cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,687 Documents
 158   159   160   161   162 
FUNGSI UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA TANGERANG DALAM MENYELENGGARAKAN LAYANAN PERLINDUNGAN ANAK Mohamad Daffa Putra Firmansyah; Ratna Herawati; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51611

Abstract

Kekerasan seksual adalah masalah serius yang berdampak fisik dan psikologis jangka panjang bagi korban. UPTD PPA Kota Tangerang berperan penting dalam melindungi anak korban kekerasan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan fungsi dan hambatan yang dihadapi UPTD PPA dalam memberikan layanan perlindungan anak. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun metode pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran hasil penelitian dan untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Kota Tangerang menjalankan fungsi pengelolaan kasus dan pendampingan korban melalui pengaduan masyarakat, penjangkauan, penanganan kasus, penampungan sementara, mediasi, pendampingan, serta koordinasi pemulihan korban. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan internal dan eksternal, seperti kurangnya koordinasi dengan DP3AP2KB dan terbatasnya edukasi tentang kekerasan seksual
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PEMBLOKIRAN REKENING OLEH BANK SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 112/PDT.G/2022/PN YYK) Gilang Omar Badawi; Bagus Rahmanda; Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51883

Abstract

Pemblokiran Rekening Sepihak oleh Bank Mandiri KCP Yogyakarta adalah tindakan administratif yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi nasabah ketika tidak didasarkan pada dasar hukum atau perintah otoritas berwenang. Kasus Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk atas PT. Dunia Trans Persada mencerminkan masalah ini, di mana Bank Mandiri KCP Yogyakarta memblokir rekening tanpa prosedur hukum yang sah dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami pemblokiran rekening sepihak serta mengevaluasi upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh PT. Dunia Trans Persada. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemblokiran tanpa dasar hukum dan tanpa izin otoritas merupakan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim memerintahkan pembukaan blokir dan pengembalian dana beserta bunga, serta menegaskan prinsip finality of payment. Namun, tumpang-tindih regulasi perbankan dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa masih menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi dalam UU Perbankan dan POJK, serta klarifikasi prosedur pemblokiran rekening dan mekanisme ganti rugi, agar nasabah memperoleh kepastian hukum yang lebih jelas dan perlindungan konsumen yang optimal
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA Alfina Nailul Maghfiroh; Irma Cahyaningtyas; Aju Putrijanti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49972

Abstract

Tindak pidana pencucian uang menjadi permasalahan yang kompleks di Indonesia dengan dampak ekonomi yang besar bagi negara. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) telah mengatur sanksi pidana, implementasinya masih terkendala oleh pendekatan ‘follow the suspect’, yang berfokus pada pengejaran pelaku tanpa menghentikan perputaran ekonomi hasil tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pembaharuan hukum terkait perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang melalui pendekatan ‘follow the asset’. Metode yang digunakan adalah pendekatan komparatif dengan membandingkan ketentuan hukum perampasan aset antara Indonesia dan Thailand, serta analisis deskriptif analitik terhadap penerapan mekanisme in rem untuk perampasan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ‘follow the asset’ melalui mekanisme in rem dapat mengembalikan kerugian negara lebih efektif, mengingat mekanisme perampasan aset yang berlaku saat ini tidak dapat menghentikan keuntungan ekonomi dari tindak pidana. Pembaharuan hukum dalam perampasan aset diperlukan untuk mengembalikan kerugian ekonomi negara akibat tindak pidana pencucian uang
PENGGUNAAN TANAH BERSTATUS HAK GUNA BANGUNAN UNTUK TANAMAN TEBU OLEH PT LAJU PERDANA INDAH Citra Seftia Nursita; Nur Adhim; I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.52069

Abstract

Penggunaan tanah berstatus hak guna bangunan seharusnya digunakan untuk mendirikan dan memiliki bangunan. Tanah berstatus hak guna bangunan milik PT. Laju Perdana Indah yang terletak di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati digunakan untuk tanaman tebu. Metode yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Metode pengumpulan data diperoleh melalui studi lapangan, studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perolehan tanah milik PT. Laju Perdana Indah yang terletak di Desa Pundenrejo diperoleh melalui proses jual beli antara PT. Bappipundip dengan PT. Laju Perdana Indah. Penggunaan tanah berstatus hak guna bangunan milik PT. Laju Perdana Indah untuk tanaman tebu tidak berstatus hak guna usaha dikarenakan RTRW Kabupaten Pati yang telah berubah sekarang menjadi tanaman pangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati. Status hukum hak guna bangunan diperpanjang oleh PT. Laju Perdana Indah sebagai pemegang hak memiliki hak prioritas dalam memperpanjang dan melakukan pembaharuan hak.
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MAMUJU Najla Salsabila Samodra; Indarja Indarja; Amalia Diamantina
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49043

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan asas good governance dengan memperkuat peran dan fungsi dalam pemerintahan daerah. Salah satu aspek penting dari perannya adalah melaksanakan kebijakan yang mengarah pada penyusunan peraturan daerah, yang merupakan bagian integral dari pelaksanaan pemerintahan disebut pula sebagai fungsi legislasi. DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan daerah, sebagai lembaga legislatif yang tidak hanya menghasilkan peraturan tetapi juga menjadi wadah bagi aspirasi masyarakat setempat. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Mamuju periode 2019-2023 dan (2) untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Mamuju. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan objek kajian yang meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan (in abstracto) pada peristiwa hukum (in concreto). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni aturan-aturan hukum berdasarkan hierarki perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yakni hasil wawancara dan tambahan dokumentasi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan (library research), bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi kemudian diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti. Menggunakan pendekatan deduktif untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Mamuju Periode Tahun 2019-2023 telah dilaksanakan dan diterapkan oleh DPRD Kabupaten Mamuju tetapi selama periode tersebut dalam hal pembuatan produk undang-undang menunjukkan adanya perubahan dan penurunan yang dibuktikan oleh kurangnya inisiatif dan ajuan Peraturan Daerah dari DPRD. Dan (2) Terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Mamuju, yaitu kurangnya penyerapan aspirasi masyarakat di Kabupaten Mamuju, kurangnya penelitian untuk menyusun naskah akademik dan belum jelasnya subjek yang dijadikan prioritas oleh pemerintah
RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADA PUTUSAN ULTRA PETITA Zyan Zuhaerini Isfahani Masdar; Kartika Widya Utama; Aju Putrijanti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49922

Abstract

Penggunaan asas Ultra Petita masih menjadi perdebatan hukum di Indonesia. Putusan hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peran yang penting untuk memastikan kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa. Penelitian ini menganalisis eksistensi penggunaan asas Ultra Petita dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan pertimbangan hakim dalam memutus putusan yang mengandung Ultra Petita. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas Ultra Petita masih diakui dan digunakan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan pertimbangan hakim dalam memutus putusan Ultra Petita memiliki akibat hukum untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
KARAKTERISTIK ASAS OPORTUNITAS PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Ananda Fatima Rahmanita; Irma Cahyaningtyas; Aju Putrijanti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51370

Abstract

Asas oportunitas pada sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki karakteristik yang cukup berbeda apabila dibandingkan dengan negara lain, seperti Belanda, Prancis, dan Jepang. Penulisan ini bertujuan untuk mencari tahu karakteristik asas oportunitas pada sistem peradilan pidana di Indonesia dan perbedannya dengan negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan; Pertama, asas oportunitas pada sistem peradilan pidana di Indonesia diterapkan secara negatif atau terbatas pada kepentingan umum dan hanya menjadi wewenang Jaksa Agung; Kedua, dibandingkan dengan negara lain seperti Belanda, Prancis, dan Jepang, asas oportunitas ditafsirkan secara positif, yakni penuntut umum memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan melanjutkan penuntutan atau tidak sehingga tidak terbatas pada kepentingan umum saja, melainkan juga kepentingan individu sehingga penuntut umum lebih leluasa untuk menegakkan keadilan substantif
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HAL ISTERI MEMILIKI PERAN GANDA (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KENDAL) Lisna Inafatiya Sulkhana; Yunanto Yunanto; Agus Sarono
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51286

Abstract

Penelitian ini membahas pembagian harta bersama dalam perceraian dengan fokus pada istri yang menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Meskipun prinsip kesetaraan (50:50) umum diterapkan di Indonesia, tidak semua putusan pengadilan mempertimbangkan kontribusi ekonomi istri, terutama yang bekerja di sektor informal. Menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Agama dan wawancara dengan hakim. Hasilnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, di mana kontribusi ganda istri sering diabaikan karena terbatasnya bukti dan minimnya preseden hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan yurisprudensi progresif dan perluasan sistem pembuktian yang mengakomodasi bukti non-formal, seperti kesaksian dan pola pengelolaan keuangan rumah tangga. Dengan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial, diharapkan pembagian harta bersama dapat lebih mencerminkan keadilan substantif bagi perempuan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1300K/PDT.SUS-HKI/2021) Mutiara Ananda Pratiwi; Budi Santoso
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49412

Abstract

Hak cipta penting bagi pencipta untuk melindungi hak ekonomi dan moralnya, terutama terkait program komputer. Namun, pelanggaran hak cipta masih menjadi tantangan, seperti dalam kasus aplikasi CXM dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1300K/PDT.SUS-HKI/2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menelaah regulasi dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur perlindungan program komputer, implementasinya masih menghadapi kendala. Putusan MA menegaskan perlindungan hak pencipta, termasuk pembatalan pendaftaran ciptaan yang melanggar hukum. Hak cipta berlaku otomatis tanpa perlu pendaftaran. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran hukum dan penguatan pengawasan dalam industri teknologi informasi guna mencegah pelanggaran yang merugikan pencipta
IMPLEMENTASI PERBAZNAS NOMOR 3 TAHUN 2018 DALAM PROGRAM PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI (PROGRAM RUMAH INISIATIF LAZNAS INISIATIF ZAKAT INDONESIA KANTOR PERWAKILAN JAWA TENGAH) Muhammad Ghifan Ramadhan; Muhyidin Muhyidin; Mas'ut Mas'ut
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.53353

Abstract

Zakat memiliki peran strategis tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga instrumen pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pendayagunaan zakat produktif dalam Program Rumah Inisiatif LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah serta kesesuaiannya dengan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, studi dokumen, dan analisis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini menggabungkan bantuan konsumtif dan produktif berupa beasiswa, pendampingan akademik, dan pembinaan karakter, dengan seleksi ketat berdasarkan kriteria ekonomi, akademik, dan potensi diri. Implementasinya memenuhi prinsip syariah, akuntabilitas, dan keberlanjutan, serta berfokus pada peningkatan kapasitas mustahik melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Temuan ini menegaskan pentingnya tata kelola zakat yang transparan, sesuai regulasi, dan berorientasi pada pemberdayaan pendidikan tinggi.

Page 160 of 169 | Total Record : 1687

 158   159   160   161   162 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026 Vol 15, No 1 (2026): Volume 15 Nomor 1, Tahun 2026 Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025 Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025 Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025 Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025 Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue