Articles
<![CDATA[ISTINBAT HUKUM DALAM MERUMUSKAN KEBOLEHAN MENGKASAR SHALAT DALAM PERJALANAN ]]>
<![CDATA[Laila, Umar]]>;
<![CDATA[Jafar, Usman]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64078/tociung.v5i1.3133
<![CDATA[Istinbat hukum merupakan proses penarikan hukum dari dalil-dalil syariat untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Artikel ini membahas istinbat hukum dalam konteks kebolehan mengqashar shalat bagi musafir. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis terhadap dalil Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama, kajian ini mengungkapkan bahwa kebolehan mengqashar shalat memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam. Artikel ini juga menjelaskan kriteria perjalanan yang membolehkan pengqasharan shalat, seperti jarak minimum, niat perjalanan, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat. Melalui analisis istinbat hukum, disimpulkan bahwa kebolehan mengqashar shalat adalah bentuk kemudahan (rukhsah) yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban ibadah dan kondisi perjalanan yang sering kali melelahkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman umat Islam tentang hukum-hukum perjalanan dalam ibadah shalat.]]>
<![CDATA[PILKADA DAN KONFLIK HORIZONTAL (Telaah Atas Pemilukada di Kota Makassar) ]]>
<![CDATA[Jafar, Usman]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 7 No 2 (2018): (December) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v7i2.7246
<![CDATA[Pilkada sering menimbulkan konflik horizontal di masyarakat karena dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung jarak emosi antara figur calon dan massa pendukung atau massa pemilihnya sangat dekat. Hal ini dapat memicu lahirnya fanatisme yang sangat kuat terhadap masing-masing calon. Selain itu, masyarakat juga merasakan kepentingannya secara riil arus lokal. Akibatnya, kadar dan rasa kepemilikannya (sense of belonging) serta keterlibatannya terhadap agenda-agenda politik masing-masing calon sangat tinggi. Faktor-faktor tersebut dikhawatirkan dapat menjadi pemicu munculnya konflik horizontal. Di sisi lain, pilkada dapat menumbuhkan kredo demokrasi di tanah air termasuk di kota Makassar. Hal ini dapat diukur dari keterlibatan warga negara dalam setiap pelaksanaan pilkada, atau dalam bahasa lain secara psikologis warga negara terlibat dalam politik atau peduli dengan persoalan publik. Oleh karena itu pilkada yang dilakukan secara langsung merupakan suatu yang baik dalam proses pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di tanah air, termasuk di kota makassar. Melalui pelaksanaan otonomi daerah yang dijadikan sebagai media untuk mendesentralisasikan sistem demokrasi yang semakin disempurnakan. Melalui pilkada ini diharapkan akan menggairahkan dan merangsang tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru yang pro demokrasi di daerah. Dalam pengertian lain, melalui pemilihan kepala daerah yang secara langsung ini, akan lahir aktor-aktor demokrasi di daerah, yang kemudian diharapkan akan sanggup membuat kontrak politik dengan segenap komponen masyarakat, serta mampu melakukan gerakan-gerakan baru bagi perubahan.]]>
<![CDATA[Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam) ]]>
<![CDATA[Musafir, Ihsan]]>;
<![CDATA[Jafar, Usman]]>;
<![CDATA[Supardin, Supardin]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 2 (2020): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v7i2.16176
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan rumah sebagai bagian anak perempuan dalam tradisi pembagian harta warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dan selanjutnya ditelaah menurut hukum waris Islam. Jenis penelitian ini adalah field research deskriptif kualitatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu teologis normatif (Syar’i/‘Urf), sosiologi dan yuridis formal. Sumber data utama yaitu masyarakat yang terlibat langsung serta pihak-pihak yang dianggap berkompeten untuk memberikan informasi. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi rumah sebagai bagian anak perempuan, secara eksplisit tidak sesuai dengan hukum farāiḍ dan secara tekstual bertentangan dengan nash, tetapi berkaitan dengan hukum kewarisan Islam karena secara kontekstual tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan. Kemudian rumah diperuntukkan kepada anak perempuan karena beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan, yakni (1) Karena tinggal bersama orang tua (2) Mengikuti tradisi (3) Tidak mampu membikin rumah sendiri (4) Pertimbangan orang tua yang disepakati para ahli waris (5) Ahli waris lain telah mapan (6) Karena belum menikah (7) Ahli waris laki-laki telah mengambil bagiannya. Adapun bentuk keadilannya, yaitu (1) Dilakukan berdasarkan kesepakatan (2) Bagian yang diperoleh sewajarnya (3) Tradisi kewarisan yang dianggap baik (4) Anak perempuan lebih banyak berperan dalam merawat orang tua (5) Memberikan peluang yang sama bagi para ahli waris untuk mewarisi rumah. Selain itu, dalam pelaksanaannya mengutamakan prinsip assitujungeng, asitinajang, assisompungeng lolo untuk mewujudkan rasa keadilan.]]>
<![CDATA[The Role of the Indonesian Ulema Council in Consumer Protection Against Counterfeit Halal Labels in Makassar City: Siyāsah Shar'iyah Perspective ]]>
<![CDATA[Jafar, Usman]]>;
<![CDATA[Khatimah S, Husnul]]>;
<![CDATA[Maulidah, Tahani Asri]]>
<![CDATA[ Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review Vol. 2 No. 1 (2023): Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review ]]>
Publisher : <![CDATA[MUI Sulawesi Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64016/parewasaraq.v2i1.17
<![CDATA[The type of research used is qualitative research (Field Research) with a juridical and shar'i approach. Sources of data obtained directly from research subjects in the field by means of interviews and secondary data obtained from official documents of the Institute for the Assessment of Food, Drugs and Cosmetics of the Indonesian Ulema Council (LPPOM MUI), South Sulawesi Indonesian Ulema Council (MUI South Sulawesi), scientific journals and articles relevant to this study, the data analysis used is qualitative analysis. The research results show that The MUI concept in handling food and beverage products that are not labeled halal, that is, socialize regularly and MUI has the authority to determine product halalness through halal fatwa meetings. Forms of legal protection for consumers for food and beverage products that do not have a Halal Label, as stated in the Law - Law Number 33 of 2014 concerning guarantees for halal products, as well as giving warning letters, sanctions/fines to business actors who do not follow halal procedures. The perspective of Siyāsah Shar'iyah regarding food in Islam has been explained in general in the Qur'an and al-Sunnah, in the form of recommendations for eating what is lawful and good (tayyib) and prohibiting eating what is unlawful.]]>
<![CDATA[TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA LAMPOKO KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH ]]>
<![CDATA[Kamaruddin, Kamaruddin]]>;
<![CDATA[Jafar, Usman]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan Desa Lampoko perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian dekskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode field research, sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat dan stakeholder. Data yang diperoleh dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) strategi atau cara pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan transpransi penyelenggaraan pemerintahan dinilai masih kurang efektif karena dalam musyawarah pembangunan masih didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, selain itu, masyarakat masih kesulitan dalam mengakses pengelolaan keuangan Bumdes; 2) faktor yang menghambat diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dan kedispilinan para penyelenggara pemeritahan; 3) konsep Siyasah Syar’iyyah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan sebenarnya tidak baku, tetapi penerapan nilai-nilai seperti al-Adalah dan asy-Syura sangat mendukung atas upaya mewujudkan pemerintahan Desa Lampoko yang baik.Kata Kunci: Pemerintah Desa Lampoko; Prinsip al-Adalah dan as-Syura; Tata Kelola]]>
<![CDATA[TELAAH HUKUM TATA NEGARA ISLAM ATAS PERATURAN DAERAH BERNUANSA AGAMA (SYARIAH) ]]>
<![CDATA[Asriana, Asriana]]>;
<![CDATA[Jafar, Usman]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan aturan hukum sebagai landasan dalam melaksanakan segala urusan pemerintahan daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemberlakuan peraturan daerah yang memiliki nuansa agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis, dan normatif syar’i. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, merupakan respon pemerintah Kabupaten Bone terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, yang dianggap belum efektif dan memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut di tingkat kabupaten, Perda tersebut diharapkan dapat mendorong agar pengelolaan zakat dapat lebih optimal, sehingga potensi zakat yang sangat besar dapat dimanfaatkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Hambatan atau kendala pelaksanaan Perda Pengelolaan Zakat, yaitu kurangnya kesadaran hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh pemerintah dan lemahnya sanksi bagi wajib zakat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bone sejalan dengan hukum tatanegara Islam, di mana pemimpin atau penguasa sebagai khalifah diperintahkan untuk menegakkan hukum Allah SWT untuk mengatur kehidupan masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat merupakan salah satu instrumen hukum bernuansa agama yang diberlakukan di Kabupaten Bone dalam upaya menghimpun zakat untuk selanjutnya dikelola dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.Kata Kunci: Agama; Hukum Tata Negara Islam; Peraturan Daerah]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH ]]>
<![CDATA[Maknun, Lu'Luil]]>;
<![CDATA[Jafar, Usman]]>;
<![CDATA[Patimah, Patimah]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The purpose of this writing is to find out how the form of protection and empowerment of farmers in the lens of siyasah syar'iyyah. The method used is literature research and theological approach of syar'i. The results of this study show that the role of the government in implementing farmer empowerment as a regulator, facilitator, and catalyst. Concretely, the form of protection for farmers can be done by forming farmer groups to facilitate the distribution of information, dissemination, and training. Meanwhile, the form of empowerment can be carried out through 5 (five) steps, namely settlement, strengthening, protection, characterization, and maintenance. In the Islamic Perspective, the protection and empowerment of farmers is the responsibility and obligation of the government and must be carried out in a fair, mandated and non-discriminatory manner as a prerequisite for realizing welfare.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN MENTERI AD INTERIM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN (TELAAH SIYASAH SYAR'IYYAH) ]]>
<![CDATA[Ariansyah, Ariansyah]]>;
<![CDATA[Jafar, Usman]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The position of the minister as an aide to the president sometimes experiences obstacles that require the president to appoint an acting minister or an interim ad minister. This article aims to examine the position of the interim ad minister in the system of government with the siyasah syar'iyyah approach, focusing on the issue of how the authority of the minister ad interim, urgency and opinion of the siyasi towards the position of minister ad interim. This research is qualitative research using a statutory approach and a syar'i approach. The results showed that the authority of the interim ad minister is more administrative and limited to issuing policies that are strategic in nature, and in terms of time and nature, the position of the interim ad minister is only temporary or implementing. The existence of an interim ad minister is important enough to fill the vacancy, so that the process of organizing government does not stagnate. Imam al-Mawardi divided the two ministerial positions, namely vizier tanfidzi and wazir tafwidhi and in terms of function, the vizier tafwidhi can be matched with the interim minister.]]>
<![CDATA[PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SINJAI TELAAH HUKUM TATA NEGARA ISLAM ]]>
<![CDATA[Junaid, Bismar]]>;
<![CDATA[Jafar, Usman]]>;
<![CDATA[HL, Rahmatiah]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to examine and analyze environmental preservation in Sinjai Regency in the study of Islamic constitutional law. The research method used is field research (field research) which is qualitative descriptive with a juridical approach and a Syar'i normative approach. The results of this study indicate that the Regional Government of Sinjai Regency through the Environment and Forestry Service has carried out various work programs related to environmental preservation such as waste bank management, biopori (water absorption), tree planting in urban and coastal areas, institutional coordination in planning and making irrigation canal. In addition, the supporting factors in environmental preservation in Sinjai Regency are the availability of qualified human resources while the inhibiting factors for environmental preservation are the lack of budget, integrated planning, preparation of work programs, evaluation and monitoring of environmental development, and the availability of infrastructure such as reference laboratories to serve as reference for the regional sector and society in controlling pollution and environmental damage. In addition, preserving the environment from the siyasaH syar’iyyah perspective is both a responsibility and a mandate for humans as caliphs on earth.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH ]]>
<![CDATA[Aswinda, Aswinda]]>;
<![CDATA[Jafar, Usman]]>;
<![CDATA[HL, Rahmatiah]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, dengan fokus permasalahan yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) III. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan pendekatan teologis normatif atau syar’i. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban Anggota DPRD kabupaten Bantaeng dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan sudah berjalan dengan baik meskipun belum optimal, karena disebabkan oleh pelbagai faktor, namun DPRD Kabupaten Bantaeng tetap berkomitmen dan mengupayakan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang diwakilinya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban Anggota DPRD adalah dengan secara aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memastikan program-program pemerintahan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Faktor yang memengaruhi pelaksanaan pertanggungjawaban Anggota DPRD Dapil III Kabupaten Bantaeng adalah wilayah yang terlalu luas, sehingga menyulitkan dalam melakukan penyaringan aspirasi. Konsep siyasah syar’iyyah memandang bahwa pertanggungjawaban atas suatu pekerjaan yang diamanahkan adalah hal yang fundamental dan diistilahkan dengan kata itqan, yang substansinya menuntut sikap propesionalitas dan akuntabilitas.Kata Kunci: Anggota DPRD; Pertanggungjawaban; Siyasah Syar’iyyah]]>
