Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.081
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Logista: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Trias Politika Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Gagasan Hukum Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Az-zawajir Jurnal Hukum Islam Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Kajian Ilmu Hukum Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics (IJSSPP) Mandala Bakti
Afrinald Rizhan
Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN TENTANG HARTA BERSAMA (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.TLK) Aprinelita, Aprinelita; Iqbal, Muhammad; Rizhan, Afrinald
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i2.1514

Abstract

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, harta bersama (gono-gini) merupakan salah satu aspek penting yang sering menjadi objek sengketa ketika terjadi perceraian. Harta bersama adalah seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa memperhatikan siapa yang mencatatkannya atau siapa yang secara langsung memperolehnya. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif yaitu penelitian yang membandingka hukum dengan masalah yang terjadiPembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian dalam perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Tlk, Hakim membagi harta bersama setengah bagian adalah hak penggugat dan juga setengah bagian lagi adalah hak tergugat. Majelis Hakim mengakhiri perkara sengekta harta bersama dengan memberikan putusan akhir yang dalam pokok perkaranya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak atau tidak menerima beberapa gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara 83/Pdt.G/2020/PA.Tlk melalui alasan-alasan dan dasar Hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam berdasarkan ayat Al-Qur‟an, hadist- hadist rasul serta kaidah-kaidah fiqhiyyah.
The Ideal Age of Marriage in Indonesian Family Law: An Integrative Analysis of Islamic and Positive Law Rizhan, Afrinald; Akbarizan , Akbarizan; Zailani, Zailani
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 12 No 2 (2025): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v12i2.12581

Abstract

The determination of the ideal age of marriage remains a critical issue in Indonesia, where child marriage persists despite the enactment of Law No. 16 of 2019, which raised the minimum marriage age to nineteen. This article aims to formulate an integrative model that combines procedural safeguards under positive law with the substantive readiness criteria of rusyd in Islamic jurisprudence. The study employs a normative-juridical method with comparative analysis, drawing on primary sources (the Quran, classical fiqh, and statutory law) and secondary empirical data from BPS, UNICEF, and religious court decisions. The comparative framework is structured across three dimensions: (1) legal objectives (maqasid al-shariah and child protection norms), (2) substantive indicators of marital readiness (psychological, financial, and emotional maturity), and (3) procedural instruments (statutory age thresholds and judicial dispensations). The findings reveal that while positive law provides procedural certainty through age limits, its effectiveness is weakened by frequent dispensations that rarely assess readiness. Conversely, Islamic law emphasizes rusyd as a holistic benchmark but lacks enforceable procedural mechanisms. This study proposes a dual-layered model in which statutory age serves as a procedural safeguard, while readiness assessments operationalize rusyd as substantive criteria. The originality of this research lies in the proposal of a readiness assessment instrument for religious courts, designed to standardize judicial discretion in marriage dispensation cases. By integrating doctrinal analysis with socio-legal evidence, the study not only advances family law scholarship but also offers concrete policy implications. In practice, the readiness assessment can serve as a tool for judges to evaluate applicants’ intellectual, emotional, and socio-economic maturity, thereby reducing the incidence of early marriages approved through dispensations. This approach strengthens family resilience, aligns judicial practice with the objectives of maqasid al-shariah, and ensures that legal reforms are translated into measurable improvements in child protection and community well-being.
DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVICES IN KUANTAN SINGINGI DISTRICT Desriadi; Rizhan, Afrinald
Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics Vol. 1 No. 2 (2023): June 2023, Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics (IJSSPP)
Publisher : Yayasan Wayan Marwan Pulungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69745/ijsspp.v1i2.28

Abstract

Investment Service One Stop Integrated Service of Kuantan Singingi Regency in implementing public services as stipulated in Law Number 25 of 2009 concerning public services, which is an early indication of the problem. as stated in article 21 of Law Number 25 of 2009 concerning public services, namely Legal Basis, Requirements, Systems/mechanisms/procedures, Completion Periods, Costs/Tariffs, Service Products, Facilities and Infrastructure or Facilities, Executor Competency, Internal Supervision, Complaint Handling, Suggestions, and Feedback, Number of Executors, Guarantee of Service, Guarantee of Security and Convenience, and Performance Evaluation of Executors. So the purpose of this study specifically is to find out and explain public service standards from the aspects of requirements, systems/mechanisms/procedures, timeframe for completion, costs/tariffs, and executors' competence based on article 21 of Law Number 25 of 2009 concerning public services in the One-Stop Integrated Services Investment Service of Kuantan Singingi Regency as the organizer of public services.
Penerapan Restoractive Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi Iqbal, Muhammad; Aprinelita, Aprinelita; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti; Rizhan, Afrinald
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11421

Abstract

Hukum pidana ini merupakan salah satu hukum yang penerapan dilakukan secara paksa oleh Negara dan sanksinya di kenakan kepada orang dan badan hukum yang pertangung jawaban pidana nya tidak boleh di wakili. Penegakan Hukum di Indonesia kurang efektif bekerja dan seringkali terdapat masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian metode pendekatan Sosiologis. Metode pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara. Jenis penelitian ini adalah Observational research yakni dengan cara survey dimana peneliti turun langsung ke lapangan mengadakan pengamatan korelasi antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan untuk keabsahan data dilaksanakan studi wawancara (interview) Dalam penelitian didapatkan hasil penelitian sebagai berikut tindak pidana pencurian di sebabkan oleh faktor-faktor yang antara lain adalah ekonomi, Pendidikan dan lingkungan.penerapan Restoractive Justice Pada tindak pidana pencurian di wilayah hukum resort kuantan singingi : Tersangka melalui kuasa hukum atau melalui dan bersama keluarga mengajukan Surat permohonan Restoractive Justice, melampirkan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, adanya pemulihan hak-hak korban, Jika syarat materiil dan formil di atas terpenuhi maka, pihak kepolisian (satuan terkait) melakukan klarifikasi terhadap berkas dan pihak terkait, antara lain tersangka, keluarga tersangka, korban/ keluarga korban dan pihak terkait, klarifikasi terhadap para pihak dan telah terpenuhi,Jika hasil musyawarah oleh pihak kepolisian terpenuhi maka akan menerbitkann surat penghentian penyidikan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana,Setelah terbitnya surat penghentian penyidikan di hentikan atas dasar restoractive justice terpenuhi maka tersangka akan di bebaskan/ di lepaskan.
Hukum Kelurga Islam Melayu di Indonesia Rizhan, Afrinald; Akbar, Ahmad Rozai
JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Az Zawajir
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/jaz.v5i2.370

Abstract

Indonesia sebagai negara yang pluralistik dan kaya akan kebudayaan memiliki prosesi adat yang sangat beragam. Kebudayaan tersebut bahkan telah menjadi hukum yang ditaati dan memiliki konsekuensi bila dilanggar oleh masyarakat setempat dan biasa dikenal dengan hukum adat. Segala macam hal diatur dalam hukum tidak tertulis ini, hingga merambah kepada keterkaitan dan relasi dengan Islam. Meskipun Islam bukanlah agama yang pertama hadir dan berinteraksi dengan budaya Melayu namun kehadiran Islam tentunya memberi pengaruh dan dampak yang besar dalam segala aspek kehidupan masyarakat suku Melayu termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan adat. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normative. Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan pustaka sebagai data dasar yang dalam ilmu penelitian dapat digolongkan sebagai data sekunder. Sebagian data yang didapatkan sumbernya dari buku, jurnal dan lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hukum keluarga masyarakat Melayu di Indonesia bersumber dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis antara lain: Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam; dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Daerah. Sedangkan sumber hukum tidak tertulis pada hukum keluarga yang berlaku pada masyarakat melayu di Indonesia antara lain: adat istiadat, Agama Islam, dan Kearifan lokal. Perkembangan hukum keluarga Islam Melayu di Indonesia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara tradisi lokal, pengaruh kolonial, kebijakan nasional, perubahan sosial, dan pengaruh global. Hukum keluarga Islam di Indonesia terus berevolusi untuk menyeimbangkan antara pemeliharaan tradisi dan adaptasi terhadap perubahan zaman
Training on Processing Cow Urine into Liquid Organic Fertilizer in Teratak Rendah Village: Pelatihan Pengolahan Urin Sapi Menjadi Pupuk Organik Cair di Desa Teratak Rendah Seprido*, Seprido; Desriadi, Desriadi; Rizhan, Afrinald
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2024): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v8i2.16424

Abstract

Community service regarding training in processing cow urine into liquid organic fertilizer in Teratak Rendah village aims to provide direct experience to the community of Teratak rendah village in processing cor urine. This activity was carried out for 3 months and took place at the Teratak rendah villagecompost house. A total 20 participants took part in this training activity, all of them were male, 50% had elementary – Junior hight school, 60% were adults and were working productively. The raw materials for this activity use 25 liters of cow urine, 1 liter of tumeric water, 1 liter of ginger water, 4 liters of rice washing water and 4 liters of coconut water. With a total volume of 35 liters material. During the community showed a positive respons and this was proven by the many questions from participants during the activities.
TINJAUAN YURIDIS PERAN GTRA (GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA) DALAM PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Rismahayani, Rismahayani; Iryanti, Ita; Rizhan, Afrinald; Sapridawati, Yeni; Aggraini, Tria; F, Indira Novia
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.42467

Abstract

Reforma agraria adalah langkah untuk merestrukturisasi lahan dengan tujuan meningkatkan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dasar hukumnya termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Kuantan Singingi, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh GTRA dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif, yuridis-normatif, dan pembandingan data. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran GTRA dalam reforma agraria di tingkat lokal, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas GTRA dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria dilaksanakan dalam rangka menjalankan        amanat Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria sebagai peraturan perundang-undangan pelaksanaan Reforma Agraria. Reforma Agraria itu sendiri merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Pelatihan Optimalisasi Layanan Berbasis Teknologi: Aplikasi Antrian PTSP dan Sidang di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Febri Haswan; Nofri Wandi Al-Hafiz; A. Mualif; Afrinald Rizhan; Yudio Prastio; Paris Paizal
Mandala Bakti (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 1 No. 3 (2025): MANDALA BAKTI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) September 2025
Publisher : Yasin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65359/mandala_bakti.v1i3.57

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan layanan berbasis teknologi, khususnya aplikasi antrian PTSP dan sidang elektronik di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Latar belakang kegiatan ini didasarkan pada pentingnya modernisasi layanan publik dalam mewujudkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan akses bagi pencari keadilan. Metode pelatihan yang digunakan meliputi sosialisasi, demonstrasi, simulasi, dan diskusi interaktif. Kegiatan diikuti oleh 30 peserta yang terdiri atas masyarakat pencari keadilan, aparatur desa, dan staf pengadilan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap pemahaman peserta, dari rata-rata 65% sebelum pelatihan menjadi 88% setelah pelatihan. Peserta juga memberikan respon positif karena aplikasi ini mempermudah proses pendaftaran, pemantauan jadwal, serta pelaksanaan sidang. Dengan demikian, kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi digital masyarakat sekaligus mendukung program reformasi birokrasi dan modernisasi layanan publik di Pengadilan Agama.
Sinergi Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi dan Aparatur Penegak Hukum dalam Mendukung Efektivitas Pelayanan Publik pada Bagian Pemulihan Aset dan Barang Bukti (PAPBB)Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi” Akbar, Wahyudi; Nopriyani, Nelli; Hasrita, Nia; Pazira, Zara; Harefa, Swardin; Aprilia Fauzian, Eltris; Rizhan, Afrinald; Iqbal, M
Mandala Bakti (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 1 No. 3 (2025): MANDALA BAKTI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) September 2025
Publisher : Yasin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65359/mandala_bakti.v1i3.69

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk menjawab persoalan rendahnya efektivitas pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah mendeskripsikan bentuk sinergi mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi dengan aparatur kejaksaan dalam mendukung pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif partisipatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil program menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan administrasi barang bukti, penyusunan laporan pemulihan aset, serta peningkatan transparansi prosedur layanan. Selain itu, sinergi ini memunculkan inovasi berupa rekomendasi perbaikan prosedural yang diadopsi oleh pihak kejaksaan. Temuan tersebut menegaskan bahwa kolaborasi mahasiswa dan aparatur kejaksaan dapat memperkuat kualitas pelayanan publik, serta berpotensi direplikasi di institusi hukum lain di Indonesia.
Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi rizhan, afrinald; Asmara, Halmadi; Aprinelita, Aprinelita
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 1 No. 1 (2021): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2021
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v1i1.1405

Abstract

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah dengan segala perangkatnya yang tersendiri berdasarkan Undang-Undang. Daerah provinsi disamping memiliki status sebagai daerah otonom, juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi. Dalam paradigma baru tersebut, desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Desa tidak lagi merupakan level Pemerintahan dan menjadi bawahan Daerah, melainkan menjadi independent community, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai figuran dan objek, sekarang beperan sebagai aktor.
Co-Authors A Admiral A. Mualif Adila Sandia Fitri Admiral Admiral Aggraini, Tria Akbar, Ahmad RozaI Akbar, Wahyudi Akbarizan , Akbarizan Ammar, Zul Angga Pramana Aprilia Fauzian, Eltris Aprinelita Aprinelita Aprinelita Ardian Ardian Arlina, Sri Asmara, Halmadi DESI APRIANI, DESI Desriadi Desriadi Desriadi Desriadi, Desriadi Dwi erlinda putri F, Indira Novia Febri Andika Febrianto, Surizki Halmadi Asmara Halmadi Asmara Hamzah, Rosyidi Harefa, Swardin Harviasantri, Selvi Hasrita, Nia Heni Susanti Heni Susanti, Heni Irianti, Ita Iryanti, Ita Ita Irianti Ita Iryanti Ita Iryanti M Iqbal M, Sarjan M.Musa M.Musa M.Musa, M.Musa Moza Dela Fudika Moza Dela Fudika, Moza Dela Muhammad atala Rafif Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Muharam, Sahri Nofri Wandi Al-Hafiz Nola riona ramadhan Nopriyani, Nelli Nuriani Nurwijayanti Paris Paizal Pazira, Zara Prasja, Teguh Rama Ramadhanti, Rika richiyanti, shilvi risma hayani Risma Hayani, Risma Rismahayani, Rismahayani Rosyidi Hamzah sahri muharam Sandia Fitri, Adilla Sapridawati, Yeni Sarjan M Selvi Harviasantri Seprido Seprido, Seprido Seprido*, Seprido shilvi richiyanti Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti Sri Arlina Surizki Febrianto Teguh Rama Prasja Tya Laila Fitria Yelly Zamaya Yeni Sapridawati Yudio Prastio Zailani Zailani Zul Ammar