cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,687 Documents
 156   157   158   159   160 
ANALISIS YURIDIS PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM TANPA ADANYA AKTA NOTARIS DITINJAU DARI PERATURAN HUKUM YANG ADA DI INDONESIA Annisa Salsabila; Paramita Prananingtyas; Agung Basuki Prasetyo
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.42160

Abstract

Perseroan perorangan merupakan badan hukum baru yang hadir sebagai akibat diundangkannya UU Cipta Kerja. Walaupun merupakan perluasan konsep dari PT, perseroan perorangan mempunyai pengaturan yang berbeda dengan konsep dasar PT, salah satunya yakni khusus bagi perseroan perorangan dapat didirikan tanpa adanya akta notaris. Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan pendirian perseroan perorangan sebagai badan hukum ditinjau dari peraturan hukum yang ada di Indonesia dan untuk mengetahui implikasi yuridis pendirian perseroan perorangan tanpa adanya akta notaris. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data literature research. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pengaturan perseroan perorangan dengan PT yakni Pertama, adanya perluasan konsep dan definisi dari PT; Kedua, dihapuskannya syarat modal minimal perseroan; Ketiga, adanya pengecualian pendirian perseroan minimal 2 orang bagi perseroan perorangan; Keempat, hilangnya kedudukan dewan komisaris sebagai organ dari perseroan perorangan; Kelima, ketiadaan akta notaris dalam pendirian perseroan perorangan. Adapun implikasi ketiadaan akta notaris dalam perseroan yakni hilangnya kedudukan akta notaris sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna, hilangnya jangkauan dan peran Notaris dalam proses pendirian perseroan sebagai badan hukum, serta tidak adanya jaminan keabsahan dokumen serta identitas dari para pendiri perseroan.
KOMPABILITAS PERATURAN MARITIM INDONESIA TERHADAP HUKUM MARITIM INTERNASIONAL PADA KASUS KECELAKAAN KM DUMAI EXPRESS 10 TAHUN 2009 Daffa Naufal Aryaputra; Peni Susetyorini; Lazarus Tri Setyawanta Rebala
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 1 (2026): Volume 15 Nomor 1, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.56445

Abstract

Pelayaran di Indonesia adalah salah satu sistem transportasi yang sering digunakan karena negara ini berbentuk kepulauan. Dalam pengoperasiannya, kapal membutuhkan manajemen keselamatan dan keamanan yang optimal guna memberikan pelayanan yang terbaik pada para penumpangnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaturan keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia didasarkan pada ketentuan hukum maritim internasional dan mengetahui penerapan pengaturan keselamatan pelayaran di Indonesia terhadap peristiwa tenggelamnya KM Dumai Express 10 di Perairan Provinsi Kepulauan Riau. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini diperoleh dengan menggunakan metode studi dokumen dan studi kepustakaan, serta kemudian menggunakan analisis metode preskriptif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengaturan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran Indonesia sudah didasarkan pada Hukum Maritim Internasional secara optimal seperti peraturan standarisasi konstruksi kapal, sistem manajemen keselamatan kapal, dan kewajiban kelengkapan keselamatan pada kapal. Meskipun demikian, peristiwa tenggelamnya KM. Dumai Express 10 di perairan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2009 belum diterapkan secara optimal akibat ketidakpatuhan perusahaan produsen dan operator kapal terhadap peraturan keselamatan pelayaran Indonesia. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah kewajiban mutlak bagi semua pihak yang memiliki kepentingan dalam transportasi perairan baik kargo maupun penumpang. Melalui budaya keselamatan dan keamanan pelayaran Indonesia, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian para pihak industri pelayaran.
PERLINDUNGAN HAK EKONOMI KOMPOSER PADUAN SUARA DARI PENGGUNAAN PARITUR SECARA ILEGAL DALAM PLATFORM DIGITAL: STUDI KOMPARASI HUKUM HAK CIPTA INDONESIA DAN JERMAN Yosafat Nehemia Simamora; Bagus Rahmanda; Rahandy Rizki Prananda
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.54474

Abstract

Digitalisasi meningkatkan kerentanan partitur paduan suara terhadap penggunaan ilegal pada platform seperti Scribd dan TikTok. Pelanggaran hak cipta umumnya terjadi melalui pengunggahan partitur komposer ke platform digital yang dapat diakses publik tanpa izin. Penelitian ini menganalisis perlindungan hak ekonomi komposer atas penggunaan partitur secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Urheberrechtsgesetz (UrhG) 2021 Jerman. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan komparasi hukum, penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum melindungi hak ekonomi komposer, namun UrhG 2021 memberikan penjelasan dan perlindungan yang lebih komprehensif. Penerapan Digital Rights Management (DRM) dinilai dapat menjadi langkah efektif mencegah penyebaran tidak sah. Mekanisme penegakan keduanya berbeda, diantaranya Indonesia hanya menganut delik aduan, sedangkan Jerman mengenal delik aduan dan ex officio. Mekanisme ex officio memberikan perlindungan lebih karena memungkinkan tindakan tanpa pengaduan ketika pelanggaran berdampak pada kepentingan publik.
IMPLIKASI PENAMBAHAN JUMLAH KEMENTERIAN NEGARA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA Aufa Atha Ariq Aoraqi; Ratna Herawati; Novira Maharani Sukma
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 1 (2026): Volume 15 Nomor 1, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.54483

Abstract

Pengaturan mengenai jumlah kementerian diatur dalam suatu undang-undang terkait dengan kementerian negara. Politik hukum jumlah kementerian negara terjadi perubahan, sebelumnya diatur maksimal 34 Kementerian namun regulasi terbaru memberikan hak prerogatif sepenuhnya kepada presiden untuk menentukan jumlah kementerian. Penelitian hukum yang dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal yang bersifat konseptual dengan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah yang relevan, dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan politik hukum jumlah kementerian negara memiliki implikasi hukum bahwa presiden memiliki hak prerogatif lebih besar, sehingga potensi kesewenang-wenangan dapat terjadi. Implikasi secara politik, kebijakan ini dapat memperkuat konsolidasi politik presiden dengan membagi kursi menteri kepada partai koalisi, namun disatu sisi berimplikasi pada kualitas dari menteri yang dipilih. Implikasi sosial akan berpotensi terjadi pembengkakan anggaran, fenomena ketidaksiapan sumber daya manusia dan infrastruktur kementerian negara yang baru.
THE PROSPECTS OF SPECIAL REGULATION FOR ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) TO PROTECT ONLINE CONSUMER IN INDONESIA Muhammad Daffa Fadlilnaufal; Muh. Afif Mahfud; Pulung Widhi Hari Hananto
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 1 (2026): Volume 15 Nomor 1, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.57468

Abstract

Indonesia is the largest e-commerce market in Southeast Asia with 229.4 million internet users and digital transaction values reaching IDR 487 trillion per year. The surge in digital consumer disputes characterized by low value, high volume, and cross-jurisdictional nature reveals a fundamental mismatch with conventional dispute resolution mechanisms such as BPSK and small claims courts, further compounded by a 73% budget cut to the BPKN in 2025. This research analyzes the urgency and ideal architecture of a lex specialis Online Dispute Resolution (ODR) regulation within Indonesia's legal system, through a comparative study with the European Union model and UNCITRAL international standards. A normative-doctrinal legal method is employed with legislative, conceptual, and comparative approaches. Results demonstrate a paradigmatic failure of existing legal frameworks designed for physical-local disputes and the necessity of selectively adopting the EU model with mandatory compliance modifications integrated with national digital identity infrastructure.
PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT (STUDI KASUS PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA DENGAN SUKU JAWA) Sarahelsia Rotua Siboro; Sri Wahyu Ananingsih; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.56247

Abstract

Masyarakat adat Batak Toba terikat nilai perkawinan dengan sesama anggota kelompok adatnya. Dalam perkembangannya, mobilitas antarbudaya menyebabkan terjadinya perkawinan campuran antarsuku Batak Toba dengan Jawa. Penelitian ini bertujuan menganalisis reaksi masyarakat adat, mekanisme adat, serta dampak perkawinan campuran dalam perspektif hukum adat Batak Toba. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara terhadap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan campuran dapat dilakukan melalui mekanisme Mangain. Meskipun adat Batak Toba adaptif, dalam praktiknya terdapat pasangan perkawinan campuran yang mengalami konflik adat berupa resistensi keluarga dan pembatasan partisipasi adat. Dinamika tersebut dipengaruhi perbedaan orientasi nilai keluarga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dialog kultural dan pendekatan persuasif agar kesinambungan adat tetap terjaga tanpa mengabaikan realitas sosial.
PERETASAN DATA PRIBADI DAN PEMBERIAN GANTI RUGI KORBAN TINDAK PIDANA ILLEGAL AKSES DATA ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 610/PID.SUS/2022/PN JKT.SEL) Kevin Ferrens Lordy; A. M. Endah Sri Astuti; R. B. Sularto
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 1 (2026): Volume 15 Nomor 1, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.54528

Abstract

Kebocoran data pribadi yang terjadi ditengah perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat ini merupakan efek samping dari perkembangan teknologi. Di tengah meningkatnya fenomena kejahatan siber di Indonesia, yang menempatkan negara ini di peringkat ketiga dunia dalam kasus kebocoran data yang akan menimbulkan efek kerugian serius bagi korban, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap peretasan data dan perlindungan yang di dapat korban peretasan data pribadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian tindak pidana illegal access terhadap data elektronik, mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi strategi peningkatan efektivitas penanganan melalui pendekatan hukum, teknologi, dan kolaborasi antar lembaga. Metode yang dipakai di dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal, hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdakwa terbukti secara sah mengakses sistem elektronik untuk memperoleh data elektronik dan korban dapat mendapatkan ganti rugi dengan cara penggabungan perkara, Meskipun demikian dalam putusan ini Majelis Hakim tidak memuat amar pemberian ganti rugi yang seharusnya dapat diberikan kepada para korban.
PERTANGGUNGJAWABAN KELOMPOK HOUTHI SEBAGAI NON-STATE ARMED GROUP ATAS TINDAKAN BLOKADE LAUT MERAH DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Nathania Syalina Putri; Joko Setiyono; Nuswantoro Dwiwarno
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.56546

Abstract

Blokade di Laut Merah yang dilakukan oleh Kelompok Houthi sebagai non-state armed group menimbulkan persoalan hukum dalam perspektif hukum internasional, khususnya terkait keabsahan tindakan tersebut dan pertanggungjawaban yang dapat dikenakan. Penelitian ini menganalisis keabsahan blokade serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum internasional atas tindakan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum internasional, blokade secara tradisional merupakan metode perang yang dilakukan oleh negara dalam konflik bersenjata internasional dengan memenuhi prinsip legalitas, efektivitas, proporsionalitas, notifikasi, imparsialitas, serta penghormatan terhadap hak netral. Tindakan blokade oleh Kelompok Houthi tidak memenuhi karakteristik blokade yang sah dan berpotensi melanggar kebebasan navigasi menurut hukum laut internasional. Sebagai kelompok bersenjata non-negara dengan tingkat organisasi dan kontrol wilayah tertentu, Houthi dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum internasional.
PERLINDUNGAN HUKUM APLIKASI STREAMING NETFLIX TERHADAP PENJUALAN AKUN SECARA ILEGAL DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UU NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Soding Maurea Yezril Situmorang; Budi Santoso; Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.32695

Abstract

Perlindungan Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang terhadap sebuah program aplikasi yang memiliki sistem berbayar pada kenyataanya tidak berjalan dengan baik. Adanya permasalahan pada suatu program aplikasi streaming, yaitu Netflix yang dimana peggunaan akun Netflix Premium disalahgunakan oleh pihak lain. Hal ini dapat dilihat dari tindakan ilegal yang telah dilakukan pihak lain, yaitu menjual akun-akun Netflix Premium dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga resmi yang ditetapkan Netflix. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi streaming Netflix termasuk obyek yang dilindungi hak cipta dan mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap penjualan akun yang diperjual belikan secara ilegal di media sosial. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi streaming Netflix adalah salah satu Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 40 Ayat 1 dan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Hak Cipta. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan yaitu dapat dilakukan upaya preventif dan upaya represif.
PERANAN SERIKAT PEKERJA DAN PROSES PELAKSANAAN PERADILAN DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Susilo Hadi Nugroho; Sonhaji Sonhaji; Solechan Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 1 (2026): Volume 15 Nomor 1, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.50388

Abstract

Ketidakharmonisan pengusaha dan pekerja dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat antara pengusaha dengan pekerja yang dapat menimbulkan perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Dengan ini diperlukan peranan aktif dari serikat pekerja dan mekanisme pelaksanaan peradilan yang adil dan efektif. Pekerja memperoleh kepastian hukum melalui UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja untuk dapat berkumpul dan berorganisasi. Dalam kedudukannya sebagai warga negara, pekerja memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak mengeluarkan pendapat, dan hak untuk berserikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan serikat pekerja dan memahami prosedur pelaksanaan peradilan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara terhadap federasi serikat pekerja dan studi kepustakaan melalui buku-buku, jurnal-jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menujukkan bahwa serikat pekerja berperan dalam negosiasi pembuatan Perjanjian Kerja Bersama, inisiator dalam pembentukan koperasi pekerja, koordinator gerakan mogok kerja yang resmi, dan sebagai kuasa hukum pekerja dalam menyelesaikan perselisihan. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur oleh UU No. 2 Tahun 2004 yang mengharuskan penyelesaian dilakukan secara bipartit terlebih dahulu, jika gagal dapat dilanjutkan secara tripartit (mediasi, konsiliasi, atau arbitrase), dan secara litigasi di PHI hingga kasasi di Mahkamah Agung.

Page 158 of 169 | Total Record : 1687

 156   157   158   159   160 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026 Vol 15, No 1 (2026): Volume 15 Nomor 1, Tahun 2026 Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025 Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025 Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025 Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025 Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue