Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.334
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Hasanuddin Law Review Jurnal Jatiswara JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Suara Hukum JUDGE: Jurnal Hukum Ethics and Law Journal: Business and Notary Jurnal Media Akademik (JMA)
Sawitri, Dewa Ayu Dian
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KEABSAHAN PERJANJIAN LISAN DALAM PERSFEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk) Dewi, Ida Ayu Ketut Cintiya; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i10.p2

Abstract

ABSTRAK Tujuan diadakannya penulisan ini untuk mengakaji konsep perjanjian yang dilakukan dalam perjanjian lisan, dalam hukum perjanjian selalu dikenal dengan konsep perjanjian tertulis karena kekuatan hukum pembuktiannya sangat kuat, tetapi bagaimanakah jika suatu perjanjian itu dibuat secara lisan apakah kekuatannya mengikat seperti perjanjian tertulis, dan apakah perjanjian itu jika sah memiliki kekuatan pembuktian yang sama kuatnya dengan kekuatan hukum perjanjian tertulis berdasarkan hal tersbutlah maka penelitian ini penulis angkat sebagai objek kajian. Dalam penelitian ini juga penulis menggunakan metode penelitian yuridis berkonsentrasi terhadap pengkajian beberapa aturan terhadap pengkajian tersebut dibantu dengan beberapa doktrin dari para ahli, buku, jurnal dan sumber-sumber yang memiliki relevansi dengan isu perjanjian lisan yang diangkat, selain iu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan serta perndekatan analisis. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Perjanjian Lisan sah secara hukum asalkan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan dalam hal pembuktian Perjanjian Lisan ini memiliki bukti yang kuat jika dibantu oleh saksi-saksi yang mengetahui perjanjian lisan itu dibuat seperti kasus dalam Perkara Nomor 44/Pdt.G/2015/PN. Yyk. Kata Kunci: Perjanjian Lisan, Keabsahan, Hukum Positif di Indonesia. ABSTRACT The aim of this composition is to investigate the notion of an oral agreement. Because written agreements have a strong legal force of proof, they are commonly referred to as written agreements in contract law. However, what if an agreement is formed orally? Is it still enforceable in the same way as a written agreement, and if so, what is the nature of the agreement? The author adopts this research as a subject of study if it is legitimate and has evidence power comparable to the legal force of a signed agreement. The author of this study also employs a juridical research methodology, focusing on the examination of several rules with the help of multiple expert doctrinesIn addition to the method employed in this study, there are other books, journals, and materials that are pertinent to the topic of oral agreements. These include legislative and analytical approaches. According to the research's findings, an oral agreement is legally binding if it satisfies the requirements of a valid agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code. Furthermore, if witnesses attest to the establishment of the oral agreement—as was the case in Case Number 44/Pdt.G/2015/PN. Yy there is significant evidence to support its validity. Key Words: Oral agreement, validity, positive law in Indonesia.
PENYELESAIAN WANPRESTASI TERKAIT PERUBAHAN TANGGAL HUTANG PIUTANG SECARA SEPIHAK Putri, Ni Kadek Toti Adinda; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 07 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i07.p5

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mempelajari terkait wanprestasi dalam hutang piutang serta cara meneyelesaikan wanprestasi tersebut dalam hukum positif di Indonesia. Metode risetyang dipakai adalah riset metode penelitian hukum normative jenis pendekatan analitical perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penulisan ini diketahui bahwa dalam hal penyelesaian wanprestasi seperti konteks penulisan yang dibahas adalah memberikan Somasi, Gugatan parate executie, Arbitrase atau Perwasitan, dan Gugatan rieele executie, hasil itulah yang terdapat pada kesimpulan didapatkan oleh penulis. Kata Kunci: Penyelesaian, Wanprestasi, Perubahan Tanggal Hutang Piutang. ABSTRACT The purpose of this writing is to study defaults in accounts payable and how to resolve these defaults in positive law in Indonesia. The research method used is normative legal research methods, legislative and conceptual analytical approaches. The results of this writing show that in terms of resolving breaches of contract, the context of the writing discussed is giving a summons, parate execution lawsuit, arbitration or refereeing, and rieele execution lawsuit, these are the results that are in the conclusions obtained by the author. Keywords : Settlement, default, and change of date of accounts payable
PENGATURAN TERKAIT CESSIE YANG DILAKUKAN TANPA SEPENGETAHUAN DEBITUR Kelakan, I G Ngurah Vinanta Diputra; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p04

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terkait cessie di Indonesia serta akibat hukum cessie tanpa sepengetahuan debitur. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendektan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penulisan ini menjelaskan bahwa Pengaturan terkait pengalihan piutang (cessie) tidak diatur dalam Undang-Undang Perbankan, namun cessie merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian kredit yang merupakan produk hukum dalam Perbankan. Sehingga, dalam hal adanya cessie dasar hukum yang digunakan masih KUHPerdata meskipun dalam KUHPerdata juga tidak mengatur secara jelas terkait cessie tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan akibat cessie tanpa sepengetahuan debitur adalah cessie menjadi tidak sah karena sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. ABSTRACT This study aims to identify and analyze regulations related to cessies in Indonesia and the legal consequences of cessies without the knowledge of the debtor. This study uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results of this writing explain that arrangements related to the transfer of receivables (cessie) are not regulated in the Banking Law, but a cessie is an accessoir agreement from a credit agreement which is a legal product in banking. So, in the case of a cessie, the legal basis used is still the Civil Code, even though the Civil Code does not clearly regulate the cessie. The legal consequence arising from a cessie without the knowledge of the debtor is that the cessie becomes invalid because it complies with the provisions of Article 613 of the Civil Code and Article 1320 paragraph (1) of the Civil Code.
KEWAJIBAN HUKUM TERHADAP PROTEKSI SENGKETA KONSUMEN JASA OJEK ONLINE Arcana, Made Carmenita; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya studi ini adalah untuk mengenali pengaturan moda transportasi yang berupa taksi online ataupun ojek online yang dimana taksi online telah memiliki pengaturan secara hukum, namun untuk ojek online belum memiliki pengaturan secara khusus. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode hukum normative. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah didapatnya peraturan mengenai ojek online yakni UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang Dimana didalamnya diatur juga mengenai kendaraan bermotor umum. Namun secara hukum, operasional ojek online diakomodasi oleh aturan mengenai Perseroan Terbatas (PT) sehingga diakui dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan kewajiban hukum yang timbul terhadap proteksi konsumen jasa ojek online diatur dalam Pasal 45 ayat 2 UU tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang Dimana perlindungan konsumen memiliki 2 cara yaitu Upaya non-litigasi atau Upaya diluar pengadilan atau melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan umum.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN REUPLOAD VIDEO YOUTUBE DI APLIKASI TIKTOK Venturini, I Gusti Agung Ayu Gayatri Kharisma; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to find out the legal protection of YouTube video copyrights that are re-uploaded on the TikTok application platform in the perspective of the Copyright Law including the responsibility of the perpetrators of YouTube video re-uploading content who have violated the rights of the perpetrator. The research method used in this study is normative juridical research, which conducts several library materials such as scientific journals, theses and other articles which contain additions from various sources related to the issues studied in this study. The study results show that someone who has re-uploaded a Youtube video on the TikTok platform violates articles 5 and 9 of the UUHC. In this case, even though the Tiktok user has included the original source, the creator is still disadvantaged economically, because there are still many people who only see the video only on accounts that re-upload the video without looking at the original source. In this case, violations that occur can be subject to sanctions listed in article 113 of the UUHC.
PENGARUH LABELISASI HARGA TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PRODUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Swandewi, Luh De; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Price labeling is a description or information that can be in the form of writing, pictures, or a combination of both which is located on one part of the product which contains information on the value of the item or product. Price labeling can determine the class of an item or product, as a means of communication between business actors and consumers things consumers need to know about about an item or product, provide a sense of security for consumers because the price is clearly listed, and is a guide for consumers whether the price listed is in accordance with the function and quality of an item or product. This research aims to know the existence of the price tag in buying and selling activities and the effect of price labeling on consumers. The research method used is Empirical research methods which is based on the results of interviews and direct observation. Price labeling provide convenience for consumers as well as business actors. Consumers will no longer ask about prices and business actors do not check prices one by one anymore in the amount of goods or products that are not small.
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN OTOMOTIF TERHADAP KETIDAKSESUAIAN INFORMASI ATAU DATA SPESIFIKASI KENDARAAN Kusuma, I Gede Candra; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This journal's research aims to find out and understand the regulations regarding legal protection that can be obtained by automotive consumers in the case of discrepancies in information or vehicle specification data, because this problem can cause losses to consumers. This research also examines the responsibilities of business actors and their resolution of consumer disputes that may occur. This journal uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research show that the UUPK is a regulatory guideline that regulates quite comprehensively regarding consumer protection to be able to protect consumer rights and the responsibilities of business actors as well as resolve consumer disputes, including automotive consumer problems regarding discrepancies in information or vehicle specification data. However, on the other hand, this law requires more firmness and caution from consumers themselves when entering into sales and purchase agreements with business actors.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISOR TERHADAP FRANCHISEE YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HAK MEREK Pradnya Pramita, Anak Agung Ayu Dwi Cahya; Dian Sawitri, Dewa Ayu
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study conducted aims to determine and analyze the elements of intellectual property rights contained in a franchise agreement and legal protection to the franchisor against franchisees who violate trademark rights. There are several types of research that can be used to assess the problem, namely normative research through a statutory approach. The results of this study explain that the elements of intellectual property rights contained in franchise agreements are trademark rights, patents, copyrights, and trade secrets. In addition, settlements against franchisees who violate trademark rights can be carried out in litigation and non-litigation have been regulated in Article 83 and Article 93 of Law Number 20 Th. 2016 concerning Marks and Geographical Indications.Keywords : Franchisee, Intellectual Property Rights, Brand
Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Bali Perspektif Sustainable Development Goals Dewa Ayu Dian Sawitri
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.708

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terkait pelindungan terhadap KIK di Bali dan keterkaitan antara KIK dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan terhadap KIK telah diatur baik secara nasional maupun regional. Keseriusan pemerintah dalam melindungi KIK tampak dengan dibuatnya PP No. 56 Tahun 2022 dan Permenkumham No. 13 Tahun 2017. Berdasarkan aturan-aturan tersebut tampak bahwa kepemilikan KIK bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan budaya bangsa. Secara regional, pelindungan terhadap KIK di Bali diberikan secara implisit sebagai Kebudayaan Bali, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Bali yang diperoleh melalui proses Pendidikan, pewarisan nilai, adaptasi terhadap lingkungan, dan dijiwai agama Hindu untuk membangun tata nilai, spiritualitas, tradisi, kearifan lokal, pengetahuan, teknologi, adat, dan seni dalam dimensi niskala dan sekala. . Hal ini senada dengan the 2030 Agenda for Sustainable Developments SDG yang menekankan keberadaan sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan ini bertujuan untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya untuk melakukan pengarusutamaan penguatan dan pemajuan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai sumber nilai-nilai pengembangan karakter, etika, moral, dan tata krama serta sopan santun dalam perilaku, kekaryaan, sumber kesejahteraan, dan tata kehidupan masyarakat Bali.
Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions as Communal Intellectual Property: Are They Protected Under the WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources, and Associated Traditional Knowledge 2024? Samsithawrati, Putu Aras; Dharmawan, Ni Ketut Supasti; Putra, Made Aditya Pramana; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 7, Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v7i1.1-26

Abstract

Indonesia has a culture and natural wealth that has the potential to be protected by Communal Intellectual Property (CIP). Indonesian national law has shown seriousness in the legal protection of CIP by issuing various CIP laws and regulations. However, the protection of CIP at the international level has only appeared with the issuance of the WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge GRATK/DC/7 2024 (WIPO Treaty GRATK/DC/7 2024) 2024. This paper examines the protection of Traditional Knowledge (TK) and Traditional Cultural Expressions (TCE) as CIP in Indonesia and internationally through the WIPO Treaty GRATK/DC/7 2024. The normative legal research method is used with a statutory, conceptual, comparative and analytical approach. The results show that PP 56/2022 and Permenkumham 13/2017 provide sufficient protection for CIP works including TK and TCE, especially in the form of defensive protection (inventory and recording of CIP). WIPO Treaty GRATK/DC/7 2024 emphasizes genetic resources (GR) protection and TK related to GR and not TCE. However, TCE protection internationally is seen in the amendment to the Berne Convention, Article 15.4 through "anonymous works". WIPO Treaty GRATK/DC/7 2024 is an advancement in international recognition of the protection of CIP, especially TK related to GR. Internationally, this document is a legal umbrella to protect Indonesian CIP including TK that is used commercially considering that communities from regions in Indonesia are very rich in TK that they have inherited across generations.
Co-Authors A.A.Ayu Miranda Febrianty Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Eka Krisnayanti Anak Agung Istri Widya Prabarani Angelie Rahelia Anne Joyce Lauren Sirumapea Apsari, Ni Luh Putu Sri Ratna Arcana, Made Carmenita Artha, Ni Putu Intan Cahyaning Asyer, Hana Daniella Cecilia Mudita Lukman Desak Putu Dewi Kasih Dewi, I Gusti Ayu Putu Pramana Dewi, Ida Ayu Ketut Cintiya Donatha, Yustinus Cahya Dwijayanthi, Putri Triari Evita Debora Tulaseket Geraldine Zepanya P Sianipar Grace Paladan Hong, Tan Jian I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Gusti Ngurah Hadi Indrawan Wijaya Jessica Sirait Johannes Toga S Marpaung Kadek Agus Sudiarawan Kadek Audrindra Paramitha Tanaya Kelakan, I G Ngurah Vinanta Diputra Komang Ayu Pradnyatiwi Mustika Krisna Yanti, A.A. Istri Eka Kusuma, I Gede Candra Made Suksma Prijandhini Devi Salain Made Wiswani Wacika Mischa Jocylina Nadia Florensia Tarigan Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Putu Rai Mirayanti Ni Made Anggita Dewi Maraneka Ni Made Ayu Putri Suwandewi1 Ni Wayan Jessica Dana Ninabelle Nathania Nyoman Triashari Satyaning Suci Pradnya Pramita, Anak Agung Ayu Dwi Cahya Putra, Made Aditya Pramana Putri Triari Dwijayanthi Putri, Dewa Ayu Ferbyla Putri, Ni Kadek Toti Adinda Putu Aras Samsithawrati Putu Widiya Ayu Sauca Selvia Syalaisha Amani Fatihah Shuhei Kamada Swandewi, Luh De Venturini, I Gusti Agung Ayu Gayatri Kharisma Yosafat Gabriel Sirait Zennifer Clarisa Ellshaday