Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.413
P-Index
This Author published in this journals
All Journal EKUIVALEN - Pendidikan Matematika Al-Hikmah Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam Jurnal Adabiyah Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam JICSA Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Al-Qalam Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab ISTIQRA: JURNAL HASIL PENELITIAN Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipliner Journal of Islamic Economics Lariba Innovative: Journal Of Social Science Research Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan IECON: International Economics and Business Conference Jurnal Ar-Risalah Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review Lentera: Journal of Islamic Studies
Usman Jafar
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam) Musafir, Ihsan; Jafar, Usman; Supardin, Supardin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 2 (2020): December
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i2.16176

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan rumah sebagai bagian anak perempuan dalam tradisi pembagian harta warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dan selanjutnya ditelaah menurut hukum waris Islam. Jenis penelitian ini adalah field research deskriptif kualitatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu teologis normatif (Syar’i/‘Urf), sosiologi dan yuridis formal. Sumber data utama yaitu masyarakat yang terlibat langsung serta pihak-pihak yang dianggap berkompeten untuk memberikan informasi. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi rumah sebagai bagian anak perempuan, secara eksplisit tidak sesuai dengan hukum farāiḍ dan secara tekstual bertentangan dengan nash, tetapi berkaitan dengan hukum kewarisan Islam karena secara kontekstual tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan. Kemudian rumah diperuntukkan kepada anak perempuan karena beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan, yakni (1) Karena tinggal bersama orang tua (2) Mengikuti tradisi (3) Tidak mampu membikin rumah sendiri (4) Pertimbangan orang tua yang disepakati para ahli waris (5) Ahli waris lain telah mapan (6) Karena belum menikah (7) Ahli waris laki-laki telah mengambil bagiannya. Adapun bentuk keadilannya, yaitu (1) Dilakukan berdasarkan kesepakatan (2) Bagian yang diperoleh sewajarnya (3) Tradisi kewarisan yang dianggap baik (4) Anak perempuan lebih banyak berperan dalam merawat orang tua (5) Memberikan peluang yang sama bagi para ahli waris untuk mewarisi rumah. Selain itu, dalam pelaksanaannya mengutamakan prinsip assitujungeng, asitinajang, assisompungeng lolo untuk mewujudkan rasa keadilan.
The Role of the Indonesian Ulema Council in Consumer Protection Against Counterfeit Halal Labels in Makassar City: Siyāsah Shar'iyah Perspective Jafar, Usman; Khatimah S, Husnul; Maulidah, Tahani Asri
Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review Vol. 2 No. 1 (2023): Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review
Publisher : MUI Sulawesi Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64016/parewasaraq.v2i1.17

Abstract

The type of research used is qualitative research (Field Research) with a juridical and shar'i approach. Sources of data obtained directly from research subjects in the field by means of interviews and secondary data obtained from official documents of the Institute for the Assessment of Food, Drugs and Cosmetics of the Indonesian Ulema Council (LPPOM MUI), South Sulawesi Indonesian Ulema Council (MUI South Sulawesi), scientific journals and articles relevant to this study, the data analysis used is qualitative analysis. The research results show that The MUI concept in handling food and beverage products that are not labeled halal, that is, socialize regularly and MUI has the authority to determine product halalness through halal fatwa meetings. Forms of legal protection for consumers for food and beverage products that do not have a Halal Label, as stated in the Law - Law Number 33 of 2014 concerning guarantees for halal products, as well as giving warning letters, sanctions/fines to business actors who do not follow halal procedures. The perspective of Siyāsah Shar'iyah regarding food in Islam has been explained in general in the Qur'an and al-Sunnah, in the form of recommendations for eating what is lawful and good (tayyib) and prohibiting eating what is unlawful.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA LAMPOKO KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Kamaruddin, Kamaruddin; Jafar, Usman
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan Desa Lampoko perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian dekskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode field research, sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat dan stakeholder. Data yang diperoleh dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) strategi atau cara pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan transpransi penyelenggaraan pemerintahan dinilai masih kurang efektif karena dalam musyawarah pembangunan masih didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, selain itu, masyarakat masih kesulitan dalam mengakses pengelolaan keuangan Bumdes; 2) faktor yang menghambat diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dan kedispilinan para penyelenggara pemeritahan; 3) konsep Siyasah Syar’iyyah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan sebenarnya tidak baku, tetapi penerapan nilai-nilai seperti al-Adalah dan asy-Syura sangat mendukung atas upaya mewujudkan  pemerintahan Desa Lampoko yang baik.Kata Kunci: Pemerintah Desa Lampoko; Prinsip al-Adalah dan as-Syura; Tata Kelola
TELAAH HUKUM TATA NEGARA ISLAM ATAS PERATURAN DAERAH BERNUANSA AGAMA (SYARIAH) Asriana, Asriana; Jafar, Usman
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan aturan hukum sebagai landasan dalam melaksanakan segala urusan pemerintahan daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemberlakuan peraturan daerah yang memiliki nuansa agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis, dan normatif  syar’i. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, merupakan respon pemerintah Kabupaten Bone terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, yang dianggap belum efektif dan memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut di tingkat kabupaten, Perda tersebut diharapkan dapat mendorong agar pengelolaan zakat dapat lebih optimal, sehingga potensi zakat yang sangat besar dapat dimanfaatkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Hambatan atau kendala pelaksanaan Perda Pengelolaan Zakat, yaitu kurangnya kesadaran hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh pemerintah dan lemahnya sanksi bagi wajib zakat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bone sejalan dengan hukum tatanegara Islam, di mana pemimpin atau penguasa sebagai khalifah diperintahkan untuk menegakkan hukum Allah SWT untuk mengatur kehidupan masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat merupakan salah satu instrumen hukum bernuansa agama yang diberlakukan di Kabupaten Bone dalam upaya menghimpun zakat untuk selanjutnya dikelola dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.Kata Kunci: Agama; Hukum Tata Negara Islam; Peraturan Daerah
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Maknun, Lu'Luil; Jafar, Usman; Patimah, Patimah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this writing is to find out how the form of protection and empowerment of farmers in the lens of siyasah syar'iyyah. The method used is literature research and theological approach of syar'i. The results of this study show that the role of the government in implementing farmer empowerment as a regulator, facilitator, and catalyst. Concretely, the form of protection for farmers can be done by forming farmer groups to facilitate the distribution of information, dissemination, and training. Meanwhile, the form of empowerment can be carried out through 5 (five) steps, namely settlement, strengthening, protection, characterization, and maintenance. In the Islamic Perspective, the protection and empowerment of farmers is the responsibility and obligation of the government and must be carried out in a fair, mandated and non-discriminatory manner as a prerequisite for realizing welfare.
KEDUDUKAN MENTERI AD INTERIM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN (TELAAH SIYASAH SYAR'IYYAH) Ariansyah, Ariansyah; Jafar, Usman
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The position of the minister as an aide to the president sometimes experiences obstacles that require the president to appoint an acting minister or an interim ad minister. This article aims to examine the position of the interim ad minister in the system of government with the siyasah syar'iyyah approach, focusing on the issue of how the authority of the minister ad interim, urgency and opinion of the siyasi towards the position of minister ad interim. This research is qualitative research using a statutory approach and a syar'i approach. The results showed that the authority of the interim ad minister is more administrative and limited to issuing policies that are strategic in nature, and in terms of time and nature, the position of the interim ad minister is only temporary or implementing. The existence of an interim ad minister is important enough to fill the vacancy, so that the process of organizing government does not stagnate. Imam al-Mawardi divided the two ministerial positions, namely vizier tanfidzi and wazir tafwidhi and in terms of function, the vizier tafwidhi can be matched with the interim minister.
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SINJAI TELAAH HUKUM TATA NEGARA ISLAM Junaid, Bismar; Jafar, Usman; HL, Rahmatiah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine and analyze environmental preservation in Sinjai Regency in the study of Islamic constitutional law. The research method used is field research (field research) which is qualitative descriptive with a juridical approach and a Syar'i normative approach. The results of this study indicate that the Regional Government of Sinjai Regency through the Environment and Forestry Service has carried out various work programs related to environmental preservation such as waste bank management, biopori (water absorption), tree planting in urban and coastal areas, institutional coordination in planning and making irrigation canal. In addition, the supporting factors in environmental preservation in Sinjai Regency are the availability of qualified human resources while the inhibiting factors for environmental preservation are the lack of budget, integrated planning, preparation of work programs, evaluation and monitoring of environmental development, and the availability of infrastructure such as reference laboratories to serve as reference for the regional sector and society in controlling pollution and environmental damage. In addition, preserving the environment from the siyasaH syar’iyyah perspective is both a responsibility and a mandate for humans as caliphs on earth.
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Aswinda, Aswinda; Jafar, Usman; HL, Rahmatiah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, dengan fokus permasalahan yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) III. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan pendekatan teologis normatif atau syar’i. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban Anggota DPRD kabupaten Bantaeng dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan sudah berjalan dengan baik meskipun belum optimal, karena disebabkan oleh pelbagai faktor, namun DPRD Kabupaten Bantaeng tetap berkomitmen dan mengupayakan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang diwakilinya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban Anggota DPRD adalah dengan secara aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memastikan program-program pemerintahan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Faktor yang memengaruhi pelaksanaan pertanggungjawaban Anggota DPRD Dapil III Kabupaten Bantaeng adalah wilayah yang terlalu luas, sehingga menyulitkan dalam melakukan penyaringan aspirasi. Konsep siyasah syar’iyyah memandang bahwa pertanggungjawaban atas suatu pekerjaan yang diamanahkan adalah hal yang fundamental dan diistilahkan dengan kata itqan, yang substansinya menuntut sikap propesionalitas dan akuntabilitas.Kata Kunci: Anggota DPRD; Pertanggungjawaban; Siyasah Syar’iyyah
KEDUDUKAN DAN PERAN OMBUDSMAN DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (Tela’ah Fiqh Siyasah) Nurkhatimah, Nurkhatimah; Jafar, Usman; Anis, Muhammad
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan terhadap hak-hak sosial dasar warga negara membutuhkan sistem pelayanan yang prima dan bebas maladministrasi. Untuk memastikan kualitas pelayanan diperlukan fungsi-fungsi pengawasan, termasuk pengawasan dari Ombudsman sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi proses penyelenggaraan pelayanan publik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan Ombudsman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia? bagaimana peran Ombudsman dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik? dan bagaimana kedudukan Ombudsman dari sudut pandang Fiqh Siyasah? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam struktur ketatanegaraan, Ombudsman memiliki kedudukan yang sangat penting. Saat ini, dasar hukum pembentukan kelembagaan Ombudsman didasarkan pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman diposisikan sebagai unsur pengawas eksternal bersama dengan DPR, DPRD dan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi pengawasan, Ombudsman tidak hanya bertindak atas adanya laporan masyarakat, tetapi juga atas inisiatif sendiri. Kedudukan dan wewenang Ombudsman sebagai lembaga pengawas dapat dipadankan dengan Wilayat al-Muzalim dan Wilayat as-Hisbah dalam ketatanegaraan Islam.Kata Kunci: Pelayanan Publik; Pengawasan; Ombudsman
PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH : Studi Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa Rismayanti, Rismayanti; Jafar, Usman; Halimang, St.
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 3 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out how the government management system in Manimbahoi Village, Parigi District, Gowa District, shar'iyyah siyasah perspective. This type of research is field research using normative juridical and theological approaches. The results of this study show that the concept of government management in Manimbahoi Village, Parigi District, Gowa Regency is based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages which includes planning, community empowerment, organizing village government institutions, using village resources, and supervising village governance. The concept of shar'iyyah siyasah emphasizes the administration of government, including the village government level held to achieve welfare - benefit in various aspects of life, if this principle becomes a benchmark, then obedience to ulil amri will follow the command to obey Allah and His Messenger.
Co-Authors A.Qadir Gassing Abdul Halim Talli Abdul Wahid Haddade Abul Khair Achmad Musyahid Idrus Akmal, M. Rijal B. Almahdali, Sayyid Syahdan Aminuddin Aminuddin Andi Aderus Andi Kitta, Andi Abdul Kadir Arfah, Andi Muhammad Awaluddin Ariansyah Ariansyah, Ariansyah Asni Asriana Asriana, Asriana Aswinda, Aswinda Ativa Nurhadi Barsihannor Annur Bramantyo, Fauzan Delasta Darussalam Djalaluddin, Mawardi Evhy Sekarwangi Putri Fadli Andi Natsif Fadli Andi Natsir Fadli Andi Natsir Fatmawati Fitriningsih Amalo Gassing, A. Qadir Gassing, Abd. Qadir Halim Talli Hamid Pongoliu Hasjim, Ilman Hernita Hernita Ilhamzyah Sandrang Indo Santalia Irmawati Irmawati Irsyad Abd Raziq Jamil Junaid, Bismar Kamaruddin Kamaruddin Kasjim Salenda Khaerunnisa Karunia KHAIRUL HUDA, KHAIRUL Khatimah S, Husnul Kurniati Laila, Umar Maknun, Lu'luil Marilang Massadi, Massadi Maulana Maulidah, Tahani Asri Muh. Syahril Sabirin Muhammad Anis, Muhammad Muhammad Saleh Ridwan Muhammad Shuhufi Mursalim Munir Murtiadi Awaluddin Musafir, Ihsan Mustarin, Basyirah Nur, Muhammad Azhar Nurfaika Ishak Nurkhatimah Nurkhatimah, Nurkhatimah Nurlaelah Abbas Nurpaidah Patawari, A. Muh Yusri Patimah Patimah Podu, Sobar Rahmatiah HL Rahmatullah, Nursalam Rahmiati Rasyid, Suraya Rian Hidayat Rijal, Tabhan Syamsu Rismayanti Rismayanti Rusdinamin Syam Sabri Samin Saenong, M. Kafrawy Salam, Nursalam Sanusi, Nur Taufiq saripa rugaya, Muh.Rifqy Hidayatullah Arham Sitti Aisyah Kara St Halimang Sumarlin Supardin Syukri, A Muhammad TASLIM DAENG Taufik, Muh Bambang Tulhidayah, Radhiah Umar Laila Yaumil Khaeriyah Zainuddin, Zainuddin Zamrud, Ahmad Khalifah Zulfahmi Alwi Zulhas’ari Mustafa