Articles
<![CDATA[Non-Disclosure Agreement bagi Pekerja: Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia ]]>
<![CDATA[Putri Triari Dwijayanthi]]>;
<![CDATA[Dewa Ayu Dian Sawitri]]>
<![CDATA[ Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 03 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i03.p15
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelaborasi hal-hal terkait pengaturan terhadap Perjanjian NDA di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengkaji sanksi bagi pekerja yang menolah untuk menandatangani Perjanjian NDA. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang fokus mengkaji asas-asas hukum yang merujuk pada norma atau aturan positif yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Perjanjian NDA di Indonesia masih diatur secara implisit sebagai upaya untuk melindungi rahasia dagang, khususnya pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 huruf b UU 30/2000 dengan memperhatikan ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan. Suatu perjanjian NDA harus dirumuskan dengan memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam kaitannya dengan hukum ketenagakerjaan, suatu Perjanjian NDA dapat dibuat oleh pelaku usaha sebagai pemilik informasi rahasia dengan pekerja, selama perjanjian tersebut dibuat atas dasar kesepakatan para pihak. Tidak terdapat sanksi hukum bagi pekerja yang menolak untuk menandatangani Perjanjian NDA. Pada prinsipnya, yang diatur dalam UU 30/2000 adalah sanksi jika pekerja melanggar kewajiban untuk menjaga rahasia dagang atau membuka rahasia dagang atau rahasia Perusahaan.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi kepada Nasabah Pasca Kepailitan ]]>
<![CDATA[Pande Nyoman Raditya Dharma]]>;
<![CDATA[Dewa Ayu Dian Sawitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/ye6ncc28
<![CDATA[Industri asuransi memainkan peran vital dalam sistem keuangan nasional sebagai penyedia perlindungan terhadap risiko, baik bagi individu maupun badan usaha. Dalam menjalankan fungsinya, perusahaan asuransi membentuk hubungan hukum kontraktual dengan nasabah berdasarkan prinsip indemnity dan itikad baik. Namun, ketika perusahaan asuransi mengalami kepailitan, muncul persoalan hukum mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap nasabah, terutama terkait posisi hukum nasabah sebagai kreditur serta hak atas klaim manfaat polis. Penelitian ini bermaksud dalam mengkaji secara yuridis tanggung jawab hukum perusahaan asuransi terhadap nasabah setelah dinyatakan pailit, dengan menitikberatkan pada efektivitas produk hukum positif di Indonesia, termasuk UU Kepailitan, UU Perasuransian, dan regulasi OJK. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan didukung pendekatan peraturan perundang-undangan serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat perlindungan hukum yang optimal terhadap nasabah, yang umumnya dikategorikan sebagai kreditur konkuren dan karenanya memiliki prioritas rendah dalam proses pemberesan. Selain itu, belum adanya skema jaminan polis nasional juga memperbesar kerentanan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum berupa harmonisasi peraturan yang menempatkan pemegang polis sebagai pihak prioritas serta pembentukan skema perlindungan akhir (safety net) untuk memperkuat posisi hukum nasabah dalam kepailitan. Langkah ini penting demi menjaga stabilitas industri asuransi serta kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM BISNIS FRANCHISE DI ERA INDUSTRI 5.O DALAM BIDANG F&B ]]>
<![CDATA[Christvito Yizreel]]>;
<![CDATA[Dewa Ayu Dian Sawitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/5frs9z27
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam bisnis waralaba, khususnya di sektor makanan dan minuman (F&B), di tengah dinamika revolusi industri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislatif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di sektor F&B pada era industri kontemporer masih memiliki kelemahan yang signifikan. Salah satu kelemahan utama terlihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, di mana perlindungan rahasia dagang hanya menekankan upaya pemilik atau pihak yang mengendalikan rahasia dagang tersebut melalui langkah-langkah yang wajar dan tepat untuk melindunginya. Pendekatan ini berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya yang menganut prinsip “first to file”, artinya pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran dan memperoleh persetujuan akan memperoleh perlindungan haknya, meskipun kemudian muncul kreasi serupa dari pencipta lain tanpa melibatkan pelanggaran seperti plagiarisme. Secara khusus untuk rahasia dagang dalam konteks revolusi industri F&B, pemilik rahasia dagang tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat jika franchise lain menggunakan rahasia dagang serupa.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENILAIAN (APPRAISAL) HARTA PAILIT DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT ]]>
<![CDATA[Rasendria Dewi Andaruni]]>;
<![CDATA[Dewa Ayu Dian Sawitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/913m7t89
<![CDATA[Penulisan berikut dibuat bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan penilaian (appraisal) harta pailit dalam pemberesan harta pailit. Appraisal merupakan proses penilaian terhadap suatu aset yang dilaksanakan jasa penilai publik yang bertujuan untuk menghasilkan opini secara tertulis terkait dengan nilai ekonomi aset tersebut berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI). Penelitian dilaksanakan dengan menerapkan yuridis-normatif sebagai metode penelitian didukung dengan pendekatan pada perundang-undangan. Dari penelitian ini, dapat dihasilkan bahwa penilaian adalah sebuah mekanisme untuk memberikan pendapat terkait nilai ekonomi objek penilaian yang dilaksanakan oleh penilai publik dengan berdasarkan pada Standar Penilaian Indonesia (SPI). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pemberesan harta pailit, perlu dilakukan penilaian terhadap harta pailit untuk menentukan nilai limit dalam lelang dan juga untuk menentukan nilai jual harta pailit dalam penjualan melalui di bawah tangan. Penilaian terhadap harta pailit dilaksanakan untuk menjadi dasar objektif bagi kurator dalam menentukan nilai jual harta pailit. Selain itu, hasil dari penilaian juga sebagai instrumen untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit.]]>
<![CDATA[ANALISIS GUGATAN CLASS ACTION TERHADAP PELANGGARAN HAK KONSUMEN DALAM KASUS MINYAKITA ]]>
<![CDATA[Gabriel Agustine]]>;
<![CDATA[Dewa Ayu Dian Sawitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/dkzmqz41
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji pelanggaran hak konsumen dalam peredaran produk Minyakita yang mencantumkan klaim volume satu liter pada label kemasan, tetapi tidak memenuhi takaran sebenarnya ketika diuji oleh konsumen. Ketidaksesuaian informasi ini menimbulkan kerugian ekonomi yang dialami secara massal dan berulang, sehingga memunculkan kebutuhan untuk menilai efektivitas instrumen hukum yang tersedia bagi konsumen. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemenuhan hak-hak konsumen sebagaimana termaktub dalam UUPK, serta menilai relevansi penerapan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (class action) berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2002 dan Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif yakni pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya praktik pelabelan yang menyesatkan pada produk Minyakita memenuhi unsur pelanggaran terhadap hak konsumen atas informasi yang benar, nilai tukar yang wajar, dan jaminan kepastian kuantitas barang. Kerugian yang terjadi secara luas dan seragam membentuk dasar yuridis bagi konsumen untuk menempuh gugatan class action sebagai sarana pemulihan kolektif. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar perlindungan konsumen serta urgensi pemanfaatan mekanisme gugatan kelompok untuk mencapai efektivitas keadilan dalam perkara kerugian massal.]]>
<![CDATA[PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP TENAGA HONORER : PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Kadek Irmayani Putri Arniyasa]]>;
<![CDATA[Dewa Ayu Dian Sawitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/wmmkma32
<![CDATA[Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer dalam perspektif hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif karena bertujuan untuk mengkaji secara mendalam apakah norma-norma yang berlaku tersebut telah memiliki ketentuan yang jelas atau justru menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam aturan hukumnya. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) yang berfungsi sebagai sumber hukum utama. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan analisis terhadap berbagai literatur sekunder yakni jurnal ilmiah, skripsi, artikel serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pemerintah melalui Peraturan Nomor 48 Tahun 2005 telah memberikan pengakuan formal terhadap tenaga honorer. Namun demikian, status hukum mereka masih belum memiliki kejelasan yang pasti, mengingat tenaga honorer tidak dikategorikan sebagai Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Transisi ke sistem PPPK meningkatkan legalitas pengelolaan kepegawaian, tetapi perlindungan bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi masih kurang karena ketiadaan kontrak kerja formal. Dengan demikian, diperlukan adanya peraturan yang tegas dan menyeluruh guna memastikan terciptanya keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak bagi tenaga honorer.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKSKLUSIF PENCIPTA ATAS HASIL KARYA DERIVATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Sieren Sarah Nissi Agape]]>;
<![CDATA[Dewa Ayu Dian Sawitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/k23tgy29
<![CDATA[Perkembangan pesat di bidang seni, sastra, dan budaya mendorong lahirnya karya-karya derivatif yang bersumber dari karya asli yang telah ada sebelumnya. Meskipun mencerminkan kreativitas dan inovasi, karya derivatif kerap menimbulkan persoalan hukum terkait batas antara adaptasi yang sah dan pelanggaran hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria legalitas karya derivatif serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak eksklusif pencipta karya derivatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas karya derivatif ditentukan oleh terpenuhinya unsur orisinalitas, adanya izin atau lisensi dari pencipta karya asli, serta tidak adanya pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta asal. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah mengakui dan memberikan perlindungan terhadap karya derivatif sebagai ciptaan tersendiri, pengaturannya masih bersifat umum dan belum memberikan batasan yang jelas mengenai perbedaan hak antara pencipta karya asli dan pencipta karya turunan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif guna memberikan kepastian hukum serta mewujudkan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penciptaan karya derivatif]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Administrasi Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Gede Kemenuh]]>;
<![CDATA[Dewa Ayu Dian Sawitri]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i1.2992
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Notaris terhadap kesalahan administrasi dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah secara komprehensif. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review dengan pendekatan kualitatif melalui penelusuran literatur dari Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, dan SINTA pada periode 2018-2024. Hasil penelitian mengungkap bahwa kesalahan administrasi terutama terjadi dalam bentuk kesalahan verifikasi identitas pihak, ketidakakuratan data objek tanah, dan kelalaian pemeriksaan dokumen pendukung. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang paling efektif adalah melalui mediasi dan koreksi administratif untuk kesalahan minor, sedangkan untuk kasus yang lebih kompleks diperlukan gugatan perdata. Simpulan penelitian menekankan pentingnya pendekatan holistik melalui penyusunan standar operasional prosedur verifikasi yang jelas, optimalisasi sistem digital pertanahan, dan pengawasan preventif berkelanjutan untuk meminimalisir kesalahan administrasi di masa depan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DI PASAR MODAL BERDASARKAN PRINSIP KETERBUKAAN ]]>
<![CDATA[I Gede Donny Setiawan]]>;
<![CDATA[Dewa Ayu Dian Sawitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/kyjsnh56
<![CDATA[Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam transaksi benturan kepentingan di pasar modal berdasarkan prinsip keterbukaan serta menilai penerapan prinsip keterbukaan dalam transaksi penjualan aset oleh PT Karwell Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam transaksi benturan kepentingan secara normatif telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Prinsip keterbukaan berfungsi sebagai instrumen perlindungan preventif yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang memiliki benturan kepentingan. Namun, dalam praktiknya, sebagaimana tercermin dalam kasus transaksi penjualan aset PT Karwell Indonesia Tbk, penerapan prinsip keterbukaan belum dilaksanakan secara optimal karena tidak didukung oleh penilaian independen, keterbukaan informasi material yang memadai, serta persetujuan RUPS pemegang saham independen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanpa penerapan prinsip keterbukaan secara komprehensif dan konsisten, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas cenderung bersifat formal dan belum memberikan perlindungan substantif.]]>
<![CDATA[TRANSFORMASI KEWENANGAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UUP2SK) ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Diva Cahyaningrum Widnyana]]>;
<![CDATA[Dewa Ayu Dian Sawitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/m04rk542
<![CDATA[Tujuan dilaksanakannya kajian ini adalah untuk menganalisis dan memahami secara komprehensif sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan oleh diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) terhadap sektor perekonomian nasional. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan kewenangan yang dimiliki oleh Bank Perekonomian Rakyat setelah berlakunya UUP2SK, khususnya dalam kaitannya dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui penelaahan terhadap berbagai regulasi yang relevan sebagai bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerbitan UUP2SK dalam bentuk omnibus law berkontribusi dalam mengurangi tumpang tindih pengaturan di sektor keuangan serta menciptakan harmonisasi regulasi. Kondisi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat peran lembaga keuangan dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan akses permodalan, taraf hidup masyarakat berpotensi mengalami peningkatan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.]]>
