p-Index From 2021 - 2026
13.123
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains KEUNIS Law and Justice Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi al-Afkar, Journal For Islamic Studies Jurnal Istiqro' Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat JCRS (Journal of Community Research and Service) Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan Jurnal Hukum Acara Perdata Indonesian Journal of Islamic Economics Research Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law El-kahfi : Journal of Islamic economics Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Indonesian Journal of Social Science Research Law Development Journal El-Ecosy : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal Iqtisaduna Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Indonesian Journal of Multidisciplinary Science QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah Journal Islamic Economics Ad Diwan Jurnal Riset Ekonomi Syariah Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Bandung Conference Series : Sharia Economic Law Bandung Conference Series : Syariah Banking Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Jurnal Riset Perbankan Syariah Sewagati Fastabiq: Jurnal Studi Islam Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Journal of Law and Social Politics Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam (JREI) Jurnal Medika: Medika Tasyri' : Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah Khazanah Hukum Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan
Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH terhadap Peran Pendamping Halal Self Declare dalam Menjaga Kepastian Kehalalan Produk Salma Nurul Fadhilah; Panji Adam Agus Putra; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13570

Abstract

Abstract. The government through the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) develops a halal assurance system by issuing halal certificates using a self-declaration scheme involving companions. Halal product companions have a very important role in ensuring the comfort and safety of Muslim consumers in Indonesia while maintaining the certainty of halal products. However, the role of the companion defined in the current regulations is limited to verification and validation, which is not enough to guarantee the halalness of halal-certified products in Indonesia. This study aims to analyze Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance related to the role of self-declaration companions in ensuring the certainty of halal products and their legal implications. This study uses a normative juridical approach to explore the legal framework that applies to the role of self-declaration companions in ensuring the halalness of products. Data was collected through analysis of legal documents, literature studies, and interviews with halal product companions. The findings of the study show that the unclear role of self-declaration companions in the law results in legal uncertainty regarding the halalness of certified products, because their current role is only limited to verification and validation. The legal implications related to the involvement of companions in ensuring the halalness of products show that they do not have a legal obligation to provide literacy and carry out maximum supervision, because the applicable regulations have not set clear requirements in this regard. Abstrak. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengembangkan sistem jaminan halal dengan menerbitkan sertifikat halal menggunakan skema self declare yang melibatkan pendamping. Pendamping produk halal memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kenyamanan dan keamanan konsumen muslim di Indonesia sambil menjaga kepastian kehalalan produk. Namun, peran pendamping yang didefinisikan dalam peraturan saat ini terbatas pada verifikasi dan validasi, yang belum cukup untuk menjamin kehalalan produk yang bersertifikat halal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait peran pendamping self declare dalam menjamin kepastian kehalalan produk dan implikasi hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengeksplorasi kerangka hukum yang berlaku terhadap peran pendamping self declare dalam memastikan kehalalan produk. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum, studi literatur, dan wawancara dengan pendamping produk halal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan peran pendamping self declare dalam undang-undang mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait kehalalan produk yang disertifikasi, karena peran mereka saat ini hanya sebatas verifikasi dan validasi. Implikasi hukum terkait keterlibatan pendamping dalam menjamin kehalalan produk menunjukkan bahwa mereka belum memiliki kewajiban hukum untuk memberikan literasi dan melakukan pengawasan secara maksimal, karena regulasi yang berlaku belum menetapkan persyaratan yang jelas dalam hal ini.
Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Multi Akad pada Tabugan Paket Lebaran di Kampung Tugu Laksana Geugeut Kinasih Wahyuni; Panji Adam Agus Putra; Intan Nurrachmi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13654

Abstract

Abstract. This research was carried out with the aim of analyzing the implementation of hybrid-contract practices on savings packages in Kampung Tugu Laksana. The method used in this research is a qualitative case study method that is empirical. The data collection technique is carried out through observations and interviews with sources related to the topics studied, such as business owners/providers and members of the program of savings savings in Kampung Tugu laksana. The results of this study show that in practice, the Eid package savings in Kampung Tugu Laksana combine three contracts into one transaction; these contracts include wadi'ah, qardh, and ba'i contracts. The merger of the three contracts based on the analysis of muamalah fiqh is a fasid (damaged) contract because there are conditions that have not been fulfilled in the ba'i contract, namely conditions related to the clarity and certainty of the price and quality of goods, so that it causes light gharar (khofi). And there is an additional fee on loan repayment (qardh) of 3.5% as a service fee that can be hilah ribawi. Thus, the merger between the wadi'ah, ba'i, and qardh contracts in the practice of saving Eid packages in Kampung Tugu Laksana based on the analysis of muamalah fiqh is declared invalid and is a fasid (damaged) contract. Abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pelaksanaan praktik multi akad pada tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana ditinjau berdasarkan fikih muamalah. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kualitatif studi kasus yang bersifat empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara bersama nara sumber yang berkaitan dengan topik yang diteliti, seperti pemilik usaha dan anggota program tabungan lebaran di Kampung Tugu Laksana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktiknya, tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana ini menggabungkan tiga akad dalam satu transaksi, akad-akad tersebut diantaranya adalah akad wadi’ah, qardh dan ba’i. Adapun penggabungan ketiga akad tersebut berdasarkan analisis fikih muamalah merupakan akad yang fasid (rusak) karena terdapat syarat yang belum terpenuhi pada akad ba’i yaitu syarat yang berkenaan dengan kejelasan/kepastian harga dan kualitas barang sehingga menimbulkan gharar ringan (khofi). Serta terdapat tambahan biaya pada pengembalian pinjaman (qardh) sebesar 3,5% sebagai biaya jasa yang dapat menjadi hilah ribawi. Dengan demikian, penggabungan antara akad wadi’ah, ba’i, dan qardh pada praktik tabungan paket lebaran di Kampung Tugu Laksana berdasarkan analisis fikih muamalah dinyatakan tidak sah dan merupakan akad yang fasid (rusak).
Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas dengan Sistem Pembulatan di Toko Emas Berkah Kabupaten Purwakarta Miftah Farid Aziez; Panji Adam Agus Putra; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14581

Abstract

Abstract. Business ethics in Islamic law is morality in conducting business according to Islamic values, so in running their business, there is no need to worry because it is already believed to be good and right. Islamic business ethics teaches several fundamental principles of business ethics, including unity, equilibrium, free will, responsibility, and benevolence. With several principles of Islamic business ethics, the behavior of these business actors is monitored to ensure that no one is disadvantaged. This can be linked to the rules or systems of one of the business actors, such as the rounding system in Berkah Gold Shop. The purpose of this study is to analyze Islamic business ethics in the practice of buying and selling gold with a rounding system at Berkah Gold Shop, Purwakarta Regency. This research uses a qualitative research method, specifically field research, with primary and secondary data sources. Data collection techniques include observation and interviews. The results show that the practice of using a rounding system in weighing gold aims to simplify and expedite transaction calculations, responding to consumer demand for ease in specifying weights. Based on the analysis of Islamic business ethics, the practice of buying and selling with a rounding system at Berkah Gold Shop aligns with the principles of Islamic business ethics by fulfilling all five aspects of these principles.‎ Abstrak. Etika bisnis dalam syariat Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Etika bisnis Islam mengajarkan beberapa prinsip dasar etika bisnis diantaranya kesatuan (unity), keseimbangan/ adil (equilibrium), kebebasan berkehendak (free will), tanggung jawab (responsibility) dan kebenaran (benevolence). Dengan adanya beberapa prinsip etika bisnis Islam, maka perilaku-perilaku pelaku bisnis ini terawasi agar tidak ada pihak yang dirugikan, hal ini dapat dihubungkan dengan aturan atau sistem di salah satu pelaku usaha, seperti sistem pembulatan timbangan di Toko Emas Berkah. Tujuan penelitian ini adalah untuk analisis etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem pembulatan timbangan di Toko Emas Berkah Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan, sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik sistem pembulatan timbangan yang dilakukan adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses perhitungan dalam transaksi, serta banyaknya permintaan konsumen yang ingin mudah dalam menyebutkan timbangan. Berdasarkan analisis etika bisnis Islam bahwa praktik jual beli dengan sistem pembulatan di toko emas berkah telah selaras dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu dengan terpenuhinya kelima aspek prinsip etika bisnis Islam.‎‎
Analasis Prinsip-Prinsip Muamalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Terkait Pendampingan Proses Sertifikasi Halal dengan Mekanisme Self Declare Intan Rahmawati; Panji Adam Agus Putra; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.15091

Abstract

Abstract. Halal certification with self-declaration mechanism is designed to accelerate halal certification in Indonesia. In practice, this mechanism must be supported by the PPH accompaniment. Many of the groups that participate in this PPH, on one side can help the efficiency of the process of halal certification but on the other side the emergence of the problem of halal accompanying can be seen. Based on the phenomenon, then the problems in this study are formulated as follows: (1) How does the mechanism of accompanying PPH on halal certification with self declare mechanism? (2) How is the review of the principles of abuse and Government Regulation No. 39 of 2021 on the maintenance of the field of guarantee of halal products against the attachment of PPH to halal certification with self-declaration mechanism? The researchers used normative jurisprudential methods using legislative and conceptual approaches. The data collection technique used in this research is a library study. The results of this study are: halal certification with self-declaration mechanisms has gone pretty well. However, there are still obstacles, including the lack of halal awareness to the obstacles of the application of SIHALAL. From the perspective of the principles of abuse and Government Regulation No. 39 Year 2021, the accompanying of PPH on halal certification with self declare mechanisms has not fully met the applicable requirements. In particular, there are shortcomings in the application of the principles of fairness, trust, and written principles. Abstrak. Sertifikasi Halal dengan mekanisme self declare dirancang untuk akselerasi sertifikat halal di Indonesia. Dalam praktiknya mekanisme ini harus di dampingi oleh pendamping PPH. Banyaknya kalangan yang berpartisipasi menjadi pendamping PPH ini, disatu sisi dapat membantu efisiensi proses sertifikasi halal akan tetapi disisi lain terlihat munculnya problematika pendamping halal. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana mekanisme pendampingan PPH pada sertifikasi halal dengan mekanisme self declare? (2) Bagaimana tinjauan prinsip-prinsip muamalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal terhadap pendampingan PPH pada sertifikasi halal dengan mekanisme self declare?. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan Konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: sertifikasi halal dengan mekanisme self declare telah berjalan cukup baik. Namun, masih terdapat kendala yaitu meliputi kurangnya halal awareness sampai kendala dari aplikasi SIHALAL. Dari perspektif prinsip-prinsip muamalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, pendampingan PPH pada sertifikasi halal dengan mekanisme self declare belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku. Khususnya, ada kekurangan dalam penerapan prinsip maslahah , prinsip amanah, dan prinsip tertulis.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Buah Durian pada Pohonnya Imam Mugi; Zaini Abdul Malik; Panji Adam Agus Putra
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.15352

Abstract

Abstract. Buying and selling is an agreement to exchange objects (goods) that have value, on the basis of willingness (agreement) between two parties in accordance with the agreement or conditions justified by syara'. The practice of buying and selling contains elements of ghoror (obscurity). This violates the principles of Islamic law against buying and selling, where in Islamic law the practice of buying and selling one of the conditions must be clear. The reason for conducting this research is to find out how Islamic law reviews the practice of buying and selling durian on trees in the area of ​​Kampung Bojong Serang, Banten. This research belongs to the type of qualitative research, which is a process based on a methodology that investigates a social phenomenon and human problems. This sale and purchase is said to be permissible or permissible if both parties know the terms and pillars of the legal sale and purchase, but it is said to be invalid if the sale and purchase of durian fruit is seen from Islamic law the pillars have been fulfilled while the terms are not fulfilled because the object is not clear the quality and the quantity. Abstrak. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara’. Praktik jual beli itu terdapat unsur ghoror (ketidak jelasan) hal ini melanggar perinsip hukum Islam terhadap jual beli, dimana dalam hukum islam praktik jual beli salah satu syaratnya harus jelas. Alasan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadao praktik jual beli durian di pohon di daerah Kampung Bojong Serang Banten. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu proses berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Jual beli ini di katakan mubah atau boleh dilakukan apabila kedua belah pihak mengetahui syarat dan rukun sahnya jual beli, namun dikatakan tidak sah apabila jual beli buah durian dipohon di lihat dari hukum islam sudah terpenuhi rukunnya sementara secara syarat tidak terpenuhi karena objeknya tidak jelas kualitas dan kuantitasnya.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEUNTUNGAN (DISKON) MELALUI METODE PEMBAYARAN SHOPEEPAY Nur Arifah, Siti Asiyah; Fattah, Athiyatul; Fadhilah, Salma Nurul; Agus Putra, Panji Adam
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v7i2.11160

Abstract

Pada zaman yang serba digital, para pembeli maupun penjual sudah terbiasa dengan melakukan penggunaan pembayaran secara digital seperti yang diterapkan oleh aplikasi online yaitu shopee dengan adanya Shopeepay. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transaksi Shopeepay dan hukum diskon melalui metode pembayaran Shopeepay. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normative. Jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian studi Pustaka dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada beberapa pendapat perihal dasar hukum dalam penggunaan Shopeepay dalam transaksinya. Pendapat pertama mengatakan bahwa pada dasarnya hukum muamalah ialah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dengan syarat ialah tidak adanya transaksi riba di dalamnya dan aplikasi Shopee ini hanya menyediakan pembayaran online saja. Pendapat kedua mengatakan bahwasannya pembayaran melalui Shopeepay hukumnya haram karena Shopeepay ini sama halnya dengan funding dana yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan berbagai macam promo yang ditawarkan dan didalamnya terdapat riba. Keuntungan atau diskon dari metode pembayaran Shopeepay seperti voucher diskon dan lain sebagainya dalam Islam termasuk ke dalam riba qordh, karena keuntungan tersebut didapatkan dari simpanan dana yang disimpan di Shopeepay yang dananya akan digunakan untuk kegiatan shopeepay later. In this digital era, both buyers and sellers have become accustomed to using digital payments, as implemented by online applications such as Shopee with its ShopeePay feature. The purpose of this study is to examine the perspective of Islamic law on ShopeePay transactions and the ruling on discounts through the ShopeePay payment method. This research adopts a normative juridical approach. The type of research is classified as a library study using qualitative methods. The results of the study indicate differing opinions regarding the legal basis for the use of ShopeePay in transactions. The first opinion states that, in principle, the law of muamalah (transactions) is permissible as long as there is no evidence prohibiting it. This is subject to the condition that there is no usurious transaction involved and that the Shopee application merely provides an online payment method. The second opinion argues that payments through ShopeePay are prohibited because ShopeePay is similar to a funding platform aimed at collecting funds from the public through various promotional offers, which include elements of riba (usury). Discounts or benefits from ShopeePay payment methods, such as discount vouchers and others, are classified as riba qardh in Islamic law because these benefits are derived from funds deposited in ShopeePay. These funds are subsequently used for ShopeePay Later activities.
Implementation of I’Adah al- Nadzar in The DSN-MUI Fatwa on Kafalah bil Ujrah Adam Agus Putra, Panji
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v6i1.13144

Abstract

The kafalah (guarantee) contract initially fell within the domain of tabarru (charitable) contracts. However, there is a difference of opinion (ikhtilaf) among scholars regarding the ruling of the kafalah bil ujrah contract (a guarantee contract accompanied by a fee). This study aims to explore the concept of I’adah al-Nadzhar and the opinions of scholars regarding the ruling of the kafalah bil ujrah contract, as well as the implementation of I’adah al-Nadzhar in DSN-MUI's fatwas. The results of the research show that the concept of I’adah al-Nadzhar is, in simple terms, a re-examination of previous scholarly opinions due to difficulties in their application, followed by adopting a new opinion, considered marjuh (weaker), as a guideline. The majority (jumhur) of scholars view the kafalah bil ujrah contract as prohibited because it resembles riba (interest). However, the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) permits the kafalah bil ujrah contract in several of its fatwas. Contrary to the view of the majority of Islamic jurists regarding the ruling of the kafalah bil ujrah contract, the DSN-MUI, based on the consideration of I’adah al-Nadzhar or re-examination, allows the kafalah bil ujrah contract. This is based on the reasoning that the ujrah is given for the jah (dignity/reputation) of the guarantor (kafil), the presence of hajjah (necessity), and to avoid harm (daf' al-dharar).
The Rulings on Capital Return Guarantees in Mudhârabah (Profit Sharing) Contracts: A Comparative Study Between The AAOIFI Sharia Standards and The DSN-MUI Fatwas Agus Putra, Panji Adam; Saripudin, Udin; Nurrachmi, Intan
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol 15, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aiq.v1i1.30494

Abstract

Abstract. This study aims to identify and analyze the legal constructions of capital guarantees in the AAOIFI Sharia Standards and the DSN-MUI Fatwas. This is normative legal research with a specific comparative approach. This research shows that the rulings of the AAOIFI Sharia Standards are more reassuring and prioritize the principle of ihtiyāth (precaution). Meanwhile, the legal provision of the DSN-MUI fatwas, allowing the capital manager to guarantee a return on business capital, is a commitment in the form of tabarru from the fund manager. T he commitment should be fulfilled since it is a wa’ad mulzim (binding promise). T his legal provision of the DSN-MUI Fatwas is a form of innovative ijtihad that seems different from the opinions of most scholars used as the legal basis of the AAOIFI. However, the DSN-MUI’s fatwa is supported by various arguments and is more applicative. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum jaminan modal dalam Standar Syariah AAOIFI dan Fatwa DSN MUI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan Standar Syariah AAOIFI lebih tepat dan mengedepankan prinsip ihtiyāth (kehati-hatian). Sedangkan ketentuan hukum fatwa DSN-MUI yang memperbolehkan pengelola modal dengan jaminan pengembalian modal adalah komitmen dalam bentuk tabarru dalam pengelolaan dana. Komitmen tersebut harus dipenuhi karena merupakan wa’ad mulzim (janji mengikat). Ketentuan hukum Fatwa DSN MUI ini merupakan bentuk ijtihad inovatif yang nampaknya berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama yang dijadikan landasan hukum AAOIFI. Namun, fatwa DSN-MUI didukung oleh berbagai argumentasi dan lebih aplikatif.
Pendampingan Koperasi Syariah Berbasis Mesjid: Companiment of Mosque-Based Sharia Cooperatives Srisusilawati, Popon; Putra, Panji Adam Agus
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. 6 (2025): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v10i6.9066

Abstract

This community service aims to develop economic activities that focus on the establishment of a mosque-based cooperative in RW 08 Antaapani Wetan Village to introduce the community's sharia economy so that the economy becomes better. The minimum achievement indicator is having an understanding of the basics of Islamic economics. The target of establishing a mosque-based cooperative in RW 08 is the local Mosque Prosperity Council. The method used in this community service is using effective socialization methods to the community, training, and mentoring. The activities that will be carried out are empowering DKM by providing socialization, training, and mentoring for mosque-based cooperatives. Assistance is carried out until the end of the program implementation period and after the program ends.
The Application of Ijtihâd Takhrîj in Contemporary Sharia Business Agus Putra, Panji Adam
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 11 No. 2 (2024): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v11i2.35389

Abstract

This research aims to elaborate on the concept of ijtihâd takhrîj, which was introduced by scholars to address evolving contemporary legal issues. It also seeks to analyze the application of ijtihâd takhrîj in the field of mu’âmalah mâliyyah or Islamic economic law. The approach used in this research is a normative juridical approach. This research is classified as a literature study and uses secondary data. The results of the study indicate that: first, ijtihâd takhrîj is crucial for realizing the efforts of ijtihâd to solve legal issues, including Islamic economic law, which is continuously developing; and second, in practice, ijtihâd takhrîj is applied to address contemporary legal issues in mu’âmalah mâliyyah activities. Some applications of ijtihâd takhrîj in contemporary sharia business such as law of commercial insurance, intellectual property rights, issues of inflation, law on giving discounts, law of travel checks, law of savings deposits, credit and debit cards, buying and selling via social media, law of compensatory payments in transactions, and Sharia-Based Financial Technology Peer-To-Peer Lending.
Co-Authors Adhitya Yudha Yudistira Aditya Nugraha Ahmad Faisal Akbar Ahmad Zaini, Abdul Malik dan Ai Jamilah Akhmad Yusup Aliya Putri Fitria Nuryanti Alma Hanifa Candra Yulia Alya Naima Siti Najwa Amrulla Hayatudin Amrullah Hayatudin Annisa Eka Rahayu Aprillia Ratih Pawestri Samapta Arif Rijal Anshori Asyila Putri Wibowo Atmima Tabi’inattien Al-ahya Aulia Aniatun Nisa Ayu Tuty Utami Azri Bhari Cecep Kusmana Cecep Soleh Kurniawan Dani Durahman Dayu Mirwan Dede Rifaldy Ambar Deshinta Arrova Dewi Desthya Sefty Ramadhania Dhanisa Leryan Diajeng Ayunda Candra Kirana Diana Wiyanti Dina Rahmania Eka Rahayu, Annisa Elisa Siti Widyastuti Fadhila Azzahra Fadhilah, Salma Nurul Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Fahrudin Misdar Faisal Musyaffa Faisal, Farid Farid Faisal Fattah, Athiyatul Fauzia Rizqika Subrata Ferdian Franata Firda Meilani Wijayanti Firda Nurfadilah Geugeut Kinasih Wahyuni Haliya Azka Imadi Hendi Suhendi Heru Pratikno Hery Widijanto Imam Mugi Indra Wijaya Intan Manggala Wijayanti Intan Nur Apriliani Intan Nurapriliani Intan Nurrachmi Intan Rahmawati Ira Siti Rohmah Maulida Iwan Permana Jajang Saepul Hamzah Khoerunnisa Amalia Liza Dzulhijjah M Faiz Mufidi M Zidan Al Insyani Maman Surahman Maman Surahman Marjan Laraswati Melawati Meti Sulastri Miftah Farid Aziez Mohamad Andri Ibrahim Mohamad Dandi Maulana Mohamad Ihsan Ramdani Muhamad Naufal Al Dzikri Muhamad Rafi Maududi Islam Muhammad Alfin Zayynur Rofiq Muhammad Fadhli Afkar Muhammad Farhan Bagja Naufal Muhammad Noval Muhammad Risandi Lampah Nadiya Ratna Pura Nadya Salsabila Najmi Nurfauzi Ihsani Nandang Ihwanudin Nandang Ikhwanudin Nandang Sambas Nanik Eprianti Nazwa Divalya Raya Gunadi Neneng Nurhasanah Neng Dewi Himayasari Neni Sri Imaniyati Noviyanti Ramdhani Nugraha, Ivan Nur Arifah, Siti Asiyah Nur Athiyah Rizqi Nurbani Syifa Nurjanah Nurul Aripin Permana, Iwan Popon Srisusilawati Puteri Asyifa Octavia Apandy Putra, Yuda Dharma Putri Diah Ayu Lestari Raditya Gantari Ahmad Riyadi Ramdan Fawzi Ratna Januarita Redi Hadiyanto Reni Trimelawati Rian Agung Nugraha Ridwan Wahyudi Rifqi Permana Rini Irianti Sundary Rois, Yovanka Graciela Rosyidah, Fairuz Syifa Rozalina Mirwan Salma Nurul Fadhilah Sandi Rizki Febriadi satria ilham Selly Eriska Shindu Irwansyah Siregar, Ariani Siska Lis Setiani Siti Karomah Nuraeni Sri Imaniyari, Neni Suhardini, Eni Dasuki Syalsya Elsa Fadillah Syifa Dewi Fajriyani Tahany, Tahany Tiya Rissa Kamila Trimelawati, Reni Trisya Aprianti Udin Saripudin Wulan Yandi Maryandi Yayat Rahmat Hidayat Yoghi Arief Susanto Yuda Dharma Putra Zia Firdaus Nuzula