cover
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
journal@idpublishing.org
Phone
+628111304014
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Jl. Sidorejo, Gg. Nakula No. C12, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I Yogyakarta 55182
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
ISSN : -     EISSN : 27988260     DOI : https://doi.org/10.53697/iso.v6i2
Jurnal ISO: Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora publishes scientific papers on the research and scientific studies in the scope of humanities and social studies, such as anthropology, studies, business, communication studies, corporate governance, criminology, the study of cross-cultural, demographic, economic studies of development, the study of education and ethics, social geography, the study of information technology management, industrial relations, international relations, legal studies, media studies, political science, the study of population dynamics, the study of psychology, the study of public administration, social welfare, religious studies and linguistics.
Articles 690 Documents
Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang Mengalami Penurunan Status Menjadi Akta di Bawah Tangan Hanaan; Ichsan Anwary
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2704

Abstract

Notaris memiliki kewajiban untuk menyusun akta sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan kebatalan atau pembatalan akta, bahkan penurunan status menjadi akta di bawah tangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUJN. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan pembuktian akta otentik yang mengalami penurunan status menjadi akta di bawah tangan serta bentuk pertanggungjawaban Notaris. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, data dikumpulkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekaburan hukum dalam Pasal 84 UUJN terkait pasal mana yang menyebabkan akta menjadi di bawah tangan atau batal demi hukum. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan pidana jika akta otentik yang dibuatnya statusnya menurun. Oleh karena itu, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna jika prosedur terpenuhi, namun jika ada pelanggaran dan dapat dibuktikan, akta dapat dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan melalui proses pengadilan.
Notaris Yang Berhenti Dari Masa Jabatannya Terkait Perkara Pidana Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Jaida Yamani; Rahmida Erliyani
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2713

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi notaris yang telah berhenti dari masa jabatannya dan langkah hukum jika akta yang dibuatnya terkait perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum serta dokumen sekunder lainnya yang relevan. Perlindungan hukum untuk notaris yang telah berhenti atau tidak menjabat lagi tidak diatur dalam UUJN, akta Notaris tetap melekat sepanjang akta tersebut tidak diubah atau dibatalkan. Notaris tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum yang khusus dari UUJN sebagaimana termuat di pasal 66 dan Persetujuan dari MKN hanya melindungi profesi notaris yang masih aktif, bukan individu notaris yang telah berhenti dari masa jabatannya. Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh notaris yang sudah berhenti dari masa jabatan untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila akta yang dibuatnya menjadi objek perkara pidana dikarenakan dalam UUJN tidak ada mengatur mengenai hal tersebut.
Perbandingan Kebijakan Proteksionisme Antara Indonesia - China dalam Upaya Mengurangi Ketergantungan Impor Melalui Peningkatan Kapasitas Produksi dalam Negeri Annisa Yasyifa; Bonita Suriadi; Thalia Oktaviana; Tegar Robbani; Dian Afifah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2722

Abstract

Penelitian ini membahas kebijakan proteksionisme yang bukan hanya sekedar pembatasan perdagangan, namun juga sebagai strategi untuk meningkatkan kapasitas produksi industri dalam negeri. Dalam penelitian ini bertujuan melihat perbandingan kebijakan kedua negara melalui pendekatan institusionalisme dan proteksionisme. Dewasa ini, Indonesia di tengah perdagangan global, masih menggantungkan sektor bahan baku terhadap impor, sementara China telah mengalihkan struktur impor pada teknologi lanjutan dan berhasil membangun produksi hulu ke hilir dalam negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Indonesia masih terjebak dalam fragmentasi kelembagaan dan regulasi yang tumpang tindih dalam mewujudkan upaya proteksionisme sebagai strategi peningkatan kapasitas industri dalam negeri. Di sisi lain, China melalui kelembagaan yang terpusat dan harmonisasi antar lembaga, telah mendukung untuk menciptakan strategi peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.
Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Kualitas Pelayanan di Desa Afdeling 1 Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Dwito Novriansyah; Walid Musthafa Sembiring
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2723

Abstract

This study aims to illuminate the performance of the Village Government of Afdeling 1, Bilah Barat District, Labuhanbatu Regency in providing public services to the community. Using a qualitative descriptive approach, data were obtained through library research, observation, in-depth interviews, and documentation. The evaluation was carried out using 5 performance indicators according to Dwiyanto (2002:48-49) as a benchmark in explaining the quality of performance in the Village of Afdeling 1, Bilah Barat District, Labuhanbatu Regency, including productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. The results of the study indicate that the performance of the village government has not been optimal. The productivity and discipline of the apparatus are still low, the quality of service has not met community expectations, and responsiveness to community aspirations is weak. Employee responsibility has not been fully implemented optimally, and accountability, although it already exists, still requires improvement, especially in terms of coordination and service commitment. Several inhibiting factors found include low discipline, limited mastery of technology, minimal infrastructure, weak communication, low work motivation, and less responsive leadership. This study recommends the need for a comprehensive overhaul of the work system, increasing human resource capacity, and improving village governance so that public services can run effectively, efficiently, and accountably
Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Kesigapan Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dalam Penanggulangan Kebakaran di Kota Bengkulu Tri Purwanti
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.2726

Abstract

This study aims to determine public satisfaction with the response and alertness of the Fire Department in handling fires in Bengkulu City. The research method used in this study is a qualitative method. The results of the study indicate that, Service Procedure: The level of public satisfaction in the service sector is quite satisfied, because they give more satisfaction ratings than those who are dissatisfied. Service Discipline: The level of public satisfaction in the field of service officer discipline is less satisfied, because informants give more answers that are less satisfied. Responsibility: The level of public satisfaction with officers is satisfied, because there is only 1 informant who feels lacking, the rest give very satisfactory answers. Employee Competence: The level of public satisfaction in the field of employee competence is very satisfactory, because all informants give very satisfactory answers when interviewed. Suggestions in the Analysis of Public Satisfaction with the Alertness of the Fire Department in Handling Fires in Bengkulu City. Students who will conduct further research. It is advisable to find and read more other references. So that the results of further research are even better and gain new knowledge. The results of this study are expected to be used as reference material for researchers. It is expected that officers will be more careful in observing public responses. This is very important to anticipate future incidents. The limitation of this study lies in the informants, because they must be people who have reported the incident.
Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Gen Z pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Adam Rizky Santoso; Regi Refian Garis; Dini Yuliani
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2728

Abstract

Strategi KPU dalam mendongkrak partisipasi Gen Z pada Pilkada Kabupaten Pangandaran 2024 dinilai kurang tepat, dan dari sinilah penelitian ini bermula. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan taktik yang digunakan KPU dalam mendongkrak partisipasi Gen Z pada Pilkada. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka, penelitian lapangan (observasi dan wawancara), serta pencatatan. Setelah mengolah hasil temuan observasi dan wawancara dengan menggunakan metodologi analisis data kualitatif, penulis menarik simpulan untuk menjawab permasalahan penelitian. Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun rencana Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi Gen Z telah dilaksanakan, namun masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari sepuluh indikator yang digunakan untuk mengukur kelima dimensi tersebut, lima di antaranya belum mampu meningkatkan keterlibatan publik. Banyak anggota Generasi Z masih belum menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah, meskipun KPU telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran akan fakta ini. Selain itu, meskipun KPU telah mengidentifikasi tempat pemungutan suara yang mudah diakses, beberapa anggota Generasi Z masih menghindari tempat pemungutan suara. Meskipun pemilih Gen Z juga telah dididik oleh KPU, masih sulit untuk membujuk mereka memperbarui informasi pemilih mereka. Meskipun KPU menekankan pentingnya kinerja masa lalu dalam membuat keputusan, para pelamar tidak dipilih berdasarkan hal ini. Lebih jauh, meskipun KPU menjelaskan secara gamblang tentang proses hak pilih, Gen Z masih belum begitu paham tentang cara menggunakan hak pilih mereka untuk memilih calon kepala daerah.
Arah dan Konsep Pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2030 Alsar Andri; Shilvirichiyanti
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2741

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah dan konsep pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025-2030. Pembangunan yang baik bukanlah pembangunan megah tapi tidak termanfaatkan. Akan tetapi pembangunan yang baik adalah pembangunan memiliki manfaat bagi masyarakat. Pembangunan yang baik harus mengikuti tahapan-tahapan pembangunan secara prosedural bebas administrasi, politik, dan hukum. Pembangunan yang tepat sasaran adalah pembangunan yang termamfaatkan secara optimal, bukan pembangunan yang secara teknis sifatnya modern, tapi tidak dibutuhkan masyarakat setempat. Pembangunan yang sukses adalah pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Makna modernisasi bukan semata makna kemajuan secara teknis namun makna modernisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Mengapa Jurnalis Sulit Berserikat? Analisis Literatur Tentang Keterbatasan Serikat Pekerja di Industri Media Putri Astrian Surahman; Efi Fadilah; Nunik Maharani Hartoyo
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2744

Abstract

Artikel ini mengkaji berbagai literatur yang membahas tantangan pembentukan dan keberlangsungan serikat pekerja di industri media Indonesia. Meskipun serikat pekerja telah terbukti memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan dan perlindungan pekerja di berbagai sektor, kondisi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam industri media. Jurnalis menghadapi tantangan struktural seperti upah rendah, ketidakpastian kerja, eksploitasi, diskriminasi gender, serta lemahnya perlindungan institusional. Studi ini menemukan bahwa tekanan dari manajemen dan rendahnya kesadaran kolektif menjadi hambatan utama dalam pembentukan serikat. Namun, kasus Dewan Karyawan Tempo menunjukkan bahwa serikat pekerja masih dapat tumbuh dan berfungsi secara efektif jika didukung oleh iklim kerja yang terbuka dan kesadaran bersama. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun penuh tantangan, penguatan serikat pekerja di industri media tetap memiliki peluang untuk dikembangkan.
Kolaborasi Hexahelix Pariwisata dalam Pengembangan Wisata Cagar Budaya di Kawasan Padang Kota Tua Nandita Rinjani; Rahmadhona Fitri Helmi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2745

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana kolaborasi hexahelix pariwisata dalam pengembangan wisata cagar budaya di kawasan Padang Kota Tua. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran enam unsur dalam model hexahelix: pemerintah, regulasi/hukum, akademisi, komunitas, dunia usaha, dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar unsur hexahelix sudah terbentuk, namun masih belum optimal terutama dalam aspek koordinasi dan keberlanjutan program, kurangnya fasilitas pendukung wisata, belum optimalnya peran dari masing-masing unsur, terbatasnya pendanaan dari pemerintah untuk mendukung para akademisi dalam melakukan riset/penelitian, dan kurangnya koordinasi yang selaras antara para unsur hexahelix dalam pengembangan wisata Padang Kota Tua. Untuk itu diperlukan perencanan dan forum komunikasi berkelanjutan antar unsur untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi hexahelix
Museum Buya Hamka Sebagai Destinasi Pariwisata Edukasi Kabupaten Agam Ananda Rival Tama; Dasman Lanin
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2746

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan serta mengidentifikasi kendala dalam pengembangan Museum Buya Hamka sebagai destinasi pariwisata edukasi di Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak pengelola, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta pengunjung museum, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa museum ini telah memenuhi aspek edukatif melalui penyediaan pemandu dan informasi sejarah tokoh Buya Hamka. Namun, pengelolaan masih menghadapi hambatan seperti kurangnya fasilitas penunjuk jalan, rendahnya minat wisatawan lokal akibat promosi yang belum maksimal, serta adanya penjualan buku bajakan di sekitar museum. Permasalahan ini menunjukkan belum optimalnya dukungan infrastruktur dan penegakan hukum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan aksesibilitas, promosi terpadu, dan pengawasan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual agar Museum Buya Hamka dapat berfungsi optimal sebagai wisata edukasi yang bermakna