berkala oleh pemda, dan pembentukan tim khusus pengecekan lapangan sebelum pencetakan QR code.
DINAMIKA POLITIK HUKUM NASIONAL DALAM NEGARA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL Lestari, Ardisa; Adipati, Imam Putra; Cahyono, Leo Dwi
Lex Jurnalica Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i2.9473

Abstract

Politik hukum nasional memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan negara hukum Indonesia yang demokratis berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai kebijakan dasar di bidang hukum, politik hukum berfungsi menentukan arah, bentuk, dan substansi hukum yang akan dibentuk dan diberlakukan, sehingga menjadi jembatan antara kepentingan politik dan kebutuhan hukum untuk mewujudkan cita-cita konstitusional. Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika politik hukum nasional dengan menyoroti aspek-aspek dan mekanisme perumusannya dalam perspektif demokrasi konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, melalui telaah literatur dan analisis bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum nasional dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti ideologi negara, kepentingan kekuasaan, partisipasi publik, dan arah kebijakan hukum. Proses perumusannya melibatkan peran legislatif, eksekutif, serta masyarakat, yang idealnya dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Namun dalam praktiknya, perumusan politik hukum nasional sering kali diwarnai tarik-menarik kepentingan politik, dominasi kekuasaan, serta minimnya partisipasi publik, sehingga berpotensi melemahkan prinsip demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perumusan politik hukum nasional agar hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepentingan kekuasaan, tetapi juga berorientasi pada keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan aspirasi masyarakat luas. Kajian ini diharapkan menjadi bahan refleksi dalam memperkuat peran hukum sebagai instrumen mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. 
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN Butarbutar, Lizy Marchelina; Garizahaq, Wirda
Lex Jurnalica Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i2.9429

Abstract

Pada  saat  ini,  kesematan kerja terbuka  bagi seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan gender. Namun secara kodrati perempuan memang terlahir berbeda dengan kaum laki-laki. Ada beberapa kondisi tertentu yang secara kodrati melekat pada perempuan dan kondisi tersebut menghalangi perempuan dalam meakukan pekerjaannya. Melihat kekhususan perempuan tersebut, negara hadir untuk memberikan perlindungan khusus bagi pekerja perempuan. Perlindungan ini bertujuan agar pekerja perempuan tetap bisa mendapatkan kesempatan bekerja dengan tidak mengesampingkan hak- hak kodrati nya.  Dalam  perundangan  sudah  diatur bahwa pekerja perempuan mempunyai hak-hak khusus yang tidak diberikan kepada pekerja laki-laki.  Hal  ini  berkaitan  dengan  perlindungan  fungsi  reproduksi  yang  dimiliki  oleh wanita  yang  tidak  dimiliki  oleh  laki-laki.  Perlindungan  fungsi  reproduksi  ini  antaranya ialah  menstruasi,  mengandung,  melahirkan  dan  menyusui. Perlindungan ini memberikan hal positif bagi pekerja perempuan, namun disisi lain perlindungan ini dianggap merepotkan bagi beberapa pemberi kerja, sehingga pemberi kerja terkadang menghindari mempekerjakan pekerja perempuan agar tidak terikat peraturan perlindungan ini.Kata kunci : Perlindungan, Pekerja perempuan, Ketenagakerjaan
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KEKELIRUAN PEMBUATAN AKTA WASIAT YANG DIDASARKAN PADA RESUME RAPAT KELUARGA PEWARIS Febianto, Jacelyn; Saleh, Putu Samawati; Sagita, Anna
Lex Jurnalica Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i2.9285

Abstract

AbstractNotary as a public official is authorised to make a will deed by prioritising the principle of prudence. Supreme Court Decision Number 1968 K/Pdt/2018 stated that the notarial deed of will made based on the family meeting resume was cancelled. The purpose of this research is to know, understand, and analyse the position of the testamentary deed made based on the testator's family meeting resume and the notary's responsibility for the testamentary deed. This research is a normative research with statutory, conceptual and case approaches. The research legal material consists of primary and secondary, using library legal material collection techniques, qualitative research legal material analysis techniques, and inductive inference techniques. The results showed that the position of the deed of will made based on the resume of the testator's family meeting causes the deed to be null and void because it contains unlawful acts as Article 1365 of the Civil Code committed by the notary, namely violating the provisions of Articles 875, 944 of the Civil Code and 40 paragraph (2). Notaries can be held civilly, administratively and criminally liable for their negligence. Facts that show that notaries do not use the precautionary principle in carrying out their duties have an impact on the attendees and heirs. Strict action not only provides administrative sanctions but fines or compensation is an effort to minimise the negligence of notaries in carrying out their duties, in addition to providing protection and certainty of the fulfilment of the rights of the attendees or heirs.
KANONISASI WAHYU SEBAGAI TEKS HUKUM DALAM MUSHAF AL-QUR’AN PADA PERIODE KLASIK ernawati, ernawati; Shohib, Moh; Baharudin, Erwan
Lex Jurnalica Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i3.10341

Abstract

Page 51 of 52 | Total Record : 519

 48   49   50   51   52 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue