Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.515
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Logista: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Trias Politika Jurnal Gagasan Hukum Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Az-zawajir Jurnal Hukum Islam Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Kajian Ilmu Hukum Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics (IJSSPP) Mandala Bakti
Afrinald Rizhan
Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN TENTANG HARTA BERSAMA (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.TLK) Aprinelita, Aprinelita; Iqbal, Muhammad; Rizhan, Afrinald
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i2.1514

Abstract

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, harta bersama (gono-gini) merupakan salah satu aspek penting yang sering menjadi objek sengketa ketika terjadi perceraian. Harta bersama adalah seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa memperhatikan siapa yang mencatatkannya atau siapa yang secara langsung memperolehnya. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif yaitu penelitian yang membandingka hukum dengan masalah yang terjadiPembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian dalam perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Tlk, Hakim membagi harta bersama setengah bagian adalah hak penggugat dan juga setengah bagian lagi adalah hak tergugat. Majelis Hakim mengakhiri perkara sengekta harta bersama dengan memberikan putusan akhir yang dalam pokok perkaranya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak atau tidak menerima beberapa gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara 83/Pdt.G/2020/PA.Tlk melalui alasan-alasan dan dasar Hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam berdasarkan ayat Al-Qur‟an, hadist- hadist rasul serta kaidah-kaidah fiqhiyyah.
Penerapan Restoractive Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi Iqbal, Muhammad; Aprinelita, Aprinelita; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti; Rizhan, Afrinald
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11421

Abstract

Hukum pidana ini merupakan salah satu hukum yang penerapan dilakukan secara paksa oleh Negara dan sanksinya di kenakan kepada orang dan badan hukum yang pertangung jawaban pidana nya tidak boleh di wakili. Penegakan Hukum di Indonesia kurang efektif bekerja dan seringkali terdapat masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian metode pendekatan Sosiologis. Metode pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara. Jenis penelitian ini adalah Observational research yakni dengan cara survey dimana peneliti turun langsung ke lapangan mengadakan pengamatan korelasi antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan untuk keabsahan data dilaksanakan studi wawancara (interview) Dalam penelitian didapatkan hasil penelitian sebagai berikut tindak pidana pencurian di sebabkan oleh faktor-faktor yang antara lain adalah ekonomi, Pendidikan dan lingkungan.penerapan Restoractive Justice Pada tindak pidana pencurian di wilayah hukum resort kuantan singingi : Tersangka melalui kuasa hukum atau melalui dan bersama keluarga mengajukan Surat permohonan Restoractive Justice, melampirkan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, adanya pemulihan hak-hak korban, Jika syarat materiil dan formil di atas terpenuhi maka, pihak kepolisian (satuan terkait) melakukan klarifikasi terhadap berkas dan pihak terkait, antara lain tersangka, keluarga tersangka, korban/ keluarga korban dan pihak terkait, klarifikasi terhadap para pihak dan telah terpenuhi,Jika hasil musyawarah oleh pihak kepolisian terpenuhi maka akan menerbitkann surat penghentian penyidikan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana,Setelah terbitnya surat penghentian penyidikan di hentikan atas dasar restoractive justice terpenuhi maka tersangka akan di bebaskan/ di lepaskan.
Hukum Kelurga Islam Melayu di Indonesia Rizhan, Afrinald; Akbar, Ahmad Rozai
JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Az Zawajir
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/jaz.v5i2.370

Abstract

Indonesia sebagai negara yang pluralistik dan kaya akan kebudayaan memiliki prosesi adat yang sangat beragam. Kebudayaan tersebut bahkan telah menjadi hukum yang ditaati dan memiliki konsekuensi bila dilanggar oleh masyarakat setempat dan biasa dikenal dengan hukum adat. Segala macam hal diatur dalam hukum tidak tertulis ini, hingga merambah kepada keterkaitan dan relasi dengan Islam. Meskipun Islam bukanlah agama yang pertama hadir dan berinteraksi dengan budaya Melayu namun kehadiran Islam tentunya memberi pengaruh dan dampak yang besar dalam segala aspek kehidupan masyarakat suku Melayu termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan adat. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normative. Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan pustaka sebagai data dasar yang dalam ilmu penelitian dapat digolongkan sebagai data sekunder. Sebagian data yang didapatkan sumbernya dari buku, jurnal dan lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hukum keluarga masyarakat Melayu di Indonesia bersumber dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis antara lain: Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam; dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Daerah. Sedangkan sumber hukum tidak tertulis pada hukum keluarga yang berlaku pada masyarakat melayu di Indonesia antara lain: adat istiadat, Agama Islam, dan Kearifan lokal. Perkembangan hukum keluarga Islam Melayu di Indonesia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara tradisi lokal, pengaruh kolonial, kebijakan nasional, perubahan sosial, dan pengaruh global. Hukum keluarga Islam di Indonesia terus berevolusi untuk menyeimbangkan antara pemeliharaan tradisi dan adaptasi terhadap perubahan zaman
Training on Processing Cow Urine into Liquid Organic Fertilizer in Teratak Rendah Village: Pelatihan Pengolahan Urin Sapi Menjadi Pupuk Organik Cair di Desa Teratak Rendah Seprido*, Seprido; Desriadi, Desriadi; Rizhan, Afrinald
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2024): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v8i2.16424

Abstract

Community service regarding training in processing cow urine into liquid organic fertilizer in Teratak Rendah village aims to provide direct experience to the community of Teratak rendah village in processing cor urine. This activity was carried out for 3 months and took place at the Teratak rendah villagecompost house. A total 20 participants took part in this training activity, all of them were male, 50% had elementary – Junior hight school, 60% were adults and were working productively. The raw materials for this activity use 25 liters of cow urine, 1 liter of tumeric water, 1 liter of ginger water, 4 liters of rice washing water and 4 liters of coconut water. With a total volume of 35 liters material. During the community showed a positive respons and this was proven by the many questions from participants during the activities.
TINJAUAN YURIDIS PERAN GTRA (GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA) DALAM PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Rismahayani, Rismahayani; Iryanti, Ita; Rizhan, Afrinald; Sapridawati, Yeni; Aggraini, Tria; F, Indira Novia
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.42467

Abstract

Reforma agraria adalah langkah untuk merestrukturisasi lahan dengan tujuan meningkatkan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dasar hukumnya termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Kuantan Singingi, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh GTRA dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif, yuridis-normatif, dan pembandingan data. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran GTRA dalam reforma agraria di tingkat lokal, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas GTRA dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria dilaksanakan dalam rangka menjalankan        amanat Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria sebagai peraturan perundang-undangan pelaksanaan Reforma Agraria. Reforma Agraria itu sendiri merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Pelatihan Optimalisasi Layanan Berbasis Teknologi: Aplikasi Antrian PTSP dan Sidang di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Febri Haswan; Nofri Wandi Al-Hafiz; A. Mualif; Afrinald Rizhan; Yudio Prastio; Paris Paizal
Mandala Bakti (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 1 No. 3 (2025): MANDALA BAKTI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) September 2025
Publisher : Yasin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65359/mandala_bakti.v1i3.57

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan layanan berbasis teknologi, khususnya aplikasi antrian PTSP dan sidang elektronik di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Latar belakang kegiatan ini didasarkan pada pentingnya modernisasi layanan publik dalam mewujudkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan akses bagi pencari keadilan. Metode pelatihan yang digunakan meliputi sosialisasi, demonstrasi, simulasi, dan diskusi interaktif. Kegiatan diikuti oleh 30 peserta yang terdiri atas masyarakat pencari keadilan, aparatur desa, dan staf pengadilan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap pemahaman peserta, dari rata-rata 65% sebelum pelatihan menjadi 88% setelah pelatihan. Peserta juga memberikan respon positif karena aplikasi ini mempermudah proses pendaftaran, pemantauan jadwal, serta pelaksanaan sidang. Dengan demikian, kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi digital masyarakat sekaligus mendukung program reformasi birokrasi dan modernisasi layanan publik di Pengadilan Agama.
Sinergi Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi dan Aparatur Penegak Hukum dalam Mendukung Efektivitas Pelayanan Publik pada Bagian Pemulihan Aset dan Barang Bukti (PAPBB)Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi” Akbar, Wahyudi; Nopriyani, Nelli; Hasrita, Nia; Pazira, Zara; Harefa, Swardin; Aprilia Fauzian, Eltris; Rizhan, Afrinald; Iqbal, M
Mandala Bakti (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 1 No. 3 (2025): MANDALA BAKTI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) September 2025
Publisher : Yasin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65359/mandala_bakti.v1i3.69

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk menjawab persoalan rendahnya efektivitas pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah mendeskripsikan bentuk sinergi mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi dengan aparatur kejaksaan dalam mendukung pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif partisipatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil program menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan administrasi barang bukti, penyusunan laporan pemulihan aset, serta peningkatan transparansi prosedur layanan. Selain itu, sinergi ini memunculkan inovasi berupa rekomendasi perbaikan prosedural yang diadopsi oleh pihak kejaksaan. Temuan tersebut menegaskan bahwa kolaborasi mahasiswa dan aparatur kejaksaan dapat memperkuat kualitas pelayanan publik, serta berpotensi direplikasi di institusi hukum lain di Indonesia.
PENYULUHAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA MUARO, KECAMATAN SENTAJO RAYA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI: Pengabdian Kepada Masyarakat Iqbal, Muhammad; Aprinelita, Aprinelita; Rizhan, Afrinald; Iryanti, Ita; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti; Rismahayani, Rismahayani; Asmara, Halmadi; M.Musa, M.Musa; Hamzah, Rosyidi; Apriani, Desi; Admiral, Admiral; Febrianto, Surizki; Susanti, Heni; Prasja, Teguh Rama; Harviasantri, Selvi; Fudika, Moza Dela; Arlina, Sri
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 2 (2023): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2023
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v3i2.3152

Abstract

Lembaga perkawinan merupakan lembaga yang mengesahkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam sebuah perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin. Namun tidak selamanya tujuan perkawinan ini. Dalam berbagai tindak pidana klekerasan dalam rumah tangga terdapat bentuk-bentuk tindak kekerasan, yang meliputi: Kekerasan fisik,Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Penelantaran rumah tangga. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal perlindungan terhadap kekerasan didalam rumah tangga. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Dalam berbagai perkara kekersan dalam rumah tangga, faktor penyebab nya adalah ekonomi dan perkembangan teknologi, apakah dalam hal ini media sosisal dan tontonan.
DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVICES IN KUANTAN SINGINGI DISTRICT Desriadi; Afrinald Rizhan
Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics Vol. 1 No. 2 (2023): June 2023, Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics (IJSSPP)
Publisher : Yayasan Wayan Marwan Pulungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69745/ijsspp.v1i2.28

Abstract

Investment Service One Stop Integrated Service of Kuantan Singingi Regency in implementing public services as stipulated in Law Number 25 of 2009 concerning public services, which is an early indication of the problem. as stated in article 21 of Law Number 25 of 2009 concerning public services, namely Legal Basis, Requirements, Systems/mechanisms/procedures, Completion Periods, Costs/Tariffs, Service Products, Facilities and Infrastructure or Facilities, Executor Competency, Internal Supervision, Complaint Handling, Suggestions, and Feedback, Number of Executors, Guarantee of Service, Guarantee of Security and Convenience, and Performance Evaluation of Executors. So the purpose of this study specifically is to find out and explain public service standards from the aspects of requirements, systems/mechanisms/procedures, timeframe for completion, costs/tariffs, and executors' competence based on article 21 of Law Number 25 of 2009 concerning public services in the One-Stop Integrated Services Investment Service of Kuantan Singingi Regency as the organizer of public services.
PEMBUATAN PERATURAN DESA TERKAIT DENGAN RETRIBUSI DESA DI SIBAROBAH KECAMATAN GUNUNG TOAR Muhammad Iqbal; Afrinald Rizhan; Aprinelita Aprinelita; Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti; Ita Irianti; Halmadi Asmara
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 1 No. 2 (2021): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2021
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v1i2.1846

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Negara memberikan kewenangan Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (general principles of good administration). Dalam Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011 menegaskan tentang asas pembentukan peraturan daerah termasuk di dalamnya adalah Perdes. Memilih subyek dampingan ditunjuk secara langsung oleh LPMP Universitas Islam Kuanstan Singingi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan mencapai tingkat optimal jika mampu memenuhi sasaran, target dan manfaat yang sudah ditetapkan oleh Tim Pengabdain Kepada Masyarakat, sehingga dapat disimpulkan hasil kegiatan yang diperoleh sebagai berikut: jadwal yang sudah ditetapkan dan diikuti oleh perangkat desa, masyarakat, dosen dan mahasiswa, disampaikan oleh narasumber sudah cukup memadai dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh Desa untuk meyusun Peraturan Desa, Peserta seminar memperlihatkan minat dan kemauan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh selama pelaksanaan acara Pengabdian Kepada Masyarakat, Mempererat kerjasama dan saling memberikan informasi serta pengalaman antara pihak Universitas Islam Kuantan Singingi, Perangkat Desa, Perangkat Hukum, masyarakat, dosen dan mahasiswa selama pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan.
Co-Authors A Admiral Abda Abda Adilla Sandia Fitri Admiral Admiral Aggraini, Tria Akbar, Ahmad RozaI Akbar, Wahyudi Al-Hafiz, Nofri Wandi Angga Pramana Aprilia Fauzian, Eltris Aprinelita Aprinelita Aprinelita Ardian Ardian Arlina, Sri Asmara, Halmadi DESI APRIANI, DESI Desriadi Desriadi Desriadi Desriadi, Desriadi F, Indira Novia FEBRI HASWAN Febrianto, Surizki Halmadi Asmara Halmadi Asmara Hamzah, Rosyidi Harefa, Swardin Harviasantri, Selvi Hasrita, Nia Heni Susanti Heni Susanti, Heni Iryanti, Ita Ita Irianti Ita Iryanti Ita Iryanti M.Musa M.Musa M.Musa, M.Musa Moza Dela Fudika Moza Dela Fudika, Moza Dela Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Nopriyani, Nelli Nurwijayanti Paris Paizal Pazira, Zara Prasja, Teguh Rama Rahilla Agmarina Ramadhanti, Rika risma hayani Rismahayani Rismahayani, Rismahayani Rosyidi Hamzah sahri muharam Sapridawati, Yeni Sarjan M Selvi Harviasantri Seprido Seprido, Seprido Seprido*, Seprido shilvi richiyanti Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti Sri Arlina Surizki Febrianto Teguh Rama Prasja wahyudi Akbar Yelly Zamaya Yeni Sapridawati Yudio Prastio Zul Ammar