Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental dengan Identitas Palsu: Studi Putusan PN Palu No. 180/Pid.B/2023/PN Pal Amri Siregar; Halimatul Maryani
Albayan Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 1 No. 01 (2024)
Publisher : Albayan Journal of Islam and Muslim Societies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The phenomenon of car rental embezzlement using false identities has emerged as a growing form of crime in line with the increasing demand for rental-based transportation services. This crime not only causes significant financial losses to rental business owners but also raises complex legal issues, involving elements of fraud and identity misuse. This article provides a juridical analysis of the District Court of Palu Decision No. 180/Pid.B/2023/PN Pal, which adjudicated a case of car rental embezzlement using a false identity, employing a normative juridical approach with an emphasis on both substantive and procedural criminal law. The findings highlight the implications of applying Article 372 of the Indonesian Penal Code (KUHP) on embezzlement in relation to Article 263 on forgery. This study contributes to the literature on legal protection for car rental businesses and offers insights into the development of criminal law in addressing new forms of crime.
Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) (Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Mdn) Hania Abidah; Tri Reni Novita; Halimatul Maryani; Mahzaniar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1310

Abstract

Sistem kredit mikro seperti Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) yang disediakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia berperan penting dalam mendukung UMKM dan masyarakat pedesaan, namun praktiknya sering menghadapi persoalan wanprestasi akibat ketidakmampuan finansial maupun rendahnya pemahaman debitur terhadap isi perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjaman KUPEDES dengan studi kasus Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab wanprestasi dan langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan menyatakan debitur wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga dijatuhi kewajiban melunasi pinjaman dan agunan disita untuk dilelang, sementara faktor utama penyebab wanprestasi adalah lemahnya kondisi finansial, kurangnya literasi hukum, dan pengawasan kredit yang terbatas. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya analisis kredit yang ketat, edukasi hukum kepada debitur, serta penerapan prinsip 4P dan 3R oleh perbankan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan mikro di pedesaan
Kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama SEI Rampah Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu: Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA. Srh Fitria Ananda; Tri Reni Novita; Mahzaniar, Mahzaniar; Halimatul Maryani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1530

Abstract

Akses keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang seringkali sulit dijangkau oleh masyarakat tidak mampu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, serta analisis deskriptif untuk menafsirkan hasil temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum memberikan kontribusi nyata melalui konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, dan pendampingan administratif, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi. Temuan ini mengimplikasikan perlunya peningkatan kapasitas, dukungan regulasi, serta strategi sosialisasi yang lebih luas agar layanan Posbakum dapat menjangkau masyarakat miskin secara lebih efektif dan berkelanjutan