Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.492
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Logista: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Trias Politika Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Gagasan Hukum Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Az-zawajir Jurnal Hukum Islam Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Kajian Ilmu Hukum Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics (IJSSPP)
Afrinald Rizhan
Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
PENYULUHAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA MUARO, KECAMATAN SENTAJO RAYA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI: Pengabdian Kepada Masyarakat Muhammad Iqbal; Aprinelita Aprinelita; Afrinald Rizhan; Ita Iryanti; Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti; Rismahayani Rismahayani; Halmadi Asmara; M.Musa M.Musa; Rosyidi Hamzah; Desi Apriani; Admiral Admiral; Surizki Febrianto; Heni Susanti; Teguh Rama Prasja; Selvi Harviasantri; Moza Dela Fudika; Sri Arlina
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 2 (2023): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2023
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v3i2.3152

Abstract

Lembaga perkawinan merupakan lembaga yang mengesahkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam sebuah perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin. Namun tidak selamanya tujuan perkawinan ini. Dalam berbagai tindak pidana klekerasan dalam rumah tangga terdapat bentuk-bentuk tindak kekerasan, yang meliputi: Kekerasan fisik,Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Penelantaran rumah tangga. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal perlindungan terhadap kekerasan didalam rumah tangga. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Dalam berbagai perkara kekersan dalam rumah tangga, faktor penyebab nya adalah ekonomi dan perkembangan teknologi, apakah dalam hal ini media sosisal dan tontonan.
PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP REMAJA DI SMK N 3 TELUK KUANTAN: PKM Ita Iryanti; Aprinelita Aprinelita; Muhammad Iqbal; Afrinald Rizhan; Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti; Rismahayani Rismahayani; Halmadi Asmara
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 2 (2024): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2024
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3911

Abstract

Semakin maraknya kasus pelecehan seksual yang melibatkan remaja di bawah umur bahkan anak-anak sebagai korban, Dengan kondisi ini maka kami dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi ingin utnuk berbagi ilmu tentang pelecehan seksual. Dalam hal ini kami akan menyampaikan bahwa pelecehan seksual termasuk tindak pidana dan pelaku bisa dihukum. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Dengan kondisi ini maka kami dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi ingin utnuk berbagi ilmu tentang pelecehan seksual. Dalam hal ini kami akan menyampaikan bahwa pelecehan seksual termasuk tindak pidana dan pelaku bisa dihukum dan membantu atau memberikan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu dan teknologi serta seni bagaimana dalam mencegah terhadap pelecehan seksual dikalangan remaja. Adapun tujuan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum diuraikan adalah membantu atau memberikan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu dan teknologi serta seni bagaimana dalam mencegah terhadap pelecehan seksual dikalangan remaja.
DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVICES IN KUANTAN SINGINGI DISTRICT Desriadi; Afrinald Rizhan
Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics Vol. 1 No. 2 (2023): June 2023, Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics (IJSSPP)
Publisher : Yayasan Wayan Marwan Pulungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69745/ijsspp.v1i2.28

Abstract

Investment Service One Stop Integrated Service of Kuantan Singingi Regency in implementing public services as stipulated in Law Number 25 of 2009 concerning public services, which is an early indication of the problem. as stated in article 21 of Law Number 25 of 2009 concerning public services, namely Legal Basis, Requirements, Systems/mechanisms/procedures, Completion Periods, Costs/Tariffs, Service Products, Facilities and Infrastructure or Facilities, Executor Competency, Internal Supervision, Complaint Handling, Suggestions, and Feedback, Number of Executors, Guarantee of Service, Guarantee of Security and Convenience, and Performance Evaluation of Executors. So the purpose of this study specifically is to find out and explain public service standards from the aspects of requirements, systems/mechanisms/procedures, timeframe for completion, costs/tariffs, and executors' competence based on article 21 of Law Number 25 of 2009 concerning public services in the One-Stop Integrated Services Investment Service of Kuantan Singingi Regency as the organizer of public services.
TINJAUAN YURIDIS PERAN GTRA (GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA) DALAM PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Rismahayani Rismahayani; Ita Iryanti; Afrinald Rizhan; Yeni Sapridawati; Tria Aggraini; Indira Novia F
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.42467

Abstract

Reforma agraria adalah langkah untuk merestrukturisasi lahan dengan tujuan meningkatkan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dasar hukumnya termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Kuantan Singingi, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh GTRA dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif, yuridis-normatif, dan pembandingan data. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran GTRA dalam reforma agraria di tingkat lokal, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas GTRA dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria dilaksanakan dalam rangka menjalankan        amanat Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria sebagai peraturan perundang-undangan pelaksanaan Reforma Agraria. Reforma Agraria itu sendiri merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN TENTANG HARTA BERSAMA (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.TLK) Aprinelita, Aprinelita; Iqbal, Muhammad; Rizhan, Afrinald
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i2.1514

Abstract

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, harta bersama (gono-gini) merupakan salah satu aspek penting yang sering menjadi objek sengketa ketika terjadi perceraian. Harta bersama adalah seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa memperhatikan siapa yang mencatatkannya atau siapa yang secara langsung memperolehnya. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif yaitu penelitian yang membandingka hukum dengan masalah yang terjadiPembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian dalam perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Tlk, Hakim membagi harta bersama setengah bagian adalah hak penggugat dan juga setengah bagian lagi adalah hak tergugat. Majelis Hakim mengakhiri perkara sengekta harta bersama dengan memberikan putusan akhir yang dalam pokok perkaranya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak atau tidak menerima beberapa gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara 83/Pdt.G/2020/PA.Tlk melalui alasan-alasan dan dasar Hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam berdasarkan ayat Al-Qur‟an, hadist- hadist rasul serta kaidah-kaidah fiqhiyyah.
The Ideal Age of Marriage in Indonesian Family Law: An Integrative Analysis of Islamic and Positive Law Rizhan, Afrinald; Akbarizan , Akbarizan; Zailani, Zailani
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 12 No 2 (2025): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v12i2.12581

Abstract

The determination of the ideal age of marriage remains a critical issue in Indonesia, where child marriage persists despite the enactment of Law No. 16 of 2019, which raised the minimum marriage age to nineteen. This article aims to formulate an integrative model that combines procedural safeguards under positive law with the substantive readiness criteria of rusyd in Islamic jurisprudence. The study employs a normative-juridical method with comparative analysis, drawing on primary sources (the Quran, classical fiqh, and statutory law) and secondary empirical data from BPS, UNICEF, and religious court decisions. The comparative framework is structured across three dimensions: (1) legal objectives (maqasid al-shariah and child protection norms), (2) substantive indicators of marital readiness (psychological, financial, and emotional maturity), and (3) procedural instruments (statutory age thresholds and judicial dispensations). The findings reveal that while positive law provides procedural certainty through age limits, its effectiveness is weakened by frequent dispensations that rarely assess readiness. Conversely, Islamic law emphasizes rusyd as a holistic benchmark but lacks enforceable procedural mechanisms. This study proposes a dual-layered model in which statutory age serves as a procedural safeguard, while readiness assessments operationalize rusyd as substantive criteria. The originality of this research lies in the proposal of a readiness assessment instrument for religious courts, designed to standardize judicial discretion in marriage dispensation cases. By integrating doctrinal analysis with socio-legal evidence, the study not only advances family law scholarship but also offers concrete policy implications. In practice, the readiness assessment can serve as a tool for judges to evaluate applicants’ intellectual, emotional, and socio-economic maturity, thereby reducing the incidence of early marriages approved through dispensations. This approach strengthens family resilience, aligns judicial practice with the objectives of maqasid al-shariah, and ensures that legal reforms are translated into measurable improvements in child protection and community well-being.
Co-Authors Admiral Admiral Aggraini, Tria Akbar, Ahmad RozaI Akbarizan , Akbarizan Angga Pramana Aprinelita Aprinelita Aprinelita Aprinelita Aprinelita, Aprinelita Ardian Ardian DESI APRIANI, DESI Desriadi Desriadi Desriadi Desriadi, Desriadi F, Indira Novia Halmadi Asmara Halmadi Asmara Heni Susanti Indira Novia F Iryanti, Ita Ita Irianti Ita Iryanti Ita Iryanti M.Musa M.Musa Moza Dela Fudika Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Rika Ramadhanti risma hayani Rismahayani Rismahayani Rismahayani, Rismahayani Rosyidi Hamzah sahri muharam Sarjan M Selvi Harviasantri Seprido Seprido, Seprido shilvi richiyanti Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti Sri Arlina Surizki Febrianto Teguh Rama Prasja Tria Aggraini Yelly Zamaya Yeni Sapridawati Zailani Zailani Zul Ammar