Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.232
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Hasanuddin Law Review Jurnal Jatiswara JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Suara Hukum JUDGE: Jurnal Hukum Ethics and Law Journal: Business and Notary Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Media Akademik (JMA) Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
Sawitri, Dewa Ayu Dian
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PENAFSIRAN KATA “PENGGUNA” DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2024/PN NIAGA JKT.PST Grace Paladan; Dewa Ayu Dian Sawitri
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/gs1ta931

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah penafsiran hakim terhadap kata pengguna dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat serta mengkaji implikasi multitafsir terhadap kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta. Permasalahan muncul karena UUHC tidak memberikan batasan tegas mengenai siapa yang dimaksud sebagai pengguna dalam konteks penggunaan secara komersial sehingga menimbulkan multitafsir. Kajian ini menerapkan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis kasus (case approach) untuk menelaah ketentuan UUHC, PP No. 56 Tahun 2021, hingga ke tataran Permenkum No. 27 Tahun 2025 sebagai bentuk perkembangan regulasi berkenaan dengan tata kelola royalti untuk komposisi musik dan lagu. Hasil kajian menunjukan bahwa makna pengguna secara komersial dalam kasus ini menimbulkan multitafsir sehingga berisiko disalahgunakan dalam menafsirkan kasus-kasus sejenis dan menyebabkan penegakan hukum yang tidak konsisten di masa depan. Melalui Permenkum No. 27 Tahun 2025, pemerintah kemudian menegaskan kewajiban membayar royalti atas penggunaan karya musik maupun lagu pada fasilitas umum yang bertujuan komersial merupakan tanggung jawab pihak penyelenggara atau pemilik lokasi usaha, sehingga diharapkan dapat mengembalikan prinsip kepastian hukum dan melindungi hak ekonomi pencipta.
PELANGGARAN HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI MELALUI IKLAN TIDAK JUJUR DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA A.A.Ayu Miranda Febrianty; Dewa Ayu Dian Sawitri
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/nm4wcv34

Abstract

Perkembangan strategi pemasaran  demikian waktu semakin kompetitif membuat iklan berperan penting sebagai sarana penyampaian informasi kepada konsumen. Namun, tidak jarang iklan mengandung klaim berlebihan atau informasi yang tidak berimbang dengan kenyataan yang ada sehingga berpotensi mengelabui masyarakat. Praktik ini secara langsung melanggar hak yang diperoleh konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait iklan tidak jujur sebagai pelanggaran hak konsumen, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban dari pihak produsen dan pihak yang bertanggungjawab atas praktik pengiklanan. Tinjauan ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menelaah ketentuan UUPK dan literatur relevan untuk memahami ruang lingkup tanggung jawab dari pelaku usaha baik dalam hal administratif, perdata, maupun pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPK menyediakan mekanisme perlindungan yang bersifat preventif dan represif melalui kewajiban penyampaian informasi, pengawasan pemerintah, hak konsumen atas ganti rugi, penyelesaian sengketa melalui BPSK, serta pengenaan sanksi administratif hingga pidana. Secara keseluruhan, kerangka hukum dalam UUPK membentuk sistem perlindungan yang bertujuan mewujudkan praktik periklanan yang jujur, transparan, dan berkeadilan demi terciptanya pasar yang sehat dan berorientasi pada kepentingan konsumen.
KEABSAHAN PERCAMPURAN PIUTANG KARENA WARISAN: KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP CONFUSIO YANG BERSIFAT SEMENTARA DALAM KUHPERDATA Cecilia Mudita Lukman; Dewa Ayu Dian Sawitri
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/4s45xt96

Abstract

Percampuran piutang (confusio) merupakan salah satu cara hapusnya perikatan dalam hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1436 KUHPerdata. Dalam pewarisan, confusio dapat terjadi apabila debitur mewarisi piutang dari kreditur, sehingga kedudukan hukum bergabung dalam satu orang. Keabsahan confusio menjadi problematis apabila warisan tersebut kemudian ditolak atau dibatalkan oleh ahli waris. Penolakan yang sah memiliki efek hukum yang bersifat surut (retroaktif), sehingga confusio yang sempat terjadi menjadi batal demi hukum dan perikatan tetap berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis apakah percampuran piutang tetap sah apabila warisan yang menyebabkan percampuran tersebut kemudian ditolak atau dibatalkan, serta (2) mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum terhadap perikatan jika percampuran piutang bersifat sementara atau batal demi hukum Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti KUHPerdata, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah. Teknis analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi norma hukum dan kajian sistematis terhadap doktrin dan praktik hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa confusio yang timbul dari warisan hanya sah apabila pewarisan diterima secara sah oleh ahli waris. Jika warisan ditolak atau dibatalkan, maka dasar hukum confusio gugur dan perikatan tetap memiliki kekuatan hukum. Selain itu, KUHPerdata juga memberikan perlindungan bagi kreditur melalui pembatalan penolakan warisan demi pelunasan utang.
ASAS KELANGSUNGAN USAHA DALAM PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA Dina Roulitua Harianja; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan membahas Asas Kelangsungan Usaha Dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) dibentuk dengan maksud untuk secara adil dan seimbang membagi aset pailit debitur kepada para kreditornya. Salah satu dari asas yang diterapkan dalam UU ini yaitu Asas Keberlangsungan Usaha (Business Going Concern), yang dimana asas ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dirumuskan secara luas dan dianggap menjadi landasan terhadap norma hukum. Penerapan asas ini berdampak positif dalam meningkatkan nilai-nilai ekonomi suatu perusahaan, yang kemudian digunakan untuk melunasi kewajiban utang pada kreditor serta memberikan perlindungan kepentingan bagi kreditor yang memungkinkan debitor merestrukturisasi utang untuk terus menjalankan usahanya.  
IMPLIKASI KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP KECERDASAN BUATAN SEBAGAI PELANGGAR KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KARYA DIGITAL Yonathan Ariel Alexander Tambunan; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 4 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to comprehensively evaluate the implications of legal gaps regarding artificial intelligence (AI) as a potential infringement of intellectual property rights in the context of digital works in Indonesia, and to identify and analyze the need for revisions to Indonesia's Copyright Law to accommodate AI developments. Employing a normative juridical research method, this study utilizes statute, conceptual, and analytical approaches to examine relevant legislation, legal concepts, and critically analyze the implications of legal gaps. The research relies on primary legal materials such as copyright legislation, secondary legal materials including books and scholarly articles, and tertiary legal materials. The study finds that the current legal vacuum poses significant risks to intellectual property protection, potentially hampering innovation and creative industry growth. It also identifies crucial areas for legislative reform to address AI-generated works within the copyright framework. This study contributes to the development of a more comprehensive legal framework for protecting intellectual property rights in the AI era, offering concrete recommendations for Copyright Law revision. 
PENGATURAN PEMBERIAN KREDIT KEPADA NASABAH MENGGUNAKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PENSIUN SEBAGAI JAMINAN Ni Putu Dian Pratiwi; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 5 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami legalitas Surat Keputusan Pensiun (SK) sebagai agunan dan ketentuan yang mengatur pemberian pinjaman dengan menggunakan Surat Keputusan Pensiun (SK) sebagai agunan. Penelitian ini menggunakan teknik normatif, yaitu menganalisis norma hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Keputusan Pensiun (SK) dapat dijadikan agunan, namun Surat Keputusan Pensiun (SK) tetap berada di tangan pensiunan tanpa digadaikan atau mengalihkan hak pemberian kredit kepada nasabah. Hal ini secara tertulis dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Namun secara realita terdapat beberapa Bank yang memberikan kredit kepada nasabah dengan menggunakan Surat Keputusan (SK) pensiun sebagai jaminan dalam pemberian kredit tanpa prosedur yang benar. Mengenai hal ini haruslah terdapat analisis terkait peraturan yang mengatur secara khusus kedudukan dan kepemilikan Surat Keputusan (SK) pensiun sebagai benda jaminan. Kata Kunci: Surat Keputusan (SK) Pensiun, Jaminan Kredit, Nasabah, Bank. ABSTRACT This study aims to ascertain and comprehend the legality of the Pension Decree (SK) as collateral and the regulations governing loan supply using the Pension Decree (SK) as collateral.  This study employs the normative technique, analysing a legal norm using both a statutory regulatory approach and a conceptual approach.  The findings of this study demonstrate that the Pension Decree (SK) may serve as collateral; nonetheless, the Pension Decree (SK) remains with the retiree without being pledged or transferring rights for credit provision to clients. This is explained in writing in Law Number 11 of 1969 concerning Employee Pensions and Employee Widow/Widower Pensions. However, in reality there are several banks that provide credit to customers by using a pension decree (SK) as collateral in granting credit without the correct procedure. Regarding this matter, there must be an analysis related to regulations that specifically regulate the position and ownership of pension decrees as collateral objects. Keywords: Pension Decree, Credit Guarantee, Customer, Bank.
PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL Ni Kadek Ari Duwi Pratiwi; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 7 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengulas perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat sebagai korban pinjaman online ilegal. Menggunakan pendekatan normatif, kajian ini menelaah berbagai ketentuan hukum dan regulasi yang relevan. Hasil penelitian ini  menyatakan bahwasanya perlindungan hukum pada pelanggan menjadi aspek yang sangat krusial dalam menghadapi maraknya pinjaman online ilegal. Ketetapan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen menjadi dasar penting untuk mencegah masyarakat dari kerugian materiil maupun tekanan psikologis yang mungkin timbul akibat praktik yang merugikan. Perlindungan ini tak hanya berguna menjadi payung hukum, namun pula menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga hak-hak konsumen.   Kata Kunci: Peran Pemerintah, Perlindungan Hukum, Pinjaman Online Ilegal   ABSTRACT   This study explores the legal protection provided to individuals who fall victim to illegal online lending practices. Adopting a normative approach, it examines relevant laws and regulations to assess the issue. The findings highlight that safeguarding consumer rights is a vital aspect in addressing the widespread rise of unlawful online loans. The provisions set out in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection serve as a crucial foundation to help prevent both financial loss and emotional distress that consumers may face due to harmful practices. This protection not only acts as a legal shield but also reflects the state's responsibility in upholding the rights of its citizens   Key Words: Role of Government, Legal Protection, Online Loans
PENGATURAN HUKUM INVESTASI DALAM SEKTOR TEKNOLOGI FINANSIAL (FINTECH) Sagung Chintya; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 5 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum investasi dalam sektor teknologi finansial (fintech) di Indonesia dan upaya pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengoptimalkan regulasi untuk memberikan perlindungan hukum bagi investor dan konsumen. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengeksplorasi berbagai peraturan yang ada, termasuk Peraturan OJK dan Rancangan Undang-Undang Fintech yang sedang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat langkah-langkah signifikan seperti penerapan regulatory sandbox dan peningkatan literasi keuangan, tantangan seperti keberadaan fintech ilegal dan perlindungan data pribadi masih perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih komprehensif dan kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem fintech yang aman dan inklusif. Dengan demikian, diharapkan perkembangan fintech dapat memberikan dampak positif terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Kata Kunci: Investasi, Fintech, OJK, Pengaturan Hukum. ABSTRACT This study aims to analyze the legal framework for investment in the financial technology (fintech) sector in Indonesia and the efforts of the government and the Financial Services Authority (OJK) to optimize regulations to provide legal protection for investors and consumers. Using a normative legal approach, this research explores existing regulations, including OJK regulations and the draft Fintech Law currently under discussion. The findings indicate that despite significant steps such as the implementation of a regulatory sandbox and increased financial literacy, challenges such as the presence of illegal fintech operations and personal data protection still need to be addressed. This study recommends the need for more comprehensive regulations and collaboration among stakeholders to create a safe and inclusive fintech ecosystem. Thus, it is expected that the development of fintech can have a positive impact on financial inclusion in Indonesia. Keywords: Investment, Fintech, OJK, Legal Regulation.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN NAMA SELEBRITIS SEBAGAI KARAKTER DALAM KARYA FANFIKSI DI APLIKASI WATTPAD Ni Putu Regina Yudhita Putri Wirama; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini disusun untuk menganalisis ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memuat  penggunaan nama selebritis sebagai karakter dalam fanfiksi, khususnya yang dipublikasikan di platform digital seperti Wattpad. Penelitian ini juga mengkaji apakah tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan nama selebritis dalam fanfiksi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta selama penyebarannya tidak bersifat komersial dan tidak menimbulkan keuntungan ekonomi. Namun, jika fanfiksi tersebut dikomersialkan atau menimbulkan kerugian bagi pemilik nama, maka dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta dan berpotensi dikenai kosekuensi hukum baik perdata maupun pidana. Oleh karenanya, penting bagi penulis fanfiksi untuk memahami batasan hukum serta perlindungan terhadap hak moral dan ekonomi pencipta.   Kata Kunci: Hak Cipta Digital, Fanfiksi Wattpad, Nama Selebritis, Pelanggaran Hak Cipta, Fair Use.   ABSTRACT   This article is written to analyze the legal provisions in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which includes the use of celebrity names as characters in fanfiction, especially those published on digital platforms such as Wattpad. This study also examines whether such actions can be classified as copyright infringement. The method used is normative legal research with a conceptual and legislative approach. The results of the study indicate that the use of celebrity names in fanfiction is not categorized as copyright infringement as long as its distribution is not commercial and does not generate economic benefits. However, if the fanfiction is commercialized or causes losses to the owner of the name, then it can be qualified as copyright infringement and has the potential to be subject to both civil and criminal legal consequences. Therefore, it is important for fanfiction writers to understand the legal limitations and protection of the moral and economic rights of the creator.   Key Words: Digital Copyright, Wattpad Fanfiction, Celebrity Name, Copyright Infringement, Fair Use.  
PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Putusan: KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021) Ni Kadek Vionita Oktavieni; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 8 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak tindakan yang berpotensi menghambat persaingan atau melanggar hukum dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berdasarkan “Putusan Nomor 04/KPPU-I/2021”. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menelaah sumber hukum primer seperti “Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)”, serta bahan hukum sekunder berupa literatur terkait. Temuan studi menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha di Indonesia mengidentifikasi dua pendekatan, yakni “rule of reason” dan “per se illegal” untuk menganalisis pelanggaran terhadap “Undang-Undang No 5 Tahun 1999”. Dalam kasus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), KPPU menerapkan pendekatan rule of reason guna mengevaluasi konsekuensi monopoli dalam pengelolaan transportasi ekspor Benih Bening Lobster (BBL). PT ACK terbukti melanggar Pasal 17 dengan penguasaan lebih dari 50% pangsa pasar dan penetapan tarif tidak wajar yang merugikan eksportir. Analisis menyimpulkan bahwa “monopoli yang dilakukan PT ACK telah menciptakan hambatan persaingan dan merugikan kepentingan umum, sehingga memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang”.   Kata Kunci: Rule of Reason, Per se Illegal, Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU, Benih Bening Lobster.   ABSTRACT   The purpose of this study is to analyze the impact of actions that have the potential to hinder competition or violate the law in monopolistic practices and unfair business competition, based on “Decision Number 04/KPPU-I/2021”. The research approach used is normative juridical, by examining primary legal sources such as the “Decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU)”, as well as secondary legal materials in the form of related literature. The study findings show that competition law in Indonesia identifies two approaches, namely “rule of reason” and “per se illegal” to analyze violations of “Law No. 5 of 1999”. In the case of PT Aero Citra Kargo (PT ACK), KPPU applied the rule of reason approach to evaluate the consequences of monopoly in managing the export transportation of Lobster Clear Seeds (BBL). PT ACK was found to have violated Article 17 by controlling more than 50% of the market share and setting unreasonable tariffs that harmed exporters. The analysis concluded that “PT ACK's monopoly has created barriers to competition and harmed the public interest, thus fulfilling the elements of violation as stipulated in the law”.   Key Words: Rule of Reason, Per se Illegal, Monopoly, Unfair Business Competition, Business Competition Supervisory Commission, Lobster Clear Seed. 
Co-Authors A.A.Ayu Miranda Febrianty Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Eka Krisnayanti Anak Agung Istri Widya Prabarani Angelie Rahelia Anne Joyce Lauren Sirumapea Apsari, Ni Luh Putu Sri Ratna Arcana, Made Carmenita Artha, Ni Putu Intan Cahyaning Asyer, Hana Daniella Cecilia Mudita Lukman Christvito Yizreel Desak Putu Dewi Kasih Dewi, I Gusti Ayu Putu Pramana Dewi, Ida Ayu Ketut Cintiya Dina Roulitua Harianja Donatha, Yustinus Cahya Dwijayanthi, Putri Triari Evita Debora Tulaseket Gabriel Agustine Geraldine Zepanya P Sianipar Grace Paladan Hong, Tan Jian I Gede Donny Setiawan I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Gusti Ngurah Hadi Indrawan Wijaya Ida Ayu Diva Cahyaningrum Widnyana Ida Bagus Gede Kemenuh Jessica Sirait Johannes Toga S Marpaung Kadek Agus Sudiarawan Kadek Audrindra Paramitha Tanaya Kadek Irmayani Putri Arniyasa Kelakan, I G Ngurah Vinanta Diputra Komang Ayu Pradnyatiwi Mustika Krisna Yanti, A.A. Istri Eka Kusuma, I Gede Candra Made Suksma Prijandhini Devi Salain Made Wiswani Wacika Mischa Jocylina Nadia Florensia Tarigan Ni Kadek Ari Duwi Pratiwi Ni Kadek Vionita Oktavieni Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Putu Rai Mirayanti Ni Made Anggita Dewi Maraneka Ni Made Ayu Putri Suwandewi1 Ni Putu Dian Pratiwi Ni Putu Regina Yudhita Putri Wirama Ni Wayan Jessica Dana Ninabelle Nathania Nyoman Triashari Satyaning Suci Pande Nyoman Raditya Dharma Peter Leviano Sihombing Pradnya Pramita, Anak Agung Ayu Dwi Cahya Putra, Made Aditya Pramana Putri Triari Dwijayanthi Putri, Dewa Ayu Ferbyla Putri, Ni Kadek Toti Adinda Putu Aras Samsithawrati Putu Widiya Ayu Sauca Rasendria Dewi Andaruni Sagung Chintya Selvia Syalaisha Amani Fatihah Shuhei Kamada Sieren Sarah Nissi Agape Swandewi, Luh De Venturini, I Gusti Agung Ayu Gayatri Kharisma Yonathan Ariel Alexander Tambunan Yosafat Gabriel Sirait Zennifer Clarisa Ellshaday