Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

TRADISI NGANTAT SALIN DALAM ERA MODERNISASI PADA MASYARAKAT DESA ULAK KERBAU BARU KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR Khairani
Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam Vol. 4 No. 3 (2024): Tanjak: Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam
Publisher : Program Studi Sejarah Peradaban Islamm UIN Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/tanjak.v4i3.24494

Abstract

The Ngantat Salin tradition is a tradition carried out by the people of Ulak Kerbau Baru Village before the wedding, nowadays it is still carried out even though it has changed over time. This research aims to find out the form of change in the Ngantat Salin tradition in weddings in the village of Ulak Kerbau Baru, as well as the factors causing it. By using qualitative research methods, and data collection techniques through observation, interviews. As well as analysis techniques with data reduction, data presentation and verification. The results of the research show that the changes that occurred in the Ngantat Salin tradition occurred in the form of Copy that was given, namely that it was more numerous and varied than in the past. In the past, it was in the form of kuntung, pillows, mats, serindak, as well as shrimp paste, tamarind, and onions. Nowadays it is no longer used but uses other types of salt such as rice, salt, soy sauce, oil, eggs, fruit, cakes, toiletries, prayer equipment, make-up equipment. In the past, only two people represented its implementation, but nowadays it has become busy and is being participated by many people. Factors causing this change include advanced formal education, economic conditions in society, era factors, and cultural influences from other regions.
Identifikasi Kematangan Tomat dengan Principal Component Analysis dan K-Nearest Neighbour Berdasarkan Citra Warna Khairani; Sitanggang, Imas Sukaesih; Haryanto, Toto; Kustiyo, Aziz
Jurnal Ilmu Komputer dan Agri-Informatika Vol. 11 No. 2 (2024)
Publisher : Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika. Institut Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jika.11.2.122-132

Abstract

Penentuan tingkat kematangan tomat secara manual memiliki kelemahan karena standar yang subjektif dan memakan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kematangan tomat berbasis representasi warna Hue Saturation Value (HSV) menggunakan Principal Component Analysis (PCA) sebagai ekstraksi ciri dan K-Nearest Neighbor (KNN) untuk klasifikasi. Penelitian ini menggunakan 400 citra dengan resolusi spasial 400x400 yang dikelompokkan dalam 5 tingkat kematangan yaitu green, turning, pink, light red dan red. Data terbagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80:20. Skenario yang diberlakukan merupakan pembagian data ruang warna yaitu Hue (H), Saturation (S), Value (V), Hue-Saturation (HS), Hue-Value (HV), Saturation-Value (SV) dan HSV. Nilai k sebagai tetangga pada KNN yang dijadikan sebagai skenario adalah 1, 3, 5, 7, 9 dan 11. Adapun nilai principal componen yang diterapkan sebesar 5, 10, 15 dan 65 dengan varian rasio 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan K=7 dan nilai PC =5 menghasilkan nilai akurasi tertinggi dengan persentase 94% pada pengujian HV. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan klasifikasi data uji sebanyak 80 data citra, didapatkan hasil sebanyak 75 data hasil akurat dan 5 data yang tidak akurat.
Rethinking Indonesia's Legal System Al Habibi, Abdul Zaky; Erva Dyana Puri; Fadlan Muhajir; Nasution, Hadi Pratama; Khairani; Tasya Aulia
Getpress Management Journals Vol 2 No 4 (2024): AS-SALAM: Journal Islamic Social Sciences and Humanities
Publisher : Yayasan Salam Cerdas Al-Fattah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to explore the legal system in Indonesia which is formed from various legal sources. The main issues raised are how this diverse legal system can maintain social order and provide legal certainty, as well as how the current positive law (ius constitutum) can adapt to ongoing social changes. This study uses a literature study method with an approach to Indonesian legal history, which traces the development of the legal system from the colonial period to the modern era. Data was obtained from primary and secondary literature, such as laws, books, journal articles, theses, and relevant news. The analysis was carried out with the stages of data triangulation to ensure the accuracy and validity of the research results. The findings of this study show that the legal system in Indonesia is a dynamic and complex system. Positive law has a central role in providing legal certainty, but challenges arise when the applicable law is no longer relevant to the needs of society. Therefore, it is important to carry out adaptive legal reforms, strengthen law enforcement, and increase public legal awareness so that the Indonesian legal system is able to present justice and order in accordance with the times.
SURVIVAL STRATEGIES FOR TRADITIONAL MARKET TRADERS IN THE DIGITAL ERA Anggraini Safinka; Khairani; Putri Safa Aulia Lubis; Raisa Aulia Rahmah; Tria Manda Sari
PERSPEKTIF: Journal of Social and Library Science Vol. 2 No. 3 (2024): December
Publisher : Academic Solution Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70489/qz83px44

Abstract

Traditional Markets are facing great challenges from the development of digital technology. This research aims to explore the survival strategies of traditional market traders in the Pajak USU Medan in facing changes in the digital era. The method used is qualitative descriptive with a field approach based on data analysis obtained from interviews and observations. It was found that the results of the study showed that developments in this digital era have a considerable impact on traders in the Pajak USU as for the impact, namely a decrease in the level of buyers, as for the survival strategies carried out by traders, namely by following market trends, maintaining the quality of goods sold, trying to offer their products through social media, and providing the best service to visitors  
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Darmayenti; Khairani
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v8i1.483

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 angka 1 UU aquo menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik, ketika terdapat akta yang cacat hukum maka notaris memiliki tanggungjawab hukum terhadap akta yang dibuatnya, namun apabila terdaapat unsur-unsur melawan hukum didalamnya. Maka untuk mengkaji persoalan tersebut, penelitian ini akan membahas masalah berupa, Pertama, Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap Akta Sewa-Menyewa yang cacat hukum?, Kedua, Bagaimana akibat hukum terhadap akta otentik yang cacat hukum?, Ketiga, Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan dari pembuatan akta Sewa-Menyewa yang dianggap cacat hukum?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini ialah Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terdapat unsur melawan hukum dalam akta yang dibuatnya, namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Cbi Notaris yang membuat kesalahan dalam pembuatan akta sewa menyewa tidak dikenakan sanksi, padahal akta yang dibuatnya ialah akta yang terdapat kecacatan didalamnya. Sehingga dapat dinilai bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong tidak tepat jika merujuk pada bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat bahwa benar Notaris telah melanggar pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris.
Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Justice Collaborator di Indonesia Jardan, Gerry; Khairani
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v8i1.485

Abstract

Justice Collaborator merupakan salah satu instrument yang dapat digunakan untuk membantu mengungkap kejahatan tertentu yang terorganisir, Adapun di Indonesia keberadaannya diatur dalam beberapa peraturan seperti SEMA No 4 Tahun 2011 dan UU LPSK, namun peraturan yang ada belum memberikan kepastian hukum dalam memperlakukan justice collaborator tersebut sehingga terjadi perbedaan respon oleh masing-masing lembaga berwenang. Permasalahan dalam kajian ini yaitu : 1.Bagaimanakah pengaturan hukum justice collaborator dalam hukum pidana di Indonesia? 2. Bagaimanakah urgensi pembaharuan hukum terhadap pengaturan justice collaborator di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Adapun hasil yang didapat ialah Pengaturan hukum terhadap Justice Collaborator di Indonesia diatur dalam beberapa pengaturan yang pada intinya mengatur mengenai syarat untuk menjadi justice collaborator, pedoman memperlakukan justice collaborator dan perlindungan yang berupa perlindungan fisik maupun psikologis serta pemberian reward berupa pengurangan hukum hingga remisi dan bebas bersyarat atas jasanya dalam membantu mengungkap tindak pidana, diperlukan pembaharuan atau reformasi hukum dikarenakan adanya urgensi yakni; kejahatan yang semakin berkembang, keberadaan justice collaborator sangat penting, perlindungan justice collaborator belum pasti dan pengaturan yang ada belum maksimal dan perlu mempertimbangkan restorative justice sebagai salah satu konsep pemidanaan terhadap justice collaborator.
Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Organisasi Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Finalo, Argi Putra; Khairani
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/63j3ng54

Abstract

Notaris merupakan profesi hukum yang hak dan kewajibannya telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut sebagai UUJN). Dimana dalam Pasal 1 UUJN menyatakan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Namun dalam hal melaksanakan tugas profesinya tidak jarang seorang notaris dapat tersandung kasus hukum seperti menjadi saksi dalam sengketa akta otentik yang telah dibuatnya akibat pemalsuan identitas oleh para pihak pembuat akta. Oleh sebab itu, keberadaan Notaris sebagai saksi dalam sidang pengadilan membutuhkan perlindungan hukum khususnya dari Majelis Kehormatan Notaris. Persoalan itu maka penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, Pertama: Bagaimanakah Peran Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris Sebagai Saksi Dalam Kasus Pemalsuan Identitas Oleh Para Pihak Pembuat Akta?, Kedua: Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Saksi Dalam Kasus Pemalsuan Identitas Oleh Para Pihak Pembuat Akta?. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa didalam UUJN telah melahirkan salah satu instrumen perlindungan hukum bagi notaris, yaitu Lembaga Majelis Kehormatan Notaris, yang salah satu tugas utamanya ialah untuk memberikan persetujuan ataupun penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Namun, dalam praktiknya hal ini kadang masih sering terabaikan sehingga terdapat banyak notaris yang dirugikan oleh suatu kasus tindak pidana.
Sistem Informasi Pendataan dan Pengelolaan Rumah Rusak di Kecamatan Tangse Khairani; Hajriyanti, Rahmi; Zahara, Rita
Jurnal Manajemen Sistem Informasi (JMASIF) Vol. 3 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Divisi Riset, Lembaga Mitra Solusi Teknologi Informasi (L-MSTI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59431/jmasif.v3i2.465

Abstract

The information system for damaged house data in Tangse District is designed to facilitate the management of damaged house data efficiently and accurately. This system aims to replace the manual process still in use by implementing computer-based software, enabling the data entry and processing of damaged houses to be carried out more quickly and easily. The system includes several key features, namely data input for damaged houses, data search, and report generation. Users can input data regarding damaged houses, search for previously entered data, and generate reports for printing. The process begins with user login, followed by the selection of the main menu to choose the desired function. The system is implemented using software such as Microsoft Access and Visual Basic, with normalization concepts applied to ensure data is well-organized and consistent. Evaluation results show that this system enhances work efficiency and data accuracy in managing damaged house information, providing convenience for the head of the subdistrict and related officers in making more precise decisions.
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan di Kota Padang Permata Kasman, Reta; Khairani; Syofiarti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/xg9r0171

Abstract

PPAT dalam membuat akta terlebih dahulu wajib memastikan Bea Perolehan Hak Aatas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut telah dibayar dengan memperlihatkan bukti setoran BPHTB. Ini bertujuan untuk menganalisis Tanggung jawab dan akibat hukum PPAT dalam pembayaran Pajak BPHTB dengan tujuan memberikan efektivitas hukum suatu norma peraturan hukum dapat dilaksanakan mencapai tujuan yang diinginkan dalam masyarakat, termasuk memberikan jasa Pelayanan yang sehubungan pelaksana jabatan seperti mengurus Roya Sertipikat, peningkatan Hak Atas Tanah dari Hak Guna Bangunan Ke Hak Milik. Masyarakat membutuhkan jasa PPAT dalam Perbuatan Peralihan hak atas tanah disamping untuk membuat akta peralihan, juga sekaligus meminta untuk melakukan pengurusan pembayaran pajak baik PPh maupun BPHTB dimana kenyataannya PPAT membantu menyetorkan pajak BPHTB dan PPh yang merupakan kewajiban para pihak, hal tersebut dilakukan dengan menerima surat kuasa bermaterai cukup, dimana hal tersebut melahirkan tangung jawab hukum secara personal kepada PPAT. Metode penelitian ini  bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris,menggunakan data primer sebagai bahan utama dengan pengkajian terhadap bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini adalah 1).Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembayaran Pajak BPHTB atas transaksi jual beli tanah, PPAT menyampaikan informasi dan dalam proses pengenaan BPHTB dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan kewajibannya membayar pajak BPHTB sebagai penunjang meningkatkan pendapatan daerah. 2).Sanksi hukum yang diberikan kepada Notaris/PPAT yang melakukan pelanggaran dijelaskan dalam ayat (1) dan ayat (2) Perwako. PPAT yang telah melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) diberikan sanksi administrative berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 untuk setiap pelanggaran. Notaris/PPAT yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,00  untuk setiap laporan.
Performance Based Capitation Settings in the National Health Insurance Program for Primary Healthcare Facilities Yulia Susanti; Khairani
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1545

Abstract

The National Health Insurance Program by the Health Social Security Administration Agency aims to provide access to quality, safe, and affordable health services. A capitation payment system is implemented for Primary Healthcare Facilities based on the number of registered participants, but this system faces obstacles in encouraging service quality improvement. To address this, Performance-Based Capitation was developed with key indicators such as contact numbers, non-specialist referral ratios, and controlled Prolanis participant ratios. This study uses normative juridical methods to analyze the regulations, implementation, and challenges of Performance-Based Capitation in National Health Insurance. The data was analyzed qualitatively through a study of laws and regulations, scientific literature, and related reports. The results of the study show that the implementation of Performance-Based Capitation is effective in increasing the utilization of Primary Healthcare Facilities, reducing the referral rate to an advanced level, and improving the management of chronic diseases. However, there are obstacles in the form of limited infrastructure, resource inequality, and lack of coordination between stakeholders. To increase the success of Performance-Based Capitation, it is necessary to strengthen regulations, increase the capacity of human resources, utilize information technology, and provide performance-based incentives.