Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

10.015

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Law and Justice Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi al-Afkar, Journal For Islamic Studies Jurnal Istiqro' Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat JCRS (Journal of Community Research and Service) Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Jurnal Hukum Acara Perdata Indonesian Journal of Islamic Economics Research Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Indonesian Journal of Social Science Research Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal Iqtisaduna Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Riset Ekonomi Syariah Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Bandung Conference Series : Sharia Economic Law Bandung Conference Series : Syariah Banking Jurnal Riset Perbankan Syariah Sewagati Fastabiq: Jurnal Studi Islam Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam (JREI)

Panji Adam Agus Putra

Universitas Islam Bandung

Author-ID : 1490920

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 89 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

4 5 6 7 8

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 terhadap Pengenaan Ta’widh Kepada Pelaku Usaha Jasa Pembuatan Yasin Aliya Putri Fitria Nuryanti; Panji Adam Agus Putra; Redi Hadiyanto
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7557

Abstract. In carrying out an istiṣhnā contract for services for making yasin, Jaya Mandiri Offset has binding conditions between the two parties, namely the existence of a 50% down payment. The problem arose when the printing company defaulted on the timeliness of completing the yasin order according to the agreed contract. Consumers who feel aggrieved impose the imposition of Ta'widh on the printers. Seeing this, there is concern that an element (da'in) will appear in the form of debt services for the settlement of yasin, which has the potential to generate usury. This study aims to find out the practice of imposing Ta'widh on Jaya Mandiri Offset and to find out the review of the DSN-MUI Fatwa No: 129/DSN-MUI/VII/2019 on the imposition of Ta'widh. The method used in this study is a qualitative method with an empirical juridical approach. The results of this study are that the imposition of Ta'widh on Jaya Mandiri Offset is considered to be in accordance with the criteria of the DSN-MUI Fatwa No: 129/DSN-MUI/VII/2019. In addition, the imposition of Ta'widh (compensation) on Jaya Mandiri Offset is a legal action because the transaction does not contain elements (da'in) that can give rise to usury. Because, in the fatwa it is explained that Ta'widh (compensation) was born from causality (sababiyyah) between the act of default and the losses incurred. In this case, there is no element (da'in) that occurs, only the commitment to complete the yasin order. From the start, this contract was permissible because there was an element of hajjah (need), and the transaction for ordering yasin was initially in the form of buying and selling, not debts. Abstrak. Dalam melakukan akad istiṣhnā pada jasa pesanan pembuatan yasin, Jaya Mandiri Offset memiliki ketentuan yang mengikat antara kedua belah pihak yaitu dengan adanya DP 50%. Persoalan muncul ketika pihak percetakan melakukan wanprestasi berupa ketidaktepatan waktu dalam menyelesaikan pesanan yasin sesuai dengan akad yang telah disepakati. Konsumen yang merasa dirugikan membebankan pengenaan Ta’widh kepada pihak percetakan. Melihat hal tersebut, ada kekhawatiran akan munculnya unsur (da'in) berupa utang jasa untuk penyelesaian yasin, yang berpotensi menghasilkan riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengenaan Ta’widh kepada Jaya Mandiri Offset dan untuk menganalisis tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 terhadap pengenaan Ta’widh tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder yaitu jurnal, artikel, dan literatur lain yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah pengenaan Ta’widh kepada Jaya Mandiri Offset dinilai sudah sesuai dengan kriteria Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019. Selain itu, pengenaan Ta'widh (ganti rugi) kepada Jaya Mandiri Offset merupakan tindakan yang sah karena pada transaksi tersebut tidak terdapat unsur (da'in) yang dapat melahirkan riba. Sebab, dalam fatwa dijelaskan bahwa Ta'widh (ganti rugi) lahir dari adanya kausalitas (sababiyyah) antara perbuatan wanprestasi dengan kerugian yang ditimbulkan. Dalam kasus ini, tidak ada unsur (da'in) yang terjadi, hanya komitmen untuk menyelesaikan pesanan yasin. Sejak awal, akad ini diperbolehkan karena ada unsur hajjah (kebutuhan), dan transaksi pemesanan yasin pada awalnya berbentuk jual beli bukan utang-piutang.

Tinjauan Teori Al-Afuww terhadap Produk Makanan Kaki Lima yang Belum Tersertifikasi Halal Muhamad Naufal Al Dzikri; Panji Adam Agus Putra; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7606

Abstract. Bandung is a city that is famous for its culinary tourism, both restaurants, cafes, and street food for all types of food and drinks are in the city of Bandung. In principle, in accordance with Law No. 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products, all entrepreneurs or traders, be it those who sell food or beverage products, must guarantee the halalness of their products through halal certification. This is based on Article 4 of Law no. 33 of 2014 concerning Guarantee of Halal. but in reality there are still many street vendors (PKL) who do not have halal certification for the products they sell. This of course raises concerns for consumers, especially those who embrace Islam, about the dangers of contamination of haram substances in the products they consume. Based on this, the researcher is interested in researching "Al-Afuww Theory Review of Street Food Products That Have Not Been Halal Certified". This study uses qualitative methods, with a normative-empirical approach. Sources of data obtained for this study were obtained from interviews with street vendors as well as documentation on laws and the theory of Al-Afuww which is based on the Al-Quran and Hadith. The results of this study indicate that the reason that street vendors have not registered Halal Certification products is due to the lack of information they receive regarding registration of Halal certification. As well as with the noble nature of "Al-Afw" which belongs to Allah SWT, we can without worrying about consuming street food that is not yet halal certified due to limited ability and knowledge in terms of examining these products and Allah SWT has indirectly forgiven our mistakes or oversights regarding that matter. Abstrak. Bandung merupakan kota yang terkenal dengan wisata kulinernya, baik restoran, café, ada di kota Bandung. Pada prinsipnya sesuai dengan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, semua pengusaha atau pedagang baik itu yang menjual produk makanan maupun minuman harus sudah menjamin kehalalan produknya melalui sertifikasi halal. Namun pada kenyataannya dilapangan masih banyak para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih belum memiliki sertifikasi halal pada produk yang dijualnya. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi para konsumen khususnya yang memeluk Agama Islam akan bahaya dari pencemaran zat-zat haram pada produk yang dikonsumsinya. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Tinjauan Teori Al-Afuww Terhadap Produk Makanan Kaki Lima Yang Belum Tersertifikasi Halal”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan normative-empiris. Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini didapat dari hasil wawancara kepada Pedagang Kaki Lima dan juga Dokumentasi terhadap Undang-Undang dan Juga Teori Al-Afuww yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Alasan para Pedagang Kaki Lima belum mendaftarkan produk Sertifikasi Halal karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan terkait pendaftaran sertifikasi halal. Serta dengan adanya sifat mulia “Al-Afw” yang dimiliki Allah SWT, kita bisa tanpa khawatir mengkonsumsi makanan kaki lima yang belum bersertifikasi halal karena keterbatasan kemampuan maupun pengetahuan dalam hal menelaah produk tersebut dan Allah SWT secara tidak langsung telah memaafkan kesalahan ataupun kehilafan kita terkait hal tersebut.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas terhadap Anak Dibawah Umur di Alfamart Muhammad Alfin Zayynur Rofiq; Panji Adam Agus Putra; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7711

Abstrak. Seiring berkembangnya zaman, sudah banyak sekali ditemukan alat modern dengan berbagai efeknya atau sering kita dengar dengan sebutan alat kontrasepsi sebagai hasil penemuan ilmu dan teknologi. Ketika alat kontrasepsi itu dijual secara bebas kekhawatiran terjadi yaitu penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengguna yaitu seks bebas. Kesadaran terhadap remaja merekan berada pada kondisi kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap sex bebas yang semakin tidak terkendali sebagaimana di khawatirkan oleh masyarakat. Adapun Tujuan peneletian ini: 1) Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang jual beli alat kontrasepsi secara bebas terhadap anak dibawah umur. 2) Untuk mengetahui dampak jual beli alat kontrasepsi kepada anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan terdahulu. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan pola piker deduktif dengan metode triangulasi. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa :1) tinjauan hukum islam memperbolehkan praktik jual beli alat kontrasepsi untuk pasangan yang sudah sah untuk menunda keturunan. 2) Dampak Dari jual beli alat kontrasepsi terhadap anak dibawah umur menimbulkan sex bebas dan dapat dikatakan zina yang dimana diharamkan dalam hukum islam dan mendapatkan dosa besar. Abstract. Along with the development of the times, many modern tools have been found with various effects or we often hear as contraceptives as a result of scientific and technological discoveries. When contraceptives are sold freely, there is concern about misuse by users, namely free sex. Awareness of their youth is in a condition of lack of knowledge and awareness of free sex which is getting out of control as people worry about. The purpose of this research: 1) To find out the review of Islamic law regarding the free sale and purchase of contraceptives against minors. 2) To find out the impact of buying and selling contraceptives to minors. The research method used is descriptive qualitative with a field study and empirical juridical approach. The data source used is through interviews and previous literature studies. The data collection technique is by interview, observation and documentation. The data analysis technique used uses a deductive mindset with the triangulation method. The results of this study found that: 1) a review of Islamic law allows the practice of buying and selling contraceptives for legal couples to delay offspring. 2) The impact of buying and selling contraceptives on minors causes free sex and can be said to be adultery which is forbidden in Islamic law and is a grave sin.

Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol terhadap Akad Jual Beli Minuman Kombucha Studi Kasus Indokombucha Bandung Atmima Tabi’inattien Al-ahya; Panji Adam Agus Putra; Yayat Rahmat Hidayat
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7782

Abstract. The Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) Number 10 of 2018 is a guideline issued by the MUI regarding food and beverage products that contain alcohol. One of the products of concern in this fatwa is the drink called kombucha. However, due to the fermentation process involving alcohol content, kombucha has be come a subject of debate among Islamic scholars and the Muslim community. The purpose of this research is to analyze the implications of MUI Fatwa Number 10 of 2018 on the contracts of buying and selling kombucha beverages. This research utilizes a method of analyzing the fatwa by examining the fatwa text and relevant literature. The research questions include: (1) How does MUI Fatwa Number 10 of 2018 interpret kombucha beverages? (2) What are the implications of the fatwa on the contracts of buying and sel ling kombucha beverages? This research employs an empirical legal approach, known as sociological legal research. The data sources used consist of primary and secondary data, collected through observations, interviews, and laboratory testing of kombucha. The research results indicate that MUI Fatwa Number 10 of 2018 declares kombucha beverages with alcohol content above 0.5% as forbidden (haram) for consumption by Muslims. The implication of this fatwa on the contracts of buying and selling kombucha beverag es is that both merchants and Muslim consumers need to be mindful of the alcohol content. Therefore, merchants are expected to provide clear information about the alcohol content of the products they sell, enabling Muslim consumers to make decisions in acc ordance with their religious beliefs. Abstrak. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2018 merupakan sebuah panduan yang dikeluarkan oleh MUI terkait produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol. Salah satu produk yang menjadi perhatian dalam fatwa ini adalah minuman kombucha. Namun, karena proses fermentasinya yang melibatkan kandungan alkohol, minuman kombucha menjadi perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat Muslim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 terhadap akad jual beli minuman kombucha. Penelitian ini menggunakan metode analisis fatwa dengan mengkaji teks fatwa dan literatur terkait. Pertanyaan penelitian meliputi: (1) Bagaimana penafsiran fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 terhadap minuman kombucha? (2) Bagaimana implikasi fatwa tersebut terhadap akad jual beli minuman kombucha? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yang dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data skunder, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan uji laboratorium kombucha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 menetapkan minuman kombucha dengan kandungan alkohol di atas 0,5% haram dikonsumsi oleh umat Muslim. Implikasi fatwa ini terhadap akad jual beli minuman kombucha adalah bahwa pedagang dan konsumen Muslim perlu memperhatikan kandungan alkohol. Oleh karena itu, pedagang diharapkan memberikan informasiyang jelas mengenai kandungan alkohol pada produk yang dijual agar konsumen Muslim dapat membuat keputusan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) bagi Wanita Muslimah pada Salon Shanail.Id Bintaro Kota Tangerang Selatan Asyila Putri Wibowo; Panji Adam Agus Putra; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7857

Abstrak. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya adalah jual beli, yang harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan yang dialami oleh kedua belah pihak, baik dalam harga dan barang yang akan dibeli. Contohnya dalam fenomena bisnis jasa kecantikan seperti jual beli tanam bulu mata (eyelash extension) yang terjadi di salah satu salon kecantikan. Dalam agama Islam, tidak ada larangan bagi wanita untuk mempercantik dirinya, terutama untuk suami. Meskipun demikian, tidak semua upaya untuk mempercantik diri dibenarkan, jika termasuk dalam mengubah ciptaan Allah SWT. Peneliti melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik tanam bulu mata di Salon Shanail.Id Bintaro Kota Tangerang Selatan dan mengetahui syarat harta (mâl) mutaqawwim dalam jual beli fikih muamalah. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan tujuan untuk menggambarkan permasalahan tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan ilmu fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli tanam bulu mata (eyelash extension) yang dilakukan di Salon Shanail.Id Bintaro Kota Tangerang Selatan terdapat salah satu rukun yang tidak terpenuhi yaitu objek yang diperjualbelikan (Ma’qud ‘alaih) karena menyambung rambut dilarang dalam Islam. Dengan dasar ini objek tersebut tidak memenuhi unsur mutaqawwim, sehingga objek yang diperjualbelikan termasuk dalam ghairu mutaqawwim. Abstract. One of the activities carried out to meet their needs is buying and selling, which must be in accordance with Islamic teachings. However, in practice there are still many problems experienced by both parties, both in price and goods to be purchased. For example, in the phenomenon of the beauty service business, such as buying and selling of eyelash extensions that occurs in a beauty salon. In Islam, there is no prohibition for women to beautify themselves, especially for husbands. Even so, not all efforts to beautify themselves are justified, if they are included in changing the creation of Allah SWT. The researchers conducted this research aiming to find out the practice of planting eyelashes at Salon Shanail.Id Bintaro, South Tangerang City and to find out the conditions for mutaqawwim property (mâl) in buying and selling fiqh muamalah. To achieve the desired goals, researchers used a qualitative approach and data collection techniques with interviews, observation, and documentation. With the aim of describing the problem, it will then be analyzed using muamalah fiqh science. The results showed that the sale and purchase of eyelash extensions carried out at Salon Shanail.Id Bintaro, South Tangerang City, contained one of the pillars that was not fulfilled, namely the object being traded (Ma'qud 'alaih) because hair extensions are prohibited in Islam. On this basis, the object does not meet the elements of mutaqawwim, so that the object being traded is included in ghairu mutaqawwim.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Kompensasi pada Warga Terdampak Pembangunan Tower Telekomunikasi di Kota Cimahi Khoerunnisa Amalia; Liza Dzulhijjah; Panji Adam Agus Putra
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8041

Abstrak. Fikih muamalah mengatur hubungan antara manusia dalam masalah maaliyah dan huquq atau masalah hak-hak terhadap kebendaan. Hal yang mendasar dalam melakukan kegiatan transaksi adalah penerapan prinsip-prinsip dan asas-asas akad muamalah. Kegiatan pemberian kompensasi terkait keberadaan tower telekomunikasi di Kota Cimahi menimbulkan permasalahan karena pihak warga tidak menyetujui jumlah uang kompensasi yang terima, berdasarkan prinsip al-ridha hal tersebut tidak sesuai dengan pedoman dalam melakukan transaksi yang sesuai syariah, adapun kompensasi dalam islam dikenal dengan istilah dhaman.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pemberian kompensasi bagi warga terdampak pembangunan tower telekomunikasi disalah satu kelurahan Kota Cimahi dan menganalisis tinjauan fikih muamalah tentang prinsip-prinsip dan asas-asas akad yang diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif pendekatan normatif-empiris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi literatur. Hasil temuan penelitian ini ialah pada awal pembangunan tower sosialisasi dari pihak perusahaan kepada warga terkait tower telekomunikasi tidak berjalan baik dan kurangnya komunikasi mengenai mekanisme pemberian serta nominal kompensasi sehingga terjadi ketidaktransparansian pada warga. Tinjauan fikih muamalah untuk praktik pemberian kompensasi ini bahwa prinsip dan asas akad muamalah belum sepenuhnya diterapkan, seperti prinsip keridaan, keadilan, keseimbangan, amanah, serta asas al-hurriyah, asas al-musawah, asas al-ridha dan asas al-kitabah. Abstract. Fiqh muamalah regulates the relationship between humans in matters of maaliyah and huquq or issues of rights to material things. The fundamental thing in carrying out transaction activities is the application of the principles and principles of muamalah contracts. The activity of providing compensation related to the existence of telecommunication towers in Cimahi City raises problems because the residents do not agree on the amount of compensation received, based on the al-ridha principle this is not by the guidelines for conducting sharia-compliant transactions, while compensation in Islam is known as dhaman. The purpose of this research is to find out the practice of providing compensation to residents affected by the construction of telecommunication towers in Cimahi City and to analyze the muamalah fiqh review of the principles and principles of the contract applied. The research method used is qualitative research with a normative-empirical approach, data collection techniques are carried out by observation, interviews and literature studies. The findings of this study are that at the beginning of the construction of the socialization tower from the company to the residents regarding the telecommunication tower, it did not go well and there was a lack of communication regarding the mechanism of giving and nominal compensation resulting in non-transparency among residents. The review of muamalah fiqh for the practice of providing compensation shows that the principles of muamalah have not been fully implemented, such as the principles of pleasure, justice, balance, trustworthiness, and the principles of al-Hurriyat, al-musawah, al-Ridha and al-Kitabah.

Analisis Komparatif Penerapan Ta’zir dan Ta’widh Sebagai Penanganan Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung Jajang Saepul Hamzah; Panji Adam Agus Putra; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8308

Abstrak. BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa keuangan, menghimpun dan menyalurkan dana. Tetapi pada prosesnya terdapat nasabah yang wanprestasi, sehingga menyebabkan kerugian pada bank. Adapun aturan yang berlaku sebagai upaya menangani nasabah yang wanprestasi yaitu dikeluarkannya fatwa DSN-MUI tentang ta’zir dan ta’widh. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana analisis komparatif penerapan ta’zir dan ta’widh sebagai penanganan nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi. Tujuan penelitian ini menganalisa penerapan hukuman ta’zir dan ta’widh dalam mengatasi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif komparatif dengan pendekatan yang digunakan yuridis-empiris yaitu mengurai permasalahan berdasarkan fenomena realita yang terjadi dilapangan. Hasil temuan penelitian ini bahwa dalam praktik penanganan nasabah wanprestasi ini berlandaskan pada fatwa DSN MUI No 17 Tahun 2000 tentang sanksi bagi nasabah yang sengaja menunda pembayaran (Ta’zir) dan Fatwa DSN MUI No 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh), praktik dilapangan dari kedua sanksi dalam menangani nasabah wanprestasi lebih sering memberlakukan sanksi ta’zir. BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi belum bisa sepenuhnya menerapkan sanksi ta’widh kepada nasabah pada pembiayaan murabahah, dengan mempertimbangkan kondisi nasabah dan mencari alternatif penyelesaian yang lain sehingga tidak membebankan denda atau ganti rugi kepada nasabah dalam menangani nasabah wanprestasi, hal ini berasaskan nilai saling meringankan beban dan menghindari tindakan kezaliman terhadap nasabah.

Penerapan Akad Ijarah terhadap Bisnis Jasa Pengiriman Paket Luar Negeri dalam Persfektif Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Syifa Dewi Fajriyani; Panji Adam Agus Putra; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8621

Abstrak. Akad Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ijarah merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan yang biasa disebut sewa menyewa. Sewa menyewa tersebut bisa berupa barang atau lahan ataupun berupa perbuatan tenaga manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari inti permasalahan, yaitu bagaimana praktik akad ijarah pada Jasa Pengiriman Paket Luar Negeri Awi Express, bagaimana analisis pembiyaan terhadap praktik akad ijarah pada Jasa Pengiriman paket Awi Express dalam persfektif Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dengan pendekatan penelitian yuridis normative. Hasil dari penelitian ini yaitu tidak terpenuhinya syarat sah akad ijarah seperti tidak terpenuhinya syarat kelaziman ijarah dan tidak terpenuhinya syarat sah berakhirnya akad ijarah. Abstract. Ijarah contract is a type of contract to take benefits by way of replacement. Ijarah is a transaction for the benefit of an item in return for what is commonly called a lease. The lease can be in the form of goods or land or in the form of human labor. This study aims to find answers to the core of the problem, namely how to practice the ijarah contract on the Awi Express Overseas Package Delivery Service, how to analyze the financing of the practice of the ijarah contract on the Awi Express package Delivery Service in the perspective of DSN MUI Fatwa NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 concerning ijarah contracts. In this study the authors used qualitative research methods with data collection techniques by interviews, observation, documentation, with a normative juridical research approach. The results of this study are the non-fulfillment of the legal terms of the ijarah contract such as the non-fulfillment of the ijarah customary conditions and the non-fulfillment of the legal terms of the end of the ijarah contract.

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 114 Tahun 2017 tentang Akad Syirkah terhadap Bisnis Mikro Kedai Kopi Mohamad Dandi Maulana; Panji Adam Agus Putra; Intan Nurrachmi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11628

Abstrack. In the Islamic point of view business is based on the norms and concepts of sharia in carrying it out, sharia itself is the provisions of Allah that must be obeyed both regarding the issue of aqidah (tawhid), worship (relationship to Allah), and muamalah (relationship between people). Sharia business can also be interpreted as a series of buying and selling activities in various forms, not limited to the amount of ownership of both goods and services, but limited to how to obtain and use them. Fatuha Coffee runs on a family basis and profit sharing as the basis for its success, while the discrepancy in the concept of profit sharing in Fatuha Coffee lies in the distribution of the percentage of results based on the amount of capital of each person in it. This is a special attraction for researchers to examine more deeply about the practice of suitability of the implementation of the shirkah contract carried out by Fatuha Coffee Bandung City with related legal sources, in this case researchers use legal sources in the form of Fatwa DSN-MUI No.114 of 2017 concerning Syirkah Akad as a comparison. Then a qualitative method with an empirical juridical approach was used as a research study, with the aim of comparing the practice of implementing shirkah that occurred in Fatuha Coffee Bandung City with related Fatwas so that it could be concluded that in practice Fatuha Coffee Bandung City carried out this Shirka with the distribution of proceeds based on the amount of initial capital from each syarik and this was not in accordance with the concept of revenue sharing in the scheme Shirkah as stated in Fatwa DSN-MUI No.114 of 2017 concerning Akad Syirkah which says that the distribution of proceeds should not be based on the percentage of working capital. Abstrak. Dalam sudut pandang islam bisnis didasarkan kepada norma dan konsep syariah dalam menjalankannya, syariah sendiri adalah ketentutan-ketentuan Allah yang wajib dipatuhi baik menyangkut masalah aqidah (tauhid), ibadah (hubungan kepada Allah), dan muamalah (hubungan antar manusia). Bisnis syariah juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas jual beli dalam berbagai bentuknya tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartnaya baik barang ataupun jasa, tetapi dibatasi cara memperoleh dan menggunakannya. Fatuha Coffee berjalan dengan landasan kekeluargaan serta pembagian hasil sebagai landasan bermuamalahnya, adapun ketidaksesuaian konsep bagi hasil di Fatuha Coffee terletak pada pembagian persentase hasil yang didasarkan kepada besaran modal dari masing masing orang didalamnya. Hal tersebut menjadi tarikan tersendiri bagi peneliti untuk meneliti lebih dalam lagi tentang praktik kesesuaian pelakasanaan akad syirkah yang dilakukan Fatuha Coffee Kota Bandung dengan sumber hukum terkait, dalam hal ini peneliti menggunakan sumber hukum berupa Fatwa DSN-MUI No.114 Tahun 2017 tentang Akad Syirkah sebagai perbandingannya. Kemudian digunakanlah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris sebagai kajian penelitiannya, dengan tujuan membandingkan praktik pelaksaan syirkah yang terjadi di Fatuha Coffee Kota Bandung dengan Fatwa terkait sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Praktiknya Fatuha Coffee Kota Bandung melaksanakan Syirkah ini dengan pembagian hasil berdasarkan besaran modal awal dari setiap syarik dan hal ini tidak sesuai dengan konsep pembagian hasil dalam skema syirkah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No.114 Tahun 2017 tentang Akad Syirkah yang mengatakan bahwa pembagian hasil tidak boleh berdasarkan angka persentase modal usaha.

Construction Of Musyârakah Muntahiyyah Bi Al-Tamlȋk Contract In Sharia Principles-Based DSN-MUI Fatwa Agus Putra, Panji Adam; Imaniyati, Neni Sri; Nurhasanah, Neneng; Sundari, Rini Irianti
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

The legitimacy and pros and cons of multi-contract and wa’ad mulzim-based fatwa products receive serious attention from contemporary fiqh scholars. One of the multi-contract and wa’ad mulzim-based fatwas issued by National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) is fatwa Number 133 Year 2019 concerning Musyârakah Muntahiyyah bi al-Tamlȋk. This consists of a series of several contracts and contains the provisions of wa’ad mulzim. The purpose of the study was to examine the construction of Musyârakah Muntahiyyah bi al-Tamlȋk contract and explore sharia principles-based Musyârakah Muntahiyyah bi al-Tamlȋk contract. The method of this study was qualitative research using a normative juridical approach, and its data collection technique was library research. The result revealed that the construction of Musyârakah Muntahiyyah bi al-Tamlȋk contract in the fatwa is the allowed multi-contract, considering that the prohibition of multi-contract has legal reasons or legislature ratio. The wa’ad mulzim in the fatwa is a form of implementing the principle of benefit and providing the value of legal certainty in conducting a transaction. Thus, the fatwa of DSN-MUI regarding Musyârakah Muntahiyyah bi al-Tamlȋk is not out of sharia principles. The Implication of This Research That Ijtihad Products in the Field of Sharia Economic Law in the Form of Fatwas Can Be Used as Guidelines in Encouraging Product Innovation of Islamic Financial Institutions.

Co-Authors Aditya Nugraha Ahmad Faisal Akbar Aliya Putri Fitria Nuryanti Alma Hanifa Candra Yulia Amrulla Hayatudin Amrullah Hayatudin Anshori, Arif Rijal Aprillia Ratih Pawestri Samapta Asyila Putri Wibowo Atmima Tabi’inattien Al-ahya Cecep Kusmana Dani Durahman Dayu Mirwan Dede Rifaldy Ambar Dhanisa Leryan Diajeng Ayunda Candra Kirana Diana Wiyanti Dina Rahmania Dzulhijjah, Liza Elisa Siti Widyastuti Fadhilah, Salma Nurul Faisal Musyaffa Fattah, Athiyatul Fauzia Rizqika Subrata Fawzi, Ramdan Firda Meilani Wijayanti Firda Nurfadilah Geugeut Kinasih Wahyuni Haliya Azka Imadi Heru Pratikno Hery Widijanto Imam Mugi Indra Wijaya Intan Nur Apriliani Intan Nurapriliani Intan Nurrachmi Intan Rahmawati Iwan Permana Jajang Saepul Hamzah Khoerunnisa Amalia Kurniawan, Cecep Soleh Liza Dzulhijjah M Faiz Mufidi M Zidan Al Insyani Maman Surahman Maman Surahman Marjan Laraswati Maulida, Ira Siti Rohmah Melawati Miftah Farid Aziez Mohamad Dandi Maulana Muhamad Naufal Al Dzikri Muhamad Rafi Maududi Islam Muhammad Alfin Zayynur Rofiq Muhammad Farhan Bagja Naufal Muhammad Hatta Muhammad Noval Muhammad Risandi Lampah Nadiya Ratna Pura Nadya Salsabila Najmi Nurfauzi Ihsani Nanik Eprianti Neng Dewi Himayasari Neni Sri Imaniyati Noviyanti Ramdhani Nugraha, Ivan Nur Arifah, Siti Asiyah Nurbani Syifa Nurjanah Permana, Iwan Popon Srisusilawati Puteri Asyifa Octavia Apandy Putri Diah Ayu Lestari Ratna Januarita Redi Hadiyanto Redi Hadiyanto Reni Trimelawati Rifqi Permana Rois, Yovanka Graciela Rosyidah, Fairuz Syifa Salma Nurul Fadhilah Sandi Rizki Febriadi Selly Eriska Shindu Irwansyah Siregar, Ariani Siti Karomah Nuraeni Sri Imaniyari, Neni Sundari, Rini Irianti Syalsya Elsa Fadillah Syifa Dewi Fajriyani Tahany, Tahany Tiya Rissa Kamila Trimelawati, Reni Trisya Aprianti Udin Saripudin Utami, Ayu Tuty Wijayanti, Intan Manggala Wulan Yandi Maryandi Yayat Rahmat Hidayat Yoghi Arief Susanto Yuda Dharma Putra Yusup, Akhmad Zaini Abdul Malik

Title

Found 89 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 89 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 89 Documents
Search