Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.225
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Jurnal Akta Jurnal Penelitian Hukum De Jure DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Veteran Law Review Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI LEGAL BRIEF NOMOI Law Review JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat IKA BINA EN PABOLO : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Wahana Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Albayan : Journal of Islam and Muslim Societies Jurnal Legislasi Indonesia Neraca Keadilan
Maryani, Halimatul
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
REKONSEPSI MODEL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA (Analisis Perspektif Hukum Internasional) Ritonga, Halimatul Maryani
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i3.469

Abstract

Gambaran Indonesia, diprediksi sekitar 2/3 (dua per tiga) luas negara Indonesia adalah perairan (laut). Ini membuktikan bahwa Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim yang dikaruniai sumber daya kelautan yang melimpah ruah dengan berbagai potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan salah satu sumber daya kelautan yang dapat dimanfaatkan manusia sebai aktivitas manusia adalah perikanan.Mengingat potensi perikanan yang sangat besar inilah yang membuat banyak pihak-pihak dari berbagai aspek tertarik dan tergiur untuk memanfaatkan ikan-ikan atau terumbu karang secara  besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikan demi keuntungan serta kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, khususnya pemerintahan Indonesia. Inilah yang disebut dengan kejahatan pencurian ikan atau “ILLEGAL FISHING”Isu illegal fishing ini bukan lagi hal yang baru untuk dibicarakan, bahkan semakin hari semakin bertambah dan semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan bentuk kejahatannya semakin terorganisir dan sistematis untuk sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah serta memberantas pelaku pencurian ikan (illegal fishing), diantaranya adalah melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah perairan ZEE, melakukan tindakan hukum yang tegas, meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan nelayan tradisional, pengawasan wilayah laut dan lain sebagainya.Selanjutnya untuk mengkaji dan menganalisa penelitian ini adalah dengan mengkombinasikan antara metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data kualitatif.Maka ada beberapa model yang digunakan dalam hal pencegahan dan pemberantasan Illegal Fishing khususnya di laut Indonesia seperti, membentuk sistem pemantauan terhadap kapal perikanan SPKP atau Vessel Monitoring System (VMS), pengadakan produk peraturan yang harus diterapkan (perundang-undanga) terkait dengan kelautan dan kegiatan Illegal Fishing, adanya penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan Illegal Fishing, adanya kersama internasional, dan berbagai strategi lainnya yang telah dilakukan untuk memberantas serta memperkecil tingkat kejahatan kegiatan Illegal Fishing  di Indonesia. 
Analisa Yuridis Mengenai Pelaksanaan Dana Desa Dikabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Aldo Rian Dinata; Dani Sintara; Halimatul Maryani; Tri Reni Novita
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2552

Abstract

Analisa Yuridis terhadap pelaksanaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Analisa mencakup evaluasi terhadap mekanisme dana desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban. Selain itu, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dana desa, serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen resmi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang sudah dilaksankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti masih kurangnya pemahaman aparat desa mengenai prosedur dan mekanisme penggunaan dana. Kendala ini dapat diatasi melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat desa serta pengawasan yang lebih baik lagi. Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang telah berjalan cukup baik Keberhasilan pelaksanaan dana desa terlihat dari penurunan angka kemiskinan, daerah tertinggal, peningkatan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, namun hal ini tetap memerlukan pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat desa agar dana tersebut dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM (Studi Kasus Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN LBP) Sri Handayani, Muhammad Ridwan Lubis, Dani Sintara, Halimatul Maryani
NERACA KEADILAN Vol. 2 No. 1 (2023): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya Hukum Kasasi adalah upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa yang merasa keberatan dan tidak setuju terhadap amar putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding. Majelis Hakim yang akan memutuskan suatu perkara dan menyatakan terdakwa bersalah atau tidak. Dalam Proses Hukum yang dijalanin oleh seorang anak maupun orang dewasa pada intinya sama namun yang membedakan hanyalah cara penanganannya saja yang berbeda. Penelitian merupakan bagian terpenting dari keseluruhan rangkaian kegiatan penulisan suatu karya ilmiah, karena untuk menjawab pokok permasalahan penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam perumusan masalah. Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakann. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah beralamat di Pengadila Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Jl. Jendral Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, Kode Pos: 20512, Telp/Fax: (061) 7955861, Sumatera Utara. Dalam hukum acara pidana Apabila Terdakwa atau jaksa Penuntut Umum tidak merasa puas terhadap putusan yang dijatuhkan, dalam hukum acara pidana memberikan kesempatan pihak-pihak yang berkeberatan terhadap putusan tingkat pertama yang dijatuhkan untuk melakukan suatu upaya hukum baik berupa upaya hukum biasa yaitu banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung RI maupun upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI.
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PROPRERTY TANAH DAN BANGUNAN DENGAN SISTEM INDEN (STUDI KASUS DI CV. RUZAIN ANUGERAH MULIA) Vanzay Hanafi, Adawiyah Nasution, Halimatul Maryani, Dikko Ammar
NERACA KEADILAN Vol. 2 No. 1 (2023): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian jual beli yang mengalihkan atau memindahkan hak milik atas suatu barang tersebut, membebani kewajiban kepada penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli serta menjamin barang yang dijualnya dari cacat tersembunyi. Dengan kata lain, penjual bertanggung jawab jika barang yang dijualnya mengandung cacat tersembunyi, kecuali secara khusus ditentukan lain dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Di samping itu penjual juga dibebani kewajiban kepada pembeli untuk menjamin bahwa barang yang dijual adalah miliknya dalam arti tidak akan diganggu oleh pihak lain terkait kepemilikan atas barang tersebut, atau yang lebih dikenal dengan menjamin kenikmatan ketentraman. Sebagaimana haknya penjual, pembeli juga dibebani kewajiban untuk membayar harga barang sesuai kesepakatan dengan menggunakan uang. Metode berarti cara tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya. Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.Lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan No.810 Medan, Telp/fax (061) 4515847, kode pos 20112. Bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian jual beli rumah yang belum dibangun, bahwa konsumen yang membeli rumah yang belum dibangun jika kenyataanya pengembang tidak membangun atau membangun tetapi terlambat atau membangun tetapi tidak sesuai yang dijanjikan dalam brosur maka dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, dengan memberikan hak kepada konsumen, yaitu berupa hak : Hak menuntut pemenuhan perjanjian; Hak menuntut pemutusan perjanjian; Hak menuntut ganti rugi; Hak menuntut pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi; Hak menuntutpemutusan atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Adapun Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila pelaku/pihak pembangun tidak melakukan prestasinya, yaitu mengajukan gugatan ganti kerugian atas dasar waprestasi berupa penggantian biaya rugi dan bunga seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.
PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA Asilah Nur Azmi, Mahzaniar, Halimatul Maryani, Adawiyah Nasution
NERACA KEADILAN Vol. 2 No. 1 (2023): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Kajian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan adalah suatu hal yang sangat mengerikan karena terkait dengan eksistensi dan hak asasi manusia. Tindakan ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja digunakan sebagai cara untuk mempertahankan dan mereka berfikir bahwa perempuan lebih dan lemah dari pada laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan, ada beberapa faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan yaitu faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama. Faktor utama terjadinya kekerasan tersebut adalah faktor budaya dan ketidaksetaraan jender yang secara sepihak melemahkan perempuan dalam kehidupan masyarakat.
PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA JENIS SHABU MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Mayang Sari Sitorus, Bonanda Japatani Siregar, Adawiyah Nasution, Halimatul Maryani
NERACA KEADILAN Vol. 2 No. 1 (2023): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu tantangan di era globalisasi ini adalah menghindarkan anak bangsa dari penyalahgunaan narkotika. Dari segi kesehatan, narkotika sebenarnya dibutuhkan karena bermanfaat dalam pengobatan. Namun, pengobatan yang dilakukan menggunakan narkotika haruslah sesuai takarannya agar narkotika itu benar-benar menjadi obat. Oleh karena itu, agar pengguna narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, sebagaimana ketentuan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Anak diatur dalam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didalamnya juga mengatur perlunya dilakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap anak yang menggunakan narkotika jenis shabu menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana Nomor 35/Pid.Sus.Anak/2021/PN Lbp dan Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Menggunakan Narkotika Jenis Shabu Menurut UU No. 35 Tahun 2009. Dalam permasalahan kali ini peneliti bertegas dengan pertanyaan dan tujuan Hukum terhadap penyalahguna Narkotika yaitu: 1. Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Menggunakan Narkotika Jenis Shabu Menurut UU No. 35 Tahun 2009. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, penelitian ini merupakan dari keseluruhan rangkaian kegiatan penulisan karya ilmiah, karena untuk menjawab pokok permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan sumber data primer, sekunder, dan tersier sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Dalam kasus penyalahguna narkotika yang paling mendominasi penyebab terjadinya penyalahguna narkotika terhadap anak dibawah umur.
Peranan Hukum Dalam Mengatasi Kondisi Ekonomi Rendah Yang Mengakibatkan Tingkat Kejahatan di Kelurahan Kuala Silau Bestari Nuraf Raihan; Halimatul Maryani; Dani Sintara; Tri Reni Novita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1406

Abstract

Kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan berkontribusi terhadap peningkatan kriminalitas. Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mendorong sebagian individu melakukan tindakan melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kriminalitas dan indikator pembangunan ekonomi, serta mengevaluasi peran kebijakan hukum dalam menanggulangi kejahatan berbasis ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berperan dalam menjaga stabilitas sosial melalui penguatan regulasi dan pemberdayaan masyarakat, namun lemahnya penegakan hukum dan minimnya akses ekonomi menjadi penghambat. Selain itu, kemiskinan struktural, ketimpangan pendapatan, serta dominasi sektor informal memperburuk situasi. Ditemukan pula bahwa pendekatan kolaboratif antara aparat, masyarakat, dan tokoh lokal melalui strategi restorative justice mampu mereduksi eskalasi kriminalitas. Oleh karena itu, integrasi kebijakan hukum, ekonomi, dan sosial menjadi urgensi untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadilan
Tinjauan Yuridis Perencanaan Sistem Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak Pranito, Benny; Maryani, Halimatul
Albayan Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 1 No. 02 (2024)
Publisher : Albayan Journal of Islam and Muslim Societies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine the role and contribution of law enforcement officers in the planning and implementation of the restorative justice system for children involved in criminal offenses. In addition, the research method employed is normative juridical and empirical legal research. Data were obtained through data collection, literature study, and field research. The research findings indicate the continued dominance of the retributive approach in the legal culture of law enforcement, despite the increasing introduction of restorative justice. The retributive (punitive) approach still prevails in the legal mindset of Indonesian authorities. Many officers tend to impose punishment as the primary means of resolving cases, without considering rehabilitation or the restoration of social relationships.The implementation of the restorative justice system in handling juvenile criminal cases in Indonesia emerged from an urgent need to replace the conventional judicial approach, which tends to be punitive and neglects the developmental aspects of children. Factors such as children's psychological immaturity, the importance of protecting children's rights, and the negative impact of detention on a child's future strongly support the necessity of a more participatory and rehabilitative approach. This system is also driven by national regulations, such as the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA), and the demands of international conventions, such as the Convention on the Rights of the Child (CRC).
TRADING RULES OR TRADING VALUES? AFTA–CHINA DISPUTE MECHANISMS UNDER POSITIVE LAW VS. ISLAMIC LAW & WHAT INDONESIA MUST DECIDE Maryani, Halimatul; Susilo, Adhi Budi; Lateef, Owoade Abdul
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 3 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v11i3.44699

Abstract

In principle, Indonesia likes it or not, willingly or unwillingly, now Indonesia has joined the ASEAN China Free Trade Agreement which of course has an international trade system as its outlet. This means that Indonesia and the countries involved in this agreement are free to conduct international relations, including international trade. The research method used in this study is the Normative juridical method which examines legal issues while providing a descriptive perception of what should be, using the statute approach and the conceptual approach. The purpose of this study is to examine the principles of resolving regional trade disputes between Afta and China from the perspective of positive law and Islamic law and their implications for Indonesia. As an innovation, the findings offered in this presentation are that there are principles for resolving regional trade disputes between Afta and China from the perspective of positive law and Islamic law and their implications for Indonesia, both in the provisions of the WTO, Afta China, and also the principles in the provisions of Islamic law, remain in line with the provisions applicable in the WTO.
The Curator’s Authority in The Management & Settlement of Bankruptcy Property Novita, Tri Reni; Husna, M Faisal; Maryani, Halimatul
JURNAL AKTA Vol 12, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i2.44890

Abstract

One of the most thought processes of a company that's a lawful substance to borrow or utilize capital from third parties is the crave to extend the benefits that can be accomplished. The extra modern capital can be utilized to smooth the company's cash stream or commonly utilized as a company commerce improvement. A company is said to be bankrupt (bankrupt), when the company/individual is unable and unwilling to pay its debts. Therefore, in order to prevent creditors from collecting debtors and fighting over the assets of the bankrupt debtor, the law considers it necessary to regulate it, so that the debtors' debts can be paid in an orderly and fair manner. Bankruptcy law institutions emerged to regulate fair procedures regarding the payment of creditors' bills by being guided by the Civil Code (KUHPerdt), especially those contained in Articles 1131 and 1132 concerning privileged receivables, as well as using the Bankruptcy Law and the Suspension of Debt Payment Obligations (hereinafter referred to as the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations). This article used combination of standardizing juridical strategies and experimental juridical strategies, which is carried out by centering on the ponder of the application of positive lawful rules or standards related to legitimate directions (laws). The purpose of this article is to examine the authority of the curator in managing and clearing bankruptcy assets related to the company's actors. The strategy utilized in composing this article is to utilize a combination strategy between standardizing juridical and experimental juridical strategies, which 1 is carried out by centering on the consider of the application of positive legitimate rules or standards related to lawful controls (laws), and after that related to the standards contained in liquidation, to be specific the guideline of adjust, the rule of commerce progression, the rule of equity, and the guideline of integration.
Co-Authors A Halim Abdul Halim Abdul Halim Abdul Halim Abdul Halim Adawiyah Nasution Aldo Rian Dinata Alkausar Saragih Amri Siregar Anwar Sadat Harahap Anwar Sadat Harahap Bonanda Japatani Siregar Cut Nurita Dadang Suganda Dani Sintara Disna Anum Siregar Disna Anum Siregar Fatahillah, Raja Fanny Fitria Ananda Hania Abidah harahap, syahrul bakti Husna, M Faisal Lateef, Owoade Abdul Lavita Raradanti M. Faisal Husna Mahzaniar Mahzaniar Mahzaniar Mahzaniar Mahzaniar Mahzaniar Mahzaniar, Mahzaniar Muhammad Dwi Fahri Lubis Muhammad Ridwan Lubis Novida Helen Bariang Nuraf Raihan Nurita, Cut Pagar - Pagar Pranito, Benny Samsul Bahri Samsul Bahri Sintara, Dani Sri Hartati Susilo, Adhi Budi Syarifah Syarifah Syarifah Syarifah, Syarifah Tri Reni Novita Tri Reni Novita Zikrillah, Ridho Zulham - Zulham Zulham, Zulham