cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Junaidi
Contact Email
pkmsumpahpemuda@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
pkmsumpahpemuda@gmail.com
Editorial Address
Jln. Kol. H. Animan Achad (d/h Jln. Sukabangun II) KM. 6.5 Lr. Suka Pandai No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Ikrar : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : -     EISSN : 3123710X     DOI : https://doi.org/10.46839/ijpkm
Core Subject :
Ikrar : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan jurnal nasional yang menyajikan hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam perspektif multidisipliner, mencakup bidang pendidikan, humaniora, sosial, serta disiplin ilmu terkait lainnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipahami sebagai serangkaian upaya sistematis yang ditujukan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan potensi, hambatan, tantangan, serta permasalahan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara pelaksana program, masyarakat, dan mitra terkait, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah untuk mendiseminasikan pemikiran konseptual serta gagasan-gagasan inovatif yang berkembang dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Ikrar: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat berfungsi sebagai wadah untuk mengeksplorasi, mendokumentasikan, dan mempublikasikan berbagai hasil kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, sehingga dapat menjadi sumber pengetahuan yang kredibel sekaligus rujukan bagi wilayah atau institusi lain yang memerlukan inspirasi maupun solusi dalam menghadapi beragam permasalahan masyarakat.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN PADES SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI DESA KARANGAN Muhammad Nur Amin; Liza Deshaini; Enni Merita; Kinaria Afriani
Sumpah Pemuda : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/ijpkm.v1i1.1613

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman aparatur Desa Karangan mengenai risiko penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta implikasinya terhadap tindak pidana korupsi. Desa Karangan memiliki potensi PADes yang besar, namun praktik pengelolaannya masih menghadapi persoalan administratif dan minimnya transparansi. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan edukasi hukum, pendampingan, dan pemetaan risiko tata kelola PADes agar aparatur desa mampu mengelola aset desa secara akuntabel. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah (FGD), observasi administrasi desa, dan asistensi penyusunan dokumen pendukung. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai prosedur pemanfaatan aset, mekanisme pencatatan keuangan, dan unsur-unsur penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor. Selain itu, kegiatan ini membantu mengidentifikasi bentuk-bentuk kerentanan tata kelola PADes yang perlu ditindaklanjuti melalui perbaikan administrasi dan penguatan pengawasan. Kegiatan PKM ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat desa.
OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DESA KARANGAN KOTA PRABUMULIH Bambang Sugianto; Evi Oktarina; Rusmini Rusmini; Jauhari Jauhari; Husnaini Husnaini
Sumpah Pemuda : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/ijpkm.v1i1.1614

Abstract

Otonomi Desa diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangan desa, yang berasal dari bantuan pemerintah dan dana melalui usaha pemerintah desa seperti hasil retribusi desa dan laba BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Tujuan penyuluhan untuk mengetahui dan mendorong Pemerintah Desa Karangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan regulasi retribusi desa sesuai dengan peran Pemerintah Desa. Pembentuk kebijakan dalam meningkatkan pendapatan desa melalui peraturan desa, pengembangan usaha milik desa dan melakukan optimalisasi pra-sarana desa dan membantu permodalan usaha desa, Peningkatkan pendapatan desa untuk pendanaan pelaksanaan pembangunan di Desa Karangan
PENINGKATAN LITERASI HUKUM TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN DI KELURAHAN SUKAYA KOTA PALEMBANG Rizki Fitri Amalia; Rusmini Rusmini; Muhamad Yosi Agustian; Jauhariah Jauhariah; Rena Silvia
Sumpah Pemuda : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/ijpkm.v1i1.1617

Abstract

Penyuluhan hukum mengenai pembatalan perjanjian di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai syarat sah perjanjian dan mekanisme pembatalannya. Banyak warga melakukan transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, dan utang piutang tanpa dokumen tertulis, sehingga menimbulkan sengketa ketika terjadi pembatalan sepihak. Melalui metode sosialisasi, studi kasus, dan diskusi kelompok, kegiatan ini memberikan pemahaman praktis mengenai dasar hukum perjanjian, perbedaan antara pembatalan dan wanprestasi, serta risiko perjanjian informal dan transaksi digital. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bukti tertulis dan pemenuhan syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Peserta juga lebih memahami alasan yang sah untuk pembatalan perjanjian serta langkah penyelesaian sengketa yang tepat. Penyuluhan ini diharapkan dapat mengurangi konflik hukum serta mendorong masyarakat bertindak lebih hati-hati dan sesuai hukum dalam setiap transaksi.
KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) PENDEKATAN ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HUKUM : STUDI DI KELURAHAN SUKAJAYA Tobi Haryadi; Andi Candra; Putri Sari Nilam Cayo; Warmiyana Zairi Absi
Sumpah Pemuda : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/ijpkm.v1i1.1618

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman masyarakat melalui tokoh masyarakat seperti perangkat Kelurahan, Ketua RW maupun Ketua RT. Sebagaimana diketahui dinamisnya permasalahan-permasalahan hukum yang melibatkan hubungan antar warga masyarakat itu sendiri khususnya Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Keterbukaan sistem restorative justice dengan pelibatan warga atau tokoh masyarakat sebagai pihak penengah dapat digunakan sebagai perangkat dalam sistem peradilan untuk penyelesaian perkara hukum yang timbul. Tokoh publik, tokoh masyarakat, atau figur publik adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal, seperti lurah hingga Ketua RW maupun Ketua RT. Oleh karenanya penerapan restorative justice merupakan hasil re-formulasi dari nilai-nilai keadilan kearifan lokal yang kemudian dipakai sebagai suatu pendekatan penyelesaian kasus yang diekspresikan secara umum dalam suatu komunitas masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini menyebabkan restorative justice sebagai bagian dari bentuk community justice dalam bentuk upaya penanggulangan kejahatan dimasa mendatang.
PENYULUHAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KELURAHAN SUKA JAYA, KECAMATAN SUKARAMI, KOTA PALEMBANG: PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI ALTERNATIF KEADILAN RESTORATIF Muhammad Nur Amin; Sudarna Sudarna; Derry Angling Kesuma; Rianda Riviyusnita
Sumpah Pemuda : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/ijpkm.v1i1.1625

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan berkeadilan. Selama ini, penyelesaian perkara cenderung berorientasi pada jalur litigasi formal, padahal mekanisme non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, musyawarah, restorative justice, dan Alternative Dispute Resolution (ADR) telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dapat diterapkan dalam konflik sosial serta sengketa perdata berskala ringan. Metode kegiatan meliputi penyuluhan hukum, diskusi kelompok (FGD), simulasi mediasi, dan evaluasi pemahaman melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pengetahuan peserta mengenai prosedur penyelesaian sengketa non-litigasi, dasar hukum RJ dan ADR, serta kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi langkah penyelesaian perkara tanpa melalui pengadilan. Peserta juga lebih memahami peran pihak ketiga sebagai mediator serta manfaat penyelesaian damai dalam mencegah eskalasi konflik. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat memperkuat budaya musyawarah dalam penyelesaian sengketa, mengurangi beban perkara di ruang litigasi, serta mendorong terciptanya penyelesaian perkara secara restoratif, humanis, dan berorientasi pada perdamaian.
PENYULUHAN HUKUM TERPADU DI KAMPUNG MANSINAM: UPAYA PREVENTIF PERUNDUNGAN (ANTI-BULLYING) DAN PENGUATAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN DAN ANAK Natalia Rahmadani Papuana Dewi; Anthon H Rumbruren; Marwiah’tul Adawiyah Rumkel
Sumpah Pemuda : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/ijpkm.v1i2.1720

Abstract

This community service activity aims to increase legal awareness among the community in Mansinam Village through an integrated legal education model. The main issues identified include the high risk of bullying in schools, a lack of understanding of the constitutional rights of women and children, and administrative barriers to residency and social security. The implementation method uses a participatory approach that includes preparation, socialisation, assistance, and evaluation. The results of the activity show an increase in the understanding of primary school (SD) and junior high school (SMP) students regarding the legal aspects of bullying and national values. In addition, the community gained direct access to information on the services provided by the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) and the Social Security Administration Agency for Health (BPJS) for the fulfilment of civil rights. The conclusion of this activity is that integrated legal education is effective in strengthening the protection of vulnerable groups and minimising legal ignorance in the archipelago.
LEMBAGA ADAT SEBAGAI UPAYA PENGUATAN RESTORATIVE JUSTICE DI DESA DASPETAH KABUPATEN KEPAHIANG Bambang Sugianto; Windi Arista; Muhammad Nur Amin; Rusmini Rusmini
Sumpah Pemuda : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/ijpkm.v1i2.1764

Abstract

Daspetah Village, as the oldest and largest village in Ujanmas Subdistrict, Kepahiang Regency, has high social dynamics due to its large and heterogeneous population. The high level of social and economic activity among the community has led to various conflicts and violations of the law, such as fights, theft, and violence. Until now, conflicts have been resolved through deliberation, the police, or the courts, which often result in wasted time and money. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which recognizes customary law as living law, opens up opportunities for the optimization of dispute resolution through non-litigation mechanisms based on customary law. This community service activity aims to establish and strengthen the Kutei Village Customary Institution as an institution for conflict resolution based on restorative justice. The method used is Participatory Action Research (PAR) through the stages of preparation, socialization, assistance, and evaluation, involving the village government, traditional leaders, religious leaders, and the community. The results of the activity show the formation of the Kutei Desa Customary Institution, which has legal standing based on Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, Law Number 6 of 2014 concerning Villages, and Kepahiang Regency Regulation Number 11 of 2016 concerning Rejang Kepahiang Customary Law. This institution has the authority to resolve customary disputes and minor violations through deliberation, mediation, and the imposition of customary sanctions using a restorative justice approach. The existence of the Kutei Desa Customary Institution has proven to have the support of the community and contributes to the resolution of conflicts in a more effective and fair manner, while preserving local wisdom values. Strengthening the capacity of customary leaders and sustainable mediation strategies are recommended to ensure the optimization of the role of customary institutions in a transparent and fair village legal system.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI PERAN SESEPUH ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI MASYARAKAT DESA PULAU RAJAK BANYUASIN Fatria Khairo; Firman Freaddy Busroh
Sumpah Pemuda : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/ijpkm.v2i1.1865

Abstract

This study aims to analyze community empowerment strategies through the optimization of the role of traditional elders in the dispute resolution system in Pulau Rajak Village, Banyuasin. Amid the strong trend toward legal formalization, traditional institutions are often viewed as marginal, yet sociologically they remain a key pillar of village stability. Using an empirical legal research method, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and literature review. The results indicate that traditional elders in Pulau Rajak Village effectively serve as mediators by applying restorative principles of local wisdom. Community empowerment is achieved through the strengthening of local autonomy in independently resolving internal conflicts. This study recommends the integration of customary rulings into village administration, as well as the need for a formal legal framework at the regional level to strengthen the position of customary institutions without undermining their cultural essence.
PENGUATAN PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DI DESA PULAU RAJAK KABUPATEN BANYUASIN Muhammad Nur Amin; Fatria Khairo; Erleni Erleni; Dede Riansya Putra
Sumpah Pemuda : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/ijpkm.v2i1.1869

Abstract

This community service program was conducted to strengthen the understanding of the Pulau Rajak Village community in Banyuasin Regency regarding the role of customary institutions in preserving customary traditions and local wisdom. The background of this activity is based on the importance of customary law in the social life of South Sumatran communities, including the legal tradition derived from the Simbur Cahaya Law as one of the written customary legal references historically applied in Palembang society. In the context of Banyuasin Regency, the existence of customary law communities and the compilation of customary traditions have been recognized through Banyuasin Regency Regional Regulation Number 9 of 2012. This activity aims to provide education to village officials, customary leaders, community figures, and residents regarding the function of customary institutions as a medium for preserving traditions, maintaining socio-cultural values, and resolving social issues through deliberation. The method used an educational-participatory approach through socialization, discussion, identification of local customary values, institutional assistance, and evaluation of participants’ understanding. The results show an increase in participants’ understanding of the importance of customary institutions in preserving customary traditions, strengthening social harmony, and maintaining the cultural identity of the Pulau Rajak Village community. This activity is expected to encourage the strengthening of village customary institutions as part of the sustainable preservation of Banyuasin customary traditions.
OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DESA MELALUI EDUKASI PENGELOLAAN POTENSI EKONOMI DESA DI DESA PULAU RAJAK KABUPATEN BANYUASIN Enni Merita; Kinaria Afriani; Warmiyana ZA; Putri Sari Nilam Cayo; Tobi Haryadi; Husnaini
Sumpah Pemuda : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/ijpkm.v2i1.1870

Abstract

This community service program was conducted to improve the understanding of the village government, MSME actors, and the community of Pulau Rajak Village, Banyuasin Regency, regarding the importance of managing village economic potential as a source of Village Original Revenue. Villages have the authority to manage their resources and assets to support development and improve community welfare. However, in practice, village economic potential has not always been identified and managed optimally as a source of village revenue. This program aims to provide education on the sources of Village Original Revenue, mapping of village economic potential, the role of village-owned enterprises, utilization of village assets, and strategies for managing local MSMEs as part of strengthening the village economy. The methods used include counseling, interactive discussion, village potential mapping, and evaluation of participants’ understanding. The results show an increase in participants’ understanding of the importance of planned, transparent, and accountable management of village economic potential. This program is expected to encourage the Pulau Rajak Village Government to develop sustainable village economic policies oriented toward increasing Village Original Revenue.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 1 (2026) Vol 1 No 2 (2025) Vol 1 No 1 (2025)