Garuda - Garba Rujukan Digital

The Curator’s Authority in The Management & Settlement of Bankruptcy Property Novita, Tri Reni; Husna, M Faisal; Maryani, Halimatul
JURNAL AKTA Vol 12, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i2.44890

One of the most thought processes of a company that's a lawful substance to borrow or utilize capital from third parties is the crave to extend the benefits that can be accomplished. The extra modern capital can be utilized to smooth the company's cash stream or commonly utilized as a company commerce improvement. A company is said to be bankrupt (bankrupt), when the company/individual is unable and unwilling to pay its debts. Therefore, in order to prevent creditors from collecting debtors and fighting over the assets of the bankrupt debtor, the law considers it necessary to regulate it, so that the debtors' debts can be paid in an orderly and fair manner. Bankruptcy law institutions emerged to regulate fair procedures regarding the payment of creditors' bills by being guided by the Civil Code (KUHPerdt), especially those contained in Articles 1131 and 1132 concerning privileged receivables, as well as using the Bankruptcy Law and the Suspension of Debt Payment Obligations (hereinafter referred to as the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations). This article used combination of standardizing juridical strategies and experimental juridical strategies, which is carried out by centering on the ponder of the application of positive lawful rules or standards related to legitimate directions (laws). The purpose of this article is to examine the authority of the curator in managing and clearing bankruptcy assets related to the company's actors. The strategy utilized in composing this article is to utilize a combination strategy between standardizing juridical and experimental juridical strategies, which 1 is carried out by centering on the consider of the application of positive legitimate rules or standards related to lawful controls (laws), and after that related to the standards contained in liquidation, to be specific the guideline of adjust, the rule of commerce progression, the rule of equity, and the guideline of integration.

Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental dengan Identitas Palsu: Studi Putusan PN Palu No. 180/Pid.B/2023/PN Pal Amri Siregar; Halimatul Maryani
Albayan Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 1 No. 01 (2024)
Publisher : Albayan Journal of Islam and Muslim Societies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The phenomenon of car rental embezzlement using false identities has emerged as a growing form of crime in line with the increasing demand for rental-based transportation services. This crime not only causes significant financial losses to rental business owners but also raises complex legal issues, involving elements of fraud and identity misuse. This article provides a juridical analysis of the District Court of Palu Decision No. 180/Pid.B/2023/PN Pal, which adjudicated a case of car rental embezzlement using a false identity, employing a normative juridical approach with an emphasis on both substantive and procedural criminal law. The findings highlight the implications of applying Article 372 of the Indonesian Penal Code (KUHP) on embezzlement in relation to Article 263 on forgery. This study contributes to the literature on legal protection for car rental businesses and offers insights into the development of criminal law in addressing new forms of crime.

Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) (Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Mdn) Hania Abidah; Tri Reni Novita; Halimatul Maryani; Mahzaniar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1310

Sistem kredit mikro seperti Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) yang disediakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia berperan penting dalam mendukung UMKM dan masyarakat pedesaan, namun praktiknya sering menghadapi persoalan wanprestasi akibat ketidakmampuan finansial maupun rendahnya pemahaman debitur terhadap isi perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjaman KUPEDES dengan studi kasus Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab wanprestasi dan langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan menyatakan debitur wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga dijatuhi kewajiban melunasi pinjaman dan agunan disita untuk dilelang, sementara faktor utama penyebab wanprestasi adalah lemahnya kondisi finansial, kurangnya literasi hukum, dan pengawasan kredit yang terbatas. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya analisis kredit yang ketat, edukasi hukum kepada debitur, serta penerapan prinsip 4P dan 3R oleh perbankan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan mikro di pedesaan

Kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama SEI Rampah Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu: Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA. Srh Fitria Ananda; Tri Reni Novita; Mahzaniar, Mahzaniar; Halimatul Maryani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1530

Akses keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang seringkali sulit dijangkau oleh masyarakat tidak mampu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, serta analisis deskriptif untuk menafsirkan hasil temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum memberikan kontribusi nyata melalui konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, dan pendampingan administratif, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi. Temuan ini mengimplikasikan perlunya peningkatan kapasitas, dukungan regulasi, serta strategi sosialisasi yang lebih luas agar layanan Posbakum dapat menjangkau masyarakat miskin secara lebih efektif dan berkelanjutan

Analisa Yuridis Mengenai Pelaksanaan Dana Desa Dikabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Dinata, Aldo Rian; Sintara, Dani; Maryani, Halimatul; Novita, Tri Reni
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2552

Analisa Yuridis terhadap pelaksanaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Analisa mencakup evaluasi terhadap mekanisme dana desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban. Selain itu, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dana desa, serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen resmi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang sudah dilaksankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti masih kurangnya pemahaman aparat desa mengenai prosedur dan mekanisme penggunaan dana. Kendala ini dapat diatasi melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat desa serta pengawasan yang lebih baik lagi. Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang telah berjalan cukup baik Keberhasilan pelaksanaan dana desa terlihat dari penurunan angka kemiskinan, daerah tertinggal, peningkatan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, namun hal ini tetap memerlukan pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat desa agar dana tersebut dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Aspek Hukum Implikasi Tantangan Globalisasi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Sumatera Utara Sintara, Dani; Bahri, Samsul; Japatani, Bonanda; Maryani, Halimatul
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 6, No 3 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v6i3.1992

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap pengaruh globalisasi pada pelaksanaan pemerintahan daerahÂ dan untuk menemukan kendala pemerintah daerah dalam era globalisasi. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian yang pertama bahwa pengaruh globalisasi terhadap pemerintahan daerah telah memberikan warna atau corak pemerintahan yang otonom dengan mengikuti perkembangan jaman dan teknologi. Dalam kaitan ini, ditinjau dari asfek penyelenggaraan otonomi luas maka Pemerintahan Daerah beserta dengan masyarakatnya akan semakin memainkan peranan yang besar dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di daerah yang bersangkutan. Pemanfaatan teknologi dan informasi telah merubah struktur kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada globalisasi. Kedua, di era globalisasi saat ini pemerintah daerah mengalami beberapa kendala diantaranya sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah yang belum mampu bersaing secara global,Â lemahnya kordinasi antara kepala daerah dengan Lembaga-lembaga daerah dalam pengambilan kebijakan yang bertentangan karkater dan budaya masyarakat daerah serta adanya ketidaksinkronan kebijakan pemerintah daerah dengan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah yang berujung pada perbuatan korup pejabat daerah.

Analisa Yuridis Mengenai Pelaksanaan Dana Desa Dikabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Aldo Rian Dinata; Dani Sintara; Halimatul Maryani; Tri Reni Novita
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2552

Analisa Yuridis terhadap pelaksanaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Analisa mencakup evaluasi terhadap mekanisme dana desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban. Selain itu, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dana desa, serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen resmi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang sudah dilaksankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti masih kurangnya pemahaman aparat desa mengenai prosedur dan mekanisme penggunaan dana. Kendala ini dapat diatasi melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat desa serta pengawasan yang lebih baik lagi. Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang telah berjalan cukup baik Keberhasilan pelaksanaan dana desa terlihat dari penurunan angka kemiskinan, daerah tertinggal, peningkatan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, namun hal ini tetap memerlukan pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat desa agar dana tersebut dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

PKM SOSIALISASI PENTINGNYA INKLUSI KESADARAN PAJAK YANG TERINTEGRASI PADA MATA KULIAH BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH SUMATERA UTARA Halimatul Maryani; Muhammad Hizbullah; Syahrul Bakti Harahap; Tri Reni Novita; Dani Sintara; Abdul Halim; Adawiyah Nasution; Rahma Nuriasari
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9 No 2 (2025): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v9i2.6143

Development and expansion in Indonesia certainly require maximum funding, and the need for development must be aligned with current and future development needs. While these development needs can be met through various means, all of them are expected to strengthen the state's financial sector, one of which is the tax sector. One of the goals of promoting tax inclusion through this Community Service Program (PKM) activity is to provide insight and knowledge related to taxation information.

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PADA UMKM DI KABUPATEN LANGKAT Azfin Binti Zulfian, Fitria; Maryani, Halimatul; Sintara , Dani; Bakti Harahap, Syharul
Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52802/wst.v10i2.1761

The rapid advancement of the economy and technology, particularly in business and marketing, has intensified competition, requiring Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to seize opportunities creatively through unique trademarks and services. A trademark plays a vital role in distinguishing a product’s origin, quality, and authenticity. This study examines the implementation of trademark registration as legal protection for the Fitztox brand owned by MSME entrepreneurs in Langkat Regency. Using a normative legal research method based on existing laws and regulations, the study finds that registering the Fitztox trademark under PT Nada Mustika Abadi ensures exclusive rights and legal certainty. Conducted online through the MSME registration system, the trademark is protected for ten years (July 28, 2023–July 28, 2033) and can be renewed for another decade. Such protection not only safeguards brand identity but also enhances MSME competitiveness and sustainability in a dynamic market environment

Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Prinsip Keadilan Konstitusional: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Perspektif Demokrasi dan Nilai Islam Koko Nugroho; Halimatul Maryani
Albayan Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 2 No. 02 (2025)
Publisher : Albayan Journal of Islam and Muslim Societies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This article examines the settlement of regional head election disputes in Indonesia through an analysis of Constitutional Court Decision No. 152/PHPU.BUP-XXIII/2025 concerning the 2024 Regent Election of Deli Serdang. The study aims to assess how the Constitutional Court resolves electoral disputes within the framework of constitutional justice and to evaluate the decision from the perspective of electoral justice and Islamic values relevant to Muslim societies. Employing a qualitative normative–empirical legal research approach, this article analyzes constitutional provisions, statutory regulations, and the Court’s legal reasoning (ratio decidendi), supported by limited empirical data related to the electoral context. The findings indicate that the Constitutional Court consistently prioritizes procedural justice by strictly applying the vote-difference threshold as stipulated in Law No. 10 of 2016, thereby emphasizing legal certainty and political stability. However, this procedural orientation potentially constrains substantive justice, particularly when claims relate to the quality of the electoral process and voter participation affected by external conditions. From the perspective of Islamic legal and ethical principles—such as ʿadl (justice), amānah (trust), and maslaḥah (public interest)—the decision reflects institutional responsibility and formal legality, yet leaves room for a more socially responsive approach to electoral justice. This article contributes to existing scholarship by integrating constitutional law analysis with Islamic normative values, offering an interdisciplinary perspective on electoral dispute resolution in Muslim societies. It argues that incorporating ethical and social considerations alongside procedural requirements may strengthen public trust and enhance the substantive quality of democratic governance at the local level.

Title

Found 42 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 42 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 42 Documents
Search