Garuda - Garba Rujukan Digital

Esensi Tenggang Waktu Sidang Ikrar Talak di Pengadilan Agama Bukittinggi Rahmiati, Rahmiati; Elfiani, Elfiani
Alhurriyah Vol 5 No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v5i2.3295

This research is motivated by the decree in article 70 of Law act. 7 of 1989 regarding of the Religious Courts which regulates a grace period of 6 (six) months for witnessing a divorce pledge trial at the Religious Court. of setting this rule. The purpose of this study is to determine the implementation of the talak pledge trial at the Bukittinggi Religious Court as well as to know the wisdom of determining the 6 (six) month grace period for pronouncing the divorce vows by the husband against the wife in front of the Religious Court. This paper uses descriptive field research methods within the framework of qualitative analysis from data sources of observation, interviews and literature. The results of research and analysis found that the implementation of the pledge trial at the Bukittinggi Religious Court was carried out after the decision on the divorce divorce case had permanent legal force (inkracht), that is, if there was no ordinary legal remedy against the verdict. The time limit given to carry out the divorce pledge at the trial after the verdict with incraht is six months after the date of the divorce pledge trial is determined. The wisdom from determining a grace period of 6 (six) months for the husband to pledge his divorce is; First, to give the husband the opportunity to think about reviewing the decision to divorce his wife. Second, protection of the rights of women (wives). In this case, the husband is given the opportunity within this grace period to fulfill the rights of the wife who is demanded in court and decided by the panel of judges.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketentuan dalam Pasal 70 UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur tenggang waktu 6 (enam) bulan untuk penyaksian sidang ikrar talak di Pengadilan Agama. Aturan ini sejatinya tidak ditemukan di dalam kajian fiqh, namun secara fungsi belum terungkap kegunaan dari penetapan aturan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sidang ikrar talak di Pengadilan Agama Bukittinggi sekaligus mengetahui hikmah dari penetapan tenggang waktu 6 (enam) bulan untuk pengucapan ikrar talak oleh suami terhadap isteri dihadapan sidang Pengadilan Agama. Tulisan ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dalam kerangka analisis kualitatif dari sumber data observasi, wawancara dan literatur. Hasil penelitian dan analisa ditemukan bahwa pelaksanaan sidang ikrar talak di Pengadilan Agama Bukittinggi dilakukan setelah keputusan perkara cerai talak mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), yaitu apabila terhadap putusan tersebut tidak adalagi upaya hukum biasa. Tenggang waktu yang diberikan untuk melaksanakan ikrar talak di Persidangan setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) adalah enam bulan sejak penetapan hari sidang ikrar talak. Hikmah dari penetapan tenggang waktu 6 (enam) bulan bagi suami untuk mengikrarkan talaknya adalah; Pertama, untuk memberikan kesempatan berpikir kepada suami guna mengkaji ulang keputusan menceraikan isterinya. Kedua, Perlindungan terhadap hak-hak perempuan (isteri). Dalam hal ini, suami diberi kesempatan dalam tenggang waktu tersebut, untuk memenuhi hak-hak isteri yang dituntut di persidangan dan diputuskan oleh majelis hakim. Tujuan utama dari ketentuan tenggang waktu untuk ikrar talak adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian dan kemaslahatan terhadap suami (pemohon) dan isteri (termohon).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PENGGUNA ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) DI BANK NAGARI Irhamni, Irhamni; Elfiani, Elfiani; Khair, Umul
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 2 Januari 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i2.2844

Perlindungan hukum ini sangat diperlukan, karena walaupun bank telah memberikan jaminan keamanan berlapis untuk keamanan bertransaksi secara elektronik ini, beberapa keluhan finansial pada nasabah di Bank Nagari Payakumbuh adalah: uang diterima tidak sesuai dengan jumlah penarikan atau kurang dan uang tidak diterima tetapi saldo rekening terdebet, kartu ATM tertelan, lupa nomor sedangkan contoh keluhan non finansial diantaranya adalah Penerbitan kartu ATM tidak sesuai dengan janji, Lupa nomor PIN (Personal Identification Number) dan Kartu ATM tertelan. Perlindungan Hukum terhadap nasabah pengguna ATM Bank Nagari Payakumbuh berjalan sebagaimana mestinya, pihak bank telah memberikan perlindungan hukum diantaranya adalah: Perlindungan Hukum terhadap ATM nya adalah: ATM tidak bisa di tiru oleh orang lain atau pun di palsukan dan syarat dalam pembuatan ATM adalah diberi PIN yang hanya diketahui oleh pemiliknya, perlindungan Hukum terhadap orangnya (nasabah) adalah: Bank Nagari selalu memberikan kenyamanan terhadap nasabah pengguna ATM nya contohnya untuk pembuatan ATM anak-anak diwakili oleh orang tuanya sehingga yang tahu nomor PIN nya hanya orang tuanya dan Perlindungan Hukum terhadap mesin ATMnya (anjungannya) adalah: mesin ATM yang posisinya ditempat yang ramai dikunjungi oleh pengunjung maka kontrolnya lebih sering, dibandingkan dengan letak mesin ATM yang kurang ramai dkunjungi ole pengunjung, dan disetiap mesin ATM selalu dipasang camera CCTV . Kendala yang dihadapi adalah: Akibat kerusakan mesin dan Akibat Kesalahan Manusia, solusinya adalah: negosiasi, dalam hal nasabah langsung menghubungi pihak bank baik secara lisan maupun secara tulisan, mediasi Perbankan, dalam hal ini pihak nasabah menghubungi pihak Asosiasi perbankan dibawah naungan Bank Indonesia.Kata kunci : Pelaksanaan, Perlindungan Hukum, Nasabah, Bank Nagari, Pengguna ATM

Is It a Tumor or Not? A Case of Focal Segmental Glomerulosclerosis Secondary to Type 2 Diabetes with a Concomitant Renal Pseudotumor Rery TF Yuniarti; Ian Effendi; Zulkhair Ali; Novadian; Suprapti; Elfiani; Novandra AP; Dila Siti Hamidah; Fadil Pramudhya Husein; Ika Kartika Edi P
Bioscientia Medicina : Journal of Biomedicine and Translational Research Vol. 8 No. 12 (2024): Bioscientia Medicina: Journal of Biomedicine & Translational Research
Publisher : HM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37275/bsm.v8i12.1154

Background: Focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) is a histologic pattern of glomerular injury that can be primary or secondary to various conditions, including obesity, diabetes, and hypertension. Renal masses, often detected incidentally, can be benign or malignant, with renal cell carcinoma (RCC) being the most common. This case report presents a patient with FSGS secondary to type 2 diabetes and a concomitant renal pseudotumor, initially suspected to be RCC. Case presentation: A 60-year-old woman presented with weakness, fever, and weight loss. Imaging revealed a renal mass, initially suspected to be RCC. A kidney biopsy revealed FSGS, and further evaluation confirmed type 2 diabetes. After controlling her diabetes and hypertension, the renal mass regressed, suggesting a pseudotumor. Conclusion: This case highlights the importance of considering pseudotumors in the differential diagnosis of renal masses, especially in patients with comorbidities such as diabetes. A kidney biopsy can help avoid unnecessary invasive procedures like nephrectomy.

Gender Dynamics in Minangkabau Customs: Women's Role in Safeguarding and Preserving High Heirlooms Miswardi, Miswardi; Basir, Gusril; Rosman, Edi; Elfiani, Elfiani; Sanur Tarihoran, Adlan
HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol. 8 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/humanisma.v8i2.9158

This study explores the gender dynamics within Minangkabau customs, focusing on the pivotal role of women in safeguarding and preserving high heirlooms (harta pusaka tinggi). As a matrilineal society, Minangkabau places women at the center of inheritance and cultural preservation, with high heirlooms serving as symbols of familial and communal identity. Using a qualitative approach, this research examines the responsibilities, challenges, and strategies employed by women in maintaining these assets. Data were collected through interviews with customary leaders, women inheritors, and community members, complemented by observations of traditional practices. The findings reveal that Minangkabau women hold a dual responsibility as custodians of both physical heirlooms, such as land and traditional objects, and intangible heritage, including customs and values. This role ensures the continuity of Minangkabau identity across generations. However, modernization, urbanization, and shifts in gender roles pose significant challenges to this tradition. Women often navigate complex negotiations between preserving traditional values and adapting to contemporary economic and social realities. The study highlights the adaptive strategies employed by women to balance these demands while safeguarding communal harmony. This research underscores the importance of empowering women in their roles as cultural custodians and the need for community-based initiatives to support the preservation of Minangkabau heritage. By illuminating the interplay between gender and cultural sustainability, this study contributes to broader discussions on matrilineal societies and the evolving role of women in cultural preservation.

Student contribution to the healthy campus program for supporting tuberculosis elimination by 2030: A strategic approach to public health and environmental health awareness Elfiani
Asian Journal of Toxicology, Environmental, and Occupational Health Vol. 2 No. 2 (2025): (January) 2025
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/ajteoh.v2i2.2025.1434

strategic step in achieving national health targets. The main problem faced is the high prevalence of TB in Indonesia, especially in the productive age group, which can hinder the development of the younger generation. Method: The purpose of this study is to analyze the contribution of students in the Healthy Campus Program to support TB elimination through an educational approach, socialization, and utilization of technology. The method used in this study is a literature study by reviewing various literature, scientific articles, and relevant program reports. Findings: The results of the discussion show that students have great potential as agents of change in educating the public regarding TB prevention, early detection, and treatment. The Healthy Campus Program is a strategic forum that allows students to play an active role, for example through independent screening activities using the SOBAT TB application, healthy living campaigns, and the formation of anti-TB volunteer groups. The use of social media and collaboration with health institutions also strengthen the role of students in disseminating health information. Conclusion: The conclusion of this study confirms that the active involvement of students in TB elimination can have a significant impact on creating a healthier campus environment that is responsive to health issues. Novelty/Originality of this Study: This study offers an innovative approach by integrating the role of students as agents of change through the Healthy Campus program that utilizes the SOBAT TB application for self-screening, health education, and social media campaigns, creating a technology-based active participation model in supporting Tuberculosis elimination.

ANALISIS KLASTER PASIEN RUMAH SAKIT JIWA KOTA KENDARI TAHUN 2022-2023 IDENTIFIKASI POLA DAN KARAKTERISTIK MENGGUNAKAN METODE DBSCAN Saleh Badawi, Muh; Suria, Fellonnisa; Elfiani, Elfiani; Dwi Tsunami, Widya; Adi Saputra, Rizal
JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) Vol. 9 No. 2 (2025): JATI Vol. 9 No. 2
Publisher : Institut Teknologi Nasional Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36040/jati.v9i2.13247

Rumah Sakit Jiwa Kota Kendari berperan penting dalam menangani pasien dengan masalah kesehatan mental di Kota Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan karakteristik pasien selama tahun 2022 dan 2023. Peningkatan jumlah pasien yang signifikan dalam dua tahun terakhir menimbulkan tantangan dalam pengelolaan dan perencanaan sumber daya kesehatan mental. Tanpa pemahaman yang jelas tentang karakteristik dan pola pasien, sulit untuk merancang intervensi yang efisien. Penelitian ini menggunakan metode DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) untuk menganalisis data pasien berdasarkan variabel usia, jenis kelamin, status pasien (baru/lama), dan bulan kunjungan. Hasil pengujian menunjukkan enam klaster utama, termasuk satu klaster outlier, dengan rata-rata Silhouette Score sebesar 0.365 yang mengindikasikan kualitas klasterisasi sedang. Setiap klaster menunjukkan perbedaan karakteristik, seperti dominasi pasien baru laki-laki pada klaster tertentu, pasien lama perempuan pada klaster lainnya, dan outlier dengan rentang usia bervariasi yang membutuhkan perhatian khusus. Temuan ini memberikan pemahaman mendalam tentang distribusi demografis dan pola kunjungan pasien. Hasil penelitian dapat digunakan untuk merancang strategi pelayanan kesehatan jiwa yang lebih efektif, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mengembangkan program perawatan yang lebih terarah di Rumah Sakit Jiwa Kota Kendari.

PROBLEMATICS OF CONTEMPORARY FIQH MUNAKAH: ONLINE LENDING AS FAMILY SUSTENANCE BUKITTINGGI STUDY Elfiani, Elfiani; Rahmiati, Rahmiati; Naali, Basri; Hendri, Hendri; Amin, Saiful
Muẚṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Vol. 7 No. 1 (2025): Januari - Juni
Publisher : UIN ANTASARI BANJARMASIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/msr.v7i1.15765

As time progresses, nafkah can be obtained from various sources, including online loans, where there are differences in scholarly opinion about the law. So the formulation of the problem in this study is how the motivation of the community to make online loans for family nafkah in Bukittinggi, and how the views of Islamic law and positive law about online loans for family nafkah in Bukittinggi. Based on the results of the study, the motivation of the community to make online loans in fulfilling family maintenance is urgent needs, easy disbursement, easy requirements and consumptive behavior. While providing maintenance from online loans in the view of Islamic law is permissible based on urgent needs, such as health, children's education costs, sudden household needs and if it meets the conditions, namely that the online loan is legal and in accordance with Islamic law.

Tulou As A Customary Criminal Sanction in Mentawai: Convergensi of Customary and Islamic Law for Social Reconciliation Rosman, Edi; Elfiani, Elfiani; Azizah, Hidayatul; Yufriadi, Ferdi
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 9 No. 3 (2025): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/wqch0850

This study examines the role of Tulou as a customary criminal sanction in the Mentawai Islands, particularly in cases of sexual harassment, and its relevance to Islamic criminal law. The research problem arises from the tension between the persistence of indigenous customary practices and the formal state legal system, as well as the possibility of their convergence with Islamic law in achieving justice. The central questions addressed are: How is Tulou applied as a mechanism of sanction in Mentawai society, and to what extent can its principles be aligned with Islamic criminal law? Methodologically, this study adopts a normative legal research approach combined with a socio-legal perspective, utilizing document analysis, court decisions, and in-depth interviews with customary leaders, community figures, victims’ families, and religious leaders. The findings indicate that Tulou functions as a restorative justice mechanism by prioritizing reconciliation, acknowledgment of wrongdoing, apology, and compensation, thereby restoring social harmony and protecting communal dignity. When analyzed through the lens of Islamic criminal law (fiqh jināyah), Tulou resonates with the principles of ta‘zīr and the objectives of maqāṣid al-sharī‘ah, particularly the protection of dignity (‘ird), justice (‘adl), and public welfare (maṣlaḥah). This study is novel in its exploration of Tulou as a customary sanction within a predominantly non-Muslim society through the lens of Islamic criminal law. Unlike previous works that separate customary and Islamic law, this research highlights their convergence in achieving maqāṣid al-sharī‘ah objectives such as dignity, justice, and public welfare. In doing so, the study contributes a new perspective to the discourse on restorative justice in plural legal contexts.

Pemberdayaan Profesi Hakim pada Kompetensi Lulusan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi Pasca Perubahan Gelar Akademik Arsal, Arsal; Elfiani, Elfiani; Imran, Maizul
Jurnal Dedikasia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/dedikasia.v2i1.5540

Peraturan Menteri Agama RI No. 33 tahun 2016 tentang Perubahan Gelar akademik di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, khususnya gelar akademik sarjana Fakultas Syariah yang berubah dari Sarjana Hukum Islam (SHI) menjadi Sarjana Hukum (SH) dianggap dapat menghapus dikotomi dan diskriminasi lulusan hal kesempatan kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi pengguna yaitu Pengadilan agama terhadap lulusan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, dan respon Pengadilan Negeri terhadap perubahan gelar akdemik lulusan syariah. Penelitian ini juga akan mengungkap tentang strategi yang dilakukan Fakultas Syariah dalam menyikapi perubahan gelar tersebut. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara dan observasi pada kedua lembaga peradilan tersebut. Hasil penelitian mengungkap bahwa pihak Pengadilan agama menilai alumni Fakultas Syariah telah kompeten untuk menjadi Hakim dan setuju dengan perubahan gelar akademik lulusan Fakultas Syariah. Selanjutnya pihak Pengadilan Negeri memberikan respon positif terhadap perubahan gelar akademik tersebut, asal diikuti dengan peningkatan kemampuan dan kecakapan dari mahasiswa. Strategi Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi adalah melakukan kembali peninjauan kurikulum secara perodik untuk penyesuaian dengan perubahan yang terjadi sebagai bentuk respon dari pengguna. Kementerian Agama RI dan Perguruan Tinggi Agama Islam perlu proaktif untuk mensosialisasikan regulasi ini sehingga menjadi fungsional dan aplikatif

Gender Dynamics in Minangkabau Customs: Women's Role in Safeguarding and Preserving High Heirlooms Miswardi, Miswardi; Basir, Gusril; Rosman, Edi; Elfiani, Elfiani; Sanur Tarihoran, Adlan
HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol. 8 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/humanisma.v8i2.9158

This study explores the gender dynamics within Minangkabau customs, focusing on the pivotal role of women in safeguarding and preserving high heirlooms (harta pusaka tinggi). As a matrilineal society, Minangkabau places women at the center of inheritance and cultural preservation, with high heirlooms serving as symbols of familial and communal identity. Using a qualitative approach, this research examines the responsibilities, challenges, and strategies employed by women in maintaining these assets. Data were collected through interviews with customary leaders, women inheritors, and community members, complemented by observations of traditional practices. The findings reveal that Minangkabau women hold a dual responsibility as custodians of both physical heirlooms, such as land and traditional objects, and intangible heritage, including customs and values. This role ensures the continuity of Minangkabau identity across generations. However, modernization, urbanization, and shifts in gender roles pose significant challenges to this tradition. Women often navigate complex negotiations between preserving traditional values and adapting to contemporary economic and social realities. The study highlights the adaptive strategies employed by women to balance these demands while safeguarding communal harmony. This research underscores the importance of empowering women in their roles as cultural custodians and the need for community-based initiatives to support the preservation of Minangkabau heritage. By illuminating the interplay between gender and cultural sustainability, this study contributes to broader discussions on matrilineal societies and the evolving role of women in cultural preservation.

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search