Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.401
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam WAJAH HUKUM JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat Unes Law Review SOL JUSTICIA PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL ILMIAH ADVOKASI Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Progressive Law Review JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Amsir Law Jurnal (ALJ) PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Keadilan RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum Malahayati Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Case Law Muhammadiyah Law Review Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan LEX SUPERIOR Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum Caraka Justitia Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business Jurnal Pengabdian UMKM Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Journal of Health Education Law Information and Humanities Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Okta Ainita
Universitas Bandar Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
ENVIRONMENTAL LAW AND SOCIAL JUSTICE IN ACHIEVING SDG 11: A STUDY OF BANDAR LAMPUNG CITY: HUKUM LINGKUNGAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM CAPAIAN SDG 11: STUDI KOTA BANDAR LAMPUNG Ainita, Okta; Nuzir, Fritz Akhmad; Ardiansyah, Muhammad; Rahmawati, Aulia
Constitutional Law Society Vol. 4 No. 2 (2025): September
Publisher : Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jcls.v4i2.115

Abstract

Sustainable urban development is the main agenda in Sustainable Development Goals (SDG) 11, which demands inclusive, safe, resilient, and sustainable cities. However, there is still a gap between normative environmental law regulations and practices in the field, especially related to the deficit of green open space, the existence of slums, and the lack of public participation. This study aims to analyze the integration of the Pancasila social justice principle into environmental law to strengthen the implementation of SDG 11, focusing on the City of Bandar Lampung as a case study. The research methodology used is normative and empirical legal research with qualitative-descriptive analysis techniques, through a study of laws and regulations and field data related to spatial planning, green open spaces, and slums. The results show that although Indonesia's legal framework guarantees the right to a good environment, implementation at the local level does not yet reflect the principles of social justice. This is reflected in the RTH deficit of only around 10% (national standard of 30%), the existence of slums ±60.01 ha in Panjang District, and 1,115 units of uninhabitable houses, which show spatial injustice and weak protection for marginalized groups. The results of the study can be concluded that the integration of Pancasila social justice values through collaborative governance based on multi-stakeholder partnership is an important strategy to strengthen the achievement of SDG 11. Theoretically, this study expands the study of environmental law based on social justice, while practically providing inclusive, participatory, and equitable policy recommendations for sustainable urban development in Indonesia.
Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi di Kabupaten Lampung Timur) Marpaung, Lintje Anna; Ainita, Okta; Majidah, Sanyyah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.270-278

Abstract

Penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) Kabupaten Lampung Timur tahun 2024, di mana masalah utamayang dihadapi adalah bagaimana prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi,keadilan, partisipasi publik, dan kompetisi politik dapat diterapkan secaraefektif dalam proses Pilkada. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatifdengan metode studi literatur, dan observasi langsung terhadap tahapanPilkada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten LampungTimur berupaya menerapkan prinsip keterbukaan dengan memperpanjangmasa pendaftaran calon, serta menjamin keadilan dan kesetaraan denganmemberi kesempatan perbaikan dokumen bagi semua pasangan calon.Prinsip partisipasi publik tercermin dari peningkatan jumlah calon yangmemberi masyarakat pilihan, dan kompetisi politik yang sehat terbentukmelalui adanya dua pasangan calon yang mewakili aspirasi berbeda. Meskidemikian, beberapa hambatan, seperti kendala teknis dalam Sistem InformasiPencalonan (SILON) dan ketimpangan sumber daya antar calon, masihmenjadi tantangan dalam penerapan demokrasi guna memastikan Pilkadayang lebih adil dan representatif bagi seluruh calon dan masyarakat.
Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Penetapan Kesalahan Dalam Penulisan Ijazah (Studi Putusan Nomor: 78/Pdt.P/2024/Pn Tjk) Ferhan, Deemas Tiandri; Rusli, Tami; Ainita, Okta
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5330

Abstract

Nama adalah identitas unik yang membedakan seseorang dalam masyarakat. Penelitian ini membahas faktor penyebab kesalahan penulisan ijazah berdasarkan Putusan Nomor: 78/Pdt.P/2024/PN TJK dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perubahan ijazah. Penelitian dilakukan menggunakan metode hukum sistematis dan berbasis fakta empiris. Hasil penelitian menunjukkan enam faktor utama kesalahan, meliputi kesalahan administratif, kelalaian pegawai Disdikbud, perbedaan format data pusat dan daerah, ketidaksesuaian persyaratan Kemendikbudristek, serta proses pengajuan ke pengadilan. Hakim mengabulkan permohonan perubahan nama Muhamad Haikal menjadi Muhammad Haikal berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan setelah memastikan keaslian dokumen dan mendengar kesaksian relevan. Saran diberikan kepada Disdikbud untuk meningkatkan sosialisasi inovasi administrasi dan kepada majelis hakim untuk memeriksa dokumen secara menyeluruh guna memastikan akurasi perubahan data diri.
Pertimbangan Hakim Pada Sengketa Peralihan Hak Milik Atas Tanah Warisan Yang Dikuasai Oleh Mantan Istri Dari Salah Satu Ahli Waris (Studi Putusan No. 41/Pdt.G/2021/Pn Bta) B, Erlina; Ainita, Okta; Aini, Nurul
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 12 No. 1 (2023)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i1.17454

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujun untuk mengetahui faktor penyebab peralihan hak atas tanah waris yang dikuasai oleh mantan istri dari salah satu ahli waris (Studi Putusan No. 41/Pdt.G/2021/PN Bta) dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya (Studi Putusan No. 41/Pdt.G/2021/PN Bta). Karena penggugat yang telah menjadi mantan istri dari almarhum Saiman Kesuma Dharma masih merasa mempunyai hak atas ahli waris tanah dan tergugat selaku saudara kandung dari almarhum Saiman Kesuma Indra berdalih kepemilikan atas tanah tersebut masih menjadi milik penggugat karena penggugat dan almarhum telah bercerai saat hidup didasari dengan Putusan Pengadilan Agama OKU Timur No.748/Pdt.G/2020/PA/Mpr. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa Pasal 174 Ayat 1 Lampiran Innstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dari ketentuan tersebut maka ketika suami istri telah bercerai dan telah habis masa idah (masa tunggu), maka tidak ada lagi hubungan kewarisan antara keduanya. Hal ini karena hubungan perkawinanya telah putus. Pertimbangan Hakim dalam menolak gugatan penggugat secara keseluruhan. Karena gugatan pengugugat mengalami obscuur libel yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (oduidelijk), formulasi gugatan yang tidak jelas.
Peran dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Menegakkan Kode Etik Perilaku Hakim (Studi pada Kantor Penghubung Wilayah Lampung) Marpaung, Lintje Anna; Ainita, Okta; Zahra, Raudatul Zanah Al
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5317

Abstract

Komisi Yudisial adalah salah satu lembaga ketatanegaraan Indonesia yang bersifat indepedensi. Dibentuknya Komisi Yudisial untuk mengawasi dan memantau perilaku hakim-hakim dalam persidangan. Peranan Komisi Yudisial diharapkan dapat mewujudkan dunia peradilan yang bebas dan bersih dari gratifikasi serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tugas dan kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan fungsi Komisi Yudisial wilayah Lampung dalam menegakkan kode etik perilaku hakim di Provinsi Lampung, dan seperti apa factor pnghambat Komisi Yudisial wilayah Lampung dalam menegakkan kode etik perilaku hakim di Provinsi Lampung. Metode peneitian yang digunakan yaitu yuridis normative dan empiris, data yang dipergunakan adalah data sekunder dan primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data yang dipergunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian dari peran dan fungsi Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik perilaku hakim di Provinsi Lampung  masih kurangnya SDM pada kantor wilayah menjadi penghamabt terjalankannya wewnang dan tugas Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim dalam persidangan. Pengawasan perilaku hakim yang tidak hanya dilakukan di persidangan tetapi pada kehidupan sehari-hari hakim itu sendiri membuat Komisi Yudisial membutuhkan peranan aktif masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap hakim di uar persidangan. Culture serta minimnya literasi atau rasa keiingintahuan masyarakat Lampung terhadap hukum dan Komisi Yudisial menempatkan terjadinya pelanggaran kode etik perilaku hakim di provinsi lampung. Saran yaitu bagi Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Lampung untuk dapat lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitas dalam melakukan pengawasan dan pemantauan perilaku hakm-hakim yang ada di provinsi Lampung. Masyarakat juga diharapkan dapat bekerjasama dalam hal melakukan pengaduan terkait adanya pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Provinsi Lampung.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Zina yang Dilakukan Dengan Seseorang yang Berstatus Sudah Menikah (Studi Putusan Nomor: 478/Pid.B/2023/PN.Tjk) Prasetyawati, S. Endang; Ainita, Okta; Pratiwi, Wangga Reka
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2179

Abstract

Kejahatan pada hukum pidana berakhir dipertanggungjawaban yang mesti ditanggung oleh pelaku tindak pidana ataupun pelaku kejahatan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Saat ini maraknya tindakan kejahatan yang beredar dimasyarakat yaitu salah satunya bentuk perzinahan. Perzinaan merupakan masalah sosial yang masih terus eksis di tengah-tengah masyarakat. Dimana perbuatan berawal dari adanya perselingkuhan yang didasari suka sama suka antara satu sama lain. Hal ini telah menjadi tindakan kriminal atau tindak pidana yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat karena akan berujung pada terjadinya perzinahan. Dewasanya saat ini, dalam konteks tatanan nilai norma sosial, perzinaan merupakan perilaku menyimpang yang bersifat anti sosial. Sehingga menimbulkan adanya dampak kerugian besar, baik yang bersifat individu pelaku, keluarga, maupun masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Sehingga dapat terbukti bahwa pelaku secara sah bersalah melakukan tindak pidana perzinahan, maka perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
ANALISIS STATUS TANAH GRONDKAART DALAM SENGKETA SERTIFIKAT HAK MILIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/G/2022/PTUN.BL) Ainita, Okta; Bima, M Cakra
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1321

Abstract

AbstrakProses penyelesaian sengketa pertanahan Grondkaart PT. Kereta Api Indonesia dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung ditinjau dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 13/G/2022/PTUN.BDL. Bahwa dalam pertimbangan hakim yang pada intinya mengenai alas hak grondkaart diakui dalam sistem peradilan di Indonesia hal ini di buktikan dengan yurisprudensi yaitu putusan dengan sengketa yang sama, Nomor 44/G/2019/PTUN.PLG dan 19/G/2020/PTUN.BL. dan sebagaimana di sebutkan pada pasal 178 Undang-Undang Perkeretapian serta hakim memerintahkan PT. Kreta Api Indonesia untuk segera melakukan invetarisir asset negara yang termuat negara dalam grondkaart dan segera mengkonversikannya sesuai hak-hak yang diatur dan di benarkan oleh perundangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Kata Kunci: grondkaart, Kereta Api, Sengketa, Sertifikat hak milik.
Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membubarkan Kegiatan Ibadah di Gereja (Studi Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk) Jainah, Zainab Ompu; Ainita, Okta; D Muhyi, Aldi Permana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8549

Abstract

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Kebebasan beragama itu harus diikuti dengan rasa tanggung jawab oleh setiap pemeluknya untuk mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agamanya masing-masing. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana membubarkan kegiatan ibadah di gereja (Studi Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk). Permasalah penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah apa faktor penyebab pelaku dan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk. Metode penelitian dilaksanakan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui faktor penyebab pelaku menghentikan secara paksa ibadah yang sedang berlangsung karena ketidaklengkapan izin sehingga pelaku melakukan penertiban sebagaimana wewenang dan tugasnya sebagai ketua RT, berdasarkan teori faktor penyebab kejahatan maka tindakan tersebut selaras dengan Perspektif Sosiologis.
Aspek Hukum dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Pesisir Cungkeng dalam Rangka Peningkatan Penjualan Produk Serta Daya Saing di Kota Bandar Lampung Aprinisa, Aprinisa; Ainita, Okta
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.925

Abstract

This research was motivated by the absence of legal aspects in order to increase product sales on the Cungkeng Coast, Bandar Lampung City. This research aims to explain the legal aspects of empowering the Cungkeng Coastal Women's Group in order to increase product sales and competitiveness in the city of Bandar Lampung. The method used in this research is a qualitative research method with a field study approach. Data collection techniques using field studies and literature studies. The collected data is processed and analyzed and conclusions are drawn. The results of this research explain that 1) The strategy for increasing capacity through legal aspects in improving processed squid cracker products on the Cungkeng coast includes maintaining product quality, increasing the strength of product branding, improving product quality and providing product guarantees if the product is damaged or unsuitable, and 2 ) Legal aspects in order to increase product sales on the Cungkeng Coast, Bandar Lampung City through several important aspects, including having a business registration number, distribution permit and halal regulations so that coastal nona squid cracker products on the Cungkeng Coast can be better known and trusted by the public.
KOMUNIKASI DAN ADVOKASI DALAM MEMBANGUN KOMITMEN PEMBANGUNAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN MELALUI MULTI-STAKEHOLDER PARTNERSHIP DI PROVINSI LAMPUNG Aulia Rahmawati; Fritz Akhmad Nuzir; Kustiani; Aditya Mahatidanar Hidayat; Okta Ainita
Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Vol. 5 No. 3 (2025): Desember 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITERA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35472/jppk.v5i3.2231

Abstract

Sustainable urban development can support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 11, and can be optimized through multi-stakeholder collaboration. This paper aims to (1) Raise awareness among various parties about the importance of collaboration for sustainable cities and communities; (2) Advocate for active support from pentahelix stakeholders (government, private sector, academia, community, and media) through the principles of Multi-Stakeholder Partnerships (MSP); and (3) Strengthen institutional commitment to collaborative governance in achieving SDG 11 in Lampung Province. The research employs a descriptive qualitative method to examine the dynamics of communication and advocacy in cross-sectoral collaborative processes. Data collection was conducted through a series of audience meetings with various stakeholders, including government institutions, academia, civil society organizations, local communities, and the media. The findings conclude that the success of building sustainable cities and communities largely depends on strategic communication and systematic, participatory advocacy processes. The multi-stakeholder partnership (MSP) approach involving the pentahelix elements—government, academia, community, media, and the private sector—has proven to provide an inclusive and practical framework for collaboration. However, realizing sustainable urban development in Lampung Province still faces significant challenges, particularly rgarding slum settlement issues that require special attention.
Co-Authors Aditya Mahatidanar Hidayat Agung Prayitno Ahmad Badawi Ahmad Zainal Ahmad Zainal Aini Nurul Akhmad Ridho Santoso Andala Rama Putra Barusman Anggalana Appin Purisky Redaputri Aprinisa Arif Nur Rachman Asmelinda, Nadia AULIA RAHMAWATI Aulia Rahmawati Bima, M Cakra D Muhyi, Aldi Permana Davina Fevian Bilantiara Dendy Francysco Sinurat Dyah Indriana Kusumastuti Erlina B Erlina B Ferhan, Deemas Tiandri Fissabilla Novita Gustin, Nopal Hakim, Lukmanul Haris Murwadi Hendri Dunan I Ketut Seregig I Nyoman Martawan Indah Satria Indah Satria Justicia Tessalonika Panjaitan kadek dela HS Kustiani Lerilaspigo, Muhammad Lintang Sakti Pangestu Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim Lukmanul Hakim M. Yusuf Sulfarano Barusman Majidah, Sanyyah Marpaung, Lintje Ana Muhamad Ertami Amanda Muhamat Ilza Amanda Muhammad Ardiansyah Muhammad Ardiansyah Muhammad, Balgis Nadia Asmelinda Niki Agus Santoso Nuzir, Fritz Akhmad ongky Saputra Dewa Prabowo, Edo Arya Prastyo, Agung Budi Pratiwi, Wangga Reka Purba, Ria Ermina Recca Ayu Hapsari Revira Pardesi Rinaldy, Dion Risti Dwi Ramasari Ritonga, Rifandi Riza Muhida Rodhi Agung Saputra S Endang Prasetyawati Safitri, Anggi Sanjaya, Muhammad Wanda Soewito Soewito Sri Ratna Sulistiyanti Sunia, Muhammad Rizki Mauludin Tami Rusli Tina Miniawati Barusman Wahyu R, Amar Wahyu Saputra B M Wahyudi, Muhamad Andra yohanes merci Yulia Hesti Zahra, Raudatul Zanah Al Zainab Ompu Jainah