Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.719
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Pagaruyuang Law Journal Ensiklopedia Social Review Jurnal Yustitia Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Eksekusi : Journal Of Law TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Jurnal Kesehatan Tambusai RIO LAW JURNAL Devotion: Journal of Research and Community Service Collegium Studiosum Journal Journal Of Human And Education (JAHE) Journal of Community Health Provision Indonesia of Journal Business Law Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Innovative and Creativity Jurnal Kajian Ilmu Hukum Journal of Social Science and Education Research NuCSJo : Nusantara Community Service Journal J-CEKI PESHUM
Triana, Yeni
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Collegium Studiosum Journal

 1 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DARI DAN LUAR INDONESIA Saputra, Dodi Ripo; Harahap, Irawan; Triana, Yeni
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1448

Abstract

Immigration in Indonesia is regulated by Law Number 6 of 2011 on Immigration, which replaced the previous immigration law, Law Number 9 of 1992. The law states that anyone who enters or exits Indonesia without undergoing immigration inspection, or without valid travel documents or visas, will be subject to criminal sanctions. The legal foundation for human trafficking offenses is also outlined in Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. Immigration matters are closely related to the movement of people across international borders, which has increased in the era of globalization and free trade, and has now become a concern for countries around the world, including Indonesia. Smuggling, which involves trafficking people for exploitation or physical and psychological abuse, is a violation of human dignity. The method used in this research is sociological legal research. Based on the results, it is known that law enforcement at the Bengkalis Immigration Checkpoint Office (TPI) is in accordance with the provisions set out in the Immigration Law. However, challenges remain, such as limited human resources, inadequate infrastructure, and suboptimal coordination between agencies. Handling human trafficking requires active involvement from various parties, including the police, customs, and other related agencies, to strengthen oversight and prevent this transnational crime. This research concludes that to improve the effectiveness of law enforcement, there needs to be enhanced training for officers, improvement of inspection facilities and infrastructure, and strengthened cooperation between agencies involved in the prevention and prosecution of human trafficking. Additionally, a broader socialization to the public regarding the dangers and impacts of human trafficking should also be conducted to strengthen preventive efforts.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES DUMAI R., Fransiskus Putra P.; Triana, Yeni; Afrita, Indra
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1445

Abstract

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Jika kita bandingkan dengan para pelaku tindak pidana berat misalnya koruptor, tentu hal ini menimbulkan reaksi yang membuat geram masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam suatu peraturan, yang menyebabkan terhambatnya upaya mewujudkan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan peraturan terdahulu tidak lengkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika perubahan zaman. Mau tidak man Hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih adanya kasus tindak pidana pencurian ringan yang masih menggunakan KUHP. Meskipun KUHP memberikan dasar hukum yang jelas, pendekatan ini sering kali kurang memperhatikan konteks kasus tertentu, seperti keadaan ekonomi pelaku atau nilai barang yang dicuri, yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam memberikan sanksi yang lebih proporsional. Penanganan kasus pencurian ringan sering kali tidak konsisten. Ada pelaku yang diproses secara hukum penuh, sementara pelaku lain mendapatkan keringanan atau penyelesaian di luar pengadilan. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang yang dimiliki aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat karena banyak masyarakat yang enggan melaporkan tindak pidana pencurian ringan dengan alasan barang yang dicuri tidak bernilai tinggi atau mereka takut menghadapi proses hukum yang dianggap rumit dan memakan waktu, dan proses hukum yang dirasa tidak adil atau tidak memberikan efek jera karena hukuman ringan, atau bahkan ada kesempatan untuk dibebaskan atau dihakimi dengan cara yang lebih ringan karena pelanggaran yang dilakukan dianggap sebagai kejahatan kecil. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, mempercepat proses administrasi dan meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan menegakkan hukuman yang tegas dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN Monarchi, Try Krisna; Yetti; Triana, Yeni
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1651

Abstract

The Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations Law (UUK-PKPU) provides space for debtors to postpone debt payments and restructure their obligations. However, the existence of a 90-day stay provision in the PKPU process has caused serious problems with the rights of creditors holding mortgage rights, especially in efforts to carry out collateral execution. This study aims to analyze the application of the provision in the context of legal protection of creditors, review its compatibility with the principles of legal certainty and justice, and criticize the potential for legal smuggling that may occur in practice. Through a normative approach and literature study, including linking the conflict of norms between UUK-PKPU and the Mortgage Rights Law (UUHT), this article shows that the dominance of the lex posterior derogat legi priori principle in this context often ignores substantive justice for creditors. The results of this study emphasize the need for legal reform of the PKPU stay period and the balancing of protection between debtors and creditors in the process of postponing debt payment obligations. These findings reinforce the urgency of regulatory reorganization to prevent irregularities in the implementation of bankruptcy law in Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES DUMAI R., Fransiskus Putra P.; Triana, Yeni; Afrita, Indra
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1445

Abstract

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Jika kita bandingkan dengan para pelaku tindak pidana berat misalnya koruptor, tentu hal ini menimbulkan reaksi yang membuat geram masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam suatu peraturan, yang menyebabkan terhambatnya upaya mewujudkan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan peraturan terdahulu tidak lengkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika perubahan zaman. Mau tidak man Hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih adanya kasus tindak pidana pencurian ringan yang masih menggunakan KUHP. Meskipun KUHP memberikan dasar hukum yang jelas, pendekatan ini sering kali kurang memperhatikan konteks kasus tertentu, seperti keadaan ekonomi pelaku atau nilai barang yang dicuri, yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam memberikan sanksi yang lebih proporsional. Penanganan kasus pencurian ringan sering kali tidak konsisten. Ada pelaku yang diproses secara hukum penuh, sementara pelaku lain mendapatkan keringanan atau penyelesaian di luar pengadilan. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang yang dimiliki aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat karena banyak masyarakat yang enggan melaporkan tindak pidana pencurian ringan dengan alasan barang yang dicuri tidak bernilai tinggi atau mereka takut menghadapi proses hukum yang dianggap rumit dan memakan waktu, dan proses hukum yang dirasa tidak adil atau tidak memberikan efek jera karena hukuman ringan, atau bahkan ada kesempatan untuk dibebaskan atau dihakimi dengan cara yang lebih ringan karena pelanggaran yang dilakukan dianggap sebagai kejahatan kecil. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, mempercepat proses administrasi dan meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan menegakkan hukuman yang tegas dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DARI DAN LUAR INDONESIA Saputra, Dodi Ripo; Harahap, Irawan; Triana, Yeni
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1448

Abstract

Immigration in Indonesia is regulated by Law Number 6 of 2011 on Immigration, which replaced the previous immigration law, Law Number 9 of 1992. The law states that anyone who enters or exits Indonesia without undergoing immigration inspection, or without valid travel documents or visas, will be subject to criminal sanctions. The legal foundation for human trafficking offenses is also outlined in Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. Immigration matters are closely related to the movement of people across international borders, which has increased in the era of globalization and free trade, and has now become a concern for countries around the world, including Indonesia. Smuggling, which involves trafficking people for exploitation or physical and psychological abuse, is a violation of human dignity. The method used in this research is sociological legal research. Based on the results, it is known that law enforcement at the Bengkalis Immigration Checkpoint Office (TPI) is in accordance with the provisions set out in the Immigration Law. However, challenges remain, such as limited human resources, inadequate infrastructure, and suboptimal coordination between agencies. Handling human trafficking requires active involvement from various parties, including the police, customs, and other related agencies, to strengthen oversight and prevent this transnational crime. This research concludes that to improve the effectiveness of law enforcement, there needs to be enhanced training for officers, improvement of inspection facilities and infrastructure, and strengthened cooperation between agencies involved in the prevention and prosecution of human trafficking. Additionally, a broader socialization to the public regarding the dangers and impacts of human trafficking should also be conducted to strengthen preventive efforts.
Co-Authors Abrahaham, Herbert Adri, M. Afrita, Indra Alviana, Vivi Andrianto Andrianto Anugrah Siregar, Wira Aprianti, Dwi Putri Apriliani, Weny Ardiansah, A Arlenggo, Arlenggo Azmi, Bahrun Belantar, Mega Orceka Depera Senja Brigade, Vidi Renovri Butar, Hanchen Stephanus Dermawan Butar Candra, Erikson H. Chandra Gunawan, Deddy Christian Hutasoit, Roby Damanik, Lilia Sarifatamin Fadila, Yolanda Fahli, Zul Fahmi Fahmi Fajri Akbar, Fajri Feryanto Rahadian, Wiwid Firmansyah, Baginda Sultan Handayani, Erika Yusticia Harahap, Irawan Hartono, Wandi Hasugian, Mussen Aldrin Hibrian, M. Hibrian, Muhammad Iriansyah Iriansyah, Iriansyah Iskandar, Muh Faldi Jas, Rezki Saputra Jasril Jasril Juni, Juni Keristian, Bambang Keristian, Hendrik Rejeki Kusuma, Mardiansyah Lina Lina Mahendra, Mahendra Marpaung, Rikardo Martilova, Lia Monarchi, Try Krisna Muhardi, Dekky Nasution, Ahmad Khomeni Nining Gilang Sari nudirwan, wawan Oktapani, Silm Pardosi, Pardomuan Pratama, Alvin Putra, Tri Anggara R, Muhammad Hatta. R., Fransiskus Putra P. Raisa, Tengku Ramon, Fhauzan Rizana, Rizana Samosir, Mangaratua Saputra, Dodi Ripo Saputra, Ega Setiawan, Jetmiko Shamer, Chika Siregar, Murni Kurniyanti Siswanto, Alen Sunanda Naibaho Suryani, Yovie Susanti, Wirda Tarigan , Petra Pengarapenta Tarigan, Jefri Triana, Indra Winstar, Yelia Nathassa Yasmin, Nur Adilah Yetti Yetti, Yetti Yusuf, Fadly Daeng Yusuf, M. Fadly Daeng