Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA LAMPOKO KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Kamaruddin, Kamaruddin; Jafar, Usman
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan Desa Lampoko perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian dekskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode field research, sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat dan stakeholder. Data yang diperoleh dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) strategi atau cara pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan transpransi penyelenggaraan pemerintahan dinilai masih kurang efektif karena dalam musyawarah pembangunan masih didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, selain itu, masyarakat masih kesulitan dalam mengakses pengelolaan keuangan Bumdes; 2) faktor yang menghambat diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dan kedispilinan para penyelenggara pemeritahan; 3) konsep Siyasah Syar’iyyah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan sebenarnya tidak baku, tetapi penerapan nilai-nilai seperti al-Adalah dan asy-Syura sangat mendukung atas upaya mewujudkan  pemerintahan Desa Lampoko yang baik.Kata Kunci: Pemerintah Desa Lampoko; Prinsip al-Adalah dan as-Syura; Tata Kelola
TELAAH HUKUM TATA NEGARA ISLAM ATAS PERATURAN DAERAH BERNUANSA AGAMA (SYARIAH) Asriana, Asriana; Jafar, Usman
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan aturan hukum sebagai landasan dalam melaksanakan segala urusan pemerintahan daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemberlakuan peraturan daerah yang memiliki nuansa agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis, dan normatif  syar’i. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, merupakan respon pemerintah Kabupaten Bone terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, yang dianggap belum efektif dan memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut di tingkat kabupaten, Perda tersebut diharapkan dapat mendorong agar pengelolaan zakat dapat lebih optimal, sehingga potensi zakat yang sangat besar dapat dimanfaatkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Hambatan atau kendala pelaksanaan Perda Pengelolaan Zakat, yaitu kurangnya kesadaran hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh pemerintah dan lemahnya sanksi bagi wajib zakat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bone sejalan dengan hukum tatanegara Islam, di mana pemimpin atau penguasa sebagai khalifah diperintahkan untuk menegakkan hukum Allah SWT untuk mengatur kehidupan masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat merupakan salah satu instrumen hukum bernuansa agama yang diberlakukan di Kabupaten Bone dalam upaya menghimpun zakat untuk selanjutnya dikelola dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.Kata Kunci: Agama; Hukum Tata Negara Islam; Peraturan Daerah
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Maknun, Lu'Luil; Jafar, Usman; Patimah, Patimah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this writing is to find out how the form of protection and empowerment of farmers in the lens of siyasah syar'iyyah. The method used is literature research and theological approach of syar'i. The results of this study show that the role of the government in implementing farmer empowerment as a regulator, facilitator, and catalyst. Concretely, the form of protection for farmers can be done by forming farmer groups to facilitate the distribution of information, dissemination, and training. Meanwhile, the form of empowerment can be carried out through 5 (five) steps, namely settlement, strengthening, protection, characterization, and maintenance. In the Islamic Perspective, the protection and empowerment of farmers is the responsibility and obligation of the government and must be carried out in a fair, mandated and non-discriminatory manner as a prerequisite for realizing welfare.
KEDUDUKAN MENTERI AD INTERIM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN (TELAAH SIYASAH SYAR'IYYAH) Ariansyah, Ariansyah; Jafar, Usman
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The position of the minister as an aide to the president sometimes experiences obstacles that require the president to appoint an acting minister or an interim ad minister. This article aims to examine the position of the interim ad minister in the system of government with the siyasah syar'iyyah approach, focusing on the issue of how the authority of the minister ad interim, urgency and opinion of the siyasi towards the position of minister ad interim. This research is qualitative research using a statutory approach and a syar'i approach. The results showed that the authority of the interim ad minister is more administrative and limited to issuing policies that are strategic in nature, and in terms of time and nature, the position of the interim ad minister is only temporary or implementing. The existence of an interim ad minister is important enough to fill the vacancy, so that the process of organizing government does not stagnate. Imam al-Mawardi divided the two ministerial positions, namely vizier tanfidzi and wazir tafwidhi and in terms of function, the vizier tafwidhi can be matched with the interim minister.
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SINJAI TELAAH HUKUM TATA NEGARA ISLAM Junaid, Bismar; Jafar, Usman; HL, Rahmatiah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine and analyze environmental preservation in Sinjai Regency in the study of Islamic constitutional law. The research method used is field research (field research) which is qualitative descriptive with a juridical approach and a Syar'i normative approach. The results of this study indicate that the Regional Government of Sinjai Regency through the Environment and Forestry Service has carried out various work programs related to environmental preservation such as waste bank management, biopori (water absorption), tree planting in urban and coastal areas, institutional coordination in planning and making irrigation canal. In addition, the supporting factors in environmental preservation in Sinjai Regency are the availability of qualified human resources while the inhibiting factors for environmental preservation are the lack of budget, integrated planning, preparation of work programs, evaluation and monitoring of environmental development, and the availability of infrastructure such as reference laboratories to serve as reference for the regional sector and society in controlling pollution and environmental damage. In addition, preserving the environment from the siyasaH syar’iyyah perspective is both a responsibility and a mandate for humans as caliphs on earth.
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Aswinda, Aswinda; Jafar, Usman; HL, Rahmatiah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, dengan fokus permasalahan yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) III. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan pendekatan teologis normatif atau syar’i. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban Anggota DPRD kabupaten Bantaeng dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan sudah berjalan dengan baik meskipun belum optimal, karena disebabkan oleh pelbagai faktor, namun DPRD Kabupaten Bantaeng tetap berkomitmen dan mengupayakan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang diwakilinya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban Anggota DPRD adalah dengan secara aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memastikan program-program pemerintahan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Faktor yang memengaruhi pelaksanaan pertanggungjawaban Anggota DPRD Dapil III Kabupaten Bantaeng adalah wilayah yang terlalu luas, sehingga menyulitkan dalam melakukan penyaringan aspirasi. Konsep siyasah syar’iyyah memandang bahwa pertanggungjawaban atas suatu pekerjaan yang diamanahkan adalah hal yang fundamental dan diistilahkan dengan kata itqan, yang substansinya menuntut sikap propesionalitas dan akuntabilitas.Kata Kunci: Anggota DPRD; Pertanggungjawaban; Siyasah Syar’iyyah
KEDUDUKAN DAN PERAN OMBUDSMAN DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (Tela’ah Fiqh Siyasah) Nurkhatimah, Nurkhatimah; Jafar, Usman; Anis, Muhammad
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan terhadap hak-hak sosial dasar warga negara membutuhkan sistem pelayanan yang prima dan bebas maladministrasi. Untuk memastikan kualitas pelayanan diperlukan fungsi-fungsi pengawasan, termasuk pengawasan dari Ombudsman sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi proses penyelenggaraan pelayanan publik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan Ombudsman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia? bagaimana peran Ombudsman dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik? dan bagaimana kedudukan Ombudsman dari sudut pandang Fiqh Siyasah? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam struktur ketatanegaraan, Ombudsman memiliki kedudukan yang sangat penting. Saat ini, dasar hukum pembentukan kelembagaan Ombudsman didasarkan pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman diposisikan sebagai unsur pengawas eksternal bersama dengan DPR, DPRD dan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi pengawasan, Ombudsman tidak hanya bertindak atas adanya laporan masyarakat, tetapi juga atas inisiatif sendiri. Kedudukan dan wewenang Ombudsman sebagai lembaga pengawas dapat dipadankan dengan Wilayat al-Muzalim dan Wilayat as-Hisbah dalam ketatanegaraan Islam.Kata Kunci: Pelayanan Publik; Pengawasan; Ombudsman
PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH : Studi Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa Rismayanti, Rismayanti; Jafar, Usman; Halimang, St.
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 3 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out how the government management system in Manimbahoi Village, Parigi District, Gowa District, shar'iyyah siyasah perspective. This type of research is field research using normative juridical and theological approaches. The results of this study show that the concept of government management in Manimbahoi Village, Parigi District, Gowa Regency is based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages which includes planning, community empowerment, organizing village government institutions, using village resources, and supervising village governance. The concept of shar'iyyah siyasah emphasizes the administration of government, including the village government level held to achieve welfare - benefit in various aspects of life, if this principle becomes a benchmark, then obedience to ulil amri will follow the command to obey Allah and His Messenger.
ANALISIS PENGANGKATAN CAMAT DI KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Akmal, M. Rijal B.; Jafar, Usman; Natsif, Fadli Andi
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 2 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hierarchically, the sub-district head as a district apparatus has a coordinating function in administering government in the sub-district area under the auspices of the regent through the district/city regional secretary. This study aims to analyze the appointment of sub-district heads in Barru District from the Siyasah Syariyyah perspective. The type of research used is qualitative research (field research) by taking data sources from the process of observation, interviews, documentation and literature studies. The results of the study show that the implementation of the appointment of sub-district heads as regional autonomous positions in Barru Regency has followed the qualifications for the post of sub-district heads mandated in laws and regulations by fulfilling technical competence, which is measured by the level of quality of education, technical training, and technical work experience as well as managerial competence. measured by the level of leadership experience. The appointment of sub-district heads in siyasa fiqh studies is not outlined textually but is emphasized in general in selecting leaders with the prerequisites of shiddiq, amanah, fathanah and tabligh.
KEWENANGAN ANGGOTA DPRD DALAM PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SINJAI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH Yaumil Khaeriyah; Jafar, Usman; Ishak, Nurfaika
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 5 No 1 (2024): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the implementation of the supervision of DPRD members on the implementation of regional development in Sinjai Regency, the supporting and inhibiting factors of DPRD in supervising the implementation of regional development in Sinjai Regency, and the concept of DPRD in supervising the implementation of regional development in the Siyasah Syar'iyyah perspective. This research is a field research (Field Research) using a juridical and syar'i approach. The source of the data is primary data. The data were collected by conducting field research conducted in Sinjai Regency by means of observation, interviews, documentation and reference searches. Furthermore, data processing and analysis went through three stages, namely; data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that: The implementation of supervision of DPRD members on the implementation of regional development in Kab. Sinjai is adjusted to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Supporting factors in the supervision of DPRD members include the existence of financial assistance from the central and district governments, being aware of the functions and responsibilities in accordance with the law, planning and conducting recesses while the inhibiting factors in supervising DPRD members include difficult-to-reach areas, human resources, and there are still many programs resulting from the musrenbang in the village that have not been accommodated until now. The concept of DPRD in carrying out supervision according to Siyasah Syar'iyyah must be based on the Qur'an and Hadith for the benefit of humans.