Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Obyek Landreform dalam Rangka Pembaharuan Agraria di Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka Oktaviani, Lisa; Cardi, Guid; Sintia, Sintia
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to analyze how the implementation of the LandReform Object Land Redistribution Program in the Context of Agrarian Renewal in Bangka Regency. The research method uses qualitative research with a descriptive approach. The results showed that the implementation of the land redistribution policy for landreform objects in the context of agrarian renewal in Bangka Regency has not been fully implemented optimally. The Land Redistribution Program is not all carried out in accordance with applicable policies. There are still people who participated in the land redistribution program that were not issued certificates, communities who did not participate in the program were issued land certificates, the results of the certificate area were not appropriate at the time of measurement and falsification of land border conflicts that had not been resolved. this is what makes the land redistribution program not on target. The author's recommendation is to evaluate the land redistribution program. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Bagaimana Implementasi Program Redistribusi Tanah Obyek Landreform Dalam Rangka Pembaharuan Agraria di Kabupaten Bangka. Metode Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan redistribusi tanah obyek landreform dalam rangka pembaharuan agraria di Kabupaten Bangka belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal. Program Redistribusi Tanah tidak semua terlaksana sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Masih adanya masyarakat yang ikut program redistribusi tanah tidak diterbitkan sertifikat, masyarakat yang tidak ikut program diterbitkan sertifikat tanah, hasil luas sertifikat tidak sesuai pada saat pengukuran dan pemasalahan konflik perbatasan tanah yang belum diselesaikan. hal ini yang menjadikan program redistribusi tanah tidak tepat sasaran. Rekomendasi penulis yakni mengevaluasi program redistribusi tanah.
Kebijakan Pengembangan Kompetensi Guru Madrasah dalam Kerangka Akreditasi Mutu Elfarisyah, Diwani; Juliani, Juliani; Agustin, Dewi; Ariska, Imelda; Sintia, Sintia
Mesada: Journal of Innovative Research Vol. 2 No. 2 (2025): July-December
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/x1n6jn80

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengembangan kompetensi guru madrasah dalam kerangka akreditasi mutu pendidikan. Fokus kajian diarahkan pada keterkaitan antara kebijakan pengembangan kompetensi guru dengan pencapaian standar akreditasi serta peningkatan mutu madrasah secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan pendidikan, kebijakan Kementerian Agama, pedoman dan instrumen akreditasi madrasah, serta buku dan artikel jurnal ilmiah yang membahas kompetensi guru dan penjaminan mutu pendidikan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) secara deskriptif-analitis untuk mengkaji konsep, kebijakan, serta implikasi pengembangan kompetensi guru terhadap mutu dan akreditasi madrasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan kompetensi guru madrasah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesiapan madrasah dalam memenuhi standar akreditasi mutu. Pengembangan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru berkontribusi langsung terhadap pemenuhan standar pendidik, standar proses, serta pembentukan budaya mutu di lingkungan madrasah. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, belum meratanya akses pelatihan, serta lemahnya integrasi antara pengembangan kompetensi guru dan sistem penilaian kinerja. Simpulan penelitian menegaskan bahwa kebijakan pengembangan kompetensi guru madrasah perlu dirancang dan diimplementasikan secara konsisten, terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu internal, serta didukung kepemimpinan madrasah yang kuat agar mampu mendorong peningkatan mutu dan keberhasilan akreditasi secara berkelanjutan.