Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

6.293

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Legalitas DE JURE Pembaharuan Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Nagari Law Review Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jambura Law Review Al Ahkam Jurnal Suara Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Konstitusi DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Trunojoyo Law Review Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Estudiante Law Journal Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Hukum Islam Journal of Law and Legal Reform Jurnal Legislasi Indonesia LamLaj Lex Scientia Law Review Indonesian State Law Review (ISLRev) JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)

Novendri M Nggilu

Universitas Negeri Gorontalo

Author-ID : 1035275

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Menyoroti Kinerja Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan Notaris di Gorontalo Utara Sri Indriyanti Mahmud; Novendri Nggilu; Nur Mohamad Kasim
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 3 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

The purpose of this study is to know and conduct an analysis of the function of the Regional Supervisory Assembly in notary supervision in North Gorontalo Regency and the obstacles faced by the regional supervision assembly in conducting notary supervision in North Gorontalo Regency? This research uses a type of normarif-empirical research using the Statute Approach;and CaseApproach. the results of this study show, that first, the function of the regional supervision assembly in notary supervision in North Gorontalo Regency is the same as regional supervision assemblies throughout Indonesia it is divided into two, namely the construction of its intent for preventive measures to prevent violations to be committed by a notary, and supervision is an essive re-pr actas aresult of the non-enactance of preventive measures in the construction. Second, the obstacles faced by the regional supervision assembly in conducting notary supervision in North Gorontalo Regency are: First, sanctions to the notary from the regional supervisor and from the center, second, not only notary when done coaching and supervision, the third, namely communication errors that cause problems become greater. Keywords: Regional Supervisory Council; Supervision; Coaching; Notary Public Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengentahui dan melakukan analisis terhadap fungsi Majelis Pengawasan Daerah dalam pengawasan notaris di Kabupaten Gorontalo Utara dan kendala yang dihadapi majelis pengawasan daerah dalam melakukan pengawasan notaris di Kabupaten Gorontalo Utara? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normarif-empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach); dan Pendekatan kasus (Case Approach). hasil Penelitian ini menujukkan, bahwa Pertama, Fungsi majelis pengawasan daerah dalam pengawasan notaris di Kabupaten Gorontalo Utara sama seperti majelis pengawasan daerah di seluruh indonesia hal itu terbagi dua yaitu pembinaan maksudnya untuk tindakan preventif guna mencegah pelanggaran-pelanggaran yang akan dilakukan oleh notaris, dan pengawasan adalah tindakan represif sebagai akibat dari tidak diindahkannya tindakan preventif dalam pembinaan. Kedua, kendala yang dihadapi majelis pengawasan daerah dalam melakukan pengawasan notaris di Kabupaten Gorontalo Utara adalah; pertama, sanksi kepada notaris itu dari pengawas wilayah dan dari pusat, kedua, tidak kopertaifnya notaris ketika dilakukan pembinaan dan pengawasan, yang ketiga, yaitu kesalahan komunikasi sehingga menyebabkan masalah menjadi lebih besar.

Dialektika Norma Islam dan Norma Hukum Positif dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Al-Qurâ€™an di Provinsi Gorontalo Rahmat Teguh Santoso Gobel; Moh. Ihsan Husnan; Novendri Nggilu; Raihan Sahrul Adnan; Moh. Hidayat Muhtar
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol.2 No.2 Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v2i2.16682

Â Â This article discusses the problems of regulating Koranic education in regional regulations in Gorontalo Province. This is based on the consideration of the Ministry of Home Affairs which states that the draft regional regulation on Koranic education cannot be regulated separately but is integrated with existing regional regulations for the provision of education. These problems will be answered methodologically by using normative legal research. The author uses this legal research because the focus is on reviewing literature studies, laws and regulations and court decisions related to the object of research.Â Â Based on the results of the study, this article concludes that the establishment of a regional regulation in the Gorontalo province regarding Qur'anic Education has the potential to cause conflict with the principles of establishing legislation. This is based on the material content of regional regulations that require protection for all groups and religions to prevent discriminatory actions on the formation of a regional regulation.The basis for regulating Qur'anic education should be used as part of local wisdom where the province of Gorontalo is known as the Serambi Medina area with a majority Muslim population supported by a strong culture so that a legal policy for the Gorontalo Provincial government is needed to accommodate Qur'anic education in regional regulations regarding the implementation of education in the region so that later the values of the Koran are not only accepted in the sociological scope but are recognized juridically.Â Â Therefore, it is necessary to revise regional regulations on the implementation of education by including a chapter on religious education which does not only regulate Koranic education, but other religions can also be included in the chapter. If the regional regulations have been revised, the next effort is to strengthen Koranic education, it is necessary to make an implementing regulation, namely the governor's regulation on Koranic education as a follow-up to regional regulations on the implementation of education..Â

Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Mohamad Rizky Alhasni; Lisnawaty Wadju Badu; Novendri Mohamad Nggilu
Jurnal Legalitas Vol 12, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Tujuan dari pelitian ini adalah untuk Mengetahui dan menganalisis tentang Bagaimana Peran Kepolisan Resor Kota Gorontalo dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencabulan, dan Mengetahui dan menganalisis tentang Apa kendala yang dihadapi oleh kepolisian resor kota Gorontalo dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencabulan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan Pendekatan Perundang-Undangan (statute aproach) dan Pendekatan Kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bahwa Peran Kepolisan Resort Gorontalo Kota Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan belum maksimal dan komprehensif, sebab sasaran sosialisasi maupun penyuluhan hukum hanya di tujukan kepada anak-anak akan tetapi sangat kurang melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang bahaya predator anak kepada masyarakat umum termasuk juga di dalamnya adalah penyuluhan hukum terkait dengan peran keluarga yang dalam hal ini adalah orang tua dalam mencegah terjadi tindakan pencabulan terhadap anak. Bahwa Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor Kota Gorontalo Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan dipengarihi oleh beberapa hal, antara lain: Masih Kurangnya Kualitas Sumber daya manusia; Minimnya Sarana dan Prasarana; Kendala dalam pendanaan (keuangan)” Tingkat Kesadaran Hukum masyarakat yang masih sangat rendah; Rendahnya partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap anak-anak dibawah umur; saksi susah untuk di mintaai keterangan; dan pelaku melarikan diri.

Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi Yayuk Rizki Hulukati; Dian Ekawaty Ismail; Novendri Nggilu
Jurnal Legalitas Vol 13, No 01 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil dikota gorontalo serta upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil di kota gorontalo. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah jenis Penelitian normatif-empiris, Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach); Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pegawai Negeri Sipil di Kota Gorontalo di akibatkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal, faktor internal yaitu dengan mencoba-coba untuk menyalahgunakan narkotika, dan faktor eksternal yaitu dengan faktor lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan. Dan upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari upaya preventif yang dilakukan dengan cara penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba, upaya Represif yang bersifat tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dan melakukan upaya Rehabilitasi secara sosial dan secara fisik, selain itu melakukan tes urine secara berkala disetiap instansi, harus adanya sosialisasi secara rutin dan penindakan hukum secara tegas bagi PNS yang melakukan penyalahgunaan Narkotika. Kata kunci: Kriminologi; Pegawai Negeri Sipil; Narkotika ABSTRACT The purpose of this study was to determine and analyze the factors that cause narcotics abuse by civil servants in the city of Gorontalo and efforts to combat drug abuse by civil servants in the city of Gorontalo. The type of research used by researchers in compiling this research is a type of normative-empirical research. The approaches used by researchers in compiling this research are, among others: the statutory approach (Statue Approach); The case approach (case approach). The results of this study indicate that the factors in the occurrence of narcotics abuse involving civil servants in Gorontalo City are caused by several factors, both internal and external factors, internal factors, namely trying to abuse narcotics, and external factors, namely environmental factors. place of residence and social environment. And efforts in overcoming narcotics abuse by civil servants are carried out starting from preventive efforts carried out by means of counseling and socialization about the dangers of drugs, repressive efforts that are law enforcement actions carried out by the Gorontalo City Police and the National Narcotics Agency of Gorontalo Province, and carrying out Rehabilitation efforts socially and physically, apart from conducting regular urine tests in every agency, there must be routine outreach and firm legal action for civil servants who commit narcotics abuse.

Effectiveness of Impeachment Against Deputy Regent of Gorontalo Regency Luksiana Lasimpala; Lisnawaty W. Badu; Novendri M. Nggilu
Estudiante Law Journal VOL. 3 NO. 1 FEBRUARI 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

The purpose of this research is to know and analyze the Legal Regulation of The Impeachment of Regional Heads and/or Deputy Heads of Regions according to The Provisions of Law No. 23 of 2014 on Local Government and the effectiveness of impeachment against the deputy Regent of Gorontalo Regency. The type of research used by researchers in the preparation of this study is to use normative research types that are supported by the existence of field data (empirical) using 2 (two) approaches, namely the Legislative And Case Approach. The results of this study show that the effectiveness of impeachment against the deputy Regent of the Gorontalo Regency is influenced by 3 (three)factors that affect the effectiveness of dismissal against the deputy Regent of the Gorontalo Regency, namely: the legal factor. alone, where there is no normative framework that regulates the law of dismissal events in the head of the region, second, law enforcement factors, namely regarding the competence of judges in the break the case and the unclear involvement of legal counsel (advocate), third, the legal culture factor characterized by the disobedience of the Ministry of Home Affairs to the deadline which has been made imitatively in Law 23 of 2014 concerning Local Government.

The Role Of Investigators In Criminal Acts Of Umrah Scam Wirnangsi Puluhulawa; Mohamad Rusdiyanto Puluhulawa; Novendri M. Nggilu; Apripari Apripari
Estudiante Law Journal VOL. 4 NO. 1 FEBRUARI 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

The research objective is to find out the role of investigators in the umrah scam in Gorontalo and the factors causing the umrah scam in Gorontalo. The method used in this current research is empirical legal research. The research findings show that the Umrah scam cases in Gorontalo increase in, and they are not only committed by unlicensed travel agencies but also those who have obtained permits. There are various forms of scam, ranging from cancellation of departure, abandonment of pilgrims to promise breaking of Umrah travel service providers so that pilgrims experience disappointment. In this case, there has been an increasing number of detrimental cases against Umrah pilgrims, including in Gorontalo. In addition, the factors that cause hajj and umrah travel scam are divided into several types including: factors originating from the perpetrator, family factor, economic factor, environmental factor, cultural factor, and community factor or victims. In the meantime, the roles of police or investigators in dealing with hajj and umrah travel scam are to conduct examination of potential suspects and witnesses who corroborate a report, and conduct a review of the scene of the case after having a strong testimony from witnesses and then carry out an investigation. Also, the police’s efforts are to enlighten and do socialization from the Ministry of Religious Affairs and the people related to the office regarding the list of travel that has a permit as an Umrah Travel Organizer.

Regulatory Arrangement in the Walfare Sector using the Omnibus Law Method Vivi Oktaviani Pulukadang; Novendri Mohamad Nggilu; Fence M. Wantu
Nagari Law Review Vol 5 No 1 (2021): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.15-22.2021

Pancasila and the 1945 Constitution describe Indonesia as a welfare state. In order to cause this happen, many regulations have been formed, which to this date have not been able to bring comfort and splendor in implementing the welfare of the Indonesian people. The number of regulations has actually brought Indonesia to the brink of regulatory obesity and resulted in ineffective regulations in the welfare sector. This study aims to provide an overview of solutions to various welfare problems in Indonesia through regulatory arrangement using the omnibus law method. It represents a normative study using a legal approach and conceptual approach. The results indicate that the application of the omnibus law method can be an innovative alternative without violating the Indonesian legal system. It is because the application of the omnibus law method begins with a legal transplant, which comprises several provisions: The omnibus law approach pattern is limited per sector/theme; (2) simplification of law using the omnibus law method is carried out by measuring the relevance of a regulation with basic criteria; (3) the formation of regulations using the omnibus law method using comprehensive, multidisciplinary and multi-sector approach; (4) the application of the omnibus law method as a whole must be oriented to Pancasila, the 1945 Constitution and Law Number 12 of 2011. Regulatory arrangement with the omnibus law method can not only provide effectiveness but also overcome regulatory obesity for more satisfactory legal system and administration of welfare.

Collocation of restorative justice with human rights in Indonesia Ismail, Dian Ekawaty; Arsyad, Yusna; Ahmad, Ahmad; Nggilu, Novendri M.; Yassine Chami
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 32 No. 2 (2024): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v32i2.35374

Applying restorative justice in Indonesia is beset by obstacles like a lack of knowledge, inadequate infrastructure, and opposition from law enforcement, especially when human rights considerations are incorporated into the process. For this reason, the relationship between these two elements is worth examining. This paper explores and analyses the integration or synthesis of restorative justice with human rights in Indonesia. This paper employs a normative approach with prescriptive analysis based on studies of legislation and cases that integrate the principles of restorative justice with human rights. The findings indicate that collocation helps understand how grammatical structures can reflect and influence the interpretation of restorative justice in human rights, particularly in legal texts and policy reports. In Indonesia, restorative justice can be used in conjunction with the enforcement of human rights laws, particularly when addressing grave human rights breaches, since it emphasizes balanced reconciliation, recovery, and reintegration between offenders, victims, and society. In conclusion, although it has several implementation and legal issues, restorative justice can be an alternate strategy for resolving grave human rights breaches. The recommendations are for a stronger and more comprehensive legal framework to support the implementation of restorative justice in Indonesia's human rights context.

Local Legislation on Qur'anic Education in Gorontalo Province Were Crafted Using a Hybrid of Islamic Law and Positive Law Gobel, Rahmat Teguh Santoso; Husnan, Moh. Ihsan; Nggilu, Novendri; Adnan, Raihan Sahrul; Muhtar, Mohamad Hidayat
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 4 (2022): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i4.7267

Issues with regional rules on Koranic education in Gorontalo Province are discussed. This is because the draft regional law on Koranic education is merged with preexisting regional regulations for the provision of education, as stated by the Ministry of Home Affairs. As a methodology, normative legal study will provide solutions to these issues. The author employs this legal research method because it allows for a comprehensive assessment of relevant literature, statutes, and judicial decisions. This article draws the conclusion, supported by the study's findings, that a regional regulation on Qur'anic education in the province of Gorontalo may contradict with the principles of forming legislation. This is because the establishment of regional regulations should never lead to discrimination of any kind, and this is based on the content of regional regulations that mandate protection for all groups and religions. A legal policy for the Gorontalo Provincial government is required to accommodate Qur'anic education in regional regulations regarding the implementation of education in the region so that, in the long run, the values of the Koran are not only accepted in the sociol Later, the values of the Koran are not only accepted in the sociol. Therefore, it is essential to update regional regulations on the implementation of education to include a chapter on religious education that regulates not just Koranic education but also education in other religions. As a follow-up to the revision of regional regulations on the implementation of education, the governor's regulation on Koranic education is required.

Mewujudkan Desa BERSINAR (Bersih dari Narkoba) Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Masuru Puluhulawa, Rusdiyanto U; Nggilu, Novendri M
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 2 No. 1 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Tujuan Program KKN Pengabdian ini adalah untuk mewujudkan desa yang bersih dari narkoba melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesehatan bagi masyarakat di Desa Masuru. KKN Pengabdian ini melibatkan 15 orang Mahasiswa Peserta KKN. Metode yang digunakan adalah melalui pemberdayaan masyarakat dan aparat Desa Masuru, melalui program berupa Penyuluhan tentang Hukum Kesehatan dan pencegahan serta penanggulangan narkoba kepada masyarakat termasuk Kader Kesehatan, Karang Taruna dan aparat desa. Penyuluhan ini melibatkan dinas dan stakeholder terkait, termasuk akademisi Fakultas Hukum guna menyebarluaskan akibat maupun sanksi yang akan diterima baik oleh pengguna maupun pengedar obat terlarang. Penyuluhan maupun sosialisasi ini bertujuan pula untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di wilayah tersebut. Olehnya, selain mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat, juga bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah guna menyebarluaskan informasi mengenai bahaya dan penanggulangan obat terlarang di kalangan pemuda dan masyarakat luas di Desa Masuru Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dalam rangka menuju wilayah bersinar. Hasil yang dicapai dalam KKN ini adalah pembentukan Agen Relawan, Agen Intelejen, Agen Pemulihan di Desa Masuru yang anggotanya terdiri dari masyarakat setempat, baik pemudan dan karang taruna juga tokoh masyarakat yang dipilih dan dipercaya masyarakat. Unit maupun personil inilah yang akan membantu pemerintah desa mensosialisasikan maupun mengontrol aktivitas masyarakat, termasuk melakukan pengawasan dan pengendalian bagi yang diduga terlibat dalam kegiatan mengkonsumsi maupun mengedarkan obat terlarang (narkoba). Kegiatan lainnya adalah Pendampingan terhadap Kader Kesehatan Desa dalam kegiatan pelayanan dan penyuluhan kesehatan, tidak saja terkait narkoba melainkan juga permasalahan kesehatan lainnya, melalui Bimtek BNN Kab. Gorontalo Utara dan Sosialisasi Anti Narkoba di Masyarakat Desa Masuru. Tujuannya adalah meningkatkan peran warga dalam menolong dirinya sendiri pada era pandemi maupun non pandemi, dalam konteks mewujudkan ketahanan desa dalam hal penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di bidang kesehatan pada masyarakat setempat.

Co-Authors Abdurahman, Ali Adnan, Raihan Sahrul Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Amancik Amancik Andi Inar Sahabat Apripari, Apripari Arsyad, Yusna Badu, Linawaty Wadju Barus, Sonia Ivana Chami, Yassine Delvi Putri Kaparang Dian Ekawaty Ismail Evi Noviawati Evi Noviawati Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Indra Perwira, Indra Ismail, Nurwita Julisa Aprilia Kaluku Ladiku, Muhammad Amin Lisnawaty W. Badu Luksiana Lasimpala Mellisa Towadi Moh. Ihsan Husnan Moh. Ihsan Husnan Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rizky Alhasni Mohammad AbdAllah Alshawabkeh Mohammad Abdi Lanjahi Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Amin Ladiku Muhammad Hatta Roma Muhammad Ridho Sinaga Mutia Cherawaty Thalib Nur Mohamad Kasim Nur, Asrul Ibrahim Puluhulawa, Rusdiyanto U Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Putra Perdana Ahmad Rachmaniar, Adelia Rahmat Teguh Santoso Gobel Raihan Sahrul Adnan Ramdhan Kasim Rasyid, Usman Sahabat, Andi Inar Sri Indriyanti Mahmud Sulaiman, Dindha Shahrazade Suwitno Yutye Imran Vivi Oktaviani Pulukadang Wahidullah Wahidullah, Wahidullah Wirnangsi Puluhulawa Yassine Chami Yassine, Chami Yayuk Rizki Hulukati Zulkifli Zulkifli Zulkifli

Title

Found 38 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 38 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 38 Documents
Search