Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.967
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Jurnal Arsitektur Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam WAJAH HUKUM JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat Unes Law Review SOL JUSTICIA PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL ILMIAH ADVOKASI Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Progressive Law Review JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Amsir Law Jurnal (ALJ) PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Keadilan RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum Malahayati Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Case Law Muhammadiyah Law Review Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Kolaborasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan LEX SUPERIOR Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum Caraka Justitia Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business JURNAL RETENTUM Jurnal Pengabdian UMKM Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Journal of Health Education Law Information and Humanities Justice Amnesty Law and Undoing Journal Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Okta Ainita
Universitas Bandar Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 79 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 79 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Peran dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Menegakkan Kode Etik Perilaku Hakim (Studi pada Kantor Penghubung Wilayah Lampung) Marpaung, Lintje Anna; Ainita, Okta; Zahra, Raudatul Zanah Al
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5317

Abstract

Komisi Yudisial adalah salah satu lembaga ketatanegaraan Indonesia yang bersifat indepedensi. Dibentuknya Komisi Yudisial untuk mengawasi dan memantau perilaku hakim-hakim dalam persidangan. Peranan Komisi Yudisial diharapkan dapat mewujudkan dunia peradilan yang bebas dan bersih dari gratifikasi serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tugas dan kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan fungsi Komisi Yudisial wilayah Lampung dalam menegakkan kode etik perilaku hakim di Provinsi Lampung, dan seperti apa factor pnghambat Komisi Yudisial wilayah Lampung dalam menegakkan kode etik perilaku hakim di Provinsi Lampung. Metode peneitian yang digunakan yaitu yuridis normative dan empiris, data yang dipergunakan adalah data sekunder dan primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data yang dipergunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian dari peran dan fungsi Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik perilaku hakim di Provinsi Lampung  masih kurangnya SDM pada kantor wilayah menjadi penghamabt terjalankannya wewnang dan tugas Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim dalam persidangan. Pengawasan perilaku hakim yang tidak hanya dilakukan di persidangan tetapi pada kehidupan sehari-hari hakim itu sendiri membuat Komisi Yudisial membutuhkan peranan aktif masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap hakim di uar persidangan. Culture serta minimnya literasi atau rasa keiingintahuan masyarakat Lampung terhadap hukum dan Komisi Yudisial menempatkan terjadinya pelanggaran kode etik perilaku hakim di provinsi lampung. Saran yaitu bagi Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Lampung untuk dapat lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitas dalam melakukan pengawasan dan pemantauan perilaku hakm-hakim yang ada di provinsi Lampung. Masyarakat juga diharapkan dapat bekerjasama dalam hal melakukan pengaduan terkait adanya pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Provinsi Lampung.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Zina yang Dilakukan Dengan Seseorang yang Berstatus Sudah Menikah (Studi Putusan Nomor: 478/Pid.B/2023/PN.Tjk) Prasetyawati, S. Endang; Ainita, Okta; Pratiwi, Wangga Reka
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2179

Abstract

Kejahatan pada hukum pidana berakhir dipertanggungjawaban yang mesti ditanggung oleh pelaku tindak pidana ataupun pelaku kejahatan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Saat ini maraknya tindakan kejahatan yang beredar dimasyarakat yaitu salah satunya bentuk perzinahan. Perzinaan merupakan masalah sosial yang masih terus eksis di tengah-tengah masyarakat. Dimana perbuatan berawal dari adanya perselingkuhan yang didasari suka sama suka antara satu sama lain. Hal ini telah menjadi tindakan kriminal atau tindak pidana yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat karena akan berujung pada terjadinya perzinahan. Dewasanya saat ini, dalam konteks tatanan nilai norma sosial, perzinaan merupakan perilaku menyimpang yang bersifat anti sosial. Sehingga menimbulkan adanya dampak kerugian besar, baik yang bersifat individu pelaku, keluarga, maupun masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Sehingga dapat terbukti bahwa pelaku secara sah bersalah melakukan tindak pidana perzinahan, maka perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
ANALISIS STATUS TANAH GRONDKAART DALAM SENGKETA SERTIFIKAT HAK MILIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/G/2022/PTUN.BL) Ainita, Okta; Bima, M Cakra
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1321

Abstract

AbstrakProses penyelesaian sengketa pertanahan Grondkaart PT. Kereta Api Indonesia dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung ditinjau dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 13/G/2022/PTUN.BDL. Bahwa dalam pertimbangan hakim yang pada intinya mengenai alas hak grondkaart diakui dalam sistem peradilan di Indonesia hal ini di buktikan dengan yurisprudensi yaitu putusan dengan sengketa yang sama, Nomor 44/G/2019/PTUN.PLG dan 19/G/2020/PTUN.BL. dan sebagaimana di sebutkan pada pasal 178 Undang-Undang Perkeretapian serta hakim memerintahkan PT. Kreta Api Indonesia untuk segera melakukan invetarisir asset negara yang termuat negara dalam grondkaart dan segera mengkonversikannya sesuai hak-hak yang diatur dan di benarkan oleh perundangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Kata Kunci: grondkaart, Kereta Api, Sengketa, Sertifikat hak milik.
Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membubarkan Kegiatan Ibadah di Gereja (Studi Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk) Jainah, Zainab Ompu; Ainita, Okta; D Muhyi, Aldi Permana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8549

Abstract

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Kebebasan beragama itu harus diikuti dengan rasa tanggung jawab oleh setiap pemeluknya untuk mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agamanya masing-masing. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana membubarkan kegiatan ibadah di gereja (Studi Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk). Permasalah penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah apa faktor penyebab pelaku dan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk. Metode penelitian dilaksanakan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui faktor penyebab pelaku menghentikan secara paksa ibadah yang sedang berlangsung karena ketidaklengkapan izin sehingga pelaku melakukan penertiban sebagaimana wewenang dan tugasnya sebagai ketua RT, berdasarkan teori faktor penyebab kejahatan maka tindakan tersebut selaras dengan Perspektif Sosiologis.
Aspek Hukum dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Pesisir Cungkeng dalam Rangka Peningkatan Penjualan Produk Serta Daya Saing di Kota Bandar Lampung Aprinisa, Aprinisa; Ainita, Okta
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.925

Abstract

This research was motivated by the absence of legal aspects in order to increase product sales on the Cungkeng Coast, Bandar Lampung City. This research aims to explain the legal aspects of empowering the Cungkeng Coastal Women's Group in order to increase product sales and competitiveness in the city of Bandar Lampung. The method used in this research is a qualitative research method with a field study approach. Data collection techniques using field studies and literature studies. The collected data is processed and analyzed and conclusions are drawn. The results of this research explain that 1) The strategy for increasing capacity through legal aspects in improving processed squid cracker products on the Cungkeng coast includes maintaining product quality, increasing the strength of product branding, improving product quality and providing product guarantees if the product is damaged or unsuitable, and 2 ) Legal aspects in order to increase product sales on the Cungkeng Coast, Bandar Lampung City through several important aspects, including having a business registration number, distribution permit and halal regulations so that coastal nona squid cracker products on the Cungkeng Coast can be better known and trusted by the public.
Pertimbangan Hakim terhadap Pemufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 247/Pid.Sus/2024 dalam Perspektif Hukum Islam Prabowo, Edo Arya; Jainah, Zainab Ompu; Ainita, Okta
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 7 ISSUE 1, JANUARY 2026
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v7i1.60048

Abstract

Criminal conspiracy in narcotics offenses represents a form of organized crime that poses a serious threat to society and the state. This research aims to analyze the criminal liability of the defendant involved in a conspiracy to possess Class I non-plant-based narcotics, as examined in the High Court Decision No. 247/Pid.Sus/2024/PT Tjk. This study uses a normative juridical and empirical juridical approach. The normative juridical method is based on the review of relevant legal sources, particularly Law No. 35 of 2009 on Narcotics. The empirical juridical method includes interviews with law enforcement officers to understand the application of the law in practice. The results show that the defendant was proven legally and convincingly to have engaged in a criminal conspiracy to unlawfully possess Class I narcotics, specifically methamphetamine (sabu). The judge applied Article 112 paragraph (1) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of the Narcotics Law, sentencing the defendant to 7 years of imprisonment and a fine of IDR 1,000,000,000 with a subsidiary of 3 months of detention. This ruling reflects an integrated criminal justice process—investigation, prosecution, and sentencing—that prioritizes fairness and legal certainty. This research recommends that law enforcement officials improve professionalism, independence, and consistency in applying conspiracy provisions to enhance deterrence and combat narcotics distribution more effectively.
Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pertambangan Tanpa Izin (Tambang Ilegal) dalam Perspektif Hukum Pidana Lingkungan Sanjaya, Muhammad Wanda; Ritonga, Rifandi; Ainita, Okta
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7894

Abstract

This study examines the criminal liability of perpetrators of illegal mining activities from the perspective of environmental criminal law in Indonesia, with a specific focus on the Decision of the Kalianda District Court Number 150/Pid.Sus/2025/PN Kla. Illegal mining remains a serious and persistent problem due to its significant negative impacts on environmental sustainability, state revenue, and social order. Unlicensed mining activities often lead to environmental degradation, pollution, and long-term ecological damage, which undermine the constitutional mandate of sustainable natural resource management. This research aims to analyze the fulfillment of criminal offense elements in illegal mining cases, the form of criminal liability imposed on offenders, and the effectiveness of environmental criminal law enforcement in practice. The study employs a normative juridical research method using statutory and case approaches. Legal materials consist of primary legal sources such as legislation and court decisions, as well as secondary and tertiary legal materials in the form of legal doctrines and scholarly works. All materials are analyzed qualitatively through legal interpretation and systematic analysis. The findings indicate that the defendants’ actions fulfilled all elements of illegal mining offenses as regulated under Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. Criminal liability was imposed in the form of imprisonment and fines, reflecting the role of criminal law as a repressive instrument for environmental protection. Nevertheless, law enforcement still encounters various obstacles, including weak supervision, limited institutional coordination, and low public legal awareness. Therefore, strengthening preventive measures and ensuring consistent law enforcement are essential to achieve sustainable environmental protection.
HUKUM ADAT DARI TRADISI PERKAWINAN (UANG JAPUIK DAN UANG HILANG) YANG BERASAL DARI DAERAH PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT Asmelinda, Nadia; B, Erlina; Ainita, Okta
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.2657

Abstract

Abstract : Indonesia has a reflection or picture of the personality of the nation which is commonly referred to as "Customary Law" which is the embodiment of the soul of a nation from one century to another. The law regarding customary law has been contained in Article 18B paragraph (2). Customary marriage is one of several sections of customary law that is still implemented in several regions to this day. Traditional marriages are carried out in the same way as other customary rules, namely following the procedures and rules of the previous ancestors. Traditional marriages are carried out depending on the customs and culture created in the area. Even though it is not the same as the procedures for traditional marriages and traditions from other regions, traditional marriages do not affect how the beliefs or religions are believed by each person who undergoes them. In modern life like today, there are still many who use the customs of their ancestors which are used as a condition for a marriage. One of the traditional marriages that is currently still being carried out by couples from the city of Pariaman, West Sumatra is the Bajapuik and Uang Hilang.  Abtsrak : Indonesia memiliki sebuah pencerminan atau gambaran dari kepribadian bangsa yang biasa disebut dengan “Hukum Adat” yang adalah penerapan dari jiwa suatu negara tersebut dari suatu zaman ke zaman. Undang-Undang mengenai hukum adat telah tertuang dalam Pasal 18B ayat (2). Perkawinan adat adalah suatu bagian hukum adat yang masih terlaksana di beberapa daerah sampai saat ini. Perkawinan adat dilaksanakan sama dengan aturan adat lain, yaitu mengikuti tata cara dan aturan nenek moyang terdahulu. Perkawinan adat dilakukan tergantung dengan adat dan budaya yang tercipta pada daerah tersebut. Walaupun tidak sama seperti tata cara dari perkawinan adat dan tradisi dari daerah lain, perkawinan adat tidak mempengaruhi bagaimana kepercayaan atau agama yang dipercayai masing-masing orang yang menjalaninya. Dalam kehidupan yang modern seperti saat ini, masih banyak yang menggunakan adat istiadat dari nenek moyang yang dijadikan syarat adanya sebuah pernikahan. Salah satu perkawinan adat yang saat ini masih banyak dilakukan oleh pasangan yang berasal dari kota Pariaman, Sumatera Barat adalah adat Bajapuik dan Uang Hilang.
Efektivitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 (Studi di Desa Kerawang Sari Kecamatan Natar) Wahyudi, Muhamad Andra; Marpaung, Lintje Ana; Ainita, Okta
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.6493

Abstract

This study examines the role of the Village Consultative Body (BPD) in carrying out its supervisory function based on South Lampung Regency Regulation No. 2 of 2023 concerning Village Government, with a case study in Kerawang Sari Village, Natar District. The main problem in this study is the suboptimal involvement of the BPD in supervising village administration and the existence of various structural and operational obstacles that hamper the performance of this institution. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the BPD's role in supervision and to identify the obstacles faced in the implementation of the Perda. The research method used is a juridical-empirical approach. Primary data was obtained through observation and interviews with the Village Head and the Chair of the Kerawang Sari Village Council, while secondary data was obtained through a literature study of relevant regulations. Data analysis was conducted qualitatively with deductive conclusions. The results of the study show that the role of the Kerawang Sari Village Council in its supervisory function has not been maximized in accordance with the mandate of Local Regulation No. 2 of 2023. The main obstacles identified include low quality human resources, minimal understanding of regulations, and less than harmonious working relationships with village heads. The conclusion of this study emphasizes the need to improve human resource capacity through ongoing training and strengthened coordination between the BPD and village government.
Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Atas Okupasi Tanah Tanpa Izin Revira Pardesi; Lukmanul Hakim; Okta Ainita
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 1 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5341

Abstract

Penelitian ini membahas permasalahan okupasi tanah tanpa izin dalam sistem hukum Indonesia, dengan fokus pada konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Okupasi tanah tanpa izin adalah tindakan menguasai tanah tanpa hak atau izin yang sah, yang dapat mengarah pada perbuatan melawan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis definisi dan konsep okupasi tanah tanpa izin, serta untuk mengevaluasi implikasi hukum dari tindakan tersebut dalam perspektif hukum perdata, pidana, dan administrasi negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan menganalisis dokumen hukum, literatur ilmiah, dan yurisprudensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa okupasi tanah tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan pemilik sah tanah dan menciptakan ketidakpastian hukum. Penegakan hukum terhadap kasus ini menghadapi kendala terkait pengawasan, koordinasi antar lembaga, dan pemahaman hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam administrasi pertanahan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan edukasi hukum kepada masyarakat untuk mengurangi kasus okupasi tanah tanpa izin.
Co-Authors Aditya Mahatidanar Aditya Mahatidanar Hidayat Agung Prayitno Ahmad Badawi Ahmad Zainal Ahmad Zainal Aini Nurul Akhmad Ridho Santoso Aldo Kurniawan Anggalana Appin Purisky Redaputri Aprinisa Arif Nur Rachman Asmelinda, Nadia Aulia Rahmawati Azzahra Bunga Cantika Balgis Muhammad Barusman, Andala R P Bima, M Cakra D Muhyi, Aldi Permana Davina Fevian Bilantiara Dendy Francysco Sinurat Desy Elsyani Dimas Pratama Putra Dyah Indriana Kusumastuti Erlina B Erlina B Ferhan, Deemas Tiandri Fissabilla Novita Fritz Akhmad Nuzir Gustin, Nopal Haris Murwadi Hendri Dunan I Ketut Seregig I Nyoman Martawan Icha Ifa Afifah Indah Satria Justicia Tessalonika Panjaitan kadek dela HS Kustiani Kustiani - - Kustiani, Kustiani Lerilaspigo, Muhammad Lintang Sakti Pangestu Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim Lukmanul Hakim Lukmanul Hakim M. Denu Poyo M. Yusuf S. Barusman Muhamad Andra Wahyudi Muhamad Ertami Amanda Muhamat Ilza Amanda Muhamat Ilza Amanda Muhammad - Ardiansyah Muhammad Ardiansyah Muhammad Ardiansyah Nadia Asmelinda Nadia Asmelinda Niki Agus Santoso Nurul Aini ongky Saputra Dewa Prabowo, Edo Arya Prastyo, Agung Budi Pratiwi, Wangga Reka Purba, Ria Ermina Recca Ayu Hapsari Revira Pardesi Rifandy Ritonga Rinaldy, Dion Risti Dwi Ramasari Riza Muhida Rodhi Agung Saputra S. Endang Prasetyawati Safitri, Anggi Sanjaya, Muhammad Wanda Sanyyah Majidah Soewito Soewito Sri Ratna Sulistiyanti Sunia, Muhammad Rizki Mauludin Tami Rusli Tina Miniawati Barusman Wahyu R, Amar Wahyu Saputra B M Wahyudi, Muhamad Andra Yeremia Adriano yohanes merci Yulia Hesti Zahra, Raudatul Zanah Al Zainab Ompu Jainah