p-Index From 2021 - 2026
10.764
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Jurnal Arsitektur Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam WAJAH HUKUM JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat Unes Law Review SOL JUSTICIA PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL ILMIAH ADVOKASI Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Progressive Law Review JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Amsir Law Journal PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Keadilan RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum Malahayati Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Case Law Muhammadiyah Law Review Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Kolaborasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan LEX SUPERIOR Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum Caraka Justitia Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business JURNAL RETENTUM Jurnal Pengabdian UMKM Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Journal of Health Education Law Information and Humanities Justice Amnesty Law and Undoing Journal Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Claim Missing Document
Check
Articles

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor: 593/Pid.B/2024/PN Tjk) Purba, Ria Ermina; Marpaung, Lintje Anna; Ainita, Okta
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.17649

Abstract

This study aims to analyze law enforcement against the crime of embezzlement in office and the factors causing the crime. Based on the case study of Decision Number 593/Pid.B/2024/PN Tjk, this study focuses on examining and understanding law enforcement efforts and the factors causing the crime of embezzlement in office, which often involve internal and external factors that influence the behavior of the perpetrators. This study uses a problem-based approach in the form of a normative and empirical legal approach. Based on the study, it was concluded that law enforcement efforts against the crime of embezzlement in office were in accordance with the procedures of Article 374 of the Criminal Code, starting from the reporter's report, summons, arrest, to the submission of the case to the judge who sentenced him to five months in prison. The factors causing this crime are divided into internal factors, such as low integrity, economic motives, and lack of supervision, as well as external factors, such as a consumptive lifestyle and social pressure. The combination of these two factors often leads to embezzlement in office. To prevent similar crimes, it is important to strengthen individual integrity, increase supervision, and provide an understanding of professional ethics and legal impacts.
Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk) Gustin, Nopal; Jainah, Zainab Ompu; Ainita, Okta
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5434

Abstract

Anak sebagai generasi penerus bangsa sangat rentan terhadap berbagai ancaman, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika Studi ini menekankan betapa pentingnya anak-anak sebagai investasi dan harapan terbesar bagi masa depan suatu bangsa. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Implementasi peranan Hakim dalam perlindungan hukum untuk anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan landasan pertimbangan hakim dalam melindungi anak sebagai pengguna narkotika berdasarkan keputusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Tjk. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang melibatkan analisis regulasi yang ada. Selain itu, pendekatan empiris juga digunakan, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan melalui sesi wawancara. Kombinasi dari kedua pendekatan ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan isu penelitian. Sebagai pembahasan dalam penelitian ini adalah Peranan Hakim Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Tjk. Dan juga Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk. Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi serta dapat menangani kasus anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan juga mengutamakan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban seperti halnya di dalam kasus ini dengan memprioritaskan proses pemulihan dari kecanduan melalui lembaga rehabilitasi.
Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Penetapan Kesalahan Dalam Penulisan Ijazah (Studi Putusan Nomor: 78/Pdt.P/2024/Pn Tjk) Ferhan, Deemas Tiandri; Rusli, Tami; Ainita, Okta
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5330

Abstract

Nama adalah identitas unik yang membedakan seseorang dalam masyarakat. Penelitian ini membahas faktor penyebab kesalahan penulisan ijazah berdasarkan Putusan Nomor: 78/Pdt.P/2024/PN TJK dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perubahan ijazah. Penelitian dilakukan menggunakan metode hukum sistematis dan berbasis fakta empiris. Hasil penelitian menunjukkan enam faktor utama kesalahan, meliputi kesalahan administratif, kelalaian pegawai Disdikbud, perbedaan format data pusat dan daerah, ketidaksesuaian persyaratan Kemendikbudristek, serta proses pengajuan ke pengadilan. Hakim mengabulkan permohonan perubahan nama Muhamad Haikal menjadi Muhammad Haikal berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan setelah memastikan keaslian dokumen dan mendengar kesaksian relevan. Saran diberikan kepada Disdikbud untuk meningkatkan sosialisasi inovasi administrasi dan kepada majelis hakim untuk memeriksa dokumen secara menyeluruh guna memastikan akurasi perubahan data diri.
PEMBERDAYAAN DIGITAL UNTUK PARIWISATA: WORKSHOP CANVA DAN CAPCUT BAGI PEMUDA KARANG TARUNA Muhida, Riza; Murwadi, Haris; Ainita, Okta; Sulistiyanti, Sri Ratna; Kusumastuti, Dyah Indriana
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jss.v9i1.572

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan anggota Karang Taruna di Pekon Sukabaru, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, dalam mempromosikan pariwisata lokal melalui media sosial. Pelatihan ini difokuskan pada penggunaan aplikasi Canva dan CapCut sebagai alat bantu untuk membuat konten visual dan video yang menarik. Metode yang digunakan meliputi sesi pre-test lisan, penyampaian materi, praktik langsung, dan post-test lisan untuk mengevaluasi peningkatan keterampilan peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan peserta mengenai pembuatan konten digital. Sebanyak 65% peserta mampu menghasilkan poster dan video yang siap digunakan untuk promosi wisata. Selain itu, peserta juga menunjukkan antusiasme dan komitmen untuk mengaplikasikan keterampilan yang diperoleh dalam memajukan pariwisata daerah. Kesimpulannya, pelatihan ini berhasil memberdayakan komunitas lokal dalam meningkatkan daya tarik wisata melalui media sosial, serta berpotensi memperkuat perekonomian lokal. Disarankan agar pelatihan lanjutan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dilakukan untuk mendukung keberlanjutan program ini.
BAHAYA PENYALAHGUNAAN PENGONSUMSIAN NARKOTIKA DI MASYARAKAT SERTA PENCEGAHANNYA DAN UPAYA HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA Lerilaspigo, Muhammad; Ompu Jainah, Zainab; Ainita, Okta
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i2.5211

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaandalam keadaan mabuk yang mengakibatkan luka berat berdasarkan putusan No: 41/Pid.B/2024/PNMet serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana Penganiayaan DalamKeadaan Mabuk Yang Mengakibatkan Luka Berat berdasarkan putusan No: 41/Pid.B/2024/PN Met.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Empiris.Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, asas-asas hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, observasi serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktorpenyebab terjadinya tindak pidana pengaiaan dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan luka beratberdasarkan putusan No: 41/Pid.B/2024/PN Met yaitu: unsur-unsur yang menyebabkan terjadinyatindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras yang mengakibatkan kerugian materiil,sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 41/Pid.B/2024/PN Met. Penganiayaan tersebut terjadiakibat terdakwa dan korban yang dalam keadaan mabuk terjadi percecokan, hilangnya pengendaliankontrol diri dan emosi yang menggebu yang berakibat pada penganiayaan berupa penikamanmenggunakan senjata tajam yang menyebabkan tusukan mengenai bagian tubuh korban. Selanjutnyapembahasan penelitian tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidanaPenganiayaan Dalam Keadaan Mabuk Yang Mengakibatkan Luka Berat berdasarkan putusan No:41/Pid.B/2024/PN Met yaitu: Pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidanaterdakwa didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dan norma-norma pidanayang berlaku, dengan mempertimbangkan faktor-faktor culpa dan mens rea yang terlibat dalamtindakan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapenganiayaan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar.
ENVIRONMENTAL LAW AND SOCIAL JUSTICE IN ACHIEVING SDG 11: A STUDY OF BANDAR LAMPUNG CITY: HUKUM LINGKUNGAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM CAPAIAN SDG 11: STUDI KOTA BANDAR LAMPUNG Ainita, Okta; Nuzir, Fritz Akhmad; Ardiansyah, Muhammad; Rahmawati, Aulia
Constitutional Law Society Vol. 4 No. 2 (2025): September
Publisher : Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jcls.v4i2.115

Abstract

Sustainable urban development is the main agenda in Sustainable Development Goals (SDG) 11, which demands inclusive, safe, resilient, and sustainable cities. However, there is still a gap between normative environmental law regulations and practices in the field, especially related to the deficit of green open space, the existence of slums, and the lack of public participation. This study aims to analyze the integration of the Pancasila social justice principle into environmental law to strengthen the implementation of SDG 11, focusing on the City of Bandar Lampung as a case study. The research methodology used is normative and empirical legal research with qualitative-descriptive analysis techniques, through a study of laws and regulations and field data related to spatial planning, green open spaces, and slums. The results show that although Indonesia's legal framework guarantees the right to a good environment, implementation at the local level does not yet reflect the principles of social justice. This is reflected in the RTH deficit of only around 10% (national standard of 30%), the existence of slums ±60.01 ha in Panjang District, and 1,115 units of uninhabitable houses, which show spatial injustice and weak protection for marginalized groups. The results of the study can be concluded that the integration of Pancasila social justice values through collaborative governance based on multi-stakeholder partnership is an important strategy to strengthen the achievement of SDG 11. Theoretically, this study expands the study of environmental law based on social justice, while practically providing inclusive, participatory, and equitable policy recommendations for sustainable urban development in Indonesia.
Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Penetapan Kesalahan Dalam Penulisan Ijazah (Studi Putusan Nomor: 78/Pdt.P/2024/Pn Tjk) Ferhan, Deemas Tiandri; Rusli, Tami; Ainita, Okta
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5330

Abstract

Nama adalah identitas unik yang membedakan seseorang dalam masyarakat. Penelitian ini membahas faktor penyebab kesalahan penulisan ijazah berdasarkan Putusan Nomor: 78/Pdt.P/2024/PN TJK dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perubahan ijazah. Penelitian dilakukan menggunakan metode hukum sistematis dan berbasis fakta empiris. Hasil penelitian menunjukkan enam faktor utama kesalahan, meliputi kesalahan administratif, kelalaian pegawai Disdikbud, perbedaan format data pusat dan daerah, ketidaksesuaian persyaratan Kemendikbudristek, serta proses pengajuan ke pengadilan. Hakim mengabulkan permohonan perubahan nama Muhamad Haikal menjadi Muhammad Haikal berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan setelah memastikan keaslian dokumen dan mendengar kesaksian relevan. Saran diberikan kepada Disdikbud untuk meningkatkan sosialisasi inovasi administrasi dan kepada majelis hakim untuk memeriksa dokumen secara menyeluruh guna memastikan akurasi perubahan data diri.
Pertimbangan Hakim Pada Sengketa Peralihan Hak Milik Atas Tanah Warisan Yang Dikuasai Oleh Mantan Istri Dari Salah Satu Ahli Waris (Studi Putusan No. 41/Pdt.G/2021/Pn Bta) B, Erlina; Ainita, Okta; Aini, Nurul
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 12 No. 1 (2023)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i1.17454

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujun untuk mengetahui faktor penyebab peralihan hak atas tanah waris yang dikuasai oleh mantan istri dari salah satu ahli waris (Studi Putusan No. 41/Pdt.G/2021/PN Bta) dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya (Studi Putusan No. 41/Pdt.G/2021/PN Bta). Karena penggugat yang telah menjadi mantan istri dari almarhum Saiman Kesuma Dharma masih merasa mempunyai hak atas ahli waris tanah dan tergugat selaku saudara kandung dari almarhum Saiman Kesuma Indra berdalih kepemilikan atas tanah tersebut masih menjadi milik penggugat karena penggugat dan almarhum telah bercerai saat hidup didasari dengan Putusan Pengadilan Agama OKU Timur No.748/Pdt.G/2020/PA/Mpr. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa Pasal 174 Ayat 1 Lampiran Innstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dari ketentuan tersebut maka ketika suami istri telah bercerai dan telah habis masa idah (masa tunggu), maka tidak ada lagi hubungan kewarisan antara keduanya. Hal ini karena hubungan perkawinanya telah putus. Pertimbangan Hakim dalam menolak gugatan penggugat secara keseluruhan. Karena gugatan pengugugat mengalami obscuur libel yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (oduidelijk), formulasi gugatan yang tidak jelas.
ANALISIS STATUS TANAH GRONDKAART DALAM SENGKETA SERTIFIKAT HAK MILIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/G/2022/PTUN.BL) Ainita, Okta; Bima, M Cakra
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1321

Abstract

AbstrakProses penyelesaian sengketa pertanahan Grondkaart PT. Kereta Api Indonesia dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung ditinjau dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 13/G/2022/PTUN.BDL. Bahwa dalam pertimbangan hakim yang pada intinya mengenai alas hak grondkaart diakui dalam sistem peradilan di Indonesia hal ini di buktikan dengan yurisprudensi yaitu putusan dengan sengketa yang sama, Nomor 44/G/2019/PTUN.PLG dan 19/G/2020/PTUN.BL. dan sebagaimana di sebutkan pada pasal 178 Undang-Undang Perkeretapian serta hakim memerintahkan PT. Kreta Api Indonesia untuk segera melakukan invetarisir asset negara yang termuat negara dalam grondkaart dan segera mengkonversikannya sesuai hak-hak yang diatur dan di benarkan oleh perundangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Kata Kunci: grondkaart, Kereta Api, Sengketa, Sertifikat hak milik.
Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membubarkan Kegiatan Ibadah di Gereja (Studi Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk) Jainah, Zainab Ompu; Ainita, Okta; D Muhyi, Aldi Permana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8549

Abstract

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Kebebasan beragama itu harus diikuti dengan rasa tanggung jawab oleh setiap pemeluknya untuk mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agamanya masing-masing. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana membubarkan kegiatan ibadah di gereja (Studi Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk). Permasalah penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah apa faktor penyebab pelaku dan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk. Metode penelitian dilaksanakan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui faktor penyebab pelaku menghentikan secara paksa ibadah yang sedang berlangsung karena ketidaklengkapan izin sehingga pelaku melakukan penertiban sebagaimana wewenang dan tugasnya sebagai ketua RT, berdasarkan teori faktor penyebab kejahatan maka tindakan tersebut selaras dengan Perspektif Sosiologis.
Co-Authors Aditya Mahatidanar Aditya Mahatidanar Hidayat Agung Prayitno Ahmad Badawi Ahmad Zainal Ahmad Zainal Aini Nurul Akhmad Ridho Santoso Aldo Kurniawan Amar Wahyu R Anggalana Anggi Safitri Appin Purisky Redaputri Aprinisa Arif Nur Rachman Asmelinda, Nadia Aulia Rahmawati Azzahra Bunga Cantika Balgis Muhammad Barusman, Andala R P Bima, M Cakra D Muhyi, Aldi Permana Davina Fevian Bilantiara Dendy Francysco Sinurat Desy Elsyani Dimas Pratama Putra Dion Rinaldy Dyah Indriana Kusumastuti Erlina B Erlina B Ferhan, Deemas Tiandri Fissabilla Novita Fritz Akhmad Nuzir Gustin, Nopal Haris Murwadi Hendri Dunan I Ketut Seregig I Nyoman Martawan Icha Ifa Afifah Indah Satria Justicia Tessalonika Panjaitan kadek dela HS Kustiani Kustiani - - Kustiani, Kustiani Lerilaspigo, Muhammad Lintang Sakti Pangestu Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim Lukmanul Hakim Lukmanul Hakim M. Ardiansyah M. Denu Poyo M. Yusuf S. Barusman Muhamad Andra Wahyudi Muhamad Ertami Amanda Muhamat Ilza Amanda Muhamat Ilza Amanda Muhammad Wanda Sanjaya Nadia Asmelinda Nadia Asmelinda Niki Agus Santoso Nopal Gustin Nurrul Pakuwita Adinda Nurul Aini ongky Saputra Dewa Prabowo, Edo Arya Prastyo, Agung Budi Pratiwi, Wangga Reka Purba, Ria Ermina Raudatul Zanah Al Zahra Recca Ayu Hapsari Revira Pardesi Rifandi Ritonga Risti Dwi Ramasari Riza Muhida Rodhi Agung Saputra S. Endang Prasetyawati Safitri, Anggi Sanyyah Majidah Soewito Soewito Sri Ratna Sulistiyanti Sunia, Muhammad Rizki Mauludin Tami Rusli Tina Miniawati Barusman Wahyu R, Amar Wahyu Saputra B M Wahyudi, Muhamad Andra Wangga Reka Pratiwi Yeremia Adriano yohanes merci Yulia Hesti Zainab Ompu Jainah