Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

3.492

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Kebijakan Publik POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Logista: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Trias Politika Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Gagasan Hukum Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Az-zawajir Jurnal Hukum Islam Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Kajian Ilmu Hukum Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics (IJSSPP)

Afrinald Rizhan

Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau

Author-ID : 1261731

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyusunan (Teknik Legal Drafting) Dan Implementasi Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Afrinald Rizhan; Aprinelita Aprinelita; Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021: Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dakwah Islamiyah Universitas Islam Kuantan Singingi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/prosidinguniks.v0i0.1997

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat. Kehidupan masyarakat desa merupakan bentuk komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri. Selain itu, dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam rangka ini, sejumlah Peraturan Desa harus dibuat untuk mengefektifkan implementasi kewenangan tersebut. Penting nya Peraturan desa ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Peraturan Desa yang dibuat belum sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (legal drafting) baik secara materil maupun formil, serta tidak jarang pula ditemui kendala dalam implementasi peraturan desa itu sendiri. Untuk itu, maka penyusunan peraturan desa harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta harus pula memperhatikan aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini, Penyusun Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak secara Mekanisme dan alur, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlalu. Namun jika peneliti melihat Peraturan Daerah tersebut dari persfektif “Teknik Legal Drafting. Kedua, Implementasi Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak ini telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dalam upaya menertibkan hewan ternak serta menjadi solusi bagi permasalahan hewan ternak di Desa Koto benai. Selain Perangkat desa, Anggota BPD, masyarakat juga mempunyai peran dalam implementasi Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak ini.

Training on Processing Cow Urine into Liquid Organic Fertilizer in Teratak Rendah Village: Pelatihan Pengolahan Urin Sapi Menjadi Pupuk Organik Cair di Desa Teratak Rendah Seprido Seprido*; Desriadi Desriadi; Afrinald Rizhan
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2024): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v8i2.16424

Community service regarding training in processing cow urine into liquid organic fertilizer in Teratak Rendah village aims to provide direct experience to the community of Teratak rendah village in processing cor urine. This activity was carried out for 3 months and took place at the Teratak rendah villagecompost house. A total 20 participants took part in this training activity, all of them were male, 50% had elementary – Junior hight school, 60% were adults and were working productively. The raw materials for this activity use 25 liters of cow urine, 1 liter of tumeric water, 1 liter of ginger water, 4 liters of rice washing water and 4 liters of coconut water. With a total volume of 35 liters material. During the community showed a positive respons and this was proven by the many questions from participants during the activities.

Penerapan Restoractive Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi Muhammad Iqbal; Aprinelita Aprinelita; Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti; Afrinald Rizhan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11421

Hukum pidana ini merupakan salah satu hukum yang penerapan dilakukan secara paksa oleh Negara dan sanksinya di kenakan kepada orang dan badan hukum yang pertangung jawaban pidana nya tidak boleh di wakili. Penegakan Hukum di Indonesia kurang efektif bekerja dan seringkali terdapat masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian metode pendekatan Sosiologis. Metode pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara. Jenis penelitian ini adalah Observational research yakni dengan cara survey dimana peneliti turun langsung ke lapangan mengadakan pengamatan korelasi antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan untuk keabsahan data dilaksanakan studi wawancara (interview) Dalam penelitian didapatkan hasil penelitian sebagai berikut tindak pidana pencurian di sebabkan oleh faktor-faktor yang antara lain adalah ekonomi, Pendidikan dan lingkungan.penerapan Restoractive Justice Pada tindak pidana pencurian di wilayah hukum resort kuantan singingi : Tersangka melalui kuasa hukum atau melalui dan bersama keluarga mengajukan Surat permohonan Restoractive Justice, melampirkan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, adanya pemulihan hak-hak korban, Jika syarat materiil dan formil di atas terpenuhi maka, pihak kepolisian (satuan terkait) melakukan klarifikasi terhadap berkas dan pihak terkait, antara lain tersangka, keluarga tersangka, korban/ keluarga korban dan pihak terkait, klarifikasi terhadap para pihak dan telah terpenuhi,Jika hasil musyawarah oleh pihak kepolisian terpenuhi maka akan menerbitkann surat penghentian penyidikan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana,Setelah terbitnya surat penghentian penyidikan di hentikan atas dasar restoractive justice terpenuhi maka tersangka akan di bebaskan/ di lepaskan.

Kedudukan Al-‘Adah Dan Al-‘Urf sebagai Sumber Hukum Islam Afrinald Rizhan
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 6 No. 01 (2024): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v6i01.19526

ةَمَّكَحُ مُةَادَلعَ, “Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum” Kaidah ini memiliki arti bahwa di suatu keadaan, adat dapat dijadikan pijakan untuk menentukan hukum ketika tidak ditemukan dalil syari’. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Sebelum Nabi Muhammad SAW. diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normative. Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan pustaka sebagai data dasar yang dalam ilmu penelitian dapat digolongkan sebagai data sekunder. Sebagian data yang didapatkan sumbernya dari buku, jurnal dan lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Al-‘Adah Dan Al-‘Urf memiliki kedudukan sebagai salah satu sumber Hukum Islam. Sebuah tradisi baik umum atau yang khusus itu dapat dijadikan sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat islam (hujjah) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nash yang secara khusus melarang adat itu, atau mungkin ditemukan dalil nash tetapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat.

Hukum Keluarga Islam Melayu Indonesia Rizhan, Afrinald; Akbar, Ahmad RozaI
Jurnal Az-zawajir Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Az-Zawajir
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/jaz.v4i2.411

Indonesia sebagai negara yang pluralistik dan kaya akan kebudayaan memiliki prosesi adat yang sangat beragam. Kebudayaan tersebut bahkan telah menjadi hukum yang ditaati dan memiliki konsekuensi bila dilanggar oleh masyarakat setempat dan biasa dikenal dengan hukum adat. Segala macam hal diatur dalam hukum tidak tertulis ini, hingga merambah kepada keterkaitan dan relasi dengan Islam. Meskipun Islam bukanlah agama yang pertama hadir dan berinteraksi dengan budaya Melayu namun kehadiran Islam tentunya memberi pengaruh dan dampak yang besar dalam segala aspek kehidupan masyarakat suku Melayu termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan adat. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normative. Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan pustaka sebagai data dasar yang dalam ilmu penelitian dapat digolongkan sebagai data sekunder. Sebagian data yang didapatkan sumbernya dari buku, jurnal dan lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hukum keluarga masyarakat Melayu di Indonesia bersumber dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis antara lain: Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam; dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Daerah. Sedangkan sumber hukum tidak tertulis pada hukum keluarga yang berlaku pada masyarakat melayu di Indonesia antara lain: adat istiadat, Agama Islam, dan Kearifan lokal. Perkembangan hukum keluarga Islam Melayu di Indonesia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara tradisi lokal, pengaruh kolonial, kebijakan nasional, perubahan sosial, dan pengaruh global. Hukum keluarga Islam di Indonesia terus berevolusi untuk menyeimbangkan antara pemeliharaan tradisi dan adaptasi terhadap perubahan zaman.

PELATIHAN PEMBUATAN PUPUK KOMPOS KOTORAN SAPI-DAUN SAWIT PADA KELOMPOK PETERNAK BIKAWANHAR DI DESA TERATAK RENDAH Seprido, Seprido; Desriadi, Desriadi; Rizhan, Afrinald
LOGISTA - Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol 8 No 1 (2024)
Publisher : Department of Agricultural Product Technology, Faculty of Agricultural Technology, Universitas Andalas Kampus Limau Manis - Padang, Sumatera Barat Indonesia-25163

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/logista.8.1.1-4.2024

Pengabdian kepada Masyarakat tentang pelatihan pembuatan pupuk kompos kotoran sapi-daun sawit pada kelompok peternak BIKAWANHAR di Desa Teratak Rendah ini bertujuan untuk memberikan pengaalam secara langsung bagi masayrakat anggota kelompok peternak BIKAWANHAR dalam mengolah kotoran sapi dan limbah daun kelapa sawit menjadi pupuk kompos. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 bulan kegiatan dan berlangsung di Rumah Kompos kelompok peternak BIKAWANHAR di Desa Teratak Rendah. Sebanyak 20 orang peserta yang ikut pada kegiatan ini didominasi oleh peserta berjenis kelamin laki-laki (100%), dan juga berada pada rentang usia pekerja awal 25-34 tahun (8 orang/40%); kelompok usia paruh baya 35-44 tahun (7 orang/35%); dan kelompok usia pra pensiun 45-54 tahun (5 orang/25%). Kegiatan pelatihan ini berlangsung dengan metode ceramah (25%) dan demo pembuatan kompos (75% dari kegiatan). Bahan baku pembuatan kompos pada kegiatan ini adalah 200 kg kotoran sapi, 25 liter urin sapi dan 50 kg daun kelapa sawit. Pada kegiatan ini, peserta menunjukkan respon yang sangat positif yang dibuktikan dengan tingginya antusias peserta untuk mengajukan pertanyaan pada kegiatan demo berlangsung (15 pertanyaan).Kata kunci: Kompos, Sawit, Pelatihan, Teratak Rendah, PengabdianABSTRACTCommunity service regarding training in making cow manure-palm leaf compost for the BIKAWANHAR breeder group in Teratak Rendah village aims to provide direct experience for members of the BIKAWANHAR breeder group in processing cow manure and leaf of oil palm into compost. This activity was carried out for 3 months and took place at the Compost House of the BIKAWANHAR breeder Group in Teratak Rendah Village. A total of 20 participants who took part in this activity were dominated by male participants (100%), and were also in the intial working age ranking of 25-34 years (8 people/40%; middle age group 35-44 years (7 people/35%); and the pre-retirement age group 45-54 years (5 people/25%). This training activity took place using the lecture method (25%) and a compost making demonstration (75% of the activity). The raw materials for making compost in this activity are 200 kg of cow dung, 25 liters of cow urine and 50 kg of oil palm leaves. In this activity, participants showed a very positive responses as evidenced by the high enthusiasm of participants in asking questions during the ongoing demo activity (15 questions).Kata kunci: Compost, Oil Palm, Training, Teratak Rendah, Community service

Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi afrinald rizhan; Halmadi Asmara; Aprinelita Aprinelita
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 1 No. 1 (2021): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2021
Publisher : LPPM UNIKS

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah dengan segala perangkatnya yang tersendiri berdasarkan Undang-Undang. Daerah provinsi disamping memiliki status sebagai daerah otonom, juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi. Dalam paradigma baru tersebut, desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Desa tidak lagi merupakan level Pemerintahan dan menjadi bawahan Daerah, melainkan menjadi independent community, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai figuran dan objek, sekarang beperan sebagai aktor.

PEMBUATAN PERATURAN DESA TERKAIT DENGAN RETRIBUSI DESA DI SIBAROBAH KECAMATAN GUNUNG TOAR Muhammad Iqbal; Afrinald Rizhan; Aprinelita Aprinelita; Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti; Ita Irianti; Halmadi Asmara
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 1 No. 2 (2021): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2021
Publisher : LPPM UNIKS

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Negara memberikan kewenangan Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (general principles of good administration). Dalam Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011 menegaskan tentang asas pembentukan peraturan daerah termasuk di dalamnya adalah Perdes. Memilih subyek dampingan ditunjuk secara langsung oleh LPMP Universitas Islam Kuanstan Singingi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan mencapai tingkat optimal jika mampu memenuhi sasaran, target dan manfaat yang sudah ditetapkan oleh Tim Pengabdain Kepada Masyarakat, sehingga dapat disimpulkan hasil kegiatan yang diperoleh sebagai berikut: jadwal yang sudah ditetapkan dan diikuti oleh perangkat desa, masyarakat, dosen dan mahasiswa, disampaikan oleh narasumber sudah cukup memadai dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh Desa untuk meyusun Peraturan Desa, Peserta seminar memperlihatkan minat dan kemauan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh selama pelaksanaan acara Pengabdian Kepada Masyarakat, Mempererat kerjasama dan saling memberikan informasi serta pengalaman antara pihak Universitas Islam Kuantan Singingi, Perangkat Desa, Perangkat Hukum, masyarakat, dosen dan mahasiswa selama pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan.

PENYULUHAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MUSHALA AL HIJRAH DESA BERINGIN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Aprinelita Aprinelita; Muhammad Iqbal; Afrinald Rizhan; Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti; Ita Iryanti; Halmadi Asmara
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 1 (2022): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2022
Publisher : LPPM UNIKS

Secara filosofis pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk melindungi wanita atau ibu rumah tangga dari kekerasan dalam rumah tangga. Yang tertuang dalam undang-undang No 23 Tahun 2004 yang berbunyi “ Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dengan falsafah pancasila dan undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945”

PENYULUHAN HUKUM PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES)DI DESA MUARO SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI: PKM Shilvi Richiyanti; Aprinelita Aprinelita; Afrinald Rizhan; Muhammad Iqbal; Risma Hayani; Ita Iryanti; Halmadi Asmara
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 2 (2022): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2022
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v2i2.2699

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang secara hukum berwenang untuk mengatur maupun mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa. Dalam hal ini pemerintahan desa berhubungan erat dengan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, membuat masyarakat berwenang untuk mengatur dan mengurus tatacara pemerintahannya sendiri dan mengatur maupun mengurus segala urusan desa maupun kepentingan masyarakat desa setempat sesuai dengan upaya atau inisiatif dari masyarakat desa setempat. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan susunan rencana atau tatanan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sangat penting perannya bagi pemerintah desa karena Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan komponen utama dalam pembangunan desa, serta menjadi arah pembangunan desa secara utuh, baik pembangunan sosial ekonomi, membangun kebersamaan, dan meningkatkan kesejahteraan maupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang hidup dengan sumber daya yang terbatas, dan merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap kehidupan masyarakat desa.

Co-Authors Admiral Admiral Aggraini, Tria Akbar, Ahmad RozaI Akbarizan , Akbarizan Angga Pramana Aprinelita Aprinelita Aprinelita Aprinelita Aprinelita, Aprinelita Ardian Ardian DESI APRIANI, DESI Desriadi Desriadi Desriadi Desriadi, Desriadi F, Indira Novia Halmadi Asmara Halmadi Asmara Heni Susanti Indira Novia F Iryanti, Ita Ita Irianti Ita Iryanti Ita Iryanti M.Musa M.Musa Moza Dela Fudika Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Rika Ramadhanti risma hayani Rismahayani Rismahayani Rismahayani, Rismahayani Rosyidi Hamzah sahri muharam Sarjan M Selvi Harviasantri Seprido Seprido, Seprido shilvi richiyanti Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti Sri Arlina Surizki Febrianto Teguh Rama Prasja Tria Aggraini Yelly Zamaya Yeni Sapridawati Zailani Zailani Zul Ammar

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search