Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.232
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Hasanuddin Law Review Jurnal Jatiswara JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Suara Hukum JUDGE: Jurnal Hukum Ethics and Law Journal: Business and Notary Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Media Akademik (JMA) Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
Sawitri, Dewa Ayu Dian
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Bali Perspektif Sustainable Development Goals Dewa Ayu Dian Sawitri
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.708

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terkait pelindungan terhadap KIK di Bali dan keterkaitan antara KIK dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan terhadap KIK telah diatur baik secara nasional maupun regional. Keseriusan pemerintah dalam melindungi KIK tampak dengan dibuatnya PP No. 56 Tahun 2022 dan Permenkumham No. 13 Tahun 2017. Berdasarkan aturan-aturan tersebut tampak bahwa kepemilikan KIK bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan budaya bangsa. Secara regional, pelindungan terhadap KIK di Bali diberikan secara implisit sebagai Kebudayaan Bali, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Bali yang diperoleh melalui proses Pendidikan, pewarisan nilai, adaptasi terhadap lingkungan, dan dijiwai agama Hindu untuk membangun tata nilai, spiritualitas, tradisi, kearifan lokal, pengetahuan, teknologi, adat, dan seni dalam dimensi niskala dan sekala. . Hal ini senada dengan the 2030 Agenda for Sustainable Developments SDG yang menekankan keberadaan sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan ini bertujuan untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya untuk melakukan pengarusutamaan penguatan dan pemajuan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai sumber nilai-nilai pengembangan karakter, etika, moral, dan tata krama serta sopan santun dalam perilaku, kekaryaan, sumber kesejahteraan, dan tata kehidupan masyarakat Bali.
Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions as Communal Intellectual Property: Are They Protected Under the WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources, and Associated Traditional Knowledge 2024? Samsithawrati, Putu Aras; Dharmawan, Ni Ketut Supasti; Putra, Made Aditya Pramana; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v7i1.1-26

Abstract

Indonesia has a culture and natural wealth that has the potential to be protected by Communal Intellectual Property (CIP). Indonesian national law has shown seriousness in the legal protection of CIP by issuing various CIP laws and regulations. However, the protection of CIP at the international level has only appeared with the issuance of the WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge GRATK/DC/7 2024 (WIPO Treaty GRATK/DC/7 2024) 2024. This paper examines the protection of Traditional Knowledge (TK) and Traditional Cultural Expressions (TCE) as CIP in Indonesia and internationally through the WIPO Treaty GRATK/DC/7 2024. The normative legal research method is used with a statutory, conceptual, comparative and analytical approach. The results show that PP 56/2022 and Permenkumham 13/2017 provide sufficient protection for CIP works including TK and TCE, especially in the form of defensive protection (inventory and recording of CIP). WIPO Treaty GRATK/DC/7 2024 emphasizes genetic resources (GR) protection and TK related to GR and not TCE. However, TCE protection internationally is seen in the amendment to the Berne Convention, Article 15.4 through "anonymous works". WIPO Treaty GRATK/DC/7 2024 is an advancement in international recognition of the protection of CIP, especially TK related to GR. Internationally, this document is a legal umbrella to protect Indonesian CIP including TK that is used commercially considering that communities from regions in Indonesia are very rich in TK that they have inherited across generations.
Koperasi sebagai Badan Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan Koperasi Donatha, Yustinus Cahya; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Ethics and Law Journal: Business and Notary 2025: ELJBN Volume 3 Issue 1 Year 2025 (In Progress Issue)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.250

Abstract

Cooperatives (Koperasi) as a nature of business culture based on the concept of Indonesian society of mutual 'gotong royong' presence is still needed for the recent and imminent. Basic rules governing the cooperatives created during more than 10 years ago, although its execu1ive regulations made after much until now. The concept of law as the basis of the Cooperative Law of 1992 has much to be updated if the Indonesia cooperative as one of the enterprises is still expected to compete with other business entities in Indonesia and the international sphere. Some description has been offered in this article, shows that still so many things that are conceptually still need more studies in considering the existence of Act No.25 of 1992 on Cooperatives has lasted for about 18 years. Although government has issued implementing regulations and implementation of various rules, but as long as the basic provisions of the Law has not been a4justed to the wishes of the changes in the economy generally and the provisions of the particular business entity, the cooperative movement as a business entity is still insuffiCient and its existence cannot be thought to stand in line with other business entities either in Indonesia or, international community. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hukum koperasi modern bagi koperasi sebagai organisasi perusahaan berstatus badan hukum sempurna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan secara analisis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi sebagai salah satu hakikat budaya usaha yang berlandaskan konsep masyarakat Indonesia yang saling gotong royong keberadaannya masih diperlukan untuk saat ini dan yang akan datang. Peraturan dasar yang mengatur tentang koperasi dibuat selama lebih dari 10 tahun yang lalu, meskipun peraturan pelaksananya dibuat setelah jauh sampai sekarang. Konsep hukum sebagai dasar UU Koperasi 1992 banyak yang harus diperbarui jika koperasi Indonesia sebagai salah satu badan usaha masih diharapkan mampu bersaing dengan badan usaha lain di Indonesia dan dunia internasional. Beberapa uraian yang telah dikemukakan dalam artikel ini, menunjukkan bahwa masih banyak hal yang secara konseptual masih memerlukan kajian lebih lanjut mengingat keberadaan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan pelaksanaan dan pelaksanaan berbagai aturan, namun selama ketentuan-ketentuan pokok Undang-Undang tersebut belum disesuaikan dengan keinginan perubahan perekonomian pada umumnya dan ketentuan badan usaha tertentu, maka gerakan koperasi sebagai suatu badan usaha masih belum memadai dan keberadaannya belum dapat dikatakan sejajar dengan badan usaha lain baik di Indonesia maupun dunia internasional. Kata Kunci: Pengaturan, Pay Later, Transaksi Jual Beli
Policies Concerning Sacred And Open Traditional Cultural Expressions: Tourism And Creative Economy In Bali Context Dewi Kasih, Desak Putu; Dharmawan, Ni Ketut Supasti; Samsithawrati, Putu Aras; Dwijayanthi, Putri Triari; Dian Sawitri, Dewa Ayu; Krisna Yanti, A.A. Istri Eka
JATISWARA Vol. 38 No. 1 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i1.475

Abstract

This study aims to elaborate on the policies regarding the protection of TCEs related to creative economy businesses in the tourism sector, and the implementation of these policies in Bali. The study uses a socio-legal research method by using statutes, conceptual, economic, and technological approaches. The study indicated that TCEs are transformed across generations in custodian communities that are not sacred can be categorized as open TCEs and can be developed to support tourism creative economy businesses. Meanwhile, the type of TCEs that are sacred can only be used by the community carrying them for sacred purposes, categorized as closed TCEs. The policies at the international, national, and local levels related to open TCEs have regulated access for it to be developed for creative economy businesses including the tourism sector as well as protection of benefit sharing for the community. Meanwhile, the Indonesia Copyright Law and Provisions on Communal Intellectual Property Data have not accommodated benefit sharing. In Bali, policy related to sacred TCE can be observed through the 2019 Joint Decree on the Strengthening and Protection of Balinese Sacred Dances that prohibits Balinese Sacred Dances from being performed outside of sacred purposes. The implementation of an inventory of the protection of TCEs in Bali has been carried out by the Office of the Ministry of Law and Human Rights of Bali Province in collaboration with the Regional Government in Bali including university, although has not been maximized due to the large variety of cultural expressions in the community.
Trademark Registration Incentive Regulation for Small Businesses in Tourism: Human Rights and Protection Systems Comparison Samsithawrati, Putu Aras; Dharmawan, Ni Ketut Supasti; Putra, Made Aditya Pramana; Sawitri, Dewa Ayu Dian; Hong, Tan Jian
Jurnal Suara Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v7n2.p488-519

Abstract

This study aims to compare trademark protection systems adopted in Indonesia and Malaysia on exclusive rights to trademarks, especially in the human rights context, and to analyze regulations in both countries in supporting small business in the tourism sector through trademark registration incentives. The normative legal research method is used in this study by using statutory, conceptual, and comparative approaches with descriptive qualitative analysis. The study reveals that trademarks as intangible property rights and the right to own property can be considered human rights refer to Arts. 27(2) and 17 UDHR. To strengthen trademark protection in human rights and Intellectual Property Rights contexts, Indonesia adopts a first-to-file system where trademark registration is an obligation, because it protects those who file it first, as stipulated in Law No. 20 of 2016. Gianyar as tourism area in Bali-Indonesia has Regent Regulation Number 86 of 2021 that supports small businesses in tourism through trademark registration incentives. Meanwhile, Malaysia adopts a first-to-use trademark protection system stipulated in the Trademark Act 2019.  However, trademark registration is an essential step to ensure business continuity. Both Indonesia and Malaysia governments have at least attempted to play a positive role in supporting the growth of their economies.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS ATAS KELALAIAN DALAM VERIFIKASI STATUS TANAH SENGKETA PADA PROSES JUAL BELI TANAH Nyoman Triashari Satyaning Suci; Dewa Ayu Dian Sawitri
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/28zjt496

Abstract

Tujuan dari studi yang dilaksanakan yaitu menjabarkan bentuk-bentuk kelalaian notaris dalam hal verifikasi status tanah dan menganalisis pertanggungjawaban hukum notaris, baik melalui sanksi profesi maupun gugatan perdata, terhadap pihak yang dirugikan akibat kelalaian dalam verifikasi status tanah sengketa pada jual beli tanah. Penelitian ini mengimplementasikan metode penelitian hukum normatif mempergunakan pendekatan perundang-undangan guna mengkaji kewajiban serta tanggung jawab hukum notaris seperti ada pada UUJN dan KUHPerdata, serta pendekatan konseptual untuk mengkaji prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Temuan dalam penelitiann ini mengungkapkan bahwa kelalaian notaris dalam melakukan verifikasi status tanah seperti tidak memeriksa keaslian sertifikat di BPN dan mengabaikan aspek tata ruang atau sengketa, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian yang telah diatur dalam UUJN. Pelanggaran tersebut tidak hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga dapat dianggap menjadi tindakan melawan hukum yang menimbulkan tanggung jawab secara perdata seperti ditetapkan pada Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga memberikan hak kepada masyarakat guna melakukan penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita.
PENIPUAN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA Evita Debora Tulaseket; Dewa Ayu Dian Sawitri
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/jp5ab120

Abstract

Regulasi perlindungan konsumen di Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari kerugian yang diakibatkan oleh interaksi dengan produsen. Dalam konteks investasi, perlindungan ini menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya praktik penipuan investasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana fokus utama penelitian ini menganalisis aturan hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini mengkaji efektivitas regulasi yang ada dalam mencegah penipuan investasi, serta peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) dalam melindungi hak-hak konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, masih terdapat tantangan dalam implementasinya karena perkembangan teknologi serta system perdagangan digital menjadi wadah untuk mempromosikan berbagai jasa investasi, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka serta adanya inovasi baru dalam praktik penipuan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi publik dan pengawasan yang lebih ketat untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan transparan.
LEGALITAS HUKUM PEMBUATAN KONTRAK KERJA SAMA DI BIDANG PERDAGANGAN YANG DILAKUKAN SECARA DIGITAL Nadia Florensia Tarigan; Dewa Ayu Dian Sawitri
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/jgvcjb96

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas kontrak kerja sama dalam perdagangan digital berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi dalam praktik perdagangan, terutama dengan munculnya perdagangan elektronik atau e-commerce. Dalam konteks ini, legalitas kontrak yang dibuat secara digital menjadi topik penting yang perlu dipahami secara lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia, namun terdapat beberapa tantangan terkait perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa dalam transaksi digital. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah regulasi yang lebih spesifik untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam perdagangan elektronik.
PENANGGULANGAN dan PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU, PLATFORM, dan PENONTON PEMBAJAKAN FILM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Yosafat Gabriel Sirait; Dewa Ayu Dian Sawitri
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/e5016227

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanggulangan dan pertanggungjawaban hukum dalam rantai distribusi pembajakan film di Indonesia, meliputi pelaku, penyedia platform, dan penonton. Pembajakan film sebagai bentuk dari tidak menghargai sebuah karya yang sudah dibuat sehingga menimbulkan kerugian besar bagi industri film nasional. Dalam konteks ini, penanggulangan dan pertanggungjawaban hukum dalam rantai distribusi pembajakan film, meliputi pelaku, penyedia platform, dan juga penonton menjadi topik penting dan perlu dipahami secara lebih mendalam. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan tujuan dalam rangka mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku, KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Teknik untuk mengumpulkan data yang dipergunakan ialah studi kepustakaan, data yang didapat dari beragam sumber tertulis seperti aturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel hukum. Hasil penelitian mengindikasikan bahwasanya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan cara eksplisit dan tegas mengatur bentuk pertanggungjawaban pelaku, penyedia platform, dan penonton dalam pembajakan film, akan tetapi pembajakan film masih sering terjadi.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT HUKUM PERDATA DALAM PENGGUNA TRANSPORTASI DARING Anne Joyce Lauren Sirumapea; Dewa Ayu Dian Sawitri
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/rhx6dy65

Abstract

Fenomena disrupsi teknologi informasi kini telah mendorong perkembangan transportasi daring sebagai bagian dari sharing economy di masyarakat urban modern. Di balik manfaat yang ditawarkan, layanan ini menyimpan kerentanan yang cukup serius terkait perlindungan data pribadi digital pengguna. Informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, hingga geolokasi dapat diakses oleh aplikator maupun driver, dan dapat berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan di luar layanan transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi digital pengguna transportasi daring di Indonesia serta menilai tanggung jawab pihak aplikator maupun pihak ketiga dalam konteks perlindungan privasi. Dengan menggunakan pendekatan normatif terhadap peraturan yang berlaku, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum masih lemah akibat kekosongan regulasi, klausula baku yang merugikan konsumen, serta penyimpanan data di luar yurisdiksi Indonesia yang sulit diawasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dibutuhkan regulasi khusus dan mekanisme hukum yang lebih komprehensif agar hak privasi digital pengguna transportasi daring dapat terlindungi secara efektif dalam era digital saat ini.
Co-Authors A.A.Ayu Miranda Febrianty Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Eka Krisnayanti Anak Agung Istri Widya Prabarani Angelie Rahelia Anne Joyce Lauren Sirumapea Apsari, Ni Luh Putu Sri Ratna Arcana, Made Carmenita Artha, Ni Putu Intan Cahyaning Asyer, Hana Daniella Cecilia Mudita Lukman Christvito Yizreel Desak Putu Dewi Kasih Dewi, I Gusti Ayu Putu Pramana Dewi, Ida Ayu Ketut Cintiya Dina Roulitua Harianja Donatha, Yustinus Cahya Dwijayanthi, Putri Triari Evita Debora Tulaseket Gabriel Agustine Geraldine Zepanya P Sianipar Grace Paladan Hong, Tan Jian I Gede Donny Setiawan I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Gusti Ngurah Hadi Indrawan Wijaya Ida Ayu Diva Cahyaningrum Widnyana Ida Bagus Gede Kemenuh Jessica Sirait Johannes Toga S Marpaung Kadek Agus Sudiarawan Kadek Audrindra Paramitha Tanaya Kadek Irmayani Putri Arniyasa Kelakan, I G Ngurah Vinanta Diputra Komang Ayu Pradnyatiwi Mustika Krisna Yanti, A.A. Istri Eka Kusuma, I Gede Candra Made Suksma Prijandhini Devi Salain Made Wiswani Wacika Mischa Jocylina Nadia Florensia Tarigan Ni Kadek Ari Duwi Pratiwi Ni Kadek Vionita Oktavieni Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Putu Rai Mirayanti Ni Made Anggita Dewi Maraneka Ni Made Ayu Putri Suwandewi1 Ni Putu Dian Pratiwi Ni Putu Regina Yudhita Putri Wirama Ni Wayan Jessica Dana Ninabelle Nathania Nyoman Triashari Satyaning Suci Pande Nyoman Raditya Dharma Peter Leviano Sihombing Pradnya Pramita, Anak Agung Ayu Dwi Cahya Putra, Made Aditya Pramana Putri Triari Dwijayanthi Putri, Dewa Ayu Ferbyla Putri, Ni Kadek Toti Adinda Putu Aras Samsithawrati Putu Widiya Ayu Sauca Rasendria Dewi Andaruni Sagung Chintya Selvia Syalaisha Amani Fatihah Shuhei Kamada Sieren Sarah Nissi Agape Swandewi, Luh De Venturini, I Gusti Agung Ayu Gayatri Kharisma Yonathan Ariel Alexander Tambunan Yosafat Gabriel Sirait Zennifer Clarisa Ellshaday