Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.334
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Hasanuddin Law Review Jurnal Jatiswara JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Suara Hukum JUDGE: Jurnal Hukum Ethics and Law Journal: Business and Notary Jurnal Media Akademik (JMA)
Sawitri, Dewa Ayu Dian
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penyusunan Akta Perjanjian Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual : Peranan Notaris dan Konsultan Kekayaan Intelektual Shuhei Kamada; Dewa Ayu Dian Sawitri
Acta Comitas Vol 8 No 01 (2023)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan notaris dan konsultan kekayaan intelektual dalam penyusunan akta perjanjian di bidang hak kekayaan intelektual serta mengetahui dan menganalisis hal-hal yang perlu diperhatikan oleh notaris dan konsultan kekayaan intelektual dalam pembuatan perjanjian di bidang hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Peranan notaris dan konsultan kekayaan intelektual dalam penyusunan akta hak kekayaan intelektual adalah notaris sesuai ketentuan Pasal 15 UUJN memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan maupun perjanjian termasuk juga peralihan atas hak kekayaan intelektual tersebut. Sementara, konsultan kekayaan intelektual memiliki peran sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 PP No. 100/2021 sebagai konsultan yang dibutuhkan perannya dalam konsultasi terkait adanya peralihan hak atas kekayaan intelektual tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh notaris dan konsultan kekayaan intelektual dalam penyusunan akta di bidang hak kekayaan intelektual adalah objek kekayaan intelektual, nama pemilik hak kekayaan intelektual, pengecekan adanya pengalihan terhadap objek hak kekayaan intelektual, pengecekan adanya sengketa terhadap objek kekayaan intelektual, serta mengecek pencatatan atas objek kekayaan intelektual di Ditjen KI.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN PENITIPAN HEWAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI Kadek Audrindra Paramitha Tanaya; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha rumah penitipan hewan terhadap pemilik hewan selaku konsumen dan juga terkait dengan pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha rumah penitipan hewan yang dalam hal pelayanannya mengakibatkan suatu kerugian bagi pihak pemilik hewan selaku konsumen dan juga hewan peliharaan yang dititipkan. Penelitian ini dibuat menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dalam pembuatannya menggunakan pendekatan secara perundang-undangan dan pendekatan secara fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa penitipan hewan yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa penitipan hewan yaitu kemungkinan kesalahan pengelola rumah penitipan hewan, keadaan memaksa (overmacht) dan force majeure. Selain itu, pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian penitipan hewan batal demi hukum sehingga sesuai pasal 19 ayat (1) UUPK, apabila pelaku usaha wanprestasi maka dirinya wajib bertanggungjawab dengan memberi penggantian kerugian kepada pemilik hewan selaku konsumen. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Klausula Eksonerasi, Kerugian ABSTRACT This study aims to determine the forms of default by animal care home business actors against animal owners as consumers and also related to the responsibility given by animal care home business actors which in terms of their services result in a loss for the animal owner as a consumer and also the animal. entrusted pets. This research was made using a normative legal research method which in its manufacture uses a statutory approach and a factual approach. The results of the study indicate that the forms of default committed by animal care service business actors that cause harm to animal care service users are the possibility of errors in the management of the animal care home, forced circumstances (overmacht) and force majeure. In addition, the inclusion of an exoneration clause in the animal care agreement is null and void so that in accordance with Article 19 paragraph (1) of the UUPK, if a business actor defaults, he is obliged to be responsible for providing compensation to the animal owner as a consumer. Key Words: Liability, Expensation Clause, Losses
KONTEN TIKTOK SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA: PERSPEKTIF HAK CIPTA Ninabelle Nathania; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i10.p7

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan penelitiam ini adalah untuk mengetahui apa syarat yang harus dipenuhi sebuah konten tiktok untuk bisa dilakukan untuk membantu pembiayaan para pelaku ekonomi kreatif dan bagaimana penentuan valuasi konten tiktok sesuai dengan PP No. 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Metode penelitian normatif akan digunakan di dalam penulisan penelitian ini. Metode yang digunakan di dalam penulisan penelitian ini merupakan studi dokumen dengan memakai sumber-sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan/atau dokumen-dokumen penunjang yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa masih banyak kekaburan tentang pengaturan hak cipta khususnya hak cipta konten video tiktok untuk dijadikan sebagai objek jaminan. Peraturan perundang-undangan sendiri sudah menentukan berbagai syarat untuk hak cipta konten tiktok dijadikan objek jaminan, tetapi ada beberapa syarat dasar yang menurut para ahli harus dipenuhi, tidak bisa dipenuhi oleh hak cipta konten video tiktok. Tentang proses valuasinya pun diatur di dalam peraturan perundang-undangan masih ambigu dan belum menyediakan cara valuasi secara teknis dan mendetail. Ditambah dengan tidak tersedianya lembaga pemerintah yang secara khusus bertugas untuk melakukan proses valuasi hak cipta konten video tiktok ini juga menjadi salah satu hambatannya. Kata Kunci: Objek Jaminan, Hak Cipta, Konten Tiktok ABSTRACT This research is to find out the requirements needed for a tiktok video copyright to be used as collateral to help financing the creative economics and the valuation processaccording to government regulation No. 24 of 2022 about the implementation of the act no. 24 of 2019 about the creative economics. The normative law research is used in this research. This method is a document research using legal sources material such as the legislation and other documents related to this topic. This research shows that’s there are still lot obscurities about the regulations regarding the tiktok video copyright as collateral. The legislation itself regulates few requirements, but there are few requirements according to the experts that can’t be fullfiled. About the valuation process is also regulated in the legilatons, but there is a obscurity about the detail and the technic, and there is no government institution that specifically do the valuation of a copy right. Keywords: Collateral, Copy Right, TikTok Content
PERAN TEKNOLOGI DALAM TRANSFORMASI KETENAGAKERJAAN: ANALISIS DAMPAK DAN TANTANGAN DI ERA DIGITAL Made Wiswani Wacika; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 02 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i02.p2

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi dalam transformasi ketenagakerjaan serta mengidentifikasi dampak dan tantangan yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam era digital. Metode penulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan hukum normatif yang melibatkan peraturan perundang-undangan, analisis konseptual hukum, dan penafsiran hukum. Hasil dari studi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran teknologi dalam mengubah lanskap ketenagakerjaan dan implikasinya bagi pekerja, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang peran teknologi dalam transformasi ketenagakerjaan di era digital. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan, pelaku bisnis, dan individu dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan potensi positif teknologi dalam konteks ketenagakerjaan. Kata Kunci: Teknologi, Transformasi Ketenagakerjaan, Era digital, Dampak, Tantangan. ABSTRACT This study aims to analyze the role of technology in employment transformation and identify the impacts and challenges associated with the use of technology in the digital era. This writing method uses a descriptive research method with a qualitative approach. A normative legal approach involving laws and regulations, legal conceptual analysis, and legal interpretation. The results of this study provide a better understanding of the role of technology in changing the employment landscape and the implications for workers, companies, and society as a whole. This research provides important insights into the role of technology in workforce transformation in the digital age. It is hoped that the results of this research can become a reference for policymakers, business people, and individuals facing challenges and making use of the positive potential of technology in the employment context. Keywords: Technology, Employment Transformation, Digital Age, Impact, Challenges.
EFEKTIFITAS KETENTUAN PENDAFTARAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM FIDUSIA ONLINE SYSTEM DI KOTA DENPASAR I Gusti Ngurah Hadi Indrawan Wijaya; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p02

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait efektifitas ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUJF jika dilakukan pendaftaran fidusia online dalam memberi kepastian hukum terhadap terbitnya sertifikat jaminan fidusia serta untuk mengetahui dan menganalisis terkait tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan input data pendaftaran fidusia online. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis. Hasil dari penilitian ini yakni: (1) ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUJF tidak berlaku efektif jika masih menggunakan sistem pendaftaran manual, namun akan berlaku efektif jika pendaftaran fidusia secara online; (2) tanggung jawab notaris atas kebenaran data yang diinput dalam pendaftaran fidusia secara online adalah tanggung jawab secara penuh. ABSTRACT This study aims to find out and analyze the effectiveness of the provisions of Article 14 paragraph (1) UUJF when online fiduciary registration is carried out in providing legal certainty for the issuance of fiduciary guarantee certificates and to find out and analyze the responsibilities of a notary in carrying out input data for online fiduciary registration. This research is a type of empirical legal research. Data analysis was carried out in an analytical descriptive manner. The results of this research are: (1) the provisions of Article 14 paragraph (1) UUJF are not effective if they still use a manual registration system, but will be effective if fiduciary registration is online; (2) the responsibility of the notary for the correctness of the data input in the online fiduciary registration is the full responsibility.
PENGATURAN HUKUM TERKAIT MEKANISME PEMINJAMAN SERTA LEGALITAS PERJANJIAN PADA LAYANAN KREDIT ONLINE DI INDONESIA Apsari, Ni Luh Putu Sri Ratna; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 05 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2024.v13.i5.p5

Abstract

Melalui karya ilmiah ini, Penulis mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum terkait mekanisme peminjaman layanan kredit online di Indonesia dan pengaturan hukum terkait perjanjian pada layanan kredit online. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan kajian yuridis normative yang menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan serta konseptualnya. Dalam pandangan Hsueh, Fintech merupakan bentuk inovasi baru dalam ranah keuangan sebagai sebuah layanan digital. Perkembangan pesat Financial Technology (Fintech) telah memiliki dampak signifikan pada institusi keuangan, terutama perbankan. Ini disebabkan oleh sifat kegiatan bisnis fintech berbasis teknologi informasi, yang semakin mempermudah interaksi antara fintech dan calon nasabah. Salah satu dampak utama adalah proses pencairan pinjaman atau kredit yang menjadi lebih cepat karena dilakukan secara online. Bahkan, dalam beberapa kasus, tidak diperlukan pertemuan langsung antara fintech dan calon nasabah, karena semua proses dapat dilakukan secara virtual. Prinsip dasarnya sebuah perjanjian harus selalu ada termasuk pada hubungan hukum penyedia penijaman online dengan peminjamnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, namun terkait pinjaman secara online di negara kita diatur dalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016. Kata Kunci: Pengaturan, Layanan Kredit Online, Teknologi Finansial. ABSTRACT Through this scientific work, the author examines and analyzes the mechanism of lending online credit services in Indonesia and the legal arrangements related to agreements on online credit services. In analyzing the data, the authors use normative jurisprudential studies that focus on legal and conceptual approaches. In analyzing the data, the author uses normative juridical studies which focus on legislative and conceptual approaches. In Hsueh's view, Fintech is a new form of innovation in the financial sector as a digital service. The rapid development of Financial Technology (Fintech) has had a significant impact on financial institutions, especially banks. This is due to the nature of information technology-based fintech business activities which facilitate interaction between fintech and potential consumers. One of the main impacts is that the loan or credit disbursement process becomes faster because it is done online. In fact, in some cases, there is no need for direct meetings between fintechs and potential consumers, because all processes can be done virtually. The basic principle is that an agreement must always exist, including a legal relationship between the online lender and the borrower. This is in accordance with Article 1320 of the Civil Code, but regarding online loans in our country it is regulated in OJK Regulation No.77/POJK.01/2016. Keywords: Regulation, Credit Services Online, Financial Technology.
PENGATURAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA USAHA RENTAL MOBIL DAN UPAYA HUKUMNYA DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI Putri, Dewa Ayu Ferbyla; Dian Sawitri, Dewa Ayu
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 09 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i09.p4

Abstract

ABSTRAK Tujuan dalam studi ini yaitu untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengaturan perjanjian sewa-menyewa dalam usaha rental mobil dan upaya hukumnya apabila para pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif disertai tinjauan yuridis yang melibatkan berbagai literature seperti buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan literature lainnya yang relevan dengan rumusan masalah yang diuraikan. Hasil penelitian ini yaitu terdapat perjanjian sewa-menyewa dibeberapa usaha rental mobil, namun tidak semua rental mobil melakukan perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa yang telah ditandatangani kedua pihak sejatinya memiliki keabsahan serta fungsi yuridis, dimana selayaknya perjanjian dapat dijadikan sebagai bewijsgrond dan remedy guna melindungi dan memberikan kepastian hukum apabila nantinya terdapat wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa yang telah dibuat. Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa yang telah dibuat maka dapat diselesaikan melalui dua upaya yaitu litigasi yakni melalui proses mediasi dan non-litigasi melalui pengeadilan. Kata Kunci: Pengaturan, Perjanjian Sewa-Menyewa, Rental Mobil. ABSTRACT The aim of this study is to find out more about the arrangement of rental agreements in the car rental business and the legal remedies if the parties to the agreement default. This study uses normative research methods accompanied by a juridical review involving various literature such as books, legal journals, statutory regulations and other literature that is relevant to the problem formulation described. The results of this research are that there are rental agreements in several car rental businesses, but not all car rental companies have rental agreements. The rental agreement that has been signed by both parties actually has validity and a juridical function, where the agreement should be used as a legal basis and remedy to protect and provide legal certainty if there is a default in the rental agreement that has been made. If there is a default in the rental agreement that has been made, it can be resolved through two measures, namely litigation, namely through a mediation process and non-litigation through the courts. Key Words: Existence, Lease Agreement, Rent Car.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT JUAL BELI ONLINE KOSMETIK PALSU Artha, Ni Putu Intan Cahyaning; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v13.i1.p3

Abstract

Menganalisis UU Nomor 8 Tahun 1999 merupakan maksud dari penelitian kali ini dimana hal ini bertujuan guna mengetahui perlidungan terhadap konsumen dari transaksi kosmetik palsu melalui internet. Penelitian ini ialah menggunakan metode pendekatan hukum dengan menitikberatkan kepada aspek perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan akurat tentang produk yang dibelinya. Mereka juga berhak untuk dilindungi dari barang yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan. Kasus penjualan kosmetik palsu di internet masih sering terjadi. Pemerintah, penjual, dan konsumen perlu bekerja sama untuk mencegah penjualan kosmetik palsu secara online. Dengan adanya tindakan yang sinergis dari semua pihak, diharapkan transaksi jual beli online kosmetik palsu dapat diminimalisir sehingga masyarakat dapat menggunakan produk kosmetik yang aman. Kata Kunci: Kosmetik Palsu, Perlindungan Konsumen, Jual Beli Online ABSTRACT Analyzing Law Number 8 of 1999 is the purpose of this research, which aims to determine the protection of consumers from fake cosmetic transactions via the internet. This research uses a legal approach method with emphasis on legislative aspects. The research results show that buyers have the right to obtain correct, clear and accurate information about the products they purchase. They also have the right to be protected from goods that do not meet quality and safety standards. Cases of selling fake cosmetics on the internet still occur frequently. Governments, sellers and consumers need to work together to prevent the sale of fake cosmetics online. With synergistic action from all parties, it is hoped that online buying and selling transactions for fake cosmetics can be minimized so that people can use safe cosmetic products. Key Words: Fake Cosmetics, Constumer Protection, Buying and Selling Online.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG Asyer, Hana Daniella; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 08 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2024.v13.i8.p5

Abstract

Tujuan dari riset ini adalah l memahami konteks bagaimana Pertanggungjawaban Pembocoran Rahasia Dagang sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, untuk selanjutnya disebut UURD. Selain menggunakan metode analisis hukum normatif yang berfokus pada Undang-Undang Rahasia Dagang, penelitian yang dimaksud juga menggunakan dua jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap aturan yang mengatur perilaku undang-undang dan pelanggaran terhadap analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap orang yang secara sengaja melakukan pembocoran Rahasia dagang dapat berhasil dituntut baik dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri maupun melalui tuntutan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu KUHP. Kata Kunci: Rahasia Dagang, Pembocoran Rahasia, Pertanggungjawaban, Penegakan Hukum ABSTRACT The aim of this research is to understand the context of liability for disclosure of trade secrets in accordance with Law No. 30 of 2000 concerning trade secrets, hereinafter referred to as UURD. Apart from using a normative legal analysis method that focuses on the Trade Secrets Law, the research in question also uses two types of violations, namely violations of the rules governing the behavior of the law and violations of analysis. The results of this research show that anyone who intentionally leaks trade secrets can be successfully prosecuted either by filing a civil lawsuit at the District Court or through criminal charges in accordance with Indonesian laws and regulations, namely the Criminal Code. Key Words: Trade secrets, whistleblowing, liability, and law enforcement.
PENGATURAN PENYELESAIAN GAGAL BAYAR YANG DILAKUKAN PIHAK ASURANSI KEPADA NASABAH PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Dewi, I Gusti Ayu Putu Pramana; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 06 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2024.v13.i6.p3

Abstract

Tujuan dari adanya pengkajian ini adalah membahas objek kajian mengenai Langkah penyelesaian untuk nasabah asuransi akibat gagal bayar yang dilakukan perusahan asuransi kepada nasabah tersebut, dimulai dari pengaturan mengenai kepastian hukum bagi nasabah asuransi tersebut yang dijamin oleh Undang-Undang sampai kepada penyelesain permasalahan gagal bayar tersebut. Metodologi penelitian yang dipakai dalam pengkajian ini adalah hukum normatif, dimana permasalahan hukum dijelaskan melalui teori hukum normatif dan pemecahan masalah hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan di dalam pengkajian digunakan (2) jenis pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan analitis (Analitical approach) dimana kedua jenis pendekatan dan metode penelitian hukum normatif ini akan menjawab perumusan masalah yang penulis teliti. Hasil dari penelitian ini menunnjukan bahwa dalam dalam penyelesaian permasalahannya bisa dilakukan diluar pengadilan, di dalam pengadilan dan dibantu oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan. Kata Kunci: Asuransi, Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Konsumen ABSTRACT The purpose of this study is to discuss the object of the study regarding settlement steps for insurance customers due to failure to pay by insurance companies to these customers, starting from the regulation of legal certainty for insurance customers, which is guaranteed by law, to resolving the problem of failure to pay. The research methodology used in this study is normative law, where legal problems are explained through normative legal theory and solved in accordance with applicable legal provisions. The approach in the study used two types of approaches, namely the statutory approach and the analytical approach, where these two types of approaches and normative legal research methods will answer the formulation of the problem that the author is researching. The results of this research show that problem resolution can be done outside of court, in court, and assisted by the Financial Services Authority. Key Words: Insurance, Dispute Resolution, and Consumer Protection
Co-Authors A.A.Ayu Miranda Febrianty Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Eka Krisnayanti Anak Agung Istri Widya Prabarani Angelie Rahelia Anne Joyce Lauren Sirumapea Apsari, Ni Luh Putu Sri Ratna Arcana, Made Carmenita Artha, Ni Putu Intan Cahyaning Asyer, Hana Daniella Cecilia Mudita Lukman Desak Putu Dewi Kasih Dewi, I Gusti Ayu Putu Pramana Dewi, Ida Ayu Ketut Cintiya Donatha, Yustinus Cahya Dwijayanthi, Putri Triari Evita Debora Tulaseket Geraldine Zepanya P Sianipar Grace Paladan Hong, Tan Jian I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Gusti Ngurah Hadi Indrawan Wijaya Jessica Sirait Johannes Toga S Marpaung Kadek Agus Sudiarawan Kadek Audrindra Paramitha Tanaya Kelakan, I G Ngurah Vinanta Diputra Komang Ayu Pradnyatiwi Mustika Krisna Yanti, A.A. Istri Eka Kusuma, I Gede Candra Made Suksma Prijandhini Devi Salain Made Wiswani Wacika Mischa Jocylina Nadia Florensia Tarigan Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Putu Rai Mirayanti Ni Made Anggita Dewi Maraneka Ni Made Ayu Putri Suwandewi1 Ni Wayan Jessica Dana Ninabelle Nathania Nyoman Triashari Satyaning Suci Pradnya Pramita, Anak Agung Ayu Dwi Cahya Putra, Made Aditya Pramana Putri Triari Dwijayanthi Putri, Dewa Ayu Ferbyla Putri, Ni Kadek Toti Adinda Putu Aras Samsithawrati Putu Widiya Ayu Sauca Selvia Syalaisha Amani Fatihah Shuhei Kamada Swandewi, Luh De Venturini, I Gusti Agung Ayu Gayatri Kharisma Yosafat Gabriel Sirait Zennifer Clarisa Ellshaday