Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.123
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Jurnal Akta Jurnal Penelitian Hukum De Jure DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Veteran Law Review Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI LEGAL BRIEF NOMOI Law Review JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat IKA BINA EN PABOLO : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Wahana Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Albayan : Journal of Islam and Muslim Societies Jurnal Legislasi Indonesia
Maryani, Halimatul
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PKM Pendampingan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Serdang Bedagai Sumatera Utara Nasution, Adawiyah; Mahzaniar, Mahzaniar; Syarifah, Syarifah; Fatahillah, Raja Fanny; Maryani, Halimatul
JURNAL PKM IKA BINA EN PABOLO Vol 4, No 1: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | JANUARI 2024
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/ikabinaenpabolo.v4i1.5191

Abstract

Pada tanggal 10 Juli s/d 29 Juli 2023 kami telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kuala lama, Kec.Pantai cermin, Kab.Serdang Berdagai, Prov. Sumatera Utara. Tujuan dari pelaksanaan program ini yaitu agar  mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik  melalui keterlibatan dalam masyarakat yang secara langsung menemukan, merumuskan, memecahkan dan memberikan solusi dari  permasalahan yang berada dilapangan. Adapun sasaran dari pemberdayaan masyarakat yang kami lakukan yaitu Masyarakat sekitar dan anak-anak yang sedang dalam masa perkembangan. Banyak program yang kami laksanakan di Desa kuala lama. Program- program tersebut ikut serta masuk ke dalam sekolah seperti SD dan TK,meliputi kegiatan belajar mengajar yang di khususkan untuk anak-anak  di posko, bergotong royong di Kantor Desa dan ikut langsung dalam membantu dalam posyandu lansia, mempromosikan kampus, sosilisasi kerumah masyarakat, membuat kegiatan senam untuk anak-anak, mempelajari pembuatan ikan asin, dan mensosialisasikan jamu serta membuat tanaman hidup sebagi obat keluarga di Desa kuala lama  Program- program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat setempat dan dapat bermanfaat bagi warga sekitar.
Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Halim, Abdul; Siregar, Bonanda Japatani; Maryani, Halimatul
Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi Juni
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.815 KB) | DOI: 10.56211/wahana.v1i1.63

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga, biasanya disingkat dengan “KDRT”, KDRT ini merupakan salah satu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap salah satu anggota keluarga seperti anak, istri, suami, atau yang lainnya yang ada di lingkungan keluarga. Kekerasan yang dilakukan itu dapat bersifat fisik, mental, ekonomi, bathin, seksual, dan lainnya juga yang berujung serius, tertekan, sengsara, bahkan dapat mengakibatkan kematian, sebagai contoh misalnya kekerasan psikologis, pelecehan fisik, pelecehan seksual, penyalahgunaan keuangan/ekonomi, jasmani, rohani, dan lainnya. Nah, jika hal ini terjadi di kalangan keluarga/ditengah-tengah masyarakat, maka ada undang-undang yang mengaturnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat khususnya di lingkungan rumah tangga tidak ada korban KDRT, tentunya lewat sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
Pengaruh Pemberian Informasi Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun Tentang Perkawinan bagi Ibu-Ibu Perwiritan PWBI Kelurahan Kwala Bekala Harahap, Syahrul Bakti; Nasution, Adawiyah; Maryani, Halimatul; Harahap, Anwar Sadat; Halim, Abdul
Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Desember
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.032 KB) | DOI: 10.56211/wahana.v1i2.150

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa salah satu tujuan dari suatu perkawinan adalah mempunyai keturunan (anak) yang dilahirkan dari seorang istri. Persolan yang timbul tentang kedudukan anak yang ibunya hamil duluan baru menikah. Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan. Bahwa bukti seorang anak yang sah hanya bisa dibuktikan dengan akta kelahiran yang berhubungan dengan ayah dari pada anak. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Mitra dalam kegiatan ini adalah ibu-ibu Persatuan Wirit Batak Islam (PWBI),yang dilaksanakan oleh Dosen / staf pengajar serta melibatkan mahasiswa/i Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi, tentang Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diskusi interaktif dan konsultasi hukum, yang diharapkan dapat menambah wawasan tentang hukum.
PKM:SOSIALISASI PENTINGNYA PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA GUNUNG SERIBU-KABUPATEN DELI SERDANG Sintara, Dani; Maryani, Halimatul; Novita, Tri Reni; Siregar, Bonanda Japatani
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8 No 2 (2024): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v8i2.3794

Abstract

Berbicara mengenai peranan adalah merupakan suatu kegiatan dan uapaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitas atau mutu pola pikir masyarakat. Peranan pemerintah sangat penting sekali untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di desa Gunung Seribu, salah satunya adalah Bantuan UMKM, pendampingan, disediaknnya bank wakaf, perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas produk. Tujuannya adalah untuk menambah penghasilan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat desa Gunung seribu, sehingga akan merubah perbaikan ekonomi dalam keluarga. Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah dengan bentuk penyuluhan terkait dengan sosialisasi terkait dengan pentingnya upaya dan peranan pemerintah dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Gunung seribu. Di mana dengan kondisi ekonomi masyarakat di desa Gunung Seribu ini berdasarkan hasil surve dan pengamatan maka kondisi ekonomi masyarakatnya jelas ada perbedaannya, yakni ada rumah tangga yang berkategori miskin, koatagori sedang dan katagori kaya. Oleh sebab itu kegiatan PKM ini penting untuk dilaksanakan sebagai pengembangan pola pikir suatu masyarakat itu agar mampu untuk merubah kehidupan menjadi lebih layak. Sebagai hasil dari kegiatan PKM ini para masyarakat desa ini sangat terbantu salah satunya adalah penambahan wawasan dan pola pikir serta penambahan dan peningkatan ekonomi mulai dari rumah tangga, hingga pada seluruh masyarakat khususnya di desa ini.
KAJIAN ONTOLOGI, EPISTIMOLOGI, DAN AKSIOLOGI DALAM FILSAFAT HUKUM Halim, Abdul; Maryani, Halimatul; Zikrillah, Ridho
Grondwet Vol. 1 No. 1 (2022): Januari 2022
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The philosophy of law is part of general philosophy, as it offers philosophical reflection on the foundation of law itself. The object of legal philosophy is in the law itself. The law is closely related to the norms that govern human behavior. The philosophy of law is the first step to the end of the excavation of the pearl of law, menelistic to the bottom of the problem causing how one action and event will be governed by law. As a substance in the concept of legal philosophy it is very closely related to Ontology, Epistimology, and Axiology. In this study, the analysis of exposure is to use normative studies using qualitative analysis.
Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Menghilangkan Nyawa Seseorang : Studi Kasus Nomor 200/Pid.B/2023/PN KBJ Dadang Suganda; Halimatul Maryani; Dani Sintara; Tri Reni Novita
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Mahkamah:Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v1i4.165

Abstract

In Article 338 of the Criminal Code, the element of taking a life is formulated as een ander van het leven beroven which means "taking another person's life". Because the act or behavior of taking another person's life does not always contain an element of violence, whereas if the word oven is translated with the word plunder then the act must be carried out with violence. The research method used in this thesis is juridical-empirical. Juridical-empirical research is legal research regarding the application or implementation of normative legal provisions directly to each specific legal event that occurs in society. Data collection methods are techniques or methods that can be used by researchers to collect data. The technique of designating a word that is abstract and not manifested in objects, but its use can only be seen through: questionnaires, interviews, observations, exams (tests), documentation, etc. Based on the research results, in case 200/Pid.B/2023/PN Kabanjahe, the application of Article 338 of the Criminal Code (KUHP) as a basis for assessing the crime of murder has a number of aspects that need to be studied in depth. The Public Prosecutor charged the Defendant with many articles, starting from Article 170 paragraph (2) 3e of the Criminal Code to Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. This shows the prosecutor's efforts to cover all actions carried out by the Defendant. However, the main focus should be on premeditated murder, which is regulated in Article 340 of the Criminal Code. In case 200/Pid.B/2023/PN Kabanjahe, the defendant Melina Simanjuntak alias Mamak Rani alias Ina Juntak was found guilty of committing the crime of murder accompanied by theft based on Article 339 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. The Panel of Judges considered a number of legal facts revealed during the trial, including the Defendant's direct involvement in the criminal acts committed with Jamando Sipayung. The use of strong evidence, such as bloodstains and valuables belonging to the victim, further strengthens the charges. Therefore, the Defendant was sentenced to prison for 15 years, with the period of detention already served being deducted from the sentence. Based on the research that has been carried out, it can be concluded that in case 200/Pid.B/2023/PN Kbj, the application of the elements The crime of murder as regulated in Article 338 of the Criminal Code has been carried out carefully. Apart from that, the consideration of the Panel of Judges in handing down sentences against perpetrators also reflects justice. The judge considers the background of the case, the perpetrator's motivation based on hurt feelings, and the impact of the act on the victim and his family
REKONSEPSI MODEL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA (Analisis Perspektif Hukum Internasional) Ritonga, Halimatul Maryani
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i3.469

Abstract

Gambaran Indonesia, diprediksi sekitar 2/3 (dua per tiga) luas negara Indonesia adalah perairan (laut). Ini membuktikan bahwa Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim yang dikaruniai sumber daya kelautan yang melimpah ruah dengan berbagai potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan salah satu sumber daya kelautan yang dapat dimanfaatkan manusia sebai aktivitas manusia adalah perikanan.Mengingat potensi perikanan yang sangat besar inilah yang membuat banyak pihak-pihak dari berbagai aspek tertarik dan tergiur untuk memanfaatkan ikan-ikan atau terumbu karang secara  besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikan demi keuntungan serta kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, khususnya pemerintahan Indonesia. Inilah yang disebut dengan kejahatan pencurian ikan atau “ILLEGAL FISHING”Isu illegal fishing ini bukan lagi hal yang baru untuk dibicarakan, bahkan semakin hari semakin bertambah dan semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan bentuk kejahatannya semakin terorganisir dan sistematis untuk sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah serta memberantas pelaku pencurian ikan (illegal fishing), diantaranya adalah melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah perairan ZEE, melakukan tindakan hukum yang tegas, meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan nelayan tradisional, pengawasan wilayah laut dan lain sebagainya.Selanjutnya untuk mengkaji dan menganalisa penelitian ini adalah dengan mengkombinasikan antara metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data kualitatif.Maka ada beberapa model yang digunakan dalam hal pencegahan dan pemberantasan Illegal Fishing khususnya di laut Indonesia seperti, membentuk sistem pemantauan terhadap kapal perikanan SPKP atau Vessel Monitoring System (VMS), pengadakan produk peraturan yang harus diterapkan (perundang-undanga) terkait dengan kelautan dan kegiatan Illegal Fishing, adanya penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan Illegal Fishing, adanya kersama internasional, dan berbagai strategi lainnya yang telah dilakukan untuk memberantas serta memperkecil tingkat kejahatan kegiatan Illegal Fishing  di Indonesia. 
Peranan Hukum Dalam Mengatasi Kondisi Ekonomi Rendah Yang Mengakibatkan Tingkat Kejahatan di Kelurahan Kuala Silau Bestari Nuraf Raihan; Halimatul Maryani; Dani Sintara; Tri Reni Novita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1406

Abstract

Kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan berkontribusi terhadap peningkatan kriminalitas. Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mendorong sebagian individu melakukan tindakan melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kriminalitas dan indikator pembangunan ekonomi, serta mengevaluasi peran kebijakan hukum dalam menanggulangi kejahatan berbasis ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berperan dalam menjaga stabilitas sosial melalui penguatan regulasi dan pemberdayaan masyarakat, namun lemahnya penegakan hukum dan minimnya akses ekonomi menjadi penghambat. Selain itu, kemiskinan struktural, ketimpangan pendapatan, serta dominasi sektor informal memperburuk situasi. Ditemukan pula bahwa pendekatan kolaboratif antara aparat, masyarakat, dan tokoh lokal melalui strategi restorative justice mampu mereduksi eskalasi kriminalitas. Oleh karena itu, integrasi kebijakan hukum, ekonomi, dan sosial menjadi urgensi untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadilan
Tinjauan Yuridis Perencanaan Sistem Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak Pranito, Benny; Maryani, Halimatul
Albayan Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 1 No. 02 (2024)
Publisher : Albayan Journal of Islam and Muslim Societies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine the role and contribution of law enforcement officers in the planning and implementation of the restorative justice system for children involved in criminal offenses. In addition, the research method employed is normative juridical and empirical legal research. Data were obtained through data collection, literature study, and field research. The research findings indicate the continued dominance of the retributive approach in the legal culture of law enforcement, despite the increasing introduction of restorative justice. The retributive (punitive) approach still prevails in the legal mindset of Indonesian authorities. Many officers tend to impose punishment as the primary means of resolving cases, without considering rehabilitation or the restoration of social relationships.The implementation of the restorative justice system in handling juvenile criminal cases in Indonesia emerged from an urgent need to replace the conventional judicial approach, which tends to be punitive and neglects the developmental aspects of children. Factors such as children's psychological immaturity, the importance of protecting children's rights, and the negative impact of detention on a child's future strongly support the necessity of a more participatory and rehabilitative approach. This system is also driven by national regulations, such as the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA), and the demands of international conventions, such as the Convention on the Rights of the Child (CRC).
TRADING RULES OR TRADING VALUES? AFTA–CHINA DISPUTE MECHANISMS UNDER POSITIVE LAW VS. ISLAMIC LAW & WHAT INDONESIA MUST DECIDE Maryani, Halimatul; Susilo, Adhi Budi; Lateef, Owoade Abdul
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 3 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v11i3.44699

Abstract

In principle, Indonesia likes it or not, willingly or unwillingly, now Indonesia has joined the ASEAN China Free Trade Agreement which of course has an international trade system as its outlet. This means that Indonesia and the countries involved in this agreement are free to conduct international relations, including international trade. The research method used in this study is the Normative juridical method which examines legal issues while providing a descriptive perception of what should be, using the statute approach and the conceptual approach. The purpose of this study is to examine the principles of resolving regional trade disputes between Afta and China from the perspective of positive law and Islamic law and their implications for Indonesia. As an innovation, the findings offered in this presentation are that there are principles for resolving regional trade disputes between Afta and China from the perspective of positive law and Islamic law and their implications for Indonesia, both in the provisions of the WTO, Afta China, and also the principles in the provisions of Islamic law, remain in line with the provisions applicable in the WTO.
Co-Authors A Halim Abdul Halim Abdul Halim Abdul Halim Abdul Halim Abdul Halim Adawiyah Nasution Aldo Rian Dinata Alkausar Saragih Amri Siregar Anwar Sadat Harahap Azfin Binti Zulfian, Fitria Bakti Harahap, Syharul Bonanda Japatani Siregar Dadang Suganda Dani Sintara Dinata, Aldo Rian Disna Anum Siregar Fitria Ananda Hania Abidah Husna, M Faisal Husna, M. Faisal Japatani, Bonanda Koko Nugroho Lateef, Owoade Abdul Lavita Raradanti Mahzaniar Mahzaniar Mahzaniar Mahzaniar Mahzaniar Mahzaniar Mahzaniar, Mahzaniar Muhammad Dwi Fahri Lubis Muhammad Hizbullah Muhammad Ridwan Lubis Novida Helen Bariang Nuraf Raihan Nurita, Cut Pagar - Pagar Pranito, Benny Rahma Nuriasari Raja Fanny Fatahillah Samsul Bahri Samsul Bahri Sintara , Dani Sintara, Dani Siregar, Disna Anum Sri Hartati Susilo, Adhi Budi Syahrul Bakti Harahap Syarifah Syarifah Syarifah Syarifah, Syarifah Tri Reni Novita Tri Reni Novita Zikrillah, Ridho Zulham, Zulham