Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.135
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Jurnal Akta DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Veteran Law Review Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI LEGAL BRIEF NOMOI Law Review JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat IKA BINA EN PABOLO : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Wahana Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Albayan : Journal of Islam and Muslim Societies Jurnal Legislasi Indonesia Neraca Keadilan Jurnal Begawan Hukum Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Jurnal Penelitian Hukum De Jure All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety
Halimatul Maryani
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) (Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Mdn) Hania Abidah; Tri Reni Novita; Halimatul Maryani; Mahzaniar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1310

Abstract

Sistem kredit mikro seperti Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) yang disediakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia berperan penting dalam mendukung UMKM dan masyarakat pedesaan, namun praktiknya sering menghadapi persoalan wanprestasi akibat ketidakmampuan finansial maupun rendahnya pemahaman debitur terhadap isi perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjaman KUPEDES dengan studi kasus Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab wanprestasi dan langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan menyatakan debitur wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga dijatuhi kewajiban melunasi pinjaman dan agunan disita untuk dilelang, sementara faktor utama penyebab wanprestasi adalah lemahnya kondisi finansial, kurangnya literasi hukum, dan pengawasan kredit yang terbatas. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya analisis kredit yang ketat, edukasi hukum kepada debitur, serta penerapan prinsip 4P dan 3R oleh perbankan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan mikro di pedesaan
Kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama SEI Rampah Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu: Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA. Srh Fitria Ananda; Tri Reni Novita; Mahzaniar, Mahzaniar; Halimatul Maryani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1530

Abstract

Akses keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang seringkali sulit dijangkau oleh masyarakat tidak mampu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, serta analisis deskriptif untuk menafsirkan hasil temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum memberikan kontribusi nyata melalui konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, dan pendampingan administratif, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi. Temuan ini mengimplikasikan perlunya peningkatan kapasitas, dukungan regulasi, serta strategi sosialisasi yang lebih luas agar layanan Posbakum dapat menjangkau masyarakat miskin secara lebih efektif dan berkelanjutan
Analisa Yuridis Mengenai Pelaksanaan Dana Desa Dikabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Dinata, Aldo Rian; Sintara, Dani; Maryani, Halimatul; Novita, Tri Reni
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2552

Abstract

Analisa Yuridis terhadap pelaksanaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Analisa mencakup evaluasi terhadap mekanisme dana desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban. Selain itu, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dana desa, serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen resmi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang sudah dilaksankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti masih kurangnya pemahaman aparat desa mengenai prosedur dan mekanisme penggunaan dana. Kendala ini dapat diatasi melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat desa serta pengawasan yang lebih baik lagi. Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang telah berjalan cukup baik Keberhasilan pelaksanaan dana desa terlihat dari penurunan angka kemiskinan, daerah tertinggal, peningkatan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, namun hal ini tetap memerlukan pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat desa agar dana tersebut dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Aspek Hukum Implikasi Tantangan Globalisasi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Sumatera Utara Sintara, Dani; Bahri, Samsul; Japatani, Bonanda; Maryani, Halimatul
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 6, No 3 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v6i3.1992

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap pengaruh globalisasi pada pelaksanaan pemerintahan daerah  dan untuk menemukan kendala pemerintah daerah dalam era globalisasi. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian yang pertama bahwa pengaruh globalisasi terhadap pemerintahan daerah telah memberikan warna atau corak pemerintahan yang otonom dengan mengikuti perkembangan jaman dan teknologi. Dalam kaitan ini, ditinjau dari asfek penyelenggaraan otonomi luas maka Pemerintahan Daerah beserta dengan masyarakatnya akan semakin memainkan peranan yang besar dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di daerah yang bersangkutan. Pemanfaatan teknologi dan informasi telah merubah struktur kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada globalisasi. Kedua, di era globalisasi saat ini pemerintah daerah mengalami beberapa kendala diantaranya sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah yang belum mampu bersaing secara global,  lemahnya kordinasi antara kepala daerah dengan Lembaga-lembaga daerah dalam pengambilan kebijakan yang bertentangan karkater dan budaya masyarakat daerah serta adanya ketidaksinkronan kebijakan pemerintah daerah dengan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah yang berujung pada perbuatan korup pejabat daerah.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM (Studi Kasus Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN LBP) Dani Sintara, Halimatul Maryani, Sri Handayani, Muhammad Ridwan Lubis,
NERACA KEADILAN Vol. 2 No. 1 (2023): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya Hukum Kasasi adalah upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa yang merasa keberatan dan tidak setuju terhadap amar putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding. Majelis Hakim yang akan memutuskan suatu perkara dan menyatakan terdakwa bersalah atau tidak. Dalam Proses Hukum yang dijalanin oleh seorang anak maupun orang dewasa pada intinya sama namun yang membedakan hanyalah cara penanganannya saja yang berbeda. Penelitian merupakan bagian terpenting dari keseluruhan rangkaian kegiatan penulisan suatu karya ilmiah, karena untuk menjawab pokok permasalahan penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam perumusan masalah. Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakann. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah beralamat di Pengadila Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Jl. Jendral Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, Kode Pos: 20512, Telp/Fax: (061) 7955861, Sumatera Utara. Dalam hukum acara pidana Apabila Terdakwa atau jaksa Penuntut Umum tidak merasa puas terhadap putusan yang dijatuhkan, dalam hukum acara pidana memberikan kesempatan pihak-pihak yang berkeberatan terhadap putusan tingkat pertama yang dijatuhkan untuk melakukan suatu upaya hukum baik berupa upaya hukum biasa yaitu banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung RI maupun upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI.
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PROPRERTY TANAH DAN BANGUNAN DENGAN SISTEM INDEN (STUDI KASUS DI CV. RUZAIN ANUGERAH MULIA) Halimatul Maryani, Dikko Ammar, Vanzay Hanafi, Adawiyah Nasution,
NERACA KEADILAN Vol. 2 No. 1 (2023): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian jual beli yang mengalihkan atau memindahkan hak milik atas suatu barang tersebut, membebani kewajiban kepada penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli serta menjamin barang yang dijualnya dari cacat tersembunyi. Dengan kata lain, penjual bertanggung jawab jika barang yang dijualnya mengandung cacat tersembunyi, kecuali secara khusus ditentukan lain dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Di samping itu penjual juga dibebani kewajiban kepada pembeli untuk menjamin bahwa barang yang dijual adalah miliknya dalam arti tidak akan diganggu oleh pihak lain terkait kepemilikan atas barang tersebut, atau yang lebih dikenal dengan menjamin kenikmatan ketentraman. Sebagaimana haknya penjual, pembeli juga dibebani kewajiban untuk membayar harga barang sesuai kesepakatan dengan menggunakan uang. Metode berarti cara tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya. Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.Lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan No.810 Medan, Telp/fax (061) 4515847, kode pos 20112. Bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian jual beli rumah yang belum dibangun, bahwa konsumen yang membeli rumah yang belum dibangun jika kenyataanya pengembang tidak membangun atau membangun tetapi terlambat atau membangun tetapi tidak sesuai yang dijanjikan dalam brosur maka dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, dengan memberikan hak kepada konsumen, yaitu berupa hak : Hak menuntut pemenuhan perjanjian; Hak menuntut pemutusan perjanjian; Hak menuntut ganti rugi; Hak menuntut pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi; Hak menuntutpemutusan atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Adapun Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila pelaku/pihak pembangun tidak melakukan prestasinya, yaitu mengajukan gugatan ganti kerugian atas dasar waprestasi berupa penggantian biaya rugi dan bunga seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.
PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA Adawiyah Nasution, Asilah Nur Azmi, Mahzaniar, Halimatul Maryani,
NERACA KEADILAN Vol. 2 No. 1 (2023): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Kajian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan adalah suatu hal yang sangat mengerikan karena terkait dengan eksistensi dan hak asasi manusia. Tindakan ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja digunakan sebagai cara untuk mempertahankan dan mereka berfikir bahwa perempuan lebih dan lemah dari pada laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan, ada beberapa faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan yaitu faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama. Faktor utama terjadinya kekerasan tersebut adalah faktor budaya dan ketidaksetaraan jender yang secara sepihak melemahkan perempuan dalam kehidupan masyarakat.
PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA JENIS SHABU MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Adawiyah Nasution, Halimatul Maryani , Mayang Sari Sitorus, Bonanda Japatani Siregar,
NERACA KEADILAN Vol. 2 No. 1 (2023): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu tantangan di era globalisasi ini adalah menghindarkan anak bangsa dari penyalahgunaan narkotika. Dari segi kesehatan, narkotika sebenarnya dibutuhkan karena bermanfaat dalam pengobatan. Namun, pengobatan yang dilakukan menggunakan narkotika haruslah sesuai takarannya agar narkotika itu benar-benar menjadi obat. Oleh karena itu, agar pengguna narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, sebagaimana ketentuan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Anak diatur dalam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didalamnya juga mengatur perlunya dilakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap anak yang menggunakan narkotika jenis shabu menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana Nomor 35/Pid.Sus.Anak/2021/PN Lbp dan Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Menggunakan Narkotika Jenis Shabu Menurut UU No. 35 Tahun 2009. Dalam permasalahan kali ini peneliti bertegas dengan pertanyaan dan tujuan Hukum terhadap penyalahguna Narkotika yaitu: 1. Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Menggunakan Narkotika Jenis Shabu Menurut UU No. 35 Tahun 2009. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, penelitian ini merupakan dari keseluruhan rangkaian kegiatan penulisan karya ilmiah, karena untuk menjawab pokok permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan sumber data primer, sekunder, dan tersier sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Dalam kasus penyalahguna narkotika yang paling mendominasi penyebab terjadinya penyalahguna narkotika terhadap anak dibawah umur.
Analisa Yuridis Mengenai Pelaksanaan Dana Desa Dikabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Aldo Rian Dinata; Dani Sintara; Halimatul Maryani; Tri Reni Novita
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2552

Abstract

Analisa Yuridis terhadap pelaksanaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Analisa mencakup evaluasi terhadap mekanisme dana desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban. Selain itu, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dana desa, serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen resmi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang sudah dilaksankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti masih kurangnya pemahaman aparat desa mengenai prosedur dan mekanisme penggunaan dana. Kendala ini dapat diatasi melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat desa serta pengawasan yang lebih baik lagi. Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang telah berjalan cukup baik Keberhasilan pelaksanaan dana desa terlihat dari penurunan angka kemiskinan, daerah tertinggal, peningkatan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, namun hal ini tetap memerlukan pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat desa agar dana tersebut dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
PKM SOSIALISASI PENTINGNYA INKLUSI KESADARAN PAJAK YANG TERINTEGRASI PADA MATA KULIAH BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH SUMATERA UTARA Halimatul Maryani; Muhammad Hizbullah; Syahrul Bakti Harahap; Tri Reni Novita; Dani Sintara; Abdul Halim; Adawiyah Nasution; Rahma Nuriasari
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9 No 2 (2025): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v9i2.6143

Abstract

Development and expansion in Indonesia certainly require maximum funding, and the need for development must be aligned with current and future development needs. While these development needs can be met through various means, all of them are expected to strengthen the state's financial sector, one of which is the tax sector. One of the goals of promoting tax inclusion through this Community Service Program (PKM) activity is to provide insight and knowledge related to taxation information.
Co-Authors A Halim Abdul Halim Abdul Halim Abdul Halim Abdul Halim Abdul Halim Adawiyah Nasution Adhi Budi Susilo Aldo Rian Dinata Alkausar Saragih Amri Siregar Andriyan Mauriz Hans Purba Anwar Sadat Harahap Arjuna Azfin Binti Zulfian, Fitria Bakti Harahap, Syharul Bonanda Japatani Siregar Dadang Suganda Dani Sintara Dinata, Aldo Rian Disna Anum Siregar Disna Anum Siregar Fitria Ananda Hania Abidah Husna, M Faisal Jeffri Koko Nugroho Lavita Raradanti M. Faisal Husna Mahzaniar Mahzaniar Mahzaniar Mahzaniar Mahzaniar Mahzaniar Mahzaniar, Mahzaniar Muhammad Dwi Fahri Lubis Muhammad Hizbullah Muhammad Ridwan Lubis Novida Helen Bariang Nuraf Raihan Nurita, Cut Owoade Abdul Lateef Pagar - Pagar Pranito, Benny Rahma Nuriasari Raja Fanny Fatahillah Raja Fanny Fatahillah Revalino Perangin-Angin Samsul Bahri Samsul Bahri Sri Hartati Suko Madioso Syahrul Bakti Harahap Syarifah Syarifah Syarifah Syarifah, Syarifah Taslim Tri Reni Novita Wahyudi Zikrillah, Ridho Zulham - Zulham Zulham Zulham