cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fuad Mustafid
Contact Email
fuad.mustafid@uin-suka.ac.id
Phone
+6281328769779
Journal Mail Official
asy.syirah@uin-suka.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 08548722     EISSN : 24430757     DOI : 10.14421/ajish
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
2nd Floor Room 205 Faculty of Sharia and Law, State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga, Marsda Adisucipto St., Yogyakarta 55281
Arjuna Subject : -
Articles 609 Documents
 37   38   39   40   41 
The Legal Politics of the Aceh Governor's Policy Regarding Religious Activities in Public Sphere: David Easton's Political Theory perspective Mahdi, Muhammad Fakhrul; Anshori, Ahmad Yani
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 56 No 1 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v56i1.1105

Abstract

Abstract: This article examines the phenomenon which caused the issuance and the formation of the Aceh Governor Circular Letter concerning the recitation prohibition other than the Aqidah of Ahlussunnah wal Jamaah. This article employs the empirical legal studies approach and the analysis of David Easton's system theory. This article finds that the Aceh Governor's Circular Letter was motivated by the emergence of the recitation phenomenon in the Aceh region, which teachings are considered apart from the Ahlussunnah wal Jamā'ah aqidah. This Circular Letter is also based on the existence of the Aceh Qanun Number 8 of 2014 demands and Aceh Ulema Consultative Council (MPU) support. The history of diversity, socio-religious practices, and education that developed in Aceh also contributed to the Aceh Governor Circular Letter promulgation. The Aceh Governor policy in David Easton's political theory is called the output sub-system (output). This policy has produced both positive and negative impacts. The negative impact of the Aceh Governor Circular Letter then becomes feedback for stakeholders to formulate new policies that could accommodate and protect all groups.   Abstrak: Artikle ini mengkaji fenomena yang melatari lahirnya Surat Edaran Gubernur Aceh tentang larangan pengajian selain aqidah Ahlussunnah wal Jamaah beserta proses pembentukannya. Menggunakan pendekatan empirical legal studies dan analisis teori sistem David Easton diperoleh temuan sebagai berikut. Pertama, lahirnya Surat Edaran Gubernur Aceh dilatarbelakangi oleh munculnya fenomena pengajian di wilayah Aceh yang mengajarkan paham yang diyakini berada di luar aqidah Ahlussunnah wal Jamā'ah. Selain itu, ia juga didasarkan pada adanya tuntutan (demand) dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 serta dukungan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Sejarah keberagamaan, praktik sosial keagamaan, dan pendidikan yang berkembang di Aceh juga ikut melatari lahirnya Surat Efaran Gubernur Aceh ini. Kedua, lahirnya kebijakan (policy) Gubernur Aceh tersebut dalam teori politik David Easton disebut sebagai subsistem keluaran (output). Kebijakan ini dalam faktanya telah melahirkan dampak positif dan negatif sekaligus. Dampak negatif dari Surat Edaran Gubernur Aceh tersebut kemudian menjadi umpan balik (feedback) bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan baru yang bisa mengakomodasi dan melindungai semua kalangan.
Rethinking the Minimum Age of Marriage Law in Indonesia: Insights from Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī’s Epistemology Ropei, Ahmad; Alijaya, Adudin; Hasan, Muhammad Zaki Akhbar; Fadhil, Fakhry
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 56 No 2 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v56i2.1111

Abstract

Abstract: This article analyzes the renewal of Indonesia’s minimum age of marriage law. Previously, the legal age for men was 19 years, and for women was 16 years. However, Law No. 16 of 2019 amended the law, setting the minimum age of marriage at 19 years for both genders. Notably, this increase for women contradicts certain fiqh texts and is the highest age limit among several Muslim countries. This study employs Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī’s bayānī (indication/explication) and burhānī (demonstration/proof) epistemology to examine the subject. This article identifies the ideal age range for marriage as 19 to 25 years, when individuals reach balig (maturity) and rusydan (legal capacity), demonstrating readiness and mental maturity for marital life. The renewal of Indonesia’s marriage age limit aligns with Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī’s epistemology, which integrates naṣ (Al-Qur’an and hadīth) with rational reasoning and empirical evidence.   Abstrak: Artikel ini menganalisis pembaruan ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia. Sebelumnya, batasan usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Setelah diubah melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, ketentuan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu 19 tahun. Peningkatan batas usia perkawinan bagi perempuan di Indonesia ini menarik untuk dikaji dan dianalisis, karena bertentangan dengan sejumlah teks fikih dan sekaligus paling tinggi di antara beberapa negara muslim lainnya. Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang dianalisis menggunakan epistemologi bayānī dan burhānī Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī. Artikel ini menemukan bahwa kriteria ideal batas minimal usia perkawinan berada pada rentang usia 19 sampai dengan 25 tahun. Pada rentang usia tersebut, pasangan calon pengantin telah memasuki masa baligh dan sekaligus cakap hukum (rusydan) sehingga mereka telah memiliki kesiapan dan kematangan mental untuk melangsungkan perkawinan dan menjalani kehidupan rumah tangga. Pembaruan batas usia perkawinan di Indonesia tersebut sesuai dengan epistemologi bayānī dan burhānī Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī karena ketentuan tersebut tetap mengacu pada naṣ (Al-Qur’an dan hadis) yang dilengkapi dengan penalaran rasional dan bukti-bukti empiris.   Keywords: Minimum age of marriage; bayānī; burhānī; marriage law; Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī
Policies and Responsibilities of Government Officials during the Covid-19: The Problem of Interpreting the Phrase of Good Faith in Law Number 2 of 2020 Darsinah, Darsinah; Hasyim, Achmad Dardiri; Mulyo, Mufrod Teguh
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 56 No 1 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v56i1.1117

Abstract

Abstract: Article 27 Paragraph (2) Law Number 2 of 2020 introduces the term "good faith" which forms the basis for the policy of non-prosecution of government officials either criminally or civilly. The good faith phrase has led to public polemics and debates. This article aims to describe the position of Law Number 2 of 2020 as well as the meaning and the concept of "good faith" as found in Law No. 2 of 2020 based on the Civil Code. This research utilizes the library method. The research results show that: first, Law Number 2 of 2020 is an adequate legal instrument to provide a strong foundation for the government and related institutions to make certain necessary policies and measures during the Covid-19. Second, the good faith phrase as found in Law No. 2 of 2020 can be interpreted and implemented through 4 (four) indicators, namely: (1) there is business; (2) legal guarantees through regulations that are a win-win solution; (3) implementation of regulations that are appropriate and run optimally; and (4) cooperation between all parties. Abstrak: Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 menyebut kata “iktikad baik” yang menjadi dasar kebijakan pejabat pemerintah tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Frase iktikad baik tersebut sempat menimbulkan polemik dan perdebatan di kalangan masyarakat. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan kedudukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 dan sekaligus makna dan konsep “iktikad baik” yang ada dalam undang-undang tersebut berdasar Civil Code. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, UU No. 2 Tahun 2020 merupakan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah tertentu yang diperlukan di masa Covid-19. Kedua, frase “iktikad baik” yang ada dalam UU No. 2 Tahun 2020 dapat diinterpretasikan dan diterapkan melalui 4 (empat) indikator, yaitu: (1) adanya usaha; (2) jaminan hukum melalui regulasi yang win-win solution; (3) implementasi regulasi yang tepat dan berjalan maksimal; dan (4) adanya kerja sama antara semua pihak.
Expulsion for Adultery Perpetrators Muhshan at Panyabungan: An Islamic Law Perspective Rasyid, Arbanur
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 56 No 2 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v56i2.1157

Abstract

Abstract: This article examines the practice of expelling perpetrators muhshan in the Panyabungan society, which normatively (Islamic law) should be punished by stoning. This phenomenon is fascinating to study because the Panyabungan people are Islamic followers who are very fanatical and have a strong religion. This article is based on field data supplemented by library data. Three fundamental issues are examined in this article, namely the process of enforcing customary law for adulterers muhshan in Panyabungan society, the argument for the application of expulsion punishment to adulterers' muhshan, and how Islamic law views the practice of expulsion in the case of adultery. Uses a normative and sociological approach this article finds the fact that the practice of expulsion of adulterers muhshan in Panyabungan is enforced if the perpetrator has been proven to have committed adultery. The practice of expelling the perpetrators of muhshan adultery is carried out for two reasons: following the traditions or customs that have been in effect and the impossibility of applying the stoning law in Indonesia. This article also finds evidence that the purpose of imposing the penalty of expulsion for adulterers muhshan in Panyabungan is to give a deterrent effect to the perpetrators of adultery and, at the same time as a preventive measure for people not to commit adultery. In addition, the punishment is also intended to maintain the excellent name and cleanliness of the village from disobedience acts. Abstrak: Artikel ini mengkaji praktik pengusiran terhadap pelaku zina muhshan dalam masyarakat Panyabungan yang secara normatif (hukum Islam) seharusnya diberi hukuman rajam. Fenomena ini sangat menarik untuk dikaji karena masyarakat Panyabungan pada dasarnya termasuk penganut Islam yang sangat fanatis dan kuat beragama. Artikel ini didasaran pada data-data lapangan yang dilengkapi dengan data-data kepustakaan. Ada tiga persoalan mendasar yang dikaji dalam artikel ini, yakni proses pemberlakuan hukum adat bagi pelaku zina muhshan pada masyarakat Panyabungan, argumen diterapkannya hukuman pengusiran terhadap pelaku zina muhshan, dan bagaimana hukum Islam memandang praktik hukuman pengusiran dalam kasus perzinahan tersebut. Menggunakan pendekatan normatif sosiologis, artikel ini menemukan fakta bahwa praktik pengusiran terhadap pelaku zina muhshan di Panyabungan diberlakukan apabila pelaku telah terbukti melakukan perzinahan. Praktik hukuman pengusiran terhadap pelaku zina muhshan tersebut dilakukan karena dua alasan, yakni mengikuti tradisi atau adat-istiadat yang telah berlaku dan tidak dimungkinkannya penerapan hukum rajam di Indonesia. Artikel ini juga menemukan bukti bahwa perapan hukuman pengusiran bagi pelaku zina muhshan di Panyabungan dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku zina dan sekaligus sebagai upaya preventif bagi masyarakat supaya tidak melakukan perzinahan. Selain itu, hukuman tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga nama baik dan kebersihan desa dari tindakan kemaksiatan.
Liability for Nuclear Damage: Perspectives of International Conventions, Indonesian Positive Law, and Islamic Law Fuadi, Gumilang; Ichsan, Muchammad
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 56 No 2 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v56i2.1223

Abstract

Abstract:Utilization of nuclear energy for nuclear power plants (PLTN/NPP) has great benefits for human life and, at the same time, can also cause an enormous negative impact in the event of an accident. And it is necessary to take responsibility for nuclear losses that might occur. This article examines the liability for nuclear damage from the perspective of international conventions, Indonesian positive law, and Islamic law. This article is a normative-doctrinal study. Using a conceptual, statutory, and comparative approach, this article concludes that there are similarities regarding the principle of liability for nuclear damage in the three legal systems (international conventions, Indonesian positive law, and Islamic law), namely that both adhere to the principle of strict liability, although in Islamic law it is not stated explicitly. On the other hand, some differences between the three legal systems, especially regarding the form of liability and the amount of compensation or compensation that must be given. In international conventions and Indonesian positive law, the responsibility for nuclear damage is attached to the nuclear operator, while in Islamic law, the responsibility for losses is borne by the party carrying out the damage. As for the limit for giving compensation, international conventions and Indonesian positive law have definitively determined it, while in Islamic law, the limit for giving compensation can be determined according to several models, namely: according to mutual agreement (at-taqdīr al-ittifāqi); based on the judge's decision (at-taqdīr al-qadāi), and based on the provisions of the legislature (at-taqdīr asy-syār'i).Abstrak:Pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan umat manusia dan sekaligus juga dapat menimbulkan dampak negatif yang besar apabila terjadi kecelakaan. Oleh karena itu diperlukan pertanggungjawaban atas kerugian nuklir yang mungkin saja terjadi. Artikel ini mengkaji pertanggungjawaban kerugian nuklir dari sudut pandang konvensi internasional, hukum positif Indonesia, dan hukum Islam. Artikel ini merupakan kajian normatif-doktriner. Menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan, artikel ini menyimpulkan bahwa terdapat persamaan mengenai prinsip pertanggungjawaban kerugian nuklir dalam ketiga sistem hukum tersebut (konvensi internasional, hukum positif Indonesia, dan hukum Islam), yakni sama-sama menganut prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), meskipun dalam hukum Islam tidak dinyatakan secara eksplisit. Di sisi lain, artikel ini juga menemukan adanya beberapa perbedaan di antara ketiga sistem hukum tersebut, terutama mengenai bentuk pertanggungjawaban dan besaran konpensasi atau ganti rugi yang harus diberikan. Dalam konvensi internasional dan hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban kerugian nuklir melekat pada operator nuklir, sementara di dalam hukum Islam, pertanggungjawaban kerugian dibebankan kepada pihak yang melakukan tindakan kerusakan. Adapun berkaitan dengan batas pemberian ganti rugi, konvensi internasional dan hukum positif Indonesia telah menetapkannya secara definitif, sementara di dalam hukum Islam, batas pemberian ganti rugi bisa ditetapkan dengan beberapa model, yakni sesuai kesepakatan bersama (at-taqdīr al-ittifāqi); berdasarkan keputusan hakim (at-taqdīr al-qadāi), dan berdasarkan ketetapan pembuat undang-undang (al-taqdīr al-syār 'i).Keywords: Liability for nuclear damage; international conventions; Indonesian positive law; Islamic law
The Ineffectiveness of Mediation in Divorce Disputes: A Case Study in the Palembang Religious Court Turatmiyah, Sri; Emirzon, Joni; Y, Annalisa; binti Md Mohtar, Haniyatul Husna
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 56 No 2 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v56i2.1232

Abstract

Abstract: This article examines the ineffective of the mediation process in divorce disputes at the Palembang Religious Court during the period from 2020 to 2022. Data was collected through observations, documentation, and interviews with litigants and judges involved in divorce cases at the Palembang Religious Court. Relying on the legal effectiveness theory, the study found that over a span of three years (2020, 2021, and 2022), the Palembang Religious Court successfully mediated only 33 divorce disputes (0.45%) out of a total of 7,338 cases. This indicates that mediation of divorce disputes at the court has not been effectively implemented. The article also reveals several factors contributing to this ineffectiveness, including (1) the complex background and reasons for the parties involved in the disputes, (2) an imbalance between the number of mediator judges and the number of cases brought to the court, (3) a lack of good faith on the part of the parties to engage in the mediation process, (4) inadequate resources and facilities, and (5) a low legal culture and poor legal awareness among the litigants. These findings reinforce the results of previous research on the ineffectiveness of mediation in divorce lawsuits in various courts across Indonesia.Abstrak: Artikel ini mengkaji problem tidak efektifnya proses mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Palembang selama rentang waktu 2020 hingga 2022. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan sejumlah narasumber, baik yang berperkara maupun yang menangani perkara perceraian di Pengadian Agama Palembang. Penelitian ini menemukan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun (2020, 2021 dan 2022), Pengadilan Agama Palembang hanya berhasil memediasi 33 sengketa perceraian (0.45%) dari total 7.338 sengekta perceraian. Hal ini membuktikan bahwa mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Palembang belum berjalan secara efektif. Artikel ini juga menemukan bahwa penyebab tidak efektifnya proses mediasi di Pengadilan Agama Palembang, yakni (1) kompleksnya latar belakang alasan para pihak yang bersengketa atau mengajukan perceraian, (2) tidak berimbangnya rasio jumlah hakim mediator dengan banyaknya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, (3) tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk melakukan proses mediasi, (4) sarana dan fasilitas yang tidak memadai, dan (5) budaya hukum yang rendah dan minimnya pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan para pihak yang bersengketa. Temuan ini menguatkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya tentang tidak efektifnya mediasi dalam sengketa perceraian di berbagai Pengadilan di Indoensia. Keywords: The effectiveness of mediation; divorce disputes; the Palembang Religious Court 
Reinterpreting The Concept of Shari’ah and Its Implication on Gender Issues Najib, Agus Moh.
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 42 No 1 (2008)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v42i1.247

Abstract

This paper deals with Mahmoud Mohamed Taha’sthought on shari’ah and gender. The main message conveyed byshari’ah is equality between man and woman with the aim ofachieving gender justice in society. Many Muslim scholars,however, interpret shari’ah text written in the Qur`an and theSunnah textually, partially and out of its context. Suchinterpretation then produce gender biased understandings andunequal gender rulings. This paper analyze how Mahmoudinterprets the concept of shari’ah and implements it on genderissues. Different from many Muslim scholars, Mahmoud views thatshari’ah evolves continuously in the history of human beings and itis showed by the presence of different shari’ahs from one prophetto another, from Adam until Mohamed (peace be upon them).Because of its characteristic, the last shari’ah brought by Mohamedalso must evolve, namely, evolving from the subsidiary verses ofthe Qur`an to its primary verses. In this way, shari’ah rules whichcontain gender discriminations are regarded as transitional rulessuiting the social context at the time. In the contemporary era, therelation between men and women must be based on the primaryverses of the Qur`an which emphasize the principles of genderequality.
Legal and Ethical Interpretation of Blasphemy Cases in Indonesia: A Ma'na-cum-Maghza Perspective Akbar, Irwan Ahmad; Zainuddin, M.; Soleh, Achmad Khudori
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 57 No 1 (2023)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v57i1.1218

Abstract

The phenomenon of religious blasphemy cases in Indonesia, including the cases of Sukmawati and Meiliana, which are the focal points of this study, has raised concerns and garnered serious attention, even from academics. Accusations in cases of religious blasphemy are almost invariably based on interpretations of QS. al-Tauba [9]: 64-66. Therefore, this article aims to explore the alignment between these cases and the meanings contained within QS. al-Tauba [9]: 64-66 from legal and ethical perspectives. The data in this article are based on legal documents, books of Quranic exegesis, academic journal articles, reports from Human Rights Watch, and several national online news sources. Data collection techniques involved literature studies and case observations via the internet. The blasphemy cases accused against Sukmawati and Meiliana are described within the context of Indonesian law and analyzed using the ma’na-cum-maghza theory. This article concludes that the actions taken by Sukmawati and Meiliana were wrong and unethical. However, their actions cannot be categorized as criminal offenses. Based on the analysis of QS. al-Tauba [9]: 64-65, blasphemy does not fall into the category of criminal acts, but rather an ethical violation whose legal sanctions are in the hands of God, not humans. Thus, this article offers a new perspective on the interpretation and understanding of the term blasphemy. Kasus penistaan agama yang banyak terjadi di Indonesia, termasuk kasus Sukmawati dan Meiliana yang menjadi fokus kajian ini, telah menimbulkan kekhawatiran dan mendapatkan perhatian serius, bahkan dari akademisi. Tuduhan terhadap kasus penistaan agama tersebut hampir selalu didasarkan pada hasil penafsiran atas QS. al-Tauba [9]: 64-66. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesesuaian antara kasus-kasus tersebut dengan makna yang terkandung dalam QS. al-Tauba [9]: 64-66 dari sudut pandang hukum dan etik. Data-data dalam artikel ini didasarkan pada dokumen hukum, kitab-kitab tafsir Al-Quran, artikel jurnal, laporan organisasi Human Right Watch dan beberapa sumber berita daring nasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan observasi kasus melalui internet. Kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Sukmawati dan Meiliana dideskripsikan dalam konteks hukum Indonesia dan dianalisis menggunakan teori ma’na-cum-maghza. Artikel ini menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Sukmawati dan Meiliana merupakan suatu tindakan yang salah dan tidak beretika. Namun demikian, tindakan keduanya tidaklah bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana. Sebab, berdasarkan analisis atas QS. al-Tauba [9]: 64-65, penistaan agama tidaklah masuk kategori tindakan pidana, melainkan sebuah pelanggaran etika yang sanksi hukumnya berada di tangan Tuhan, bukan manusia. Dengan demikian, artikel ini memberikan perspektif baru terkait penafsiran dan pemahaman terhadap istilah penistaan agama.
Barometer Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat: Realisasi Keadilan, Analisis Perkara No. 1914/Pdt. G/2018. PA. Pbr Hafiz, Muhammad; Nelli, Jumni; Nurul Islam, Adikza
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 57 No 1 (2023)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v57i1.1280

Abstract

Adopted children are not part of the group of heirs who are entitled to inherit from the testator's estate. However, in an effort to create justice, the Compilation of Islamic Law (KHI) stipulates that adopted children are entitled to receive inheritance from the testator through the mandatory will (wasiat wajibah) mechanism with the condition that it cannot exceed 1/3 (one-third). This article examines the disparity in the decision of the Pekanbaru Religious Court No. 1266/Pdt. G/2018/ PA. Pbr which determines the adopted child's share of 1/8 (one - eighth) and decision No. 1869 /Pdt.G./ 2018/ PA. Pbr which determines that adopted children get 1/3 (one - third) of the heir's estate. Using a juridical-normative approach, this article finds that the difference in the amount of inheritance obtained by adopted children in the two decisions is at least caused by two things, namely (1) the absence of a definite amount stipulated in the law (KHI only mentions "cannot exceed the amount of 1/3 of the inheritance), and (2) the use of al-furūdh al-muqaddarah as a standard in determining the amount of inheritance for adopted children. In this case, the panel of judges actually did not have to rely on the provisions of the al-furūdh al-muqaddarah section in determining the share of the adopted child and decided the case using the maximum standard.   Anak angkat bukanlah bagian dari kelompok ahli waris yang berhak mendaptkan warisan dari harta peninggalan pewaris. Akan tetapi dalam upaya menciptakan keadilan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa anak angkat berhak mendapatkan harta peninggalan dari pewaris melalui mekanisme wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melibihi 1/3 (one-third). Artikel ini mengkaji disparitas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1266/Pdt. G/2018/ PA. Pbr yang menetapkan bagian anak angkat sebesar 1/8 (seperdelapan) dan putusan No. 1869. /Pdt.G./ 2018/ PA. Pbr yang menetapkan anak angkat mendapatkan 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan pewaris. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif, artikel ini menemukan bahwa perbedaan jumlah harta peninggalan yang didapatkan oleh anak angkat dalam kedua putusan tersebut disebabkan oleh dua hal, yakni (1) tidak adanya jumlah pasti yang ditetapkan dalam undang-undang (KHI hanya menyebutkan “tidak boleh melebihi jumlah 1/3 dari harta peninggalan), dan (2) dijadikannya al-furūdh al-muqaddarah sebagai standar dalam menetapkan jumlah harta peninggalan untuk anak angkat. Dalam hal ini, majelis hakim sebenarnya tidak harus berpatokan pada ketentuan bagian al-furūdh al-muqaddarah dalam menetapkan bagian anak angkat dan memutus perkara tersebut dengan menggunakan standar maksimal.
Sexual Violence and the Politics of Criminal Law in Indonesia: A Gender Equality Approach and Maqāsid al-Sharī’a Kamalludin, Iqbal; Pratami, Bunga Desyana; Alviolita, Fifink Praiseda; Christia, Adissya Mega; Umar, Achmad Jauhari
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 57 No 1 (2023)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v57i1.1282

Abstract

This article examines the criminal law policy in Indonesia regarding the increasing incidence of sexual violence crimes, primarily affecting women. The study adopts a literature research approach, utilizing data from legal regulations in Indonesia and various scholarly works related to the subject. Employing a gender equality approach and maqāsid al-sharī'a, the article concludes that while Indonesia possesses legal regulations addressing sexual crimes, these laws are dispersed across different statutes, resulting in diminished effectiveness. The enactment of the Law on Sexual Violence (UU TPKS) in 2022 signifies a noteworthy development in Indonesia's legal framework concerning sexual violence. This legislation is structured in a more organized and comprehensive manner, incorporating several reforms. Consequently, it instills optimism for enhanced endeavors to eliminate and prevent sexual violence. From an Islamic standpoint, the regulation of sexual violence aligns with the fundamental principles and objectives of Islamic law (maqāsid al-sharī'a). These principles aim to actualize the well-being and benefit of humanity while simultaneously preventing crimes that pose threats to human existence and dignity.   Artikel ini mengkaji kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam mengatasi praktik tindak pidana kekerasan seksual yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu dan perempuan adalah pihak yang paling banyak menjadi korban tindak kejahatan ini. Artikel ini merupakan penelitian kepustakaan yang sumber datanya didasarkan pada peraturan-peraturan hukum di Indonesia dan sejumlah karya ilmiah yang berkaitan dengan topik kajian ini. Menggunakan pendekatan kesetaraan gender dan maqāsid al-sharī’a artikel ini menyimpulkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah peraturan hukum tentang tindak pidana kejahatan seksual. Namun demikian, aturan-aturan hukum tersebut disusun secara parsial dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan sehingga menjadikannya kurang efektif. Lahirnya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022 menandai adanya perkembangan baru dalam pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang ini disusun secara lebih sistematis dan komprehensif dengan sejumlah pembaruan yang ada di dalamnya sehingga ia telah memberikan harapan baru bagi upaya pemberantasan dan pencegahan terhadap praktik kekerasan seksual. Dalam perspektif Islam, pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual ini selaras dengan prinsip dasar dan tujuan disyariatkannya hukum Islam (maqāsid al-sharī’a), yang ingin mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan umat manusia dan sekaligus mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa mengancam eksistensi dan kehormatan manusia.

Page 39 of 61 | Total Record : 609

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 59 No 2 (2025) Vol 59 No 1 (2025) Vol 58 No 2 (2024) Vol 58 No 1 (2024) Vol 57 No 2 (2023) Vol 57 No 1 (2023) Vol 56 No 2 (2022) Vol 56, No 2 (2022) Vol 56, No 1 (2022) Vol 56 No 1 (2022) Vol 55, No 2 (2021) Vol 55 No 2 (2021) Vol 55, No 1 (2021) Vol 55 No 1 (2021) Vol 54 No 2 (2020) Vol 54, No 2 (2020) Vol 54, No 1 (2020) Vol 54 No 1 (2020) Vol 53 No 2 (2019) Vol 53, No 2 (2019) Vol 53, No 1 (2019) Vol 53 No 1 (2019) Vol 52 No 2 (2018) Vol 52, No 2 (2018) Vol 52, No 1 (2018) Vol 52 No 1 (2018) Vol 51 No 2 (2017) Vol 51, No 2 (2017) Vol 51, No 2 (2017) Vol 51 No 1 (2017) Vol 51, No 1 (2017) Vol 50, No 2 (2016) Vol 50 No 2 (2016) Vol 50, No 1 (2016) Vol 50 No 1 (2016) Vol 49 No 2 (2015) Vol 49, No 2 (2015) Vol 49 No 1 (2015) Vol 49, No 1 (2015) Vol 49, No 1 (2015) Vol 48, No 2 (2014) Vol 48 No 2 (2014) Vol 48 No 1 (2014) Vol 48, No 1 (2014) Vol 47, No 2 (2013) Vol 47 No 2 (2013) Vol 47, No 1 (2013) Vol 47 No 1 (2013) Vol 46 No 2 (2012) Vol 46, No 2 (2012) Vol 46, No 1 (2012) Vol 46 No 1 (2012) Vol 45, No 2 (2011) Vol 45 No 2 (2011) Vol 45 No 1 (2011) Vol 45, No 1 (2011) Vol 44 No 2 (2010) Vol 44 No 1 (2010) Vol 43 No 2 (2009) Vol 43, No 2 (2009) Vol 43, No 1 (2009) Vol 43 No 1 (2009) Vol 42 No 2 (2008) Vol 42, No 2 (2008) Vol 42 No 1 (2008) Vol 42, No 1 (2008) More Issue